Bisnis.com, JAKARTA — Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 diperkirakan masih bertahan di zona ekspansi, tetapi laju perbaikannya terbatas seiring dengan langkah dunia usaha yang masih menahan ekspansi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memproyeksikan PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 berada di kisaran 50 hingga 50,2. Level tersebut mengindikasikan sektor manufaktur masih tumbuh, meski belum menunjukkan akselerasi yang kuat.

"PMI diproyeksikan pada 50–50,2. Faktor pendukungnya adalah nilai tukar rupiah yang relatif terkontrol dan harga minyak dunia yang melandai. Ini mendongkrak optimisme," jelas Wijayanto saat dihubungi, Selasa (30/6/2026).

Meski demikian, Wijayanto menilai kalangan industri masih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Menurutnya, para pelaku usaha masih berada dalam posisi wait and see sehingga belum masuk ke fase ekspansi yang agresif.

Dia menjelaskan pergerakan PMI sepanjang semester I/2026 masih mencerminkan pola musiman yang lazim terjadi setiap tahun. Aktivitas manufaktur meningkat menjelang Lebaran, kemudian melemah setelah periode Hari Raya, sebelum kembali pulih secara bertahap.

Fenomena tersebut terlihat dari kenaikan PMI menjelang Lebaran, penurunan pada Maret 2026 setelah periode libur, lalu perbaikan secara gradual atau bertahap pada April dan Mei yang berlanjut hingga Juni.

Wijayanto menilai dinamika tersebut merupakan konsekuensi faktor siklikal yang umum terjadi dalam aktivitas manufaktur nasional.

Meski PMI masih berpeluang bertahan di zona ekspansi pada Juni, prospek sektor manufaktur pada paruh kedua tahun ini diperkirakan lebih menantang.

Dia memperkirakan rata-rata PMI manufaktur pada semester II/2026 akan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sejumlah risiko dinilai masih membayangi aktivitas industri dalam beberapa bulan mendatang.

Faktor eksternal berupa dinamika ekonomi global dan ketidakpastian regulasi menjadi tantangan utama. Di dalam negeri, pelemahan daya beli masyarakat berpotensi menahan permintaan terhadap produk manufaktur.

Selain itu, potensi kemunculan fenomena El Nino juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan rantai pasok sejumlah sektor industri.

JAKARTA - Rangkaian proses lelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode Juni 2026 telah selesai dengan berakhirnya masa pelunasan pada Kamis (25/6/2026). Dari 110 lot yang dijual, 34 di antaranya berhasil terjual di antaranya mesin kopi hingga apartemen.

"KPK berhasil membukukan nilai sebesar Rp39,8 miliar dari barang rampasan milik 25 terpidana korupsi yang nantinya disetorkan ke kas negara," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip Minggu (28/6/2026).

Budi mengungkapkan terdapat 37 lot yang terjual dalam proses lelang ini. Namun, tiga di antaranya wanprestasi. "Karena tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan," ucapnya.

"Tiga objek tersebut berupa handphone masing-masing dari perkara Hasanuddin, perkara Nurwidihartana, dan perkara Rachmat Fadjar dengan nilai total wanprestasi Rp61,4 juta," sambungnya.

Menurut Budi, objek lelang yang dinyatakan wanprestasi akan kembali ditawarkan pada pelaksanaan lelang berikutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi potensi kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Selain mempercepat perbaikan kapal dan fasilitas pelabuhan, pemerintah juga akan memisahkan jalur angkutan logistik dan penumpang guna meningkatkan kapasitas layanan, terutama menjelang arus mudik Lebaran.

Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi mengatakan, kepadatan di lintasan Ketapang-Gilimanuk dipicu oleh kerusakan kapal berkapasitas besar yang sebelumnya melayani penyeberangan.

Akibatnya, arus kendaraan dialihkan ke pelabuhan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry, namun kapasitasnya belum mampu menampung lonjakan kendaraan, khususnya truk logistik.

"Kemacetan di Ketapang-Gilimanuk terjadi karena ada kerusakan kapal besar sehingga perjalanan dialihkan ke pelabuhan yang dikelola ASDP. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan kapasitas,” kata Menhub di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

“Banyak kendaraan logistik yang menyeberang merupakan kendaraan besar, sementara ketika dipindahkan ke pelabuhan ASDP, kapasitasnya ternyata belum bisa mengakomodasi truk-truk besar tersebut," lanjut Dudy.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan telah meminta PT ASDP berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar perbaikan fasilitas pelabuhan dapat segera diselesaikan sehingga kapasitas layanan kembali meningkat.

"Kami sudah meminta kepada ASDP untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera dilakukan perbaikan perlengkapan sehingga bisa digunakan kembali,” ujarnya.

“Selain itu, ada operator yang kapalnya sedang mengalami kerusakan sehingga kapasitas angkut lintasan Ketapang-Gilimanuk juga berkurang," katanya.

Dudy berharap perbaikan kapal dan fasilitas penyeberangan dapat segera rampung sehingga kapasitas angkut kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

"Kita berharap perbaikan kapal ini bisa segera selesai sehingga kembali menjadi armada penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk," kata Dudy.

Untuk solusi jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas di Pelabuhan Celukan Bawang sebagai lokasi khusus angkutan logistik.

Skema tersebut akan diterapkan dengan memisahkan layanan kendaraan barang dan kendaraan penumpang, serupa dengan pola yang diterapkan di lintasan Merak-Bakauheni.

"Di Gilimanuk ada Celukan Bawang yang kapasitasnya akan ditingkatkan. Rencananya angkutan logistik akan difokuskan di sana. Polanya kurang lebih sama seperti di Merak-Bakauheni, jadi nanti ada pemisahan antara angkutan penumpang dan angkutan barang agar tidak terkonsentrasi di satu pelabuhan saja," kata Dudy.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan skema pemisahan tersebut sudah dapat dioperasikan paling lambat menjelang periode angkutan Lebaran, mengingat volume lalu lintas pada musim mudik jauh lebih tinggi dibandingkan masa libur Natal dan Tahun Baru.

"Kita harapkan paling lambat saat Lebaran sudah siap. Karena kalau saat Natal dan Tahun Baru trafiknya tidak terlalu tinggi, tetapi saat Lebaran kita berharap pengaturannya sudah bisa berjalan," tegas Dudy.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kemacetan berhari-hari kembali melumpuhkan lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk saat libur sekolah pertengahan tahun ini.

Berulangnya antrean panjang hanya beberapa bulan setelah kekacauan pada arus mudik Lebaran menunjukkan persoalan utama di jalur penghubung Jawa-Bali itu belum terselesaikan, sementara rencana pemerintah menambah kapasitas dan memisahkan kendaraan logistik masih dalam tahap persiapan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lonjakan pergerakan penumpang di lintasan penyeberangan terus berulang pada setiap musim liburan.

Pada Desember 2025, jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mencapai 4,7 juta orang atau meningkat 20,46% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terdorong di Pelabuhan Ketapang sebesar 18,22% dan Gilimanuk sebesar 17,84%.

Saat arus mudik Lebaran 2026, jumlah penumpang melonjak hampir dua kali lipat menjadi 7,1 juta orang. Di Ketapang, kenaikannya tercatat mencapai 72,20%, sedangkan Gilimanuk mencapai 100,86%. Tak heran saat Lebaran kemarin kemacetan terjadi berhari-hari.

Memasuki libur sekolah tahun ini, kepadatan kembali terjadi dengan antrean kendaraan sempat mencapai sekitar lima kilometer sebelum berangsur menurun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan kepadatan kali ini dipicu kombinasi beberapa faktor. Salah satunya kerusakan Dermaga Bulusan yang selama ini melayani penyeberangan logistik sehingga sebagian arus kendaraan besar dialihkan ke Pelabuhan Ketapang milik PT ASDP.

Menurut dia, perpindahan tersebut membuat kapasitas pelabuhan ASDP semakin terbebani karena banyak kendaraan logistik berukuran besar yang sebelumnya dilayani Dermaga Bulusan.

"Kami sudah meminta ASDP segera berkoordinasi dengan Pemda Jawa Timur agar perbaikan Dermaga Bulusan segera dilakukan sehingga bisa digunakan kembali," ujarnya dalam Media Briefing, Jumat (26/6/2026).

Selain itu, terdapat dua kapal Long Distance Ferry (LDF) dari PT ALP yang mengalami gangguan sehingga kapasitas pelayanan ikut berkurang pada saat volume kendaraan meningkat selama libur sekolah.

Untuk mengurangi kepadatan berulang, pemerintah menyiapkan pola baru dengan memisahkan pelayanan kendaraan logistik dan kendaraan pribadi.

Kendaraan logistik nantinya diarahkan melalui Pelabuhan Celukan Bawang di Bali, sehingga lintasan Ketapang–Gilimanuk dapat lebih difokuskan melayani kendaraan penumpang.

Menurut Dudy, pola tersebut akan mengadopsi konsep yang telah diterapkan di lintasan Merak–Bakauheni. Pemerintah juga meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) meningkatkan kapasitas Pelabuhan Celukan Bawang sebagai simpul logistik baru.

Dia berharap skema tersebut sudah dapat diterapkan pada arus mudik Lebaran 2027. Sementara itu, pemerintah menilai potensi kepadatan saat Natal dan Tahun Baru tidak sebesar periode Lebaran, sehingga persiapan pelabuhan baru akan dimatangkan terlebih dahulu hingga tahun depan.

Di lapangan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan kepadatan selama libur sekolah dipengaruhi lonjakan kendaraan hingga 23% dalam sehari, cuaca di Selat Bali yang mengharuskan penyesuaian operasional kapal, serta gangguan kapal.

Pada periode ini pula, dengan program diskon 30%, ASDP mencatat sebanyak 418.600 pengguna jasa telah memanfaatkan program tersebut atau mencapai 34,69% dari target 1,2 juta penerima manfaat.

Jumlah tersebut hampir setara dengan jumlah penumpang yang diangkut oleh angkutan danau, sungai, dan penyebrangan pada Februari 2026 yang mencapai 479.800 orang.

Dalam menjaga arus kendaraan, ASDP mengoptimalkan seluruh dermaga dan armada yang tersedia, termasuk mengoperasikan kapal tambahan pada sejumlah dermaga untuk mempercepat bongkar muat kendaraan. Langkah tersebut membuat antrean kendaraan berangsur turun dari sekitar lima kilometer menjadi sekitar 2,5 kilometer.

Masalah Kapasitas Dermaga

Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menilai, rencana pemisahan kendaraan logistik dan kendaraan pribadi merupakan langkah positif untuk memperbaiki pengaturan arus lalu lintas.

Dia memandang, kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kemacetan terus berulang.

Khoiri menuturkan, masalah utama bukan bercampurnya kendaraan logistik dengan kendaraan pribadi, melainkan kapasitas pelabuhan dan dermaga yang sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan maupun armada kapal.

Khoiri mengatakan jumlah kapal sebenarnya sudah mencukupi. Pada periode tertentu bahkan terdapat sekitar 56 kapal yang siap beroperasi. Persoalannya, kemampuan dermaga melayani kapal masih terbatas sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan produktivitas pelayaran menurun.

Dalam kondisi tersebut, pemindahan kendaraan logistik ke pelabuhan lain hanya berpotensi mengalihkan titik kemacetan apabila pelabuhan tujuan belum memiliki kapasitas dermaga, kolam pelabuhan, area parkir, serta akses jalan yang memadai.

“Selama kapasitas dermaga belum bertambah, maka kemacetan berpotensi akan terus berulang meskipun pola operasional diubah," katanya kepada Bisnis.

Permasalahan tersebut diperberat oleh belum tersedianya breakwater (pemecah gelombang) dan kolam pelabuhan yang memadai.

Ketika cuaca memburuk, angin kencang, gelombang tinggi, maupun arus yang dinamis, proses sandar kapal menjadi jauh lebih sulit, waktu pelayanan bertambah, produktivitas dermaga menurun, dan antrean kendaraan pun semakin panjang.

Oleh karena itu, Khoiri menekankan bahwa sudah saatnya pembangunan lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk tidak lagi hanya berfokus pada pengaturan lalu lintas kendaraan, tetapi juga diarahkan pada modernisasi infrastruktur pelabuhan.

Misalnya, melalui pembangunan dermaga tipe MB (Moveable Bridge) yang sesuai dengan karakteristik armada KMP saat ini, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas fasilitas pendukung lainnya.

Dirinya meyakini bahwa modernisasi infrastruktur tersebut akan memberikan dampak yang jauh lebih signifikan terhadap kelancaran arus penyeberangan, peningkatan keselamatan pelayaran, efisiensi logistik nasional, serta kenyamanan masyarakat dibandingkan sekadar melakukan redistribusi kendaraan ke pelabuhan lain.

Karena itu, Gapasdap mendorong percepatan pembangunan dermaga baru di lintasan yang telah mengalami kelebihan kapasitas dan meningkatkan infrastruktur.

Selain itu, pemerintah juga diminta memperluas kolam pelabuhan, area parkir penyangga, akses jalan, serta menerapkan sistem operasi pelabuhan dan penjadwalan kapal yang lebih modern agar pertumbuhan lalu lintas penyeberangan Jawa-Bali dapat diantisipasi dalam jangka panjang.

“Selama kita masih mengoperasikan infrastruktur yang dirancang puluhan tahun lalu untuk melayani kebutuhan masa kini, maka kemacetan akan terus berulang. Sudah saatnya pemerintah tidak hanya mengelola antrean, tetapi juga membangun kapasitas yang sesuai dengan tuntutan transportasi penyeberangan modern,” tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan pelemahan rupiah perlu direspons dengan penguatan ketahanan keuangan pribadi.

“Pelemahan rupiah perlu direspons dengan penguatan ketahanan keuangan pribadi, bukan dengan perpindahan aset secara ekstrem,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pelemahan rupiah berdampak secara langsung terhadap barang impor seperti gawai, barang elektronik, kendaraan dan suku cadang, obat tertentu, bahan makanan impor seperti gandum, kedelai, gula, susu, serta barang konsumsi rumah tangga yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Hal ini mengingat importir harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk membeli barang yang sama dalam dolar AS.

Dalam hal ini, menurut dia, pelemahan rupiah dampaknya tak selalu langsung muncul di hari yang sama karena pelaku usaha biasanya masih punya persediaan lama, kontrak harga, atau sebagian menahan kenaikan harga agar konsumen tidak langsung turun.

Namun, jika pelemahan berlangsung lama, kenaikan biaya impor dinilai hampir pasti akan diteruskan ke harga jual secara bertahap.

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah juga berdampak tidak langsung ke barang konsumsi sehari-hari melalui bahan baku, energi, biaya angkut, pupuk, pakan ternak, kemasan, dan biaya produksi.

“Jadi, barang yang terlihat lokal pun bisa ikut naik bila bahan bakunya masih mengandung komponen impor. Misalnya makanan olahan berbasis gandum, produk susu, daging tertentu, makanan kemasan, kosmetik, obat, sampai barang kebutuhan rumah tangga,” ungkap dia.

Dalam konteks Juni 2026, risiko ini dianggap makin relevan karena Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi Mei 2026 naik menjadi 3,08 persen, dengan tekanan dari harga pangan bergejolak sebesar 6,24 persen dan harga yang diatur pemerintah sebesar 2,07 persen, antara lain akibat penyesuaian LPG, Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, dan avtur yang sejalan dengan kenaikan harga energi global.

Kendati begitu, lanjutnya, tidak semua barang konsumsi akan naik dengan besaran yang sama. Barang dengan porsi impor tinggi dan persaingan terbatas biasanya lebih cepat naik. Adapun barang yang banyak diproduksi di dalam negeri dan pasokannya cukup biasanya lebih tertahan.

Untuk sembako, kata Josua, pelemahan rupiah bukan satu-satunya penentu harga karena faktor panen, distribusi, cuaca, stok pemerintah, dan kebijakan harga juga sangat menentukan.

Meninjau dari sisi daya beli, risikonya adalah masyarakat menjadi lebih selektif, seiring Survei Konsumen BI Mei 2026 masih menunjukkan keyakinan konsumen tetap kuat dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 120,9, tetapi turun dari 123,0 pada April, sementara penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini juga turun menjadi 112,2 dari 116,5.

Penjualan eceran Mei 2026 juga diprakirakan masih terkontraksi 3,2 persen secara tahunan, walaupun membaik secara bulanan.

“Artinya, konsumsi belum jatuh, tetapi rumah tangga mulai lebih berhati-hati, terutama untuk barang sekunder dan barang tahan lama,” ujar Josua.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI menjadi 5,75 persen juga perlu dilihat sebagai respons untuk menahan pelemahan rupiah dan mencegah inflasi impor melebar. Kebijakan ini dianggap tepat dari sisi stabilitas, tetapi ada konsekuensi ke biaya dana dan kredit.

Data asesmen suku bunga perbankan menunjukkan suku bunga kredit rupiah masih turun tipis, tetapi suku bunga kredit baru mulai meningkat karena penyesuaian risiko dan kondisi pendanaan perbankan. Hal ini berarti pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga bisa menekan rumah tangga dari dua arah sekaligus, yaitu harga barang impor naik dan biaya pembiayaan baru ikut lebih mahal.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar sindikat besar peredaran pakaian bekasimpor ilegal (balepress) jaringan antar-pulau. Dalam operasi penindakan terintegrasi yang digelar di Jakarta dan Kalimantan Barat, petugas mengamankan puluhan peti kemas serta menyegel gudang penimbunan dengan taksiran nilai ekonomi barang selundupan mencapai Rp37,496 miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bahwa hingga Senin (22/6/2026) pukul 17.00 WIB, tim penyidik di lapangan telah merampungkan pemeriksaan fisik terhadap 19 dari total 43 kontainer yang ditahan. Dari paruh pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sebanyak 2.067 bale komoditas tekstil ilegal.

"Dari pemeriksaan tersebut, petugas menemukan sebanyak 2.067 bale yang berisi berbagai jenis pakaian, aksesori pakaian, dan tas dalam kondisi bekas. Sementara itu 24 peti kemas lainnya masih dalam proses pemeriksaan mendalam," kata Purbaya dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan kalkulasi awal, jika seluruh 43 peti kemas selesai diperiksa, akumulasi muatan diperkirakan menembus 4.687 bale dengan rata-rata 109 bale per kontainer. Mengacu pada harga pasar modal senilai Rp8 juta per bale, total valuasi barang ilegal di Jakarta saja menyentuh Rp37,496 miliar.

Sementara operasi pengembangan di Kalimantan Barat berhasil menyita tambahan 2.060 bale pakaian bekas senilai Rp16,48 miliar. Purbaya menegaskan, bahwa penindakan ini merupakan langkah konkret negara dalam membentengi ekosistem industri tekstil dalam negeri sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari potensi paparan bakteri barang bekas luar negeri.

"Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan terhadap masuk dan peredaran barang impor ilegal, termasuk pakaian bekas. Penindakan ini merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam melindungi industri dalam negeri, menjaga iklim usaha yang sehat, serta memastikan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha," tegas Purbaya.

Pengungkapan megakasus ini bermula dari analisis intelijen pada Rabu (10/6/2026) terkait rute pelayaran kapal motor KM Eden Mas yang bertolak dari Pelabuhan Dwikora, Pontianak, menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Manifest kapal mencatat angkutan total 268 kontainer, yang terdiri atas 222 peti kemas kosong dan 46 peti kemas bermuatan dengan deklarasi isi berupa mi instan, kargo umum, serta barang pindahan.

Saat kapal bersandar pada Senin (15/6/2026), Tim Gabungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai langsung melakukan pemindaian (scanning) lewat x-ray terhadap 46 kontainer berkapasitas isi tersebut. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer memiliki citra kepadatan barang yang identik dengan selundupan balepress.

Menindaklanjuti temuan tersebut, pada Selasa (16/6/2026) Bea Cukai menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk menyegel dan memindahkan seluruh kontainer ke lapangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) CDC Banda guna pemeriksaan total.

Keberhasilan di Jakarta langsung direspons oleh Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) untuk melacak hulu pengiriman. Pada Jumat (19/6/2026), tim gabungan menggerebek sebuah kompleks pergudangan di Jalan Extra Joss, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Di lokasi tersebut, petugas memergoki empat unit truk yang tengah membongkar 264 bale pakaian bekas ilegal.

Perburuan meluas hingga Minggu (21/6/2026), di mana petugas kembali menemukan dan menyegel gudang penimbunan kedua di wilayah Mempawah yang menyimpan 2.060 bale pakaian bekas siap edar. Secara hukum, kedua kasus penyelundupan ini diduga kuat melanggar Pasal 103 huruf d juncto Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juncto Pasal 55 KUHP.

Bea Cukai: Buku Ilmu Pengetahuan Bebas Bea Masuk dan Pajak Impor



Aturan ekspor-impor nasional melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 sendiri telah menetapkan baju bekas sebagai komoditas terlarang, sehingga potensi kerugian negara tidak dihitung dari sektor bea masuk melainkan dari kerusakan immaterial industri domestik.

"Keberhasilan mengamankan 43 kontainer di Tanjung Priok serta mengungkap lokasi penimbunan di Kalimantan Barat merupakan hasil dari ketajaman analisis intelijen dan sinergi yang erat antara Bea Cukai, BAIS TNI, Kejaksaan, serta Korwas Penyidik Polri. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memutus rantai peredaran barang impor ilegal dari hulu hingga hilir," kata Purbaya.

DJBC memastikan proses hukum akan dikawal transparan hingga ke tingkat peradilan. Saat ini, tim penyidik tengah melakukan pengejaran intensif terhadap aktor intelektual, pemilik barang, serta pemilik jaringan gudang di Kalimantan Barat maupun Jakarta.

"Kami sedang menelusuri dan mengejar pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, termasuk pemilik gudang yang menjadi lokasi penimbunan di Kalimantan Barat dan pihak yang terkait dengan kepemilikan 43 kontainer di Jakarta. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Purbaya.

JAKARTA - Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan menegaskan pihaknya telah mencatatkan Hotel Sultan sebagai Barang Milik Negara (BMN). Ia berkata, aset itu telah dilaporkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami ingin menegaskan saja, kami dari Kementerian Keuangan , Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, Barang Milik Negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK ," ujar Encep saat ditemui di kawasan GBK, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, Encep menyampaikan, pengelolaan aset Hotel Sultan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. "Kami akan bekerja sama dengan pengguna barang, dalam hal ini Setneg dan PPKGBK," kata Encep.

Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo menambahkan, pihaknya akan menjalankan PMK untuk memanfaatkan aset tersebut. Ia berkata, pengelolaan aset ditujukan agar masyarakat merasakan manfaatnya.

"Kita wajib secara PPKGBK dan Setneg untuk mengoptimalisasikannya dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat, termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini," jelas Rakhmadi.

Jadi, kata dia, pihaknya bersama pemerintah ingin memberikan yang terbaik. "Baik dampak finansialnya maupun juga kepada dampak kehidupan yang lebih positif di area Senayan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah melakukan sebanyak 11.542 penindakan terhadap peredaran barang ilegal sepanjang periode Januari-Mei 2026.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama, di sela rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, mengungkapkan nilai dari penindakan barang-barang ilegal tersebut mencapai Rp7,71 triliun.

"DJBC juga terus memperkuat fungsi pengawasan melalui sinergi antarinstansi guna melindungi masyarakat, mendukung penerimaan negara, serta menjaga iklim usaha yang sehat. Hingga Mei 2026, DJBC telah melakukan 11.542 penindakan dengan total (nilai) barang sebesar Rp7,71 triliun," kata Djaka.

Ia merinci DJBC Kemenkeu telah melakukan sebanyak 6.880 penindakan hingga Mei 2026 pada sektor rokok ilegal, dengan total sebesar 865 juta batang.

"Sebagai pembanding, sepanjang tahun 2025 terdapat ataupun tercatat sebanyak 20.537 penindakan dengan jumlah sebesar 1,4 miliar batang," ujar dia.

Lebih lanjut, pada sektor ekspor, jumlah penindakan yang dilakukan oleh DJBC Kemenkeu hingga Mei 2026 mencapai 234 kasus, dengan nilai ekspor yang diamankan senilai Rp1,14 triliun.

Sementara itu, untuk sektor impor, hingga Mei 2026 tercatat telah dilakukan sebanyak 4.093 penindakan dengan nilai barang sebesar Rp5,15 triliun.

Untuk penindakan narkotika hingga Mei 2026, Djaka mengatakan DJBC Kemenkeu telah mengamankan 3,81 ton barang bukti.

"Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi pengawasan bersama aparat penegak hukum lainnya," kata Djaka.

Di sisi lain, guna mendukung berbagai program dan kinerja positif, DJBC mengajukan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,81 triliun.

Adapun rinciannya adalah untuk mendukung program kebijaksanaan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan alokasi sebesar Rp4,159 miliar.

Lebih lanjut, untuk mendukung program pengelolaan penerimaan negara dengan alokasi sebesar Rp749,37 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp2,056 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pendidikan karakter di sekolah.

Hal tersebut disampaikan Mu’ti usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, pelaksanaan MBG telah diintegrasikan ke dalam program pembentukan karakter siswa yang dikenal sebagai “7 Kebiasaan Indonesia Hebat”.

“Kemudian terkait dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), kami tegaskan bahwa MBG ini merupakan bagian dari program kami yaitu ‘7 Kebiasaan Indonesia Hebat’: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, kementeriannya telah menyiapkan berbagai perangkat pendukung agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran perilaku hidup sehat dan pembentukan karakter peserta didik.

“Jadi kami menjadikan MBG sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, sudah kami terbitkan modul-modulnya,” katanya.

Mu’ti mengungkapkan sejumlah hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga riset menunjukkan manfaat nyata dari pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan kajian yang dilakukan antara lain oleh Universitas Indonesia (UI), MBG dinilai berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran siswa di sekolah, hingga capaian akademik.

“Dan sudah ada penelitian dari UI dan lembaga yang lainnya yang menunjukkan dampak positif MBG terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran di sekolah, dan juga terhadap capaian akademik,” ujarnya.

Dalam laporannya kepada Presiden, Mu’ti juga menyampaikan perkembangan cakupan program MBG yang terus meningkat. Hingga 10 Juni 2026, sebanyak 80,7 persen peserta didik di Indonesia telah menerima manfaat program tersebut.

“Dan karena itu kami juga menyampaikan per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG,” katanya.

Dari total sekitar 53 juta siswa di seluruh Indonesia, sekitar 43 juta di antaranya telah menjadi penerima manfaat MBG. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah, mayoritas siswa menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan karena manfaatnya dirasakan secara langsung.

“Jadi dari 53 juta sekian murid, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik,” tutur Mu’ti.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih mengkaji kemungkinan pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Skema tersebut disebut menjadi salah satu opsi yang tengah dibahas dalam proses penataan menyeluruh di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai rencana BGN melibatkan kantin sekolah dalam program MBG, Prasetyo mengatakan gagasan tersebut masih menjadi bagian dari proses evaluasi dan penataan yang sedang dilakukan pemerintah.

“Itu bagian dari yang sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita. Sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN,” kata Prasetyo

Menurut dia, pemerintah masih mempelajari berbagai model pelaksanaan MBG agar dapat diterapkan secara efektif sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Selain membahas MBG, Prasetyo mengungkapkan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Mendikdasmen berlangsung cukup panjang dan didominasi pembahasan sektor pendidikan.

Ia menegaskan perhatian Presiden terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur sekolah hingga peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

“Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir 2 jam lebih betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan, baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan gurunya,” tuturnya.

Prasetyo menambahkan, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap pembaruan materi pembelajaran agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, Mendikdasmen diminta segera membentuk tim yang akan mengkaji dan menyempurnakan buku ajar yang digunakan peserta didik di seluruh Indonesia.

“Termasuk Beliau [Mendikdasmen] diberi tugas untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, yang kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar gitu,” tandas Prasetyo.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta memerintahkan sejumlah barang bukti dalam perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus untuk dimusnahkan. Perintah itu dibacakan saat hakim membacakan amar putusan terhadap 4 terdakwa yang merupakan prajurit TNI.

Duduk sebagai terdakwa, Serda Edi Sudarko (ES), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (BHW), Kapten Nandala Dwi Prasetya (NDP), dan Lettu Sami Lakka. Dalam amar putusan, Serda Edi Sudarko divonis 3 tahun penjara, Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono 2 tahun 6 bulan penjara, Kapten Nandala Dwi Prasetya 2 tahun penjara, serta Lettu Sami Lakka 1 tahun 6 bulan penjara.

Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto mengatakan, sejumlah barang bukti yang dimusnahkan di antaranya satu buah gelas Tumbler warna ungu milik Lettu Budhi. Tumbler itu diduga merupakan tempat penyimpanan air keras sebelum disiramkan kepada Andrie.

"Satu buah gelas Tumbler warna ungu milik terdakwa II (Budhi) agar Tumbler tersebut tidak digunakan kembali dalam hal-hal yang tidak diinginkan maka Tumbler dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali," ujar Fredy saat membacakan amar putusan, Rabu (10/6/2026).

Selain itu, satu flashdisk berisi dua video di TKP, satu aki bekas, satu botol berisi cairan pembersih karat juga turut dimusnahkan dengan alasan yang sama.

Fredy menuturkan alasan status barang bukti tersebut perlu ditentukan tak terlepas dari telah rampungnya proses pengadilan kasus itu. Sejauh ini, belum ada instansi penegak hukum lainnya yang turut meminta barang bukti.

"Hingga saat ini tidak ada permintaan atas barang bukti tersebut dari instansi penegak hukum lainnya sehingga perlu ditentukan statusnya," ucapnya.

Sebelumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendatangi Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (8/6/2026) untuk menyerahkan surat agar Pengadilan Militer menghentikan sidang kasus dugaan penyiraman terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Pasalnya, mereka khawatir Pengadilan Militer memusnahkan barang bukti kasus tersebut.

"Kami kemarin mendengarkan sidang tuntutan, auditorat mengatakan akan meminta pada Majelis Hakim Pengadilan Militer untuk memusnahkan barang bukti. Ini kami pandang bisa menghambat proses hukum yang nanti berlangsung di Polda Metro Jaya," ujar Perwakilan TAUD Dimas Bagus Arya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan peredaran 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai yang diduga berasal dari pabrikan di Jawa Timur dengan jenama "SS Special". Penindakan tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp8,66 miliar dari sektor cukai dan perpajakan hasil tembakau.

"Saat ini perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bea Cukai bekerja sama dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan pelaku berinisial PY telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Djaka menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal menggunakan truk yang melintas di wilayah pengawasan Bea Cukai Jakarta. Setelah dilakukan analisis dan pendalaman, Bea Cukai Jakarta bersama Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Metro Jaya melakukan operasi penindakan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta pada awal Juni 2026.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.000.800 batang rokok ilegal merek SS tanpa pita cukai yang diangkut menggunakan truk. Seluruh barang kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Jakarta untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan tersangka PY, rokok ilegal tersebut dikirim atas perintah seseorang berinisial HH yang diduga bertindak sebagai pengendali barang di Pamekasan, Jawa Timur. Barang itu rencananya dikirim ke sebuah gudang di kawasan Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten.

Tim gabungan kemudian melakukan pengembangan kasus bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Dari hasil penggeledahan gudang tersebut, petugas kembali menemukan 944.000 batang rokok ilegal merek SS dan 41 tanpa pita cukai yang diduga milik seseorang berinisial AS.

Menurut Djaka, penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pemilik barang dan produsen rokok ilegal di Jawa Timur. Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat pengawasan guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang merugikan negara.

"Bea Cukai menghimbau kepada produsen-produsen yang masih tetap memproduksi rokok ilegal, kami tidak akan tinggal diam. Ini merupakan amanat bagi Bea Cukai untuk mengawal penerimaan negara," ujar Djaka.

Secara keseluruhan, nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai Rp13,28 miliar. Adapun potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp8,66 miliar, terdiri atas potensi cukai Rp6,67 miliar, pajak rokok Rp667,28 juta, serta Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) sebesar Rp1,32 miliar.