JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengusulkan tambahan sebesar Rp15,5 triliun di Pagu Anggaran 2027. Hal itu ditujukan untuk mencapai target IKN menjadi Ibu Kota Negara pada 2028.

Usulan itu disampaikan Basuki saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Basuki menyampaikan, kebutuhan anggaran OIKN 2027 sebesar Rp22,2 triliun. "Telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun, sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun," ujar Basuki.

Jumlah itu meliputi kebutuhan anggaran pembangunan IKN batch kedua untuk 2025, 2026, 2027 sebesar Rp7,4 triliun dan pembangunan batch 3 sebesar Rp8 triliun untuk kontrak tahun jamak 2026-2028. "Sehingga tujuan dari Perpres 79/2025 tahun 2025 untuk menjadikan kawasan IKN menjadi ibu kota negara tahun 2028," katanya.

Basuki menyampaikan, kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun sebesar Rp96 miliar. "Jadi ini untuk gedung-gedung atau jalan yang sudah terbangun, pemeliharaannya ditugaskan kepada Otorita dan kami membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp96 miliar," ucapnya.

Lihat video: Ramai Putusan MK soal IKN Bukan Ibu Kota, Otorita Buka Suara

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan konstruksi nasional PT PP (Persero) Tbk (PT PP) menyebut progres pembangunan peningkatan Jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 65,85 persen hingga Maret 2026.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo mengatakan capaian tersebut melampaui target rencana sebesar 60,69 persen atau lebih cepat sekitar 5,15 persen.

“PT PP terus berkomitmen menghadirkan kualitas konstruksi terbaik serta memastikan proyek strategis nasional di Ibu Kota Nusantara dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi pengembangan kawasan serta konektivitas di masa depan,” ujar Joko berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium PT PP, PT Mada Wikri Tunggal (MWT) dan PT Satria Bahana Sarana (SBS) Kerja Sama Operasi (KSO) dan dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 29 Juli 2024 dengan nilai kontrak proyek yang mencapai angka sekitar Rp1,3 triliun.

Peningkatan Jalan Kawasan West Residence mencakup pembangunan infrastruktur jalan kawasan yang terintegrasi dengan utilitas, sistem drainase, jalur pedestrian, serta penataan ruang terbuka hijau di kawasan IKN.

Dalam pelaksanaannya, PT PP bersama konsorsium KSO menerapkan berbagai inovasi konstruksi dan optimalisasi logistik guna menjaga percepatan progres proyek di tengah tingginya aktivitas pembangunan di kawasan IKN.

Selain mendukung pembangunan infrastruktur ibu kota baru, lanjut Joko, proyek tersebut juga telah memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui penyerapan sekitar 600 tenaga kerja serta keterlibatan mitra kerja dan subkontraktor.

Melalui pencapaian progres yang melampaui target, PT PP menilai pembangunan Jalan Kawasan West Residence diharapkan dapat segera mendukung mobilitas dan konektivitas kawasan inti pemerintahan di IKN.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud turut mengapresiasi pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.

“Jalan luar biasa, segera beroperasi untuk Indonesia,” ujar Rudy.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur itu dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia dan juga visi pembangunan nasional Asta Cita.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengantongi 3 komitmen investasi baru untuk pembangunan ibu kota baru . Investasi tersebut nantinya untuk membangun pusat perbelanjaan hingga fasilitas olahraga yang letaknya tidak jauh dari Rusun ASN.

Kepala Otorita IKN , Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ketiga investor tersebut antaralain PT Panca Karya Sentosa, PT Maxi Nusantara Raya, serta PT Borneo Berkah Abadi. Badan Otorita IKN Kantongi Rp6 Triliun di 2026, Satuan Kerja Khusus Kelola Keuangan Dibentuk



Tiga kerja sama ini mencakup pembangunan fasilitas komersial dan layanan publik, mulai dari pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, hingga fasilitas olahraga yang tersebar di wilayah pengembangan 1A dan 1C. Seluruh proyek ini dirancang untuk mendukung kebutuhan sehari-hari penghuni kawasan, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang berada di Kawasan Nusantara.

Basuki menegaskan, bahwa perkembangan investasi di Nusantara terus menunjukkan tren positif. Hingga awal 2026, tercatat sebanyak 57 perusahaan telah berkomitmen berinvestasi dengan nilai mencapai sekitar Rp72 triliun.

"Pembangunan IKN ini juga semakin meningkat dari aspek kepercayaan masyarakatnya termasuk dalam bidang usaha, apalagi dengan adanya Perpres No.79 serta kehadiran Bapak Presiden dan Wakil Presiden," kata Basuki dalam pernyataan resmi, Kamis (26/2/2026).

Selain itu, Otorita IKN turut memastikan kemudahan dalam proses perizinan dan pendampingan bagi investor, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Komitmen kuat juga ditunjukkan oleh para pelaku usaha yang terlibat.

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berjalan Sesuai Timeline: Tidak Ada yang Mangkrak



Salah satu investor dari PT Maxi Nusantara Raya, Suni Yuwono Kusbandi menyampaikan, bahwa kehadiran mereka di IKN tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan sebagai kontributor dalam pembangunan kawasa Nusantara.

"Kami diberi kesempatan untuk berinvestasi di sektor 1A dan memang lokasinya juga bagus. Kami berkomitmen bahwa ini IKN, kita harus jadi. Maka saya sudah tidak menghitung cuan lagi, Pak. Untung rugi nomor sekian, kita harus bikin ekosistemnya," ujarnya.

Ke depan, pembangunan fasilitas komersial, sosial, serta pendukung lainnya akan terus didorong guna mendukung tumbuhnya ekosistem kawasan perkotaan. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan berbagai aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tarik Ibu Kota Nusantara sebagai pusat peradaban baru di Indonesia.

YOGYAKARTA - Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KAMAJAYA) menggelar seminar nasional yang bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara). Seminar ini penting karena selama ini para engineer baik di Indonesia maupun mancanegara, hanya berpaku pada konsep design and construction atau perencanaan desain dan pelaksanaan.

Begitu infrastruktur selesai, tidak pernah ada satu pendekatan profesional terkait pengoptimalan dan pengoperasian secara optimal fungsi layanan utilitas dari infrastruktur tersebut. "Sebetulnya infrastruktur atau pun bangunan gedung maupun bangunan fisik itu baru muncul fungsi secara optimalnya setelah dia masuk pada fase layanan operation and maintaining," kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMAJAYA Desiderius Viby Indrayana dalam sambutannya, Jumat (20/2/2026).

Ketua Umum Perkumpulan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI) ini menerangkan, pada masa design atau perencanaan dan juga pembangunan, sebetulnya sebuah infrastruktur belum mampu memberikan fungsi layanan secara optimal. Oleh sebab itu, operation and maintaining merupakan fase yang paling critical. Karena disitu nilai keandalan dan juga pemahaman tentang teknis di uji.

Menurut dia, Indonesia terkenal dengan kemampuan membangun struktur-struktur yang luar biasa, baik itu mega structure maupun struktur-struktur yang sifatnya unik spesifik. Namun, para insinyur Indonesia masih perlu diuji, bukan soal perencanaan pembangunan, tetapi pengoperasian, pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun. "Sehingga infrastruktur mampu memberikan layanan hingga masa yang sesuai dengan rencananya," tuturnya.

Lebih lanjut, Viby menyoroti keberadaan IKN Nusantara yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. "IKN Nusantara boleh dibilang sebagai laboratorium hidup untuk dapat mengimplementasikan seluruh ilmu-ilmu terbaru dari konstruksi tidak hanya pada paparan design dan pembangunannya namun juga pengelolaannya," tukasnya.

YOGYAKARTA - Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KAMAJAYA) menggelar seminar nasional yang bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara). Seminar ini penting karena selama ini para engineer baik di Indonesia maupun mancanegara, hanya berpaku pada konsep design and construction atau perencanaan desain dan pelaksanaan.

Begitu infrastruktur selesai, tidak pernah ada satu pendekatan profesional terkait pengoptimalan dan pengoperasian secara optimal fungsi layanan utilitas dari infrastruktur tersebut. "Sebetulnya infrastruktur atau pun bangunan gedung maupun bangunan fisik itu baru muncul fungsi secara optimalnya setelah dia masuk pada fase layanan operation and maintaining," kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMAJAYA Desiderius Viby Indrayana dalam sambutannya, Jumat (20/2/2026).

Ketua Umum Perkumpulan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI) ini menerangkan, pada masa design atau perencanaan dan juga pembangunan, sebetulnya sebuah infrastruktur belum mampu memberikan fungsi layanan secara optimal. Oleh sebab itu, operation and maintaining merupakan fase yang paling critical. Karena disitu nilai keandalan dan juga pemahaman tentang teknis di uji.

Menurut dia, Indonesia terkenal dengan kemampuan membangun struktur-struktur yang luar biasa, baik itu mega structure maupun struktur-struktur yang sifatnya unik spesifik. Namun, para insinyur Indonesia masih perlu diuji, bukan soal perencanaan pembangunan, tetapi pengoperasian, pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun. "Sehingga infrastruktur mampu memberikan layanan hingga masa yang sesuai dengan rencananya," tuturnya.

Lebih lanjut, Viby menyoroti keberadaan IKN Nusantara yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. "IKN Nusantara boleh dibilang sebagai laboratorium hidup untuk dapat mengimplementasikan seluruh ilmu-ilmu terbaru dari konstruksi tidak hanya pada paparan design dan pembangunannya namun juga pengelolaannya," tukasnya.

Pembicara dalam seminar ini, yaitu Komisaris PT Rekso Ratan Indonesia, Andri Wibowo Susilo; Manager Business and Development PT Airkon Pratama, Mochamad Rasyid Karim; dan Manajer Operasi dan Pengembangan PT Adhi Persada Properti, Jimmy Rusdin.

Seminar ini turut dihadiri Dekan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu Prof. Ade Lisantono, Ketua Studi Teknik Sipil Program Doktor Universitas Atma Kaya, Prof. Imam Basuki, serta lebih dari 200 peserta yang meliputi berbagai unsur. Seperti akademisi, praktisi, regulator, kalangan media serta masyarakat dari kalangan industri konstruksi terkait. Pelestarian Lingkungan, KAMAJAYA Penanaman Pohon di Kawasan Borobudur

Seminar ini didukung PT Adhi Karya Persero, PT Tirtakencana Tatawarna (Avian Brands), PT Adhi Persada Properti, PT Airkon Pratama, PT Rekso Ratan Indonesia, PT Brantas Abipraya, dan PT Graha Pondasi Semesta. Kemudian PT WIKA Gedung (Proyek Pembangunan Gedung dan Kawasan Basilika dan Gereja Ibu Kota Nusantara), PT Waskita-Abipraya KSO (Proyek Pembangunan Gedung & Kawasan Lembaga DPR I Ibu Kota Nusantara), dan PT PP (Proyek Pembangunan Rumah Susun ASN 1 Precinct Core Ibu Kota Nusantara).

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan koreksi terhadap desain dan fungsi pembangunanIbu Kota Nusantara (IKN). Salah satu koreksi yang menjadi perhatian adalah penambahan embung sebagai bagian dari perencanaan kawasan.

"Desain itu kan dalam artian luas juga ya. Termasuk fungsi itu kan misalnya sebuah kawasannya ini perlu di perhatikan desainnya dan fungsinya, contoh misalnya penambahan embung-embung," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Prasetyo menjelaskan perhatian Presiden Prabowo didorong oleh kondisi iklim di wilayah IKN yang cenderung panas serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat kawasan tersebut berada di wilayah dengan tutupan hutan yang luas.

Oleh karena itu, kata Prasetyo, Presiden Prabowo menekankan agar desain pembangunan benar-benar memperhitungkan langkah antisipatif terhadap berbagai risiko lingkungan.

"Karena di sana kan masalah iklim, itu kan satu panas, kedua ada potensi karena di wilayah yang pulau yang banyak hutan, ada juga potensi kebakaran hutan," ujarnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tiba di IKN



Prasetyo menyampaikan Kepala Otorita IKN telah melaporkan sejumlah langkah yang sudah diterapkan, termasuk penggunaan teknologi sensor. Presiden Prabowo pun meminta agar sistem-sistem tersebut terus diuji coba untuk memastikan efektivitasnya.

"Jadi diminta untuk itu juga dipikirkan desain-desain untuk mengantisipasi dan kemarin Kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa yang metode dipasang sensor. Ini diminta uji coba terus," paparnya.

KALTIM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menekankan sejak awal untuk mempercepat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Percepatan itu menyusul rencana dijadikannya IKN sebagai ibu kota politik tahun 2028. Hal ini dikatakan Prasetyo usai menemani Presiden Prabowo meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang di Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan apa namanya fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” kata Prasetyo.

Prasetyo pun mengungkapkan bahwa Kepala Negara juga mengoreksi desain dan fungsi IKN dalam Peninjauan perdananya. Diketahui, Presiden Prabowo mendarat di IKN pada Senin (12/1/2026) malam dengan beberapa menteri. Kemudian, Prabowo mendapatkan update dari Ketua OIKN Basuki Hadimuljono mengenai proses pembangunannya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tiba di IKN

“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap, pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi,” katanya.

Prasetyo mengatakan dua hal itu menjadi catatan yang disampaikan Presiden Prabowo kepada jajaran terkait khususnya OIKN maupun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki.

“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan, ya. Supaya tiga fungsi bisa segera selesai. Sementara begitu,” pungkas Prasetyo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang masih berlangsung kembali menjadi sorotan asing. Berbagai tantangan masih mengadang proyek yang telah dimulai sejak 3 tahun tersebut.

Dalam laporan khusus The Guardian yang dirilis Rabu (29/10/2025), IKN Nusantara disebut menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah mengoptimalkan anggaran yang berkurang jauh dari sebelumnya, di samping investasi asing yang masih belum sesuai harapan.

Pendanaan pemerintah untuk proyek ini memang menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional. Namun, Otorita IKN menegaskan bahwa komitmen negara untuk melanjutkan proyek tetap kuat, dengan fokus pada efisiensi dan realokasi anggaran agar tepat sasaran.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan pembangunan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, Presiden sudah menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan bahkan lebih cepat.

"Pendanaannya ada, komitmen politiknya ada," katanya. "Mengapa kita harus meragukannya?" imbuh Basuki, sebagaimana dikutip Guardian.

Di sisi lain, Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur, mengatakan proyek tersebut dikhawatirkan menjadi "kota hantu".

"Secara politis, ia tidak mau mati, tidak mau hidup," ujarnya.

Adapun hingga saat ini, sejumlah infrastruktur utama seperti apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, dan bandara telah berdiri. Sekitar 2.000 aparatur sipil negara dan 8.000 pekerja konstruksi kini tinggal di kawasan tersebut, yang ditargetkan dapat menampung 1,2 juta penduduk pada 2030.

Meski sebagian area masih dalam tahap konstruksi, pemerintah menyebut progres pembangunan terus meningkat. Kawasan inti pusat pemerintahan diproyeksikan siap menjadi tempat aktivitas resmi pemerintahan dalam beberapa tahun mendatang.

Di sekitar kawasan, geliat ekonomi masyarakat sempat melonjak tajam saat masa awal pembangunan. Namun kini, sebagian pelaku usaha kecil mengaku situasinya lebih landai dibanding sebelumnya.

Dewi Asnawati, pemilik toko dan penginapan, misalnya, mengatakan kondisi saat ini tidak seramai seperti awal pembangunan IKN. Hal tersebut cukup berdampak pada pendapatannya.

Hal senada disampaikan Syarariyah, seorang pengusaha laundry. "Awalnya, laundry kami penuh setiap hari," ujarnya. "Tapi ketika para pekerja pulang, semuanya berhenti. Banyak teman yang menutup usaha mereka. Orang-orang khawatir ini bisa menjadi kota hantu," tuturnya.

Sementara itu, para pekerja konstruksi mengaku aktivitas di lapangan tetap berjalan. Bejo, contohnya, mengungkapkan pembangunan masih berlanjut, hanya dengan jam kerja lebih sedikit.

"Kami masih bekerja, tapi lemburnya lebih sedikit dan uangnya lebih sedikit," ujarnya.

Guardian juga menyoroti dampak pembangunan IKN terhadap masyarakat adat. Menurut media asal Inggris tersebut, IKN membawa perubahan besar di sekitar Sungai Sepaku.

Arman, seorang warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, menuturkan bahwa aktivitas proyek membuat daerahnya lebih ramai. Namun, ia berharap masyarakat lokal dapat terus dilibatkan dalam proses pembangunan dan pemerintah tetap memperhatikan dampak lingkungannya.

Adapun pemerintah menegaskan bahwa prinsip pembangunan IKN adalah berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nusantara dirancang sebagai kota hijau dengan hanya sekitar 25% dari total 252.000 hektare lahan yang akan dikembangkan. Sisanya dipertahankan sebagai kawasan hijau dan konservasi.

Otorita IKN juga memastikan keterlibatan masyarakat setempat terus menjadi perhatian, termasuk dalam hal kompensasi lahan, pelatihan keterampilan, dan peluang ekonomi baru.

Meski sejumlah organisasi lingkungan menyoroti dampak pembangunan terhadap ekosistem, pemerintah menegaskan mitigasi lingkungan menjadi bagian dari rencana induk kota. Tujuannya agar pembangunan dan kelestarian alam dapat berjalan beriringan.

Dalam keterangan resmi Otorita IKN, pembangunan Nusantara disebut menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terus dijaga melalui kombinasi antara pembiayaan negara, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta murni.

Pemerintah telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 senilai Rp48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan juga melalui investasi dari berbagai pihak baik domestik maupun internasional.

Hingga saat ini, Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]