Bisnis.com, JAKARTA - Viral kabar yang menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan merombak skema bansos jadi tunai.

Kabar tersebut juga mengatakan bahwa masing-masing orang bisa mendapat Rp5,4 juta jika skema ini diterapkan.

Selah Bisnis melakukan penelusuran, ternyata kabar ini muncul dari pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebagaimana diketahui, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan upaya pengembangan Government Technology (GovTech) yang dilakukan pemerintah.

Salah satu implementasinya adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tunai yang dibantu dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Hal tersebut diungkapkan oleh Luhut usai gelaran pertemuan DEN dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (9/6/2026).

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo pun akan berbasis digitalisasi dengan dukungan AI. Dalam waktu dekat, Indonesia pun akan memiliki digital single ID.

"Mungiin akhir tahun ini akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar," katanya.

Luhut mengatakan ke depan pun subsidi yang diberikan kepada masyarakat tidak akan lagi berupa barang. Subsidi akan langsung kepada penerima.

"Karena rata-rata kami kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," katanya.

Mengacu pada hal tersebut, maka jadwal bansos Rp5,4 juta belum bisa dipastikan.

Namun jika mengacu pada sebelumnya, syarat dan cara cek bansos kemungkinan masih akan sama.

Syarat Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Masuk kategori keluarga miskin atau rentan miskin
• Tidak menerima bantuan serupa dari program lain
• Bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri
• Diprioritaskan untuk desil 1 sampai desil 4
• Data penerima akan terus diverifikasi dan diperbarui sesuai kondisi ekonomi masyarakat.

Cara Cek Penerima Bansos

1. Cek via Website Kemensos

• Buka cekbansos.kemensos.go.id
• Pilih wilayah sesuai KTP
• Masukkan nama lengkap
• Isi captcha
• Klik "Cari Data"
• Sistem akan menampilkan status penerima bansos beserta jenis bantuan dan periode pencairan.

2. Cek via Aplikasi Cek Bansos

• Download aplikasi Cek Bansos
• Login menggunakan akun
• Pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan data sesuai KTP
• Klik "Cari Data"
• Status penerima akan muncul apabila data terdaftar dalam DTSEN.

Itulah info terbaru soal rencana bansos Rp5,4 juta per bulan dari Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara mengambil bansos beras dan minyak terbaru bulan Juni 2026.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa bantuan sosial (Bansos) atau bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita masih akan terus disalurkan hingga akhir Juni 2026.

Pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita akan disalurkan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bapanas mencatat hingga 5 Juni, realisasi penyaluran bantuan pangan secara nasional telah mencapai 55,37% atau telah diterima sebanyak 18,4 juta KPM.

Secara kuantitas, total beras yang dibutuhkan sebanyak 664.900 ton dan Minyakita 132,9 kiloliter. Dengan realisasi hari ini, masih ada beras 296.700 ton dan Minyakita 59.300 kiloliter yang masih terus akan disalurkan sampai akhir Juni.

Dalam laporan yang diterima Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan beras untuk bantuan pangan tersebut masih sangat memadai dengan total stok beras Bulog yang masih 5,3 juta ton.

Sementara kebutuhan stok Minyakita untuk bantuan pangan juga telah disiapkan sepenuhnya.

Syarat Dapat Bansos Beras & Minyak Goreng

• Terdaftar sebagai keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos
• Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
• Membawa surat undangan sebagai penerima Bansos
• Membawa KTP & KK

Cara Pengambilan Bansos Beras & Minyak Goreng

• Datang sendiri atau diwakilkan untuk lansia/yang berhalangan hadir karena sakit ke lokasi pengambilan bansos sesuai surat
• undangan yang tertera (balai kota atau kantor desa)
• Membawa surat undangan, KTP/KK
• Proses verifikasi dengan petugas terkait
• Mengambil bansos sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan

Itulah tutorial cara mengambil bansos beras dan minyak bulan Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan pangan beras bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang musim kemarau.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan perpanjangan bantuan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tidak terdampak kenaikan harga pangan, terutama di tengah potensi tekanan musim kemarau dan fluktuasi ekonomi global.

Nantinya, bantuan beras tersebut akan diberikan dalam bentuk 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, termasuk alokasi khusus untuk periode Juli.

“Bantuan beras atau bantuan pangan itu kita tambah tiga bulan. Tiga bulan. Juli, kemudian dua bulannya lagi disesuaikan dengan situasi musim paceklik. Tapi yang Juli harus. Itu sebanyak tiga kali, atau untuk tiga bulan, 10 kilogram kali 33,24 juta,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan perpanjangan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar harga sembako tidak boleh mengalami kenaikan, termasuk perubahan nilai tukar rupiah.

“Juga akan masuk musim kemarau nanti, dan juga melihat perkembangan terakhir, agar harga-harga sembako tidak boleh naik dalam situasi apapun, arahan Bapak Presiden tidak boleh membuat masyarakat jadi susah,” ujarnya.

Dengan tambahan tersebut, pemerintah memperkirakan penyaluran bantuan akan mengurangi stok cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 1 juta ton dari semula 5,2 juta ton di gudang Bulog.

“Agar hampir 34 juta masyarakat [KPM] kita yang paling rentan di bawah ini tidak terdampak oleh perubahan kurs atau perubahan apapun,” terangnya.

Selain itu, Zulhas juga menyatakan pemerintah tak lagi memasukkan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita ke dalam program bantuan pangan, seiring melambungnya harga dan menipisnya pasokan di pasar tradisional.

“Minyakita kemarin ada sedikit kenaikan dan di beberapa daerah jauh, bahkan banyak sekali yang menyampaikan kepada kita, jadi kekurangan [Minyakita],” imbuhnya.

Zulhas menjelaskan bahwa sebelumnya sempat terjadi kebijakan penyaluran Minyakita untuk bantuan pangan yang berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar. Namun, dia menegaskan kondisi tersebut telah dievaluasi dan diperbaiki agar tidak terulang kembali.

“Pengalaman itu sudah kita perbaiki, tidak boleh ada lagi minyakita nanti yang untuk bantuan tetapi harus masuk ke pasar-pasar tradisional, karena minyakita itu intinya adalah mengganti minyak curah,” tandasnya.

Minyakita Tak Lagi Dipakai untuk Bansos

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Minyakita tidak lagi digunakan dalam program bantuan pangan pemerintah dan akan difokuskan sepenuhnya untuk menjaga ketersediaan di pasar rakyat.

Budi menjelaskan skema bantuan pangan minyak goreng kini dapat dilakukan langsung melalui produsen dengan berbagai merek alternatif di luar Minyakita.

“Bantuan pangan [pengganti Minyakita] bisa langsung kita dengan produsen. [Mereknya] apa aja nanti, tergantung,” kata Budi.

Budi menuturkan sebelumnya porsi MinyaKita yang terserap untuk bantuan pangan mencapai sekitar 52%, sehingga berdampak pada berkurangnya pasokan di pasar. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah skema penyaluran agar distribusi ke masyarakat tetap terjaga.

“Minyakita memang tidak untuk bantuan pangan. Tadi yang penting ya. Karena sekarang yang untuk bantuan pangan itu 52%, sehingga Minyakita di pasar itu berkurang,” pungkasnya.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng diperpanjang hingga April 2026. Program ini menyasar 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, perpanjangan distribusi diperlukan agar seluruh target penerima dapat terlayani secara optimal.

"Untuk bantuan pangan beras dan minyak goreng, tentu karena persiapan dan lain sebagainya yang dilakukan Bulog, ini sedang berlangsung. Tentu distribusinya akan dilakukan Maret ini sampai April. Ada perpanjangan dan kami di Bapanas sudah membuatkan perpanjangan itu," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Hingga 25 Maret 2026, realisasi penyaluran telah menjangkau 382.529 penerima di 24 provinsi. Secara kuantitas, bantuan yang telah tersalurkan mencapai 7,65 juta kilogram (kg) beras dan 1,53 juta liter minyak goreng.

Pemerintah juga mendorong Perum Bulog untuk mempercepat distribusi agar seluruh target penyaluran dapat tercapai dalam April 2026. Hal ini diharapkan dapat mendukung percepatan realisasi salah satu program sokongan ekonomi ini.

"Ini harus dikerjakan di Bulog secepatnya di bulan April, sehingga dalam satu bulan ini, seluruh target yang disiapkan tadi, bisa didistribusikan bantuan pangan beras dan minyak goreng," katanya.

Sebagaimana diketahui, program bantuan pangan beras dan minyak goreng membutuhkan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp11,92 triliun. Ini untuk alokasi penyaluran kepada 33,2 juta jumlah penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia.

Penugasan bantuan pangan beras dan minyak goreng periode Februari dan Maret berdasarkan surat Kepala Bapanas nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 11 Februari yang menyebutkan penyaluran untuk dua bulan tersebut agar dilakukan secara sekaligus setelah terbit anggaran di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

Adanya penugasan ini berdasarkan hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan surat Menteri Sekretaris Negara yang menyampaikan persetujuan Presiden Republik Indonesia terhadap stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dan bantuan pangan.

Dengan total penerima yang ditingkatkan secara drastis menjadi 33.244.408 penerima di seluruh Indonesia, turut pula berimplikasi positif terhadap jumlah penerima di setiap provinsi. Hal ini karena total penerima program bantuan pangan sebelumnya berada di angka 18.277.083 saja.

Lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar antara lain Jawa Barat sejumlah 6.093.530 penerima. Kemudian Jawa Timur dengan 5.638.478 penerima dan Jawa Tengah dengan 5.071.126 penerima. Disusul Sumatera Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten dengan 1.298.597 penerima.

Sementara, jumlah penerima bantuan pangan untuk Indonesia wilayah timur pun turut ditingkatkan. Provinsi Maluku ditambahkan 142.978 penerima dibandingkan program sebelumnya, sehingga saat ini total menjadi 266.500 penerima. Maluku Utara ditambah 55.017 penerima sehingga menjadi 112.428 penerima.

Provinsi Papua pun bertambah 50.973 menjadi total 118.076 penerima. Papua Barat bertambah 30.197 menjadi 74.044 penerima. Untuk Papua Barat Daya bertambah 35.030 menjadi 78.965 penerima.

Selanjutnya total penerima di Papua Pegunungan bertambah 112.805 menjadi 265.356 penerima, Papua Selatan bertambah 26.041 menjadi 73.601 penerima, dan Papua Tengah bertambah 55.997 menjadi 228.654 penerima.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan alias bansos beras dan minyak goreng kepada 33,24 juta penerima untuk alokasi Februari dan Maret 2026.

Jumlah bantuan yang disalurkan adalah 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per penerima selama dua bulan. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya menjaga harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri 2026.

"Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat," kata Amran dalam keterangan resmi, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, Perum Bulog akan mengeluarkan total stok beras sebanyak 664.800 ton dan stok minyak goreng sebanyak 132.900 kiloliter untuk penyaluran tersebut.

Amran menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp11,92 triliun guna melaksanakan penyaluran bansos beras dan minyak goreng kali ini.

Berdasarkan surat Kepala Bapanas No. 204/TS.03.03/K/02/2026 tertanggal 11 Februari, penyaluran akan dilakukan satu kali secara sekaligus usai anggaran terbit di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

“Per 13 Februari, total stok beras nasional di Bulog mencapai 3,53 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,34 juta ton merupakan stok CBP [cadangan beras pemerintah],” jelasnya.

Sementara itu, sebanyak 188.500 ton lainnya merupakan stok beras komersial, sedangkan stok minyak goreng di Perum Bulog disebut masih terdapat sekitar 15.000 kiloliter.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi dengan total anggaran senilai Rp911,16 miliar untuk periode Ramadan dan Idulfitri 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini diambil berkaca pada kesuksesan periode sebelumnya, yang mana tingginya mobilitas masyarakat diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Lebaran Idulfitri terbukti di periode yang lalu, termasuk Nataru, meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%," kata Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).