REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Cekungan Bandung diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan yang selama ini membebani mobilitas warga Bandung Raya. Selain mempercepat perjalanan, kehadiran BRT juga diproyeksikan meningkatkan akses transportasi publik dan mendorong aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan.

PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai kontraktor pelaksana mulai menyosialisasikan pembangunan proyek tersebut kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan di Kecamatan Cibeunying Kidul untuk memberikan informasi terkait tahapan pekerjaan, pengaturan lalu lintas selama masa konstruksi, serta manfaat yang akan dirasakan setelah BRT beroperasi.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendorong mobilitas yang lebih efisien.

"Sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan proyek, Brantas Abipraya bersama para pemangku kepentingan menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kidul," ujar Dian dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Menurut Dian, sistem transportasi massal yang terintegrasi diperlukan untuk menjawab tantangan kemacetan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi di kawasan Bandung Raya.

“Brantas Abipraya mendukung penuh pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Dian.

Proyek BRT Metropolitan Cekungan Bandung mencakup pembangunan jalur khusus atau on corridor, halte, perkerasan jalan, serta revitalisasi trotoar. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi umum maupun pejalan kaki.

Selama proses konstruksi berlangsung, Brantas Abipraya menerapkan manajemen lalu lintas secara bertahap guna mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Perusahaan juga menerapkan standar keselamatan kerja melalui pemasangan rambu-rambu, pengaturan zona kerja, serta penyediaan jalur pedestrian sementara.

Dian mengatakan, masukan masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan proyek infrastruktur perkotaan. Karena itu, perusahaan membuka kanal pengaduan untuk menerima saran maupun laporan dari warga selama proses pembangunan berlangsung.

"Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bandung Raya," ujar Dian.

Perwakilan masyarakat Kelurahan Cicadas, Suherman, berharap kehadiran BRT tidak hanya membantu mengurangi kemacetan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar koridor yang dilalui transportasi massal tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan Bus Rapid Transit Bandung Basin Metropolitan Area (BRT BBMA) yang menyerupai layanan transportasi umum Transjakarta terus berlangsung dan ditargetkan beroperasi pada 2027.

Ketua Project Implementation Unit (PIU) sekaligus Direktur Angkutan Jalan Ditjen Angkutan Darat Kemenhub Muiz Thohir menyampaikan kehadiran BRT diharapkan mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransportasi sehari-hari melalui pelayanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses.

"Pembangunan BRT BBMA bukan sekadar pembangunan fisik halte maupun fasilitas koridor, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi publik yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," paparnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Adapun untuk penyiapan operasional BRT BBMA pada 2027 mendatang, terdapat beberapa lokasi yang akan dibangun menjadi Depo. Yaitu depo Leuwipanjang yang dapat menampung sebanyak 20 unit bus dan Depo Cicaheum dengan kapasitas 59 bus.

Saat ini pekerjaan di Depo Leuwipanjang dan Depo Cicaheum sedang berjalan.

Sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan BRT, seperti angkutan umum yang masih beroperasi di terminal Cicaheum dan juga masih terdapat pedagang di area terminal tersebut.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bandung menyatakan akan segera menyelesaikan beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga diharapkan progres penyiapan operasional BRT berjalan dengan lancar.

Muiz menyebut keberhasilan implementasi BRT BBMA juga sangat bergantung pada dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, maupun masyarakat pengguna layanan.

Mengutip halaman resmi Pemerintah Kota Bandung, total akan ada 232 titik halte yang tersebar di 22 kecamatan, sebagai bagian dari pengembangan transportasi BRT di kawasan Bandung.

Halte yang dibangun terdiri dari 172 bus pole (penanda halte), 80 small shelter, 4 big shelter di lokasi strategis seperti Stasiun Hall Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall Bandung, dan Stasiun Kiaracondong.

Saat ini, sekitar 27 titik sudah mulai dikerjakan, di antaranya di kawasan Soekarno-Hatta (sekitar Stadion GBLA), Dago, Wastukancana, BKR, Jalan Ramdan, dan Jalan Merdeka. Pembangunan halte BRT ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat operasional Bus Rapid Transit Bandung Basin Metropolitan Area (BRT BBMA) sebagai bagian dari pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi dan efisien di kawasan Bandung Raya salah satunya dengan pembangunan Depo Leuwipanjang dan Depo Cicaheum untuk mendukung operasional BRT pada 2027 mendatang.

Ketua Project Implementation Unit (PIU) sekaligus Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Muiz Thohir, mengatakan bahwa pembangunan BRT ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik tapi juga membangun sistem transportasi publik yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan BRT BBMA bukan sekadar pembangunan fisik halte maupun fasilitas koridor, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi publik yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Muiz dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Bandung, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Ia mengatakan, pembangunan BRT ini diharapkan dapat menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari melalui layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses.

Merinci, untuk mendukung operasional BRT pada 2027, pemerintah menyiapkan dua depo utama yakni Depo Leuwipanjang dirancang mampu menampung 20 unit bus, sedangkan Depo Cicaheum memiliki kapasitas hingga 59 unit bus.

Demi keberhasilan implementasi BRT BBMA ini, kata Muiz, dibutuhkan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana proyek, hingga masyarakat pengguna layanan.

“Keberhasilan implementasi BRT BBMA juga sangat bergantung pada dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, maupun masyarakat pengguna layanan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut pembangunan fasilitas pendukung BRT saat ini masih berjalan di lapangan dengan hambatan yang mesti diselesaikan terutama pada kawasan Terminal Cicaheum.

“Saat ini pekerjaan di Depo Leuwipanjang dan Depo Cicaheum sedang berjalan. Di lapangan memang ditemukan beberapa tantangan seperti angkutan umum yang masih beroperasi di terminal Cicaheum dan juga masih terdapat pedagang di area terminal tersebut,” ujar Farhan.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mengawali tahapan pembangunan moda transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) melalui sosialisasi intensif di 22 kecamatan terdampak.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan masyarakat sebelum konstruksi fisik, khususnya pada jalur utama atau on corridor.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengungkapkan keterlibatan publik menjadi kunci utama dalam memitigasi potensi dampak lapangan. Sosialisasi ini akan menjangkau berbagai elemen masyarakat, mulai dari level kewilayahan hingga pelaku usaha mikro.

“Sosialisasi ini akan dilakukan secara menyeluruh di 22 kecamatan yang terdampak. Kita libatkan masyarakat, mulai dari kelurahan, RT/RW, hingga perwakilan pedagang kaki lima dan pihak lain yang terdampak,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi BRT bersama Kementerian Perhubungan, World Bank, dan konsultan terkait di Balai Kota Bandung, Rabu (15/4/2026).

Rasdian menegaskan pendekatan komunikasi yang diambil bersifat integratif. Pemkot Bandung berkomitmen memaparkan rencana pengembangan moda transportasi ini secara komprehensif agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.

“Jadi bukan hanya membahas off corridor atau on corridor saja, tapi seluruhnya kita sampaikan. Termasuk dampak yang mungkin timbul dan bagaimana penanganannya, agar masyarakat memahami secara menyeluruh,” jelasnya.

Berdasarkan pemetaan teknis, dampak signifikan diprediksi terjadi pada jalur on corridor yang membentang sepanjang 21 kilometer.

Sejumlah wilayah jantung kota seperti Kecamatan Andir, Regol, dan Sumur Bandung menjadi area yang masuk dalam skema prioritas pembangunan jalur khusus tersebut.Pada area ini, pemerintah berencana membangun jalur khusus BRT dengan pembatas lajur atau separator.

“Sosialisasi ini penting agar masyarakat mengetahui sejak awal rencana pembangunan, termasuk perubahan yang akan terjadi di lapangan,” tambah Rasdian.

Sesuai jadwal, Dishub Kota Bandung menargetkan proses sosialisasi ini rampung pada kurun waktu akhir April hingga awal Mei 2026. Melalui interaksi langsung ini, pemerintah berharap para pemangku kepentingan dapat segera beradaptasi dengan perubahan tata ruang jalan dan penyesuaian aktivitas ekonomi yang mungkin terdampak.

Langkah proaktif Pemkot Bandung dalam menggandeng World Bank dan Kemenhub ini menunjukkan keseriusan dalam mentransformasi layanan transportasi publik.

Dengan pelibatan aktif masyarakat sejak fase awal, pembangunan BRT diharapkan dapat berjalan sesuai linimasa dan memberikan akselerasi positif bagi mobilitas warga di Kota Kembang.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai mengawali tahapan pembangunan moda transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) melalui sosialisasi intensif di 22 kecamatan terdampak.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan masyarakat sebelum konstruksi fisik, khususnya pada jalur utama atau on-corridor, mulai dikerjakan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Rasdian Setiadi mengungkapkan keterlibatan publik menjadi kunci utama dalam memitigasi potensi dampak lapangan. Sosialisasi ini akan menjangkau berbagai elemen masyarakat, mulai dari level kewilayahan hingga pelaku usaha mikro.

“Sosialisasi ini akan dilakukan secara menyeluruh di 22 kecamatan yang terdampak. Kita libatkan masyarakat, mulai dari kelurahan, RT/RW, hingga perwakilan pedagang kaki lima dan pihak lain yang terdampak,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi BRT bersama Kementerian Perhubungan, World Bank, dan konsultan terkait di Balai Kota Bandung, Rabu (15/4/2026).

Rasdian menegaskan pendekatan komunikasi yang diambil bersifat integratif. Pemkot Bandung berkomitmen memaparkan rencana pengembangan moda transportasi ini secara komprehensif agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.

“Jadi bukan hanya membahas off-corridor atau on-corridor saja, tapi seluruhnya kita sampaikan. Termasuk dampak yang mungkin timbul dan bagaimana penanganannya, agar masyarakat memahami secara menyeluruh,” jelasnya.

Berdasarkan pemetaan teknis, dampak signifikan diprediksi terjadi pada jalur on-corridor yang membentang sepanjang 21 kilometer.

Sejumlah wilayah jantung kota seperti Kecamatan Andir, Regol, dan Sumur Bandung menjadi area yang masuk dalam skema prioritas pembangunan jalur khusus tersebut.

Pada area ini, lanjutnya, Pemkot Bandung berencana membangun jalur khusus BRT dengan pembatas lajur atau separator.

“Sosialisasi ini penting agar masyarakat mengetahui sejak awal rencana pembangunan, termasuk perubahan yang akan terjadi di lapangan,” tambah Rasdian.

Sesuai jadwal, Dishub Kota Bandung menargetkan proses sosialisasi ini rampung pada kurun waktu akhir April hingga awal Mei 2026. Melalui interaksi langsung ini, pemerintah berharap para pemangku kepentingan dapat segera beradaptasi dengan perubahan tata ruang jalan dan penyesuaian aktivitas ekonomi yang mungkin terdampak.

Langkah proaktif Pemkot Bandung dalam menggandeng Bank Dunia atau World Bank dan Kemenhub ini menunjukkan keseriusan dalam mentransformasi layanan transportasi publik.

Dengan pelibatan aktif masyarakat sejak fase awal, pembangunan BRT diharapkan dapat berjalan sesuai linimasa dan memberikan akselerasi positif bagi mobilitas warga di Kota Kembang.

Bisnis.com, BANDUNG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Bandung untuk bersinergi guna memastikan proyek Bus Rapid Transit (BRT) digarap secara optimal.

Legislator menekankan bahwa sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), kualitas pengerjaan transportasi massal ini tidak boleh dikesampingkan agar tidak menjadi infrastruktur yang sekadar "asal jadi".

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwidjaja, meminta Pemerintah Kota Bandung dan Kementerian Perhubungan segera melakukan koordinasi intensif. Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan harus berbanding lurus dengan kualitas fisik di lapangan.

“Jangan sampai ada pembangunan fisik, tapi hasilnya jelek. Kan anggarannya bintang lima, jangan sampai hasilnya kaki lima,” tegasnya belum lama ini.

Desakan ini muncul menyusul langkah Wali Kota Bandung yang sempat membekukan sementara izin pembangunan proyek BRT.

Kebijakan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah persoalan terkait kualitas pengerjaan infrastruktur yang dinilai tidak memenuhi standar.

Uung mengingatkan agar proyek ini mendapatkan atensi serius guna menghindari preseden buruk keterlambatan proyek infrastruktur, seperti yang terjadi pada pembangunan Flyover Nurtanio. Menurutnya, pembangunan BRT harus mencerminkan standar kelas nasional yang mumpuni.

“Anggaran di kementerian cukup besar, jadi hasilnya harus bintang lima,” ujarnya.

Selain aspek fisik, ia juga menyoroti urgensi sosialisasi kepada masyarakat luas. Ia menilai pemahaman warga terkait tujuan dan manfaat kehadiran BRT masih minim, sehingga perlu ada edukasi yang masif sebelum operasional resmi dimulai.

“Sosialisasi harus terus dilakukan sampai BRT ini diluncurkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia memperingatkan Pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi dampak sistemik pembangunan terhadap arus lalu lintas dan kondisi sosial.

Salah satu titik krusial yang disorot adalah Jalan Sudirman. Uung menilai ruas jalan tersebut saat ini sudah menyempit akibat perluasan trotoar, sehingga kehadiran jalur khusus BRT berisiko memicu kemacetan parah.

Persoalan lain yang membayangi adalah keberadaan pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom. Mengingat BRT dijadwalkan mulai beroperasi pukul 06.00 WIB, potensi gesekan dengan aktivitas pasar tradisional menjadi tantangan tersendiri.

“Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial. Karena itu sosialisasi dan antisipasi harus dilakukan,” jelasnya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk mengkaji berbagai hambatan teknis maupun sosial di lapangan. Pembangunan diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan dinamika ekonomi masyarakat sekitar.

“Kalau BRT berjalan lancar, itu bagus bagi Kota Bandung karena punya transportasi yang mumpuni, tepat waktu, dengan trayek yang teratur,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (16/3/2026), mulai dari keputusan Wali Kota Bandung menghentikan seluruh izin pembangunan bus rapid transit (BRT) hingga Menteri Keuangan menilai ada ruang efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pagu Rp335 triliun.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Selasa ini.

Wali Kota Bandung hentikan seluruh izin pembangunan BRT

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menghentikan seluruh izin pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) setelah menemukan sejumlah persoalan pada kualitas pengerjaan infrastruktur di lapangan.

Farhan menilai, pengerjaan proyek transportasi publik tersebut belum menunjukkan standar yang layak untuk sebuah proyek besar.

Baca selengkapnya di sini.

Hashim: Presiden minta percepatan program pembangunan 3 juta rumah

Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan Prabowo Subianto meminta percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah guna memenuhi kebutuhan hunian masyarakat serta mengurangi backlog perumahan nasional.

"Tapi sebetulnya Presiden ingin ini (pembangunan 3 juta rumah) cepat, cepat," kata Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Mendag evaluasi aturan e-commerce untuk perkuat pengawasan

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah akan mengevaluasi kembali regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce guna memperkuat pengawasan transaksi online dan melindungi konsumen.

Hal tersebut disampaikan Budi di Pasar Rawasari Jakarta, Senin, menanggapi maraknya laporan dugaan penipuan jual-beli barang melalui media sosial, termasuk kasus penjual yang menggunakan akun bercentang biru, namun tidak mengirimkan barang setelah pembayaran dilakukan.

Baca selengkapnya di sini.

Pemerintah susun rencana efisiensi jaga defisit APBN di bawah 3 persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah tiga persen.

Belakangan ini, muncul kabar penyesuaian ambang batas defisit APBN untuk menjaga efek tekanan harga minyak dunia yang terdampak konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel.

Baca selengkapnya di sini.

Purbaya nilai ada ruang efisiensi anggaran MBG dari pagu Rp335 triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih terdapat ruang efisiensi anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapatkan pagu Rp335 triliun.

Purbaya mengatakan MBG merupakan program yang baik lantaran membantu banyak masyarakat, terutama kelompok kelas bawah. Hanya saja, menurut dia, pelaksanaan program MBG masih bisa untuk lebih dioptimalkan.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BRT itu pekerjaannya jelek sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu proyek strategis nasional

Kota Bandung (ANTARA) - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menghentikan seluruh izin pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT) setelah menemukan sejumlah persoalan pada kualitas pengerjaan infrastruktur di lapangan.

Farhan menilai, pengerjaan proyek transportasi publik tersebut belum menunjukkan standar yang layak untuk sebuah proyek besar.

“BRT itu pekerjaannya jelek sekali. Tidak ada tanda-tanda bahwa itu proyek strategis nasional. DPMPTSP, izinnya ditunda dulu sampai mereka bisa menyelesaikan,” kata Farhan di Bandung, Senin.

Ia menyebutkan lima lokasi yang menjadi sorotan karena kondisi pengerjaannya dinilai belum rapi, yakni di Jalan Ir. H. Juanda (Dago), Jalan Merdeka, Jalan R.E. Martadinata (Riau) di depan Taman Pramuka Bandung, serta dua titik di kawasan Dago, yakni di sekitar Dago 101 dan di depan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bandung.

“Padahal, proyek BRT termasuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya memiliki kualitas pembangunan yang baik,” kata dia.

Menurut Farhan, perbaikan di titik-titik tersebut harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum ada kelanjutan pekerjaan lainnya.

“Saya putuskan semua izin pembangunan BRT dibekukan sampai mereka bisa merapikan yang ada di lima titik,” katanya.

Farhan juga menegaskan, pemerintah kota tidak akan mengizinkan penambahan pekerjaan baru, baik untuk pembangunan koridor maupun pekerjaan di luar koridor BRT, sebelum perbaikan dilakukan secara menyeluruh.

“Sampai hari ini statusnya adalah hasil peninjauan saya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung menolak BRT kalau melihat hasil pekerjaan seperti itu,” ujarnya.

Farhan berharap pihak kontraktor dan pihak terkait segera memperbaiki agar kualitas pengerjaan infrastruktur transportasi publik tersebut sesuai dengan standar proyek strategis nasional dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Bandung dalam jangka panjang.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk halte off corridor jumlahnya ada 256 titik di wilayah Cekungan Bandung. Dari jumlah tersebut, 232 titik berada di Kota Bandung dan sisanya 24 titik berada di Kota Cimahi,

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kota Bandung menyebut pembangunan halte untuk layanan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Kota Bandung mulai dibangun dengan total 232 titik halte.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung Ferlian Hadi mengatakan, secara keseluruhan terdapat 256 titik halte yang akan dibangun di wilayah Cekungan Bandung.

“Untuk halte off corridor jumlahnya ada 256 titik di wilayah Cekungan Bandung. Dari jumlah tersebut, 232 titik berada di Kota Bandung dan sisanya 24 titik berada di Kota Cimahi,” ujar Ferlian di Bandung, Sabtu.

Menurut dia,, dari total 232 halte yang akan dibangun di Kota Bandung, sebanyak 172 titik berupa penanda halte berbentuk tiang, 80 titik berupa halte berukuran kecil, serta empat titik berupa empat halte berukuran besar.

“Halte berukuran besar atau big shelter direncanakan dibangun di sejumlah lokasi strategis seperti Stasiun Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall Bandung, serta Stasiun Kiaracondong,” kata dia.

Jika dilihat berdasarkan status jalan, sebanyak 38 titik halte berada di jalan nasional, 45 titik di jalan provinsi, dan 149 titik berada di jalan kota.

Selain halte di luar koridor utama, proyek tersebut juga mencakup pembangunan halte jalur khusus BRT dengan jumlah sekitar 37 titik.

“Kalau yang on corridor jalurnya khusus. Sedangkan yang off corridor menggunakan mix traffic atau bercampur dengan kendaraan lainnya,” katanya.

Beberapa titik di antaranya berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jalan Ramdan, BKR, Wastukancana, Dago, serta Jalan Merdeka.

Ia menuturkan, pekerjaan yang dilakukan saat ini masih berada pada tahap awal seperti pembongkaran serta persiapan lahan.

Menurut dia, berdasarkan target dari Kementerian Perhubungan, pembangunan halte BRT baik on corridor maupun off corridor ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pertama, mesti kita cari solusi sebetulnya adalah perparkiran dulu. Perparkiran dan PKL. Karena perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT,

Kota Bandung (ANTARA) - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, penataan perparkiran dan pedagang kaki lima (PKL) menjadi fokus utama dalam menghadapi dampak pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang direncanakan berlangsung hingga 2027.

Farhan mengatakan, dua sektor tersebut merupakan titik pertama yang terdampak langsung oleh program BRT sehingga perlu diselesaikan lebih awal agar tidak menimbulkan kegelisahan berkepanjangan di masyarakat.

“Pertama, mesti kita cari solusi sebetulnya adalah perparkiran dulu. Perparkiran dan PKL. Karena perparkiran dan PKL adalah titik pertama yang pasti akan terkena dampak dari pembangunan BRT,” ujar Farhan di Bandung, Rabu.

Ia mengakui, saat ini muncul sejumlah kekhawatiran di tengah masyarakat terkait potensi kemacetan serta dampak sosial selama masa pembangunan. Namun, Farhan menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat memberikan kepastian secara rinci.

“Saya mohon maaf belum bisa memberikan kepastian karena kita ingin memastikan dulu bahwa skema penanganan ini bisa diterima oleh semua masyarakat,” katanya.

Menanggapi penolakan warga di kawasan Cicadas, Farhan menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Ia memahami adanya persepsi bahwa pembangunan BRT identik dengan penggusuran.

“Wajar apabila menolak karena pasti dalam persepsi saudara-saudara kita di Cicadas itu akan digusur. Enggak. Kita akan dialog kok,” ucapnya.

Terkait kemungkinan relokasi atau kompensasi bagi PKL, Farhan menuturkan pemerintah belum mengambil keputusan dan akan mengedepankan dialog untuk memahami kondisi riil para pelaku usaha.

“Kita ingin tahu perkembangan usaha para pelaku PKL di daerah itu seperti apa. Direlokasi atau tidak, itu belum tahu. Kita dialog dulu,” ujarnya.

Farhan juga memastikan keberadaan angkutan kota tidak akan dihilangkan dengan hadirnya BRT. Menurut dia, angkot justru akan difungsikan sebagai pengumpan atau feeder bagi sistem transportasi utama.

“Angkot mah enggak akan hilang. Angkot akan menjadi feeder,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026