Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menegaskan seluruh proses pengajuan pembiayaan dana bergulir tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

Lembaga juga menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, penipuan, maupun penyalahgunaan nama LPDB Koperasi.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan seluruh tahapan pengajuan pembiayaan, mulai dari penyampaian proposal hingga pencairan dana, dilakukan secara transparan dan profesional.

Dia menambahkan proses itu tanpa biaya administrasi, uang pelicin, komisi, maupun bentuk pungutan lainnya.

"Apabila ada pihak yang mengatasnamakan LPDB Koperasi dan meminta sejumlah uang dengan alasan dapat mempercepat proses atau menjamin pembiayaan disetujui, dipastikan itu adalah modus penipuan dan bukan bagian dari prosedur resmi LPDB Koperasi," ujar Deva pada Selasa (30/6).

Deva menegaskan LPDB Koperasi akan menindak tegas setiap pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun oknum internal yang terbukti melakukan pungli, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan integritas dan tata kelola yang baik menjadi prinsip utama dalam menjalankan mandat pemerintah untuk memperkuat ekosistem koperasi nasional.

LPDB Koperasi juga terus memperkuat sistem pengawasan melalui digitalisasi layanan, pengendalian internal, manajemen risiko, audit, serta kanal pengaduan masyarakat. 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi hadir di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, untuk menggali dan mengakselerasi potensi ekonomi lokal melalui skema pembiayaan dana bergulir serta penguatan kelembagaan koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menyampaikan komitmen memperkuat ekonomi umat berbasis koperasi ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kementerian Koperasi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret menghadirkan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan potensi sumber daya alam yang besar namun belum terkelola optimal,” ujar Deva dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Deva menilai SBT memiliki kekayaan luar biasa, mulai dari sektor perikanan, sagu, olahan kayu, kelautan, hingga potensi energi terbarukan berbasis pesisir yang siap dikembangkan melalui ekosistem koperasi modern. Ia menegaskan kehadiran LPDB bukan sekadar menyalurkan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem koperasi yang kuat dan berkelanjutan.

“LPDB hadir sebagai instrumen negara untuk memperkuat koperasi. Kami tidak hanya menyalurkan dana bergulir, tetapi juga melakukan pendampingan dan inkubasi usaha. Tahun ini, kami memiliki target penyaluran sebesar Rp 2,1 triliun, dan kami melihat Seram Bagian Timur memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari akselerasi tersebut,” ucap Deva.

Ia menjelaskan LPDB menawarkan pembiayaan dengan tarif kompetitif untuk skema konvensional dan skema syariah, tanpa biaya provisi dan administrasi. Skema ini diharapkan mampu mendorong koperasi tumbuh sebagai entitas bisnis yang mandiri dan profesional.

Deva menyoroti berbagai peluang pengembangan usaha berbasis koperasi di SBT, mulai dari hilirisasi sagu, pengolahan hasil perikanan, pengembangan desa wisata, hingga pemanfaatan mangrove untuk carbon trading. Bahkan, sektor energi seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga desalinasi air laut dinilai dapat menjadi model bisnis koperasi masa depan.

Selain itu, pada tahap awal akan didorong KDKMP di wilayah tersebut untuk mengakses dana bergulir LPDB Koperasi guna mengakselerasi potensi lokal, seperti industri pengolahan kayu yang diekspor ke Turki dan telah melibatkan KDKMP di Kecamatan Bula, serta pengembangan PLTS dan pertambakan udang vaname.

“Kami melihat langsung potensi luar biasa di Seram Bagian Timur, dari sagu, perikanan, hingga energi terbarukan. Ini bukan hanya peluang, tetapi masa depan ekonomi daerah yang bisa dikelola oleh koperasi dengan dukungan pembiayaan LPDB,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Alkatiri, menyambut baik kolaborasi ini sebagai angin segar bagi daerahnya yang tengah mendorong investasi dan penguatan ekonomi lokal.

“Kami menyadari Seram Bagian Timur memiliki potensi besar, namun membutuhkan dukungan pembiayaan dan pendampingan. Kehadiran Kementerian Koperasi, MUI, dan LPDB menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Fahri.

Fahri juga menekankan stabilitas daerah serta kekayaan sumber daya alam menjadi modal kuat untuk menarik investasi dan membangun ekosistem ekonomi berbasis koperasi.

Di sisi lain, Ketua MUI Bidang Ekonomi, M Azrul Tanjung, menegaskan kerja sama ini merupakan bagian dari gerakan ekonomi umat yang terstruktur dan berorientasi pada kemandirian.

“Kami ingin koperasi menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pembiayaan dari LPDB dan program dari Kementerian Koperasi, kami optimistis potensi lokal seperti perikanan dan energi berbasis surya dapat dikembangkan secara maksimal,” ucap Azrul.

Menurutnya, solusi berbasis energi terbarukan seperti solar panel juga akan menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk mendukung industri pengolahan hasil laut dan kebutuhan energi lokal.

Azrul berharap kolaborasi antara LPDB Koperasi, Kementerian Koperasi, dan MUI ini mampu melahirkan model pengembangan ekonomi daerah berbasis koperasi yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir serta mendorong lahirnya koperasi-koperasi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan semangat gaspol membangun ekonomi rakyat, Seram Bagian Timur kini bersiap menjadi salah satu episentrum baru pengembangan koperasi di kawasan timur Indonesia,” kata Azrul.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyatakan kolaborasi antara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan koperasi yang sudah ada menjadi langkah penting dalam kesejahteraan bersama.

Koperasi yang dimaksud adalah terkait dengan akses pembiayaan mikro bagi masyarakat.

"Koperasi existing juga dapat berperan sebagai kakak asuh dalam memberikan pendampingan, edukasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan," kata Farida, saat bertemu dengan pengurus Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Fath Ikmi di Tangerang Selatan, Banten, Senin (6/4).

Dia menuturkan pihaknya tengah melakukan kajian yang melibatkan beberapa koperasi simpan pinjam untuk bisa melakukan semacam proyek percontohan.

Farida menyatakan misalnya dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi memberikan perdanaan ke koperasi (KSP) dengan bunga 2% dan setelah itu ke KDMP, sehingga sampai ke masyarakat desa sebesar 6%.

"Ini yang sedang kita kaji," ucap Wamenkop.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan kekaguman atas kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Bangunan koperasi ini didirikan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menggunakan dana APBD.

Apresiasi itu disampaikan Ferry saat meresmikan operasional KDMP di Kampung Atuka, Kamis (9/4). Untuk mendukung operasional ke depan, pendanaan tidak lagi dibebankan pada APBD. Kementerian Koperasi (Kemenkop) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) tengah menyiapkan pendampingan manajemen, serta akses pembiayaan dan permodalan.

Ferry menilai, Mimika dan Papua Tengah siap menjadi daerah percontohan bagi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia berharap seluruh warga Kampung Atuka dapat bergabung menjadi anggota koperasi agar manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat lokal.

"Koperasi ini bukan milik pemerintah pusat, ini adalah milik masyarakat Papua, milik masyarakat Atuka. Tugas kami membantu supaya ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan sejahtera," kata Ferry.

Di kesempatan yang sama, juga mendorong pembangunan pusat distribusi yang dikelola BUMD serta perizinan stasiun pengisian bahan bakar solar khusus nelayan di wilayah pesisir Papua Tengah.

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menkop beserta jajaran di Kampung Atuka, Kabupaten Mimika yang dinilai sebagai bukti perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Wagub menyebut peristiwa ini sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, seorang menteri menginjakkan kaki langsung di kampung tersebut.

"Saya katakan bahwa baru pertama kali negara hadir di Kampung Atuka. Masyarakat Atuka yang menjemput kita dengan gembira luar biasa adalah bagian dari Negara Republik Indonesia," ujar Deinas Geley.

Wagub Deinas menyatakan, pembangunan Provinsi Papua Tengah tidak boleh hanya bergantung pada investasi skala besar, melainkan harus berpijak pada kekuatan ekonomi rakyat melalui koperasi. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan "Papua Tengah Emas" yang berdaulat secara ekonomi.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN – Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, melakukan kunjungan kerja ke BMT Al Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kunjungan ini turut didampingi oleh Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi, Ari Permana, dalam rangka memperkuat sinergi pembiayaan berbasis ekonomi syariah dan pemberdayaan koperasi di tingkat akar rumput.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkop Farida Farichah menegaskan pentingnya peran koperasi, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BMT menjadi bagian strategis dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), guna memperluas akses pembiayaan mikro dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi, Ari Permana, menilai BMT Al Fath IKMI sebagai salah satu BMT yang memiliki rekam jejak kuat, khususnya dalam menjaga kualitas pembiayaan.

“BMT Al Fath ini merupakan salah satu BMT yang dikenal dengan pendekatan yang relatif konservatif sejak awal berkembangnya BMT di era 1990-an. Sikap kehati-hatian dalam ekspansi justru menjadi kekuatan dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat,” ujar Ari.

Ia menambahkan bahwa perluasan pembiayaan menjadi kunci untuk meningkatkan kebermanfaatan dana bergulir yang dikelola LPDB Koperasi. Oleh karena itu, LPDB Koperasi terus mendorong BMT, termasuk yang tergabung dalam Persatuan BMT dan Inkopsyah, untuk melakukan berbagai terobosan dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan, termasuk bersinergi dengan KDKMP.

Menurut Ari, BMT memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan lembaga keuangan konvensional, karena lahir dari gerakan sosial yang berkembang menjadi kekuatan ekonomi syariah.

“BMT memiliki dua sayap, yakni sayap bisnis dan sosial. Ini yang membuat pendekatannya lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya pembiayaan, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa keberadaan BMT yang banyak tersebar di pedesaan sangat selaras dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi pemerintah. Dalam skema yang sedang diuji coba, LPDB Koperasi menyalurkan pembiayaan kepada BMT yang kemudian diteruskan kepada KDKMP, disertai dengan pendampingan intensif.

“KDKMP pada dasarnya masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam aspek pembiayaan. Di sinilah peran BMT sebagai pendamping menjadi sangat penting, mulai dari operasional hingga penguatan kelembagaan, termasuk aspek perizinan,” ungkap Ari.

Ia juga menekankan bahwa LPDB Koperasi tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memastikan adanya pendampingan dan pengawasan agar dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan sinergi ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan kompetitif, sekaligus mendapatkan pendampingan usaha yang berkelanjutan.

“Kecepatan akses pembiayaan dan margin yang kompetitif menjadi faktor penting bagi masyarakat. Jika ini bisa dipenuhi, maka daya tarik pembiayaan akan semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah,” pungkas Ari.

Kunjungan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, LPDB Koperasi, dan BMT sebagai pilar penting dalam membangun ekosistem pembiayaan mikro berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi tak hanya fokus pada aspek pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). LPDB juga memastikan kesiapan ekosistem kelembagaan dan infrastruktur pendukung KDKMP di daerah. 

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan ini merupakan bentuk dukungan dan peran LPDP pada pengembangan KDKMP yang saat ini sudah dalam tahap operasionalisasi.

Menurutnya hal ini dilakukan melalui monitoring dan tinjauan lapangan secara intensif.

"Monitoring tersebut mencakup identifikasi terhadap progres penyelesaian pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder yang akan berperan sebagai penghubung dan pusat distribusi bagi KDKMP di wilayah masing-masing," kata Krisdianto.

Monitoring ini telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, antara lain Provinsi Bali dengan 7 KDKMP, Kalimantan Barat 14 KDKMP, Kalimantan Timur 10 KDKMP, serta Kalimantan Tengah 1 KDKMP.

Dalam rangka memastikan penyaluran dana bergulir berjalan secara tepat sasaran, LPDB Koperasi juga melakukan inovasi melalui penerapan Innovative Credit Scoring (ICS). Sistem ini diintegrasikan dengan menu pembiayaan dalam platform Simkopdes, sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data.

Penerapan ICS merupakan langkah strategis LPDB Koperasi dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir kepada KDKMP.

Krisdianto menegaskan bahwa transformasi skema pembiayaan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.

"Kami memastikan bahwa setiap penyaluran dana bergulir kepada KDKMP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Melalui penerapan ICS yang terintegrasi dalam sistem Simkopdes, LPDB Koperasi tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko serta memastikan dana bergulir benar-benar produktif dan berkelanjutan," kata Krisdianto.

Menurutnya sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan koperasi sekunder menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem distribusi yang efisien dan terintegrasi.

"KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kehadiran koperasi sekunder sebagai aggregator yang menghubungkan produksi dan distribusi. LPDB Koperasi hadir untuk memastikan ekosistem ini berjalan optimal melalui dukungan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan," kata Krisdianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPDB) Koperasi terus memperkuat perannya dalam mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penyaluran dana bergulir yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.

Skema penyaluran dana bergulir ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengungkapkan bahwa dengan masuknya KDKMP ke tahap operasionalisasi, LPDB Koperasi tidak hanya fokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga memastikan kesiapan ekosistem kelembagaan dan infrastruktur pendukung di daerah. Hal ini dilakukan melalui monitoring dan tinjauan lapangan secara intensif.

"Monitoring tersebut mencakup identifikasi terhadap progres penyelesaian pembangunan fisik KDKMP, kesiapan tim verifikasi dan validasi di daerah, serta dukungan pemerintah daerah dalam pembentukan koperasi sekunder yang akan berperan sebagai penghubung dan pusat distribusi bagi KDKMP di wilayah masing-masing," ujar Krisdianto.

Adapun kegiatan monitoring telah dilakukan di sejumlah wilayah strategis, antara lain Provinsi Bali dengan 7 KDKMP, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 KDKMP, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10 KDKMP, serta Provinsi Kalimantan Tengah dengan 1 KDKMP.

Dalam rangka memastikan penyaluran dana bergulir berjalan secara tepat sasaran, LPDB Koperasi juga melakukan inovasi melalui penerapan Innovative Credit Scoring (ICS). Sistem ini diintegrasikan dengan menu pembiayaan dalam platform Simkopdes, sehingga proses penilaian kelayakan pembiayaan menjadi lebih cepat, objektif, dan berbasis data.

Penerapan innovative credit scoring ini merupakan langkah strategis LPDB Koperasi dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus melakukan mitigasi risiko dalam penyaluran dana bergulir kepada KDKMP.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa transformasi skema pembiayaan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.

“Kami memastikan bahwa setiap penyaluran dana bergulir kepada KDKMP dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan berbasis data. Melalui penerapan innovative credit scoring yang terintegrasi dalam sistem Simkopdes, LPDB Koperasi tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko serta memastikan dana bergulir benar-benar produktif dan berkelanjutan,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menambahkan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan penguatan kelembagaan koperasi sekunder menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem distribusi yang efisien dan terintegrasi.

“KDKMP tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kehadiran koperasi sekunder sebagai aggregator yang menghubungkan produksi dan distribusi. LPDB Koperasi hadir untuk memastikan ekosistem ini berjalan optimal melalui dukungan pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, LPDB Koperasi optimistis KDKMP dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian koperasi di seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi terus menunjukkan komitmennya memperkuat ekosistem koperasi di sektor produktif dan strategis, termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital nasional.

Salah satunya melalui pembiayaan kepada Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk. Pembiayaan ini diberikan untuk proyek backbone fiber optik yang diharapkan dapat memperluas akses internet bagi masyarakat, termasuk desa-desa yang masih minim konektivitas.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, menyampaikan Kementerian Koperasi mendukung penuh inisiatif pembangunan jaringan fiber optik yang dilakukan oleh Koperasi Indosat bersama mitra strategisnya. Proyek ini dinilai sebagai langkah penting dalam membuka akses internet yang lebih luas bagi masyarakat serta memperkuat layanan digital di berbagai daerah.

“Kami dari Kementerian Koperasi tentu benar-benar ingin menunjukkan bahwa kami mendukung program dari Koperasi Indosat untuk pembangunan fiber optik yang bekerja sama dengan PT Indosat dan PT Kereta Api Indonesia. Ini merupakan salah satu program besar yang akan kita dorong karena akan membantu pembukaan akses internet kepada masyarakat,” ujar Ferry, saat site visit proyek pembangunan Backbone Fiber Optic Jalur Kereta Api Lingkar Jawa di Stasiun Gubeng, Surabaya, Senin (9/3/2026).

Turut hadir dalam site visit tersebut Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Direktur Utama Kopindosat Wahono, Head Fiber Optik Syafnedi, Wakil Kepala Stasiun Gubeng Marji beserta para Staf Ahli Menteri dan juga Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana, serta Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman.

Menkop menjelaskan pembangunan jaringan backbone fiber optik menjadi fondasi utama untuk memperluas jaringan internet. Setelah backbone tersambung, jaringan tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah yang membutuhkan akses internet.

Menurut Ferry, proyek fiber optik ini diproyeksikan membentang kurang lebih sepanjang 4.600 kilometer di lintasan rel kereta api. Jaringan ini mencakup wilayah Cikampek hingga Banyuwangi, serta sejumlah jalur lain seperti ke arah Cilacap dan Tegal. Pembangunan jaringan ini akan menjangkau kawasan Jawa hingga Bali, dengan potensi pengembangan di wilayah lain termasuk Sumatera.

“Koperasi Indosat sekarang profilnya sudah dibantu dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, LPDB, yang merupakan Badan Layanan Umum milik Kementerian Koperasi. LPDB sudah membantu pembiayaan sekitar Rp 47 miliar kepada Koperasi Indosat,” kata Ferry.

Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperluas konektivitas internet di wilayah-wilayah yang masih minim akses digital, termasuk untuk mendukung operasionalisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

“Harapannya semua masyarakat bisa mendapatkan akses internet. Ini upaya koperasi, dibantu dengan LPDB, untuk memperbanyak daerah-daerah yang memerlukan internet sehingga bisa dipecahkan dan dicarikan solusinya,” katanya.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor produktif merupakan bagian dari strategi LPDB Koperasi untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama bagi koperasi dan usaha di daerah.

“LPDB Koperasi terus mendorong koperasi untuk masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk infrastruktur digital. Dukungan pembiayaan kepada Koperasi Indosat merupakan langkah konkret kami dalam memperkuat konektivitas digital yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat luas, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi koperasi dan UMKM di daerah,” ujar Krisdianto.

Ia menambahkan pembangunan backbone fiber optik ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses internet masyarakat, tetapi juga mempercepat transformasi digital koperasi di berbagai wilayah Indonesia termasuk koperasi desa.

“Dengan konektivitas digital yang semakin kuat, koperasi di desa maupun daerah dapat lebih mudah mengakses pasar, layanan keuangan, hingga berbagai platform digital yang akan meningkatkan daya saing mereka. Inilah bagian dari upaya LPDB Koperasi untuk memastikan pembiayaan yang kami salurkan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat,” kata Krisdianto.

Melalui dukungan pembiayaan kepada koperasi yang bergerak di sektor strategis seperti infrastruktur digital, LPDB Koperasi berharap dapat terus memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat sekaligus mendukung agenda transformasi digital nasional.

Koperasi Produsen Upland Subang Farm berhasil mengekspor manggis sebanyak 3 ton ke China. Capaian ini melanjutkan capaian ekspor sebelumnya yang mencapai 40 ton.

Selain itu, koperasi juga akan mendapatkan kucuran dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebesar Rp20 miliar untuk pengembangan bisnis ke depannya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan ekspor manggis ini merupakan hasil pembinaan berkelanjutan yang dimulai dari pendampingan Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian kepada para petani manggis di Subang.

"Ekspor manggis ke China hari ini sebanyak 3 ton, dan sebelumnya sudah mencapai 40 ton. Ini bermula dari pembinaan petani manggis oleh Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian, yang kemudian membentuk Koperasi Produsen Upland Subang Farm. Produknya diproses lebih baik, dilakukan sertifikasi, dan berbagai langkah agar siap menembus pasar internasional," ujar Ferry dalam keterangan resmi, Jumat (27/2).

Ferry menambahkan Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah terbaik dalam mendorong komoditas pertanian menembus pasar ekspor, setelah sebelumnya juga sukses ekspor kopi ke Aljazair.

Ia juga menegaskan LPDB Koperasi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan memperkuat permodalan koperasi tersebut.

"LPDB akan membantu tahap pertama dengan mengucurkan Rp4,9 miliar yang sudah dialokasikan. Ke depan, pembiayaan bisa kita dorong hingga Rp20 miliar untuk pengembangan Koperasi Produsen Upland Subang Farm, tentu dengan pendampingan dan inkubasi yang tepat," tegasnya.

Ferry berharap ekspor yang dilakukan di bulan Ramadan ini membawa keberkahan bagi pengurus koperasi, petani manggis, dan masyarakat Subang secara luas.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menegaskan LPDB Koperasi siap melangkah bersama pemerintah dalam memastikan akses pembiayaan bagi koperasi sektor produktif, termasuk komoditas ekspor yang memiliki dampak ekonomi luas.

"LPDB Koperasi hadir untuk memperkuat permodalan koperasi agar naik kelas dan berdaya saing. Kami siap melangkah bersama pemerintah dalam memastikan pembiayaan kepada koperasi sektor produktif, termasuk komoditas ekspor seperti manggis ini yang memiliki multiplier effect besar bagi petani, pelaku usaha, dan ekonomi daerah," ujar Krisdianto.

Ia menambahkan dukungan pembiayaan tidak hanya bersifat penyaluran dana, tetapi juga diiringi dengan penguatan tata kelola, manajemen usaha, serta pendampingan agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan profesional.

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mencatat kinerja positif sepanjang 2025. Realisasi penyaluran dana bergulir mencapai Rp1,7 triliun dan melampaui target pemerintah sebesar Rp1,6 triliun.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto mengungkapkan dari total penyaluran tersebut, dana bergulir dengan pola konvensional tercatat sebesar Rp991 miliar, sementara pola syariah mencapai Rp709 miliar.

“Pencapaian ini merupakan sinyal positif bahwa mesin produksi LPDB Koperasi masih berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi sesuai target yang diamanatkan pimpinan,” ujar Krisdianto, dikutip Minggu (4/12/2025).

Dia menyatakan sepanjang 2025, LPDB Koperasi bersama Kementerian Koperasi juga mengawal pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan melalui koperasi.

Krisdianto mengatakan, LPDB Koperasi turut berperan aktif mendukung operasional KDKMP mockup percontohan, termasuk penyediaan pembiayaan dana bergulir dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Di sisi lain, LPDB Koperasi juga mendorong koperasi mitra untuk berperan sebagai kakak asuh guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan usaha KDKMP di daerah.

Memasuki 2026, Krisdianto menegaskan optimisme LPDB Koperasi dalam menjalankan peran strategis, khususnya dalam mengawal operasionalisasi dan pembangunan fisik KDKMP yang menjadi agenda prioritas nasional.

“LPDB Koperasi optimistis dapat melaksanakan arahan pimpinan untuk mendukung seluruh program strategis Kementerian Koperasi, termasuk dalam mencapai target penyaluran dana bergulir tahun 2026,” ujarnya.

Dalam menghadapi tantangan di 2026, LPDB Koperasi telah menyiapkan strategi penyaluran dana bergulir berbasis 3S, yakni penguatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur pendukung melalui digitalisasi, serta pengembangan pilot project koperasi sebagai model yang dapat direplikasi.

Krisdianto menambahkan, penyaluran dana bergulir LPDB Koperasi tetap difokuskan pada sektor riil, sejalan dengan kebijakan dan penugasan strategis Kementerian Koperasi di bawah kepemimpinan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga integritas organisasi dan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap proses penyaluran dana.

“Harapan kami, LPDB Koperasi tetap menjadi lembaga yang dapat diandalkan dalam mendukung program-program Kementerian Koperasi dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempercepat pemerataan ekonomi yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Editor: Rizky Agustian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) telah menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi koperasi yang terdampak bencana di Sumatera. Kebijakan tersebut diambil untuk meringankan beban koperasi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha mereka dalam masa pemulihan.

“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace period dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Jumat (2/1/2026) dikutip dari keterangan pers.

Ferry menjelaskan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan kerugian besar bagi koperasi.

Di Sumatera Utara, kerugian tercatat mencapai Rp 37,72 miliar. Selain itu, sembilan koperasi mitra LPDB di Aceh dan Sumatera Utara mengalami kerugian Rp 20,66 miliar.

Ia memastikan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan LPDB terus melakukan pemantauan secara menyeluruh agar beban koperasi yang terdampak bencana dapat diringankan.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan Kemenkop bersama Gerakan Koperasi Peduli Bencana juga telah menyalurkan bantuan sosial senilai Rp 1,86 miliar untuk kebutuhan dasar para korban, mulai dari hygiene kit, toilet portabel, penyulingan air, hingga paket makanan bayi.

Selain restrukturisasi pembiayaan, Menkop menyebut Kemenkop akan mendirikan posko distribusi bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko tersebut berfungsi sebagai pusat konsolidasi untuk mengaktifkan kembali usaha koperasi terdampak sekaligus mendukung kebutuhan hunian sementara.

Ferry menekankan pentingnya pendataan presisi pascabencana agar dukungan pemulihan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Ia juga menyebut Kemenkop memprioritaskan pembangunan gerai, gudang, serta sarana pendukung bagi koperasi desa dan kelompok usaha terdampak, disertai pendampingan usaha dan penguatan kelembagaan.

“Kami bersama kementerian lain akan mengumpulkan koperasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh untuk memulai kembali kegiatan usaha, termasuk bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Ferry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1,7 triliun sepanjang tahun 2025, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1,6 triliun. Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (2/1/2026), menyampaikan bahwa capaian itu menjadi bukti kesiapan organisasi dalam menjalankan mandat.

“Pencapaian ini merupakan sinyal positif bahwa mesin produksi LPDB Koperasi masih berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi sesuai target yang diamanatkan pimpinan,” ujarnya.

Dari total penyaluran Rp1,7 triliun, pola konvensional menyumbang Rp991 miliar, sementara pola syariah mencapai Rp709 miliar.

Krisdianto menambahkan LPDB bersama Kementerian Koperasi turut mengawal pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sepanjang 2025, sebagai bagian dari agenda penguatan ekonomi berbasis desa dan kelurahan.

LPDB, lanjut dia, juga aktif mendukung operasionalisasi Kopdes Merah Putih percontohan, termasuk pembiayaan dana bergulir dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Di sisi lain, ia menuturkan koperasi mitra didorong untuk menjadi kakak asuh bagi Kopdes Merah Putih, guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan usaha di daerah.

Memasuki 2026, Krisdianto memaparkan LPDB menyiapkan strategi penyaluran berbasis 3S, yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan infrastruktur melalui digitalisasi, serta penetapan proyek percontohan koperasi sebagai showcase program strategis.

Ia mengatakan pada 2026 fokus penyaluran pembiayaan tetap akan diarahkan ke sektor riil, dengan porsi yang akan ditingkatkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Koperasi.

Dengan fondasi kinerja yang solid dan strategi terarah, ia optimistis LPDB dapat terus memperkuat perannya sebagai lembaga yang mendukung pemerataan ekonomi nasional melalui koperasi modern, sehat, dan berdaya saing.