Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan kebijakan fuel surcharge atau biaya tambahan tiket pesawat akibat kenaikan harga avtur tidak dibebankan kepada penumpang.

Peringatan itu disampaikan menyusul terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 yang memperbolehkan maskapai mengenakan fuel surcharge hingga maksimal 50 persen dari tarif batas atas tiket pesawat.

Ketua BPKN Mufti Mubarok mengatakan kebijakan tersebut memang dipahami sebagai respons pemerintah terhadap lonjakan biaya operasional maskapai akibat kenaikan harga avtur.

"Kebijakan fuel surcharge dipahami sebagai respons atas kenaikan biaya operasional maskapai. Tetapi implementasinya harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan prinsip perlindungan konsumen," ujar Mufti dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5).

Menurut BPKN, kebijakan itu berpotensi mendorong kenaikan harga tiket pesawat domestik secara signifikan, terutama di rute padat dan wilayah yang sangat bergantung pada transportasi udara seperti Indonesia Timur, daerah kepulauan, hingga kawasan pariwisata.

BPKN menilai apabila fuel surcharge diterapkan mendekati batas maksimal 50 persen dari tarif batas atas, harga tiket ekonomi bisa naik puluhan persen dibanding sebelumnya.

Kondisi itu dinilai tidak hanya berdampak terhadap masyarakat umum, tetapi juga sektor pariwisata, UMKM, logistik, hingga mobilitas pekerja dan mahasiswa.

"Kenaikan harga tiket tentu akan memengaruhi biaya perjalanan masyarakat. Bahkan bisa berdampak pada penurunan frekuensi penerbangan bagi konsumen tertentu serta mendorong perpindahan penumpang ke moda transportasi lain," tuturnya.

BPKN juga menyoroti skema fuel surcharge bertingkat yang dapat diterapkan mulai 10 persen hingga 100 persen mengikuti fluktuasi harga avtur.

Saat ini, berdasarkan evaluasi pemerintah per 1 Mei 2026, harga avtur tercatat berada di kisaran Rp25.900 hingga Rp29.750 per liter sehingga maskapai diperbolehkan mengenakan surcharge maksimal 50 persen dari tarif batas atas.

Mufti meminta pemerintah memastikan fuel surcharge benar-benar dihitung berdasarkan kenaikan biaya avtur riil dan tidak menjadi celah untuk menaikkan tarif secara berlebihan.

"Fuel surcharge harus benar-benar berbasis pada kenaikan biaya avtur yang riil, bukan menjadi ruang untuk menaikkan tarif secara berlebihan," tegasnya.

Selain itu, BPKN meminta maskapai tetap transparan dengan mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket pesawat agar penumpang mengetahui rincian biaya penerbangan secara jelas.

BPKN juga mengingatkan kenaikan tarif tidak boleh diikuti penurunan kualitas layanan maskapai, mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan, hingga standar keselamatan penerbangan.

Untuk wilayah yang sangat bergantung pada transportasi udara, seperti daerah kepulauan dan terpencil, pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi agar konektivitas masyarakat tidak terganggu akibat mahalnya harga tiket pesawat.

"Jangan sampai masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil justru menjadi pihak yang paling terdampak akibat mahalnya ongkos transportasi udara," ujar Mufti.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) akan memanggil manajemen dan Direktur utama PT Tirta Investama selaku produsen air minum kemasan merek Aqua buntut dugaan penggunaan sumur bor atau air tanah untuk kegiatan produksi mereka.

Rencana pemanggilan tersebut buntut viral dugaan Tirta Investama memproduksi air minum mereka dengan air sumur bor atau air tanah, bukan dari mata air pegunungan sebagaimana diklaim dalam iklan produk perusahaan tersebut.

Ketua BPKN Mufti Mubarok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/10) menegaskan lembaganya telah menerima berbagai laporan dan pemberitaan publik mengenai hal tersebut.

Pihaknya karena itu akan mengambil langkah tegas untuk memastikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Kami akan memanggil pihak manajemen dan Direktur PT Tirta Investama untuk meminta klarifikasi resmi terkait sumber air yang digunakan dalam produksi Aqua. BPKN juga akan mengirim tim investigasi langsung ke lokasi pabrik guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Isu air yang dipakai Aqua berasal dari sumur mengemuka buntut konten di akun Youtube Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) alias KDM.

Dalam konten sidak Dedi Mulyadi itu, pengelola menyebut sumber air Aqua dari bawah tanah, bukan air permukaan.

Di akun Youtube @KANGDEDIMULYADICHANNEL mulanya Dedi bertanya dari mana sumber air yang dipakai sebagai bahan baku air mineral dalam kemasan itu.

"Ngambil airnya dari sungai?" kata Dedi bertanya kepada salah satu staf yang menemuinya.

"Airnya dari bawah tanah pak," kata Staff tersebut.

Sontak Dedi menegaskan apa benar air yang diproduksi itu bukan air permukaan. Ia lantas bertanya lagi dari mana air tanah itu diambil.

Staf perusahaan itu lantas menjawab air diambil dari dalam tanah dengan cara dibor.

Dengan muka terkejut, Dedi menegaskan lagi bahwa benar air diambil dari dalam tanah yang dibor. Ia juga bertanya apakah pengambilan air tanah itu tidak akan berefek pada pergeseran tanah.

"Dikira oleh saya dari air permukaan. Dari air sungai atau mata air. Berarti kategorinya sumur pompa dalam?" kata Dedi lagi.

Manajemen Danone Indonesia buka suara terkait konten Dedi Mulyadi ini. Dalam keterangan tertulisnya, Danone menyatakan bahwa sumber air yang mereka pakai berasal dari sumber air pegunungan yang terlindungi.

"Air AQUA berasal dari 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap sumber air dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan 9 kriteria ilmiah, 5 tahapan evaluasi, Minimal 1 tahun penelitian," demikian keterangan Danone.

Danone mengakui sumber airnya bukan berasal dari permukaan, namun dari akuifer dalam dengan kedalaman 60-140 meter.

Bukan dari air permukaan atau air tanah dangkal," demikian pernyataan Danone.

Danone menjelaskan air dari akuifer terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah. Sebagian titik sumber juga bersifat self-flowing atau mengalir alami.

Danone mengatakan proses itu dilakukan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi.

"Akuifer ini terlindungi secara alami oleh lapisan kedap air sehingga bebas dari kontaminasi aktivitas manusia dan tidak mengganggu penggunaan air masyarakat," ucap Danone.

Perusahaan juga menyatakan setiap penentuan titik sumber air Aqua telah melewati kajian dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Mereka berkata hasil studi hidrogeologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) yang mengonfirmasi sumber air AQUA tidak bersinggungan dengan air yang digunakan masyarakat.