Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara atau Danantara, perlu menyiapkan langkah strategis agar proyek jumbo hilirisasi sektor perunggasan dapat berjalan optimal di tengah kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia—AS.

Seperti diketahui, Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan grand parent stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17–20 juta.

Di samping itu, Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000-150.000 ton per tahun. Dua kesepakatan itu dinilai beririsan dan menjadi ancaman bagi proyek unggas.

Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan pembukaan impor sejumlah komoditas pangan, termasuk ayam, dapat berdampak pada keberlanjutan program hilirisasi yang sedang didorong pemerintah.

Tauhid menjelaskan pemerintah sejatinya telah memiliki program hilirisasi ayam yang sudah dijalankan melalui proyek percontohan di beberapa lokasi. Namun, dia menilai kebijakan impor yang semakin terbuka dapat memengaruhi daya saing program tersebut.

“Pemerintah kan punya hilirisasi ayam [Danantara], sudah ada pilot project dan sudah dilakukan di beberapa lokasi. Nah ketika tidak ada pembatasan, katakanlah impor untuk ayam ini ya, terutama beberapa bagian ya,” kata Tauhid saat ditemui seusai konferensi pers Rilis Hasil Penelitian US–Indonesia Agreement on Reciprocal Tariff di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, produk ayam impor berpotensi lebih mudah masuk ke pasar domestik, terutama jika tidak ada persyaratan tambahan seperti sertifikasi halal. Kondisi ini berisiko menggeser konsumsi ayam lokal, khususnya di wilayah perkotaan dengan tren konsumsi yang terus meningkat.

Apalagi, sambung dia, pemerintah juga tengah menggenjot 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG), sehingga membutuhkan proses hilirisasi untuk mendukung program tersebut.

Lebih lanjut, Tauhid menilai impor ayam berpotensi menjadi pilihan yang lebih cepat bagi pasar dibandingkan menunggu hasil produksi dari proyek hilirisasi yang masih berkembang.

“Kalau impor dibuka ya lebih gampang impor, karena kalau di sana kan sangat murah sekali. Saya kira ini menjadi problem ya, termasuk misalnya untuk pembibitan, kan juga dibuka peluang untuk industri mereka masuk untuk indukan. Padahal kalau kita mau harusnya itu bisa dilakukan di dalam negeri,” tuturnya.

Meski demikian, Tauhid menilai proyek hilirisasi tidak serta-merta akan gagal di tengah adanya perjanjian kesepakatan dagang Indonesia—AS. Menurutnya, dinamika pasar akan sangat dipengaruhi oleh faktor harga.

“Menurut saya bukan terancam gagal, tapi market akan milih mana yang paling lebih murah. Kita belum tahu harga yang akan dihasilkan oleh Danantara berapa banyak dan berapa besar, tetapi kalau misalnya impor ini bisa jauh lebih murah, pasti konsumen akan milih harga yang lebih murah,” terangnya.

Untuk itu, Tauhid menyarankan pemerintah memperkuat daya saing industri perunggasan domestik agar mampu bersaing dengan produk impor. Salah satunya dengan memastikan pasokan bahan pakan dapat diperoleh dengan harga lebih murah melalui dukungan kebijakan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga perlu membantu dari sisi penyediaan obat, layanan kesehatan ternak, hingga infrastruktur pendukung agar biaya produksi dapat ditekan sehingga harga jual produk ayam domestik bisa lebih kompetitif dibandingkan produk impor.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani The Agreement on Reciprocal Trade (ART). Kerja sama perdagangan tersebut salah satunya dijalin untuk sektor perunggasan.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17-20 juta.

Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan importasi mechanicallydeboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000-150.000 ton per tahun.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano dan Wilastita Muthia Sofi dalam risetnya yang rilis 25 Februari 2026 menyatakan dari kuota kerja sama impor GPS dari AS 580.000, kontribusinya akan lebih rendah pada sepanjang 2026 lantaran total impor GPS tahun ini diperkirakan tetap di 800.000 ekor. Pasokan dari AS tersebut hanya 73% dari total impor GPS 2026 yang diperkirakan sekuritas.

Dari estimasi itu, sekuritas tetap mempertahankan pandangan adanya risiko kelebihan pasokan (oversupply) pada 2028, serta risiko kekurangan pasokan (undersupply) pada 2026.

"Dalam skenario yang lebih positif, terdapat keterbatasan pasokan DOC GPS yang menyebabkan kuota impor GPS Indonesia dari AS meningkat 18% secara tahunan menjadi 580 ribu ekor pada 2026, dibandingkan rencana awal 38%. Jika eksportir DOC GPS lain juga mengalami keterbatasan serupa (kenaikan produksi hanya 18%), maka total impor GPS Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 682.000 ekor," tulis sekuritas, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Bila itu terjadi, akan menghasilkan keseimbangan pasokan-permintaan yang lebih baik dengan potensi oversupply 8%-11% pada 2028 hingga 2029, lebih rendah dibanding proyeksi sekuritas sebelumnya di rentang 27% sampai 31%.

Sedangkan, impor MDM dinilai akan mendorong margin perusahaan produsen daging olahan karena MDM umumnya lebih kompetitif dari segi biaya karena menggunakan teknologi yang efisien dalam proses pengolahannya.

Di sisi lain, sekuritas menilai impor MDM bagi produsen live bird akan berpotensi menjadi pesaing produk substitusi. Namun, dampaknya akan terbatas mengingat skala impor yang kecil, yakni 150.000 ton yang hanya mencakup 5% dari total permintaan unggas sepanjang 2026 yang ditaksir sekuritas.

"Impor MDM ini akan mendukung margin bisnis makanan olahan karena kami memperkirakan MDM akan memenuhi sekitar 37% dari kebutuhan ayam olahan," ujarnya.

Adapun, bila menilik segmen penjualan emiten unggas Tanah Air sepanjang Januari-September 2025, produk olahan berkontribusi sebesar 15,88% penjualan total PT Charoen Pokhpand Indonesia Tbk. (CPIN), 17,92% bagi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), dan sebesar 1,12% bagi PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN). Sedangkan, tidak ada segmen olahan di penjualan PT Janu Putra Sejahtera Tbk. (AYAM).

Atas perhitungan outlook dari katalis yang dibawa oleh kerja sama Trump-Prabowo itu, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan rekomendasi overweight saham sektor unggas, mempertimbangkan dinamika pasokan-permintaan yang solid, khususnya pada semester pertama 2026 yang didukung kinerja kuat emiten kuartal IV/2025 dan kuartal I/2026 sebagai katalis jangka pendek bagi sektor ini.

"CPIN menjadi pilihan utama (top pick) karena posisinya yang relatif lebih longgar dari sisi kompetisi. Untuk rekomendasi taktis jangka tiga bulan, kami tetap pada posisi overweight, dengan sejumlah potensi katalis positif dalam waktu dekat, antara lain momentum perayaan Idulfitri, musim panen jagung, serta rilis kinerja keuangan yang solid," tulisnya.

Sementara itu, risiko terhadap proyeksi dalam riset ini mencakup cuaca ekstrem yang dapat mengganggu pasokan jagung dan soybean meal (SBM) domestik, serta potensi pelemahan lebih lanjut daya beli masyarakat.

BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan buy CPIN dengan target harga Rp5.600, JPFA di target harga Rp3.100, dan MAIN di target harga Rp1.500.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) senilai US$17–20 juta memicu kewaspadaan pelaku usaha perunggasan.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menilai impor bibit indukan tersebut merupakan praktik yang lazim. Kendati begitu, Gopan mengingatkan potensi ancaman dari masuknya produk turunan berupa karkas ayam asal AS.

Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi menyampaikan bahwa impor ayam GPS bukan hal baru dalam industri perunggasan nasional karena Indonesia belum mampu memproduksi bibit indukan tertinggi tersebut.

“GPS adalah induk yang menghasilkan PS [Parent Stock] danFinal Stock[FS]. Impor GPS memang sudah lazim karena kita Indonesia belum bisa memproduksi atau menghasilkan GPS,” kata Sugeng kepadaBisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, GPS merupakan pondasi rantai produksi ayam nasional karena akan menghasilkanparent stock(PS) hinggafinal stock(FS) yang dibudidayakan peternak sebagai ayam pedaging. Dengan demikian, impor GPS dinilai sebagai kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pasokan bibit dalam negeri.

Namun, Sugeng menyoroti rencana AS untuk mengekspor produk turunan ayam, khususnya karkas yang bersumber dari budidaya final stock. Dia mengingatkan bahwa segmen tersebut merupakan tumpuan utama pendapatan peternak rakyat

“Yang menjadi masalah rencana AS untuk mengekspor produk turunannya, dalam hal ini karkas yang notabene bersumber pada budidaya ayam Final Stock. Sementara peternak berharap dari insentif dari budidaya Final Stock,” ujarnya.

Pelaku usaha kini menunggu kejelasan implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan stabilitas harga ayam nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan peternak kecil.

“Jika benar karkas ayam AS masuk ke Indonesia, berpotensi mematikan usaha peternak kecil. Oleh karenanya, kita tunggu riil implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan solusinya jika hal tersebut berpotensi mematikan usaha peternak rakyat,” terangnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Tanah Air.

Selanjutnya, dia menuturkan impor bagian ayam sepertileg quarters, breasts, legs,atauthighspada dasarnya diperbolehkan. Namun, kebijakan tersebut tetap mensyaratkan pemenuhan aspek kesehatan hewan, standar keamanan pangan, kebutuhan spesifik, serta ketentuan teknis lain yang berlaku.

Di samping itu, Indonesia juga melakukan importasimechanically deboned meat(MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini dilakukan untuk bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

“Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik,” pungkas Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah melakukan impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) menimbulkan keresahan bagi para peternak di dalam negeri.

Pemerintah diminta untuk mengkalkulasi secara cermat rencana kebijakan tersebut. Sebab, tanpa perhitungan berbasis kebutuhan nasional, kebijakan tersebut berisiko memicu over supply terhadap day old chick (DOC) yang berakhir menekan harga ayam hidup di tingkat peternak.

Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar meminta kejelasan pemerintah terkait dengan tambahan impor tersebut agar tidak memperparah kondisi industri yang tengah tertekan.

“Selama ini [Indonesia] sudah mengimpor GPS dari Amerika Serikat. Kalau mau ada tambahan 580.000 ekor itu untuk kebutuhan tahun berapa? Untuk kebutuhan ayam potong atau ayam petelur?” kata Musbar kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, perlu adanya transparansi peruntukan impor, apakah untuk ayam potong atau ayam petelur, serta kapan realisasinya dilakukan.

“Pihak manapun bisa mengajukan kuota impor grand parent broiler, tetapi para pemain baru harus mempersiapkan business plan secara matang dan terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Musbar juga menegaskan situasi industri perunggasan saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal untuk tambahan pasokan besar.

“Broiler-broiler corporate beberapa tahun belakangan giat melakukan kegiatan ekspor karena kondisi pasar dalam negeri sudah jenuh,” ujarnya.

Dia juga mengkhawatirkan apabila impor yang dilakukan berupa paha ayam atau chicken leg quarter (CLQ) yang berpotensi dipasarkan di pasar basah dengan skema dumping karena harganya sangat murah di negara asal.

Rencana impor 580.000 ekor grand parent stock (GPS) ayam dari Amerika Serikat (AS) senilai US$17–20 juta turut memicu kewaspadaan pelaku usaha perunggasan.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menilai impor bibit indukan tersebut merupakan praktik yang lazim. Kendati begitu, Gopan mengingatkan potensi ancaman dari masuknya produk turunan berupa karkas ayam asal AS.

Sekretaris Jenderal Gopan Sugeng Wahyudi menyampaikan bahwa impor GPS bukan hal baru dalam industri perunggasan nasional karena Indonesia belum mampu memproduksi bibit indukan tertinggi tersebut.

“GPS adalah induk yang menghasilkan PS [Parent Stock] dan Final Stock [FS]. Impor GPS memang sudah lazim karena kita Indonesia belum bisa memproduksi atau menghasilkan GPS,” kata Sugeng kepada Bisnis, dikutip Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, GPS merupakan pondasi rantai produksi ayam nasional karena akan menghasilkan parent stock (PS) hingga final stock (FS) yang dibudidayakan peternak sebagai ayam pedaging. Dengan demikian, impor GPS dinilai sebagai kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pasokan bibit dalam negeri.

Namun, Sugeng menyoroti rencana AS untuk mengekspor produk turunan ayam, khususnya karkas yang bersumber dari budidaya final stock. Dia mengingatkan bahwa segmen tersebut merupakan tumpuan utama pendapatan peternak rakyat

“Yang menjadi masalah rencana AS untuk mengekspor produk turunannya, dalam hal ini karkas yang notabene bersumber pada budidaya ayam Final Stock. Sementara peternak berharap dari insentif dari budidaya Final Stock,” ujarnya.

Pelaku usaha kini menunggu kejelasan implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan stabilitas harga ayam nasional tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan peternak kecil.

“Jika benar karkas ayam AS masuk ke Indonesia, berpotensi mematikan usaha peternak kecil. Oleh karenanya, kita tunggu riil implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan solusinya jika hal tersebut berpotensi mematikan usaha peternak rakyat,” terangnya.

Kelebihan Pasokan

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut keran impor GPS tidak otomatis menurunkan harga ayam di tingkat konsumen dalam jangka pendek.

Justru, menurutnya, potensi risiko terbesar ada di hulu. Jika tambahan GPS tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil, produksi DOC dapat melonjak dan memicu pasokan yang berlebih (over supply).

“Risiko yang perlu diwaspadai justru sebaliknya, apabila impor tidak diperhitungkan dengan matang bisa memicu over supply DOC di kemudian hari yang menekan harga ayam hidup di tingkat peternak, terutama peternak kecil,” ujar Eliza kepada Bisnis, Senin (23/2/2026)

Eliza menilai impor GPS selama ini dilakukan karena Indonesia belum memiliki kapasitas pembibitan mandiri yang efisien. Tanpa GPS, ujar dia, produksi ayam pedaging domestik dapat terganggu. Namun, ketergantungan genetik dalam jangka panjang tetap menjadi persoalan fundamental yang perlu dibenahi.

Untuk itu, menurutnya, impor GPS sebaiknya disertai perhitungan kebutuhan nasional berbasis data, pengendalian pasokan DOC, serta peta jalan pengembangan pembibitan GPS dalam negeri.

“Tanpa semua itu, stabilisasi pasokan justru berpotensi menimbulkan instabilitas harga dan mengganggu kesejahteraan peternak,” tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan Indonesia akan mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar US$17 juta – US$20 juta.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Di samping itu,Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) untuk kebutuhan industri makanan domestik. Importasi ini sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000–150.000 ton per tahun.

Namun demikian, Haryo menyatakan pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengimpor produk ayam asal Amerika Serikat (AS) dalam bentuklive poultryuntuk kebutuhanGrand Parent Stock(GPS) sebanyak 580.000 ekor dengan nilai hingga US$20 juta atau setara Rp336,88 miliar (asumsi kurs Rp16.844 per dolar AS).

Adapun, importasi ini bagian dari Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia dan AS (Agreements on Reciprocal Trade/ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan industri perunggasan nasional.

“GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (23/2/2026).

Dia menjelaskan, impor bagian ayam sepertileg quarters,breasts,legs, atauthighsselama ini memang tidak dilarang sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku.

Selain itu, Haryo menambahkan untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan importasimechanically deboned meat(MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya denganestimasi volume impor sekitar 120.000—150.000 ton per tahun.

Meski demikian, pemerintah menegaskan tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.

“Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional.Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik,” jelasnya.

Selain ayam, Haryo menambahkan Indonesia juga memberikan akses impor jagung asalAS untuk bahan baku industri makanan & minuman (mamin) dengan volume tertentu per tahun.

Dia menyebut kebutuhan importasi jagung untuk industri mamin pada 2025 mencapai sekitar 1,4 juta ton. Menurutnya, produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri mamin.

“Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri mamin yang memiliki kontribusi 7,13% terhadap PDB nasional,” terangnya.

Di samping itu, sambung dia, industri mamin menyumbang 21% dari total ekspor industri nonmigas atau senilai US$48 miliar, dan menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada 2025.

Nantinya, perjanjian ini akan mulai berlaku 90 hari setelah kedua negara menyampaikan pemberitahuan tertulis yang menyatakan bahwa seluruh prosedur hukum di masing-masing negara, termasuk konsultasi dengan lembaga terkait dan proses ratifikasi, telah rampung dilaksanakan.

IDXChannel -Indonesia sepakat melakukan impor ayam Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari implementasi kesepakatan dagang atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut tidak akan membanjiri pasar domestik maupun merugikan peternak dalam negeri.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menekankan bahwa impor ayam dari AS dilakukan dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS). Menurutnya, langkah ini justru dibutuhkan untuk menjaga produktivitas peternakan lokal.

Ia menjelaskan, GPS merupakan indukan utama dalam rantai produksi perunggasan yang menjadi fondasi bagi pembentukan Parent Stock (PS) hingga ayam pedaging komersial. Itu lantaran Indonesia belum memiliki fasilitas pembibitan GPS, kebutuhan tersebut masih harus dipenuhi melalui impor.

"Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi nilai sekitar USD17-20 juta). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia," kata Haryo dalam keterangan resmi, Minggu (22/2/2026).

Selain itu, Haryo menambahkan bahwa impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs pada dasarnya tidak dilarang, selama memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, serta ketentuan teknis yang berlaku.

Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga mengimpor mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku produk olahan seperti sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya. Volume impor MDM diperkirakan mencapai 120.000 hingga 150.000 ton per tahun.

Pemerintah, lanjut Haryo, tetap memprioritaskan perlindungan terhadap peternak dalam negeri dan menjaga keseimbangan pasokan serta harga ayam nasional.

"Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)