REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Metropolitan Cekungan Bandung diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan yang selama ini membebani mobilitas warga Bandung Raya. Selain mempercepat perjalanan, kehadiran BRT juga diproyeksikan meningkatkan akses transportasi publik dan mendorong aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan.

PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai kontraktor pelaksana mulai menyosialisasikan pembangunan proyek tersebut kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan di Kecamatan Cibeunying Kidul untuk memberikan informasi terkait tahapan pekerjaan, pengaturan lalu lintas selama masa konstruksi, serta manfaat yang akan dirasakan setelah BRT beroperasi.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mendorong mobilitas yang lebih efisien.

"Sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan proyek, Brantas Abipraya bersama para pemangku kepentingan menggelar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Cibeunying Kidul," ujar Dian dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Menurut Dian, sistem transportasi massal yang terintegrasi diperlukan untuk menjawab tantangan kemacetan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi di kawasan Bandung Raya.

“Brantas Abipraya mendukung penuh pengembangan transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan," kata Dian.

Proyek BRT Metropolitan Cekungan Bandung mencakup pembangunan jalur khusus atau on corridor, halte, perkerasan jalan, serta revitalisasi trotoar. Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi umum maupun pejalan kaki.

Selama proses konstruksi berlangsung, Brantas Abipraya menerapkan manajemen lalu lintas secara bertahap guna mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Perusahaan juga menerapkan standar keselamatan kerja melalui pemasangan rambu-rambu, pengaturan zona kerja, serta penyediaan jalur pedestrian sementara.

Dian mengatakan, masukan masyarakat menjadi faktor penting dalam pelaksanaan proyek infrastruktur perkotaan. Karena itu, perusahaan membuka kanal pengaduan untuk menerima saran maupun laporan dari warga selama proses pembangunan berlangsung.

"Melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif, kami berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bandung Raya," ujar Dian.

Perwakilan masyarakat Kelurahan Cicadas, Suherman, berharap kehadiran BRT tidak hanya membantu mengurangi kemacetan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar koridor yang dilalui transportasi massal tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan Bus Rapid Transit Bandung Basin Metropolitan Area (BRT BBMA) yang menyerupai layanan transportasi umum Transjakarta terus berlangsung dan ditargetkan beroperasi pada 2027.

Ketua Project Implementation Unit (PIU) sekaligus Direktur Angkutan Jalan Ditjen Angkutan Darat Kemenhub Muiz Thohir menyampaikan kehadiran BRT diharapkan mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransportasi sehari-hari melalui pelayanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses.

"Pembangunan BRT BBMA bukan sekadar pembangunan fisik halte maupun fasilitas koridor, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi publik yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," paparnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Adapun untuk penyiapan operasional BRT BBMA pada 2027 mendatang, terdapat beberapa lokasi yang akan dibangun menjadi Depo. Yaitu depo Leuwipanjang yang dapat menampung sebanyak 20 unit bus dan Depo Cicaheum dengan kapasitas 59 bus.

Saat ini pekerjaan di Depo Leuwipanjang dan Depo Cicaheum sedang berjalan.

Sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan BRT, seperti angkutan umum yang masih beroperasi di terminal Cicaheum dan juga masih terdapat pedagang di area terminal tersebut.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bandung menyatakan akan segera menyelesaikan beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga diharapkan progres penyiapan operasional BRT berjalan dengan lancar.

Muiz menyebut keberhasilan implementasi BRT BBMA juga sangat bergantung pada dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, maupun masyarakat pengguna layanan.

Mengutip halaman resmi Pemerintah Kota Bandung, total akan ada 232 titik halte yang tersebar di 22 kecamatan, sebagai bagian dari pengembangan transportasi BRT di kawasan Bandung.

Halte yang dibangun terdiri dari 172 bus pole (penanda halte), 80 small shelter, 4 big shelter di lokasi strategis seperti Stasiun Hall Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall Bandung, dan Stasiun Kiaracondong.

Saat ini, sekitar 27 titik sudah mulai dikerjakan, di antaranya di kawasan Soekarno-Hatta (sekitar Stadion GBLA), Dago, Wastukancana, BKR, Jalan Ramdan, dan Jalan Merdeka. Pembangunan halte BRT ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mencatat kenaikan signifikan jumlah wisatawan selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Peningkatan kunjungan ini mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada tahun 2025 mencapai hampir Rp3,95 triliun.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan total pengunjung di wilayahnya pada Desember 2025 tercatat melampaui 1.070.131 orang.

Menariknya, dari jumlah tersebut sekitar 530 ribu wisatawan menggunakan transportasi kereta api. Hal itu menandakan bahwa akses transportasi publik menjadi pilihan utama.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan 25% dibandingkan rata-rata kunjungan bulanan sebelumnya di kisaran 700.000 orang.

Peningkatan itu diklaim Farhan merupakan buah dari strategi Pemkot Bandung yang memfokuskan pariwisata sebagai motor ekonomi daerah sejak April 2025.

"Kami menyadari betul bahwa motor pertumbuhan ekonomi Kota Bandung adalah sektor pariwisata," tutur Muhammad Farhan.

PAD 2025 di Bandung tercatat naik tajam, melampaui realisasi tahun sebelumnya yakni di bawah Rp3 triliun menjadi hampir Rp3,95 triliun. Pendorong utama peningkatan ini menurutnya adalah pajak sektor pariwisata yang naik hingga lebih dari 30%.

Meski demikian, Farhan menilai capaian ini belum mencapai level maksimal karena potensi PAD Kota Bandung menurut catatannya bisa mencapai Rp6 triliun. Dia pun menargetkan hingga akhir 2029, PAD Kota Bandung bisa mencapai Rp5–6 triliun.

"Target kami ke depan bukan hanya mengejar angka tapi meningkatkan kualitas layanan dan potensi ekonomi," ucap dia.

Bisnis.com, BANDUNG— Pemerintah Kota Bandung tengah mengkaji keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang bakal meliburkan operasional angkutan kota selama momen libur Tahun Baru 2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya saat ini melakukan rembuk teknis untuk memastikan bentuk implementasi kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Kami sedang menghitung dan mengatur rutenya dulu. Tidak semuanya akan diatur ulang, karena kita melibatkan pertimbangan dan perhitungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas,” ujar Farhan, baru-baru ini.

Dia memaparkan Pemkot Bandung perlu melakukan kajian penataan angkot menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026.Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan yang mungkin akan terjadi dari kebijakan tersebut.

Farhan menjelaskan, keputusan akhir membutuhkan kajian mendalam serta dukungan semua pihak terkait.

Menurutnya, pembahasan kebijakan transportasi semacam ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa ataupun sepihak, melainkan harus melalui perundingan hingga mendapat kesepakatan yang matang antar instansi.

“Keputusan ini harus bulat, didukung oleh semua Forkopimda, baik Forkopimda kota maupun Forkopimda provinsi,” katanya.

Namun demikian, Farhan mengatakan, kajian yang dilakukan Pemkot Bandung saat ini bukan semata soal mengatur ulang rute angkot, tetapi juga soal pemberian dampak yang jelas dan positif bagi warga, operator angkot, dan pengendara umum di momen liburan panjang.

Dengan pendekatan yang terukur dan melibatkan berbagai pihak tersebut, Pemkot Bandung berharap kebijakan transportasi yang akan diterapkan di masa libur Nataru memberikan manfaat nyata serta mengurangi potensi gangguan mobilitas masyarakat tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi para pengemudi angkot dan pengguna jasa angkutan umum lainnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama PT Jasa Sarana resmi mengoperasikan Feeder 1 Metro Jabar Trans dengan rute Simpang Soekarno Hatta–Kiara Condong–Pasar Baru ABC.

Kehadiran layanan feeder ini menjadi langkah awal transformasi angkutan kota (angkot) menuju sistem transportasi publik modern yang terintegrasi di wilayah dalam era pemerintahan Dedi Mulyadi.

Plt Direktur PT Jasa Sarana Beni Cahyadi menjelaskan bahwa layanan ini menghubungkan kawasan permukiman, pusat aktivitas ekonomi, dan koridor utama Bus Rapid Transit (BRT) Metro Jabar Trans.

“Untuk memberikan mobilitas yang lebih mudah, nyaman, dan efisien bagi warga Bandung dan sekitarnya,” katanya, Jumat (25/10/2025).

Feeder Metro Jabar Trans sepenuhnya menggunakan sistem pembayaran nontunai melalui kartu uang elektronik dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA, serta Kartu Multi Trip (KMT) milik KAI Commuter. Uji coba sendiri sudah dijalankan sejak 1 Oktober 2025.

Layanan ini mirip dengan yang sudah beroperasi di Jakarta, juga terintegrasi dengan sistem Metro Jabar Trans, sehingga berlaku tarif integrasi antarmoda. Dalam waktu 120 menit sejak tap pertama, penumpang yang berpindah dari atau ke moda Metro Jabar Trans tidak dikenakan biaya tambahan (Rp0).

“Tarif khusus pun berlaku bagi pelajar/mahasiswa, lansia dan penyandang disabilitas pada layanan feeder ini, sehingga diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap transportasi publik yang inklusif dan terjangkau,” paparnya.

Feeder Metro Jabar Trans memanfaatkan armada angkot eksisting yang bertransformasi menjadi feeder modern. Dalam implementasinya, Dinas Perhubungan Jawa Barat bersama PT Jasa Sarana menggandeng koperasi, pemilik angkutan kota, dan pengemudi untuk menjadi bagian dari sistem layanan baru tersebut.

“Melalui skema ini, diharapkan terjadi transformasi bertahap dari angkutan kota konvensional menuju feeder terstandarisasi, dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan,” katanya.

Selain rute Simpang Soekarno Hatta–Pasar Baru ABC, pemerintah daerah tengah mempersiapkan dua rute feeder tambahan yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2025.

“Langkah ini merupakan bagian dari visi besar transformasi angkutan kota menjadi transportasi publik yang modern, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya.