JAKARTA - Badan Anggaran atau Banggar DPR resmi memberikan lampu hijau dengan menyepakati usulan awal pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Menariknya dalam keputusan tersebut, banggar justru menetapkan target volume produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2027 pada level yang lebih tinggi daripada draf awal yang diajukan oleh pemerintah.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengonfirmasi bahwa Panitia Kerja (Panja) KEM-PPKF 2027 telah mencapai mufakat terkait revisi naik asumsi dasar ekonomi makro, khususnya pada sektor produksi migas nasional.

Berdasarkan data Banggar, target untuk lifting minyak bumi yang awalnya disodorkan pemerintah pada rentang 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari (bph), kini didongkrak naik menjadi berada di kisaran 605 ribu hingga 620 ribu bph. Langkah serupa juga menyasar target lifting gas bumi yang terkoreksi naik dari rentang awal sebesar 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari, menjadi menyentuh level 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari.

Kenaikan target tersebut mencerminkan optimisme parlemen bahwa pemerintah bersama segenap pelaku industri hulu migas masih memiliki ruang ekspansi yang cukup besar untuk mendongkrak kapasitas produksi domestik pada tahun depan. Oleh sebab itu, Said Abdullah menekankan, pentingnya langkah proaktif dari kementerian terkait untuk menarik lebih banyak modal masuk di sektor ini demi memperlancar target produksi.

“Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream. Menambah kapasitas produksi dari sumur-sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur sumur migas baru,” ujar Said dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (17/6/2026).

Di luar urusan komoditas energi, Panja KEM-PPKF 2027 juga mengesahkan sejumlah indikator makroekonomi utama lainnya, salah satunya adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok cukup tinggi pada kisaran 5,8% hingga 6,5%. Angka pertumbuhan tersebut sengaja didesain dengan visi yang kuat guna menyelaraskan dengan target-target besar pembangunan di bawah pemerintahan baru.

"Panja memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis disertai dengan upaya dan kebijakan transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Said.

Purbaya: Kebijakan Fiskal 2027 Diarahkan Dorong Ekonomi Makin Tinggi, Rakyat Sejahtera Lebih Cepat



Sebagai pilar penopang untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang agresif tersebut, Banggar bersama jajaran menteri sektor ekonomi menyepakati rentetan jangkar asumsi makro 2027 lainnya.

Paket kebijakan fiskal tersebut meliputi tingkat inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5% hingga 3,5%, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang diproyeksikan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun yang dipatok pada angka 6,5% hingga 7,3%.

Terakhir, untuk patokan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), kedua belah pihak sepakat menetapkannya pada kisaran 70 dolar AS hingga USD95 per barel.

kita mengoptimalkan SDA, peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum. Kemudian, kita memberikan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI dan Pemerintah sepakat menaikkan rasio batas bawah pendapatan negara terhadap PDB menjadi 12,01 persen pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, dari sebelumnya sebesar 11,82 persen pada rancangan.

Sementara batas atas pendapatan negara tidak berubah dan tetap disepakati sebesar 12,40 persen. Dengan demikian, rasio pendapatan negara terhadap PDB disepakati berada pada kisaran 12,01 persen sampai dengan 12,40 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kesimpulan Rapat Kerja Pengambilan Keputusan atas KEM-PPKF RAPBN 2027 di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pencapaian target pendapatan negara tersebut akan dilakukan melalui peningkatan tax compliance serta tax base atau dengan efektivitas Coretax. Di samping itu, dilakukan penyelarasan sistem perpajakan global dan digital ekonomi.

“Kemudian kita mengoptimalkan SDA, peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum. Kemudian, kita memberikan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi,” kata Purbaya.

Ketika ditanya wartawan mengenai perubahan batas bawah pendapatan negara tersebut, Purbaya mengatakan bahwa angka tersebut masih masuk akal (reasonable) sebab tidak terlalu jauh dari level saat ini.

Adapun terkait defisit anggaran, Panja Defisit dan Pembiayaan menyepakati defisit anggaran tahun 2027 sebesar 1,80 persen sampai dengan 2,40 persen terhadap PDB.

Untuk menutup defisit anggaran tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pembiayaan yang dikelola secara inovatif, prudent, dan berkelanjutan dibutuhkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

“Pemerintah konsisten menjaga disiplin fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman, yaitu defisit di bawah 3 persen PDB dan utang di bawah 60 persen PDB,” kata Purbaya.

Selain itu, optimalisasi peran Danantara, SMV, BLU, dan SWF juga dilakukan untuk akselerasi pencapaian agenda pembangunan, serta pemanfaatan SAL sebagai fiscal buffer untuk memperkuat ketahanan fiskal dan antisipasi ketidakpastian.

“Jadi semuanya akan dioptimalisasi,” kata Purbaya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid selama pembahasan KEM-PPKF 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, pandangan dan saran yang telah disampaikan selama pembahasan. Seluruh pandangan tersebut akan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan kebijakan,” kata Purbaya.

Ia pun menegaskan pemerintah juga terus memastikan program prioritas berjalan efektif, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan Danantara, serta penguatan iklim investasi melalui deregulasi dan debottlenecking.

Berikut rincian besaran Asumsi Dasar Makro dan Target Pembangunan dalam KEM-PPKF dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2027 yang disepakati.

Asumsi dasar ekonomi makro
- Pertumbuhan ekonomi: 5,8-6,5 persen (yoy)
- Inflasi: 1,5-3,5 persen (yoy)
- Nilai tukar rupiah: Rp16.800-17.500 per dolar AS
- Suku bunga SBN 10 Tahun: 6,5-7,3 persen

Sasaran dan indikator pembangunan
- Tingkat pengangguran terbuka: 4,30-4,87 persen
- Tingkat kemiskinan: 6,0-6,5 persen
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen
- Gini rasio: 0,362-0,367
- Indeks modal manusia: 0,575
- Indikator kesejahteraan petani: 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81 persen
- Gross National Income (GNI) per kapita: 5.800-5.840 dolar AS
- Indeks kualitas lingkungan hidup: 76,84.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada tahun 2027 dapat tumbuh kuat dalam kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa.

Untuk menghadapi dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis.

Kebijakan tersebut meliputi menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan pangan, menjamin ketersediaan energi serta stok beras, dan mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemudian, meningkatkan efisiensi belanja negara, mengoptimalkan penerimaan berbasis sumber daya alam, memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, mempercepat penyerapan anggaran, serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Dengan demikian, asumsi dasar ekonomi makro 2027 ditetapkan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi: 5,8 persen sampai 6,5 persen

- Inflasi: 1,5 persen sampai 3,5 persen

- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,5 persen sampai 7,3 persen

- Nilai tukar: Rp 16.800 sampai Rp17.500 terhadap dolar AS

- Harga minyak mentah Indonesia: 70 dolar AS sampai 95 dolar AS per barel

- Lifting minyak mentah: 602.000 sampai 615.000 barel per hari

- Lifting gas bumi: 934.000 sampai 977.000 barel setara gas bumi per hari

Menkeu menyatakan kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Postur fiskal 2027 ditetapkan dengan rincian:

• Defisit APBN pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
• Pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB
• Belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Sementara pada bidang kesejahteraan sosial, pemerintah menetapkan target indikator sasaran pembangunan dengan rincian:

- Tingkat kemiskinan: 6 persen sampai 6,5 persen

- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen

- Tingkat pengangguran terbuka: 4,3 persen sampai 4,87 persen

- Rasio gini: 0,362 sampai 0,367

- Indeks modal manusia: 0,575

- Indeks kesejahteraan petani: 0,8038

- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal: 40,81

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memaparkan, kebijakan fiskal dalam Rapat Paripurna DPR RI yang agenda utamanya menyampaikan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027.

Purbaya menggarisbawahi, bahwa perumusan arsitektur fiskal periode tersebut dirancang dengan optimisme yang terukur untuk menjadi motor penggerak roda ekonomi yang lebih bertenaga.

“Kami optimis perekonomian Indonesia akan mampu berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi sebagai fondasi akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi dan rakyat sejahtera lebih cepat,” ujar Menkeu Purbaya di Kompleks Parlemen, Selasa (9/6/2026).

Purbaya: Saya Sebel Dibilang Gara-gara Fiskal Rupiah Jeblok



Dalam kesempatan tersebut, pemerintah melayangkan apresiasi setinggi-tingginya atas seluruh catatan dan masukan konstruktif dari setiap fraksi di DPR RI. Seluruh pandangan tersebut dinilai menjadi elemen krusial untuk menyempurnakan struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 agar tetap sehat, kredibel, dan efisien.

Dokumen KEM-PPKF 2027 ini juga mengemban nilai historis dan strategis yang tinggi karena menjadi dokumen perencanaan fiskal pertama yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai landasan keberlanjutan estafet pembangunan jangka panjang.

Pemerintah juga menyambut baik dukungan parlemen terhadap penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dipatok ambisius pada rentang 5,8% hingga 6,5%. Angka ini didesain sebagai batu loncatan yang solid demi mengejar visi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029 mendatang.

Guna mewujudkan target tersebut, pemerintah akan mempertebal sinergi bauran kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan, memacu investasi berorientasi ekspor bernilai tambah tinggi, serta mengoptimalkan peran institusi Danantara dalam menyalurkan investasi produktif ke sektor-sektor strategis.

Selain dari sisi investasi dan produksi, mesin pertumbuhan ekonomi juga akan ditopang lewat penguatan daya beli masyarakat. Formula perlindungan sosial akan diefektifkan guna menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan memperluas penyerapan tenaga kerja.

Sejumlah program unggulan nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga program Sekolah Rakyat akan terus dipertebal untuk memperluas efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian akar rumput.

Sebagai fondasi keberlanjutan makro, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2027. Laju inflasi ditargetkan terkendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Sementar itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun pada kisaran 6,5% hingga 7,3%, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diproyeksikan pada level US70 hingga US95 per barel.

Penetapan harga minyak mentah yang konservatif ini sengaja disiapkan untuk meredam fluktuasi pasar energi global sekaligus mengamankan fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN sebagai peredam kejut (shock absorber).

Selaras dengan tema besar pembangunan "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", kebijakan belanja negara pada tahun 2027 akan difokuskan secara penuh untuk mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Kedelapan klaster tersebut mencakup ketahanan dan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, sektor pendidikan, sektor kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga program akselerasi penurunan angka kemiskinan.

Seluruh klaster ini akan diperkuat oleh barikade pertahanan, keamanan, penegakan hukum, reformasi birokrasi, digitalisasi sistem, serta diplomasi ekonomi internasional.

Untuk mendanai agenda masif tersebut, pemerintah berkomitmen memperluas ruang fiskal dari sisi pendapatan melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, memperlebar basis wajib pajak, serta memperketat tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di pos belanja, efisiensi dan ketepatan sasaran akan ditingkatkan, salah satunya lewat integrasi program jaring pengaman sosial yang berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Meskipun belanja dialokasikan secara ekspansif pada sektor produktif, pemerintah menjamin pengelolaan pembiayaan akan tetap dikawal secara bijak (prudent) dan inovatif demi menjaga ketahanan fiskal jangka panjang. Postur defisit anggaran pada tahun 2027 dirancang ketat pada kisaran 1,8% hingga 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah akan terus memaksimalkan berbagai skema pendanaan inovatif non-utang melalui kolaborasi bersama Danantara, Special Mission Vehicles (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), serta Sovereign Wealth Fund guna mempercepat transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.

Hal itu Prabowo ungkapkan saat menyampaikan "Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027" dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Dalam sidang tersebut, Prabowo mengungkapkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir adalah 5 persen. Namun ia mengakui meski ekonomi melaju, kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat.

Selain pertumbuhan ekonomi, dalam asumsi dasar KEM PPKF RAPBN 2027, pemerintah juga menargetkan inflasi di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Dari sisi nilai tukar, rupiah ditargetkan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

"Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," ujar Prabowo.

Kemudian, suku bunga SBN 10 tahun 6,5-7,3 persen. Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diasumsikan US$70-US$90 per barel. Adapun lifting minyak mentah 602 ribu barel per hari hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 934 ribu barel setara minyak per hari hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Terkait APBN, tahun depan pemerintah menargetkan pendapatan negara di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, belanja negara 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB, dan defisit dijaga di kisaran 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB.

"Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit," ujar Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri langsung rapat paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, hari ini. Prabowo juga akan berpidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2027.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo akan hadir bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

Prasetyo juga mengatakan Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum ini untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.

"Kebetulan tanggal 20 (Mei), hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa. Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita," tegas Prasetyo, Rabu (20/5/2026).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Prabowo menjadi Presiden Indonesia pertama yang bakal menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal di hadapan DPR RI. "Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya," kata Dasco.

Lihat video: Prabowo Sebut Orang Desa Tak Pakai Dollar, Seberapa Besar Dampaknya?



Dasco menjelaskan, agenda rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Dia pun menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Presiden hadir pada KEM-PPKF. Pasalnya, selama ini Menteri Keuangan pada dasarnya hanya mewakili Presiden.

"Kan sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026," paparnya.

IDXChannel - Komisi XI DPR meminta Bank Indonesia (BI) mengambil langkah serius untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mendesak agar mata uang Garuda kembali ke level Rp16.500 per USD sesuai asumsi makro dalam APBN 2026.

"Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh, bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punyai, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka Rp16.500 rata-rata," kata dia di Kompleks Parlemen, Senin (18/5/2026).

Misbakhun menuturkan, BI telah menyampaikan bahwa secara historis rupiah cenderung menguat pada periode Juni hingga September. Namun, sejak awal tahun 2026, nilai tukar rupiah belum pernah menyentuh level Rp16.500 per USD.

"Ini yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro. Karena apa, nilai tukar rupiah yang saat ini itu memberikan tekanan yang berat kepada impor," kata dia.

Misbakhun menyebut, tekanan pada impor dikhawatirkan mempengaruhi inflasi. Dampak ini tidak hanya akan dirasakan oleh pemerintah dalam pengadaan BBM dan LPG, tetapi juga kepada pihak swasta yang menggantungkan sebagian bahan baku produksi dari impor.

Dia juga menilai bahwa permintaan DPR agar rupiah kembali ke level Rp16.500 per USD bukan target yang berlebihan, melainkan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama pemerintah dalam penyusunan APBN 2026.

"Kita minta tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi-tinggi amat permintaan kita. Supaya nilai tukar dibawa kepada angka stabilisasi di Rp16.500 seperti kesepakatan kita," ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu merevisi APBN 2026 meski belakangan terjadi kenaikan harga komoditas dan ketidakpastian pasar keuangan akibat berbagai tekanan eksternal seperti eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah memaparkan rentetan tekanan eksternal yang belakangan terjadi, dimulai dari penahanan indeks MSCI di pasar modal pada awal Februari lalu, yang diikuti oleh proyeksi Goldman Sachs, hingga revisi outlook peringkat utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif oleh Moody's serta Fitch Ratings.

Kondisi tersebut, sambung Said, makin diperberat dengan pecahnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mana Israel dan Amerika Serikat menembakkan rudal ke wilayah Iran. Dia pun menekankan rentetan kejadian tersebut akan berdampak ke perekonomian domestik lewat inflasi harga komoditas hingga pelemahan kurs rupiah.

Said mengakui bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian asumsi-asumsi makro dalam APBN 2026. Hanya saja, dia menilai penyesuaian tersebut tidak perlu lewat penerbitan APBN Perubahan melainkan laporan semester (Lapsem) I yang akan disampaikan ke DPR pada pertengahan tahun ini.

"Kalau melihat pernyataan-pernyataan Menteri Keuangan, arahnya memang nanti akan perubahan terhadap outlook di bulan Juli, Lapsem. Karena kalau APBN Perubahan, saya menganggap sebagai Banggar, enggak perlu," ujar Said dikutip, Jumat (13/3/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai Indonesia tidak perlu menjadi 'bangsa kagetan'. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Banggar DPR, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sejak Januari hingga 9 Maret 2026 masih bertengger di level US$68,8 per barel atau masih di bawah asumsi makro APBN 2026 (US$70 per barel).

Di samping itu, dia mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah terhadap sensitivitas APBN. Dia merincikan bahwa setiap pelemahan atau depresiasi nilai tukar rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan langsung memberikan dampak pembengkakan sekitar Rp800 miliar.

Sementara itu, dampak dari penurunan outlook peringkat utang ke level negatif juga patut diwaspadai. Menurutnya, setiap kenaikan imbal hasil 0,01% bisa menambah defisit APBN 2026 sebesar Rp1,9 triliun.

Oleh karena itu, demi menjaga ketahanan fiskal di tengah gempuran ketidakpastian, Banggar menyodorkan empat rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah.

Pertama, melakukan penajaman terhadap program-program pemerintah yang bersifat prioritas dan mendesak agar eksekusinya dapat dilancarkan. Kedua, menata ulang struktur pembiayaan program prioritas yang tidak mendesak seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hingga pembangunan tol.

"Terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan skema tahun jamak [multiyears]," jelas Said.

Ketiga, reformasi penyaluran subsidi secara radikal. Said mengungkapkan tingkat exclusion dan inclusion error atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi saat ini sangat tinggi, dengan tingkat bias menyentuh 60% hingga 80%.

Sejak 2017, lanjutnya, Banggar telah merekomendasikan penggunaan teknologi biometrik seperti retina mata atau sidik jari bagi penerima subsidi. Selain itu, Banggar meminta agar skema kompensasi hanya dipertahankan untuk kelas menengah ke bawah.

"Namun untuk kelompok atas dan industri segera dihapus dan ditiadakan, karena jadi beban atau lemak bagi APBN kita," tegasnya.

Keempat, penyaluran bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki modal sekitar Rp1,2 juta hingga Rp5 juta yang dinilai akan menggerakkan sektor riil di tingkat bawah.

Said memaparkan, dari 43,9 juta UMKM di Indonesia, sekitar 90% di antaranya merupakan usaha skala mikro. Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan modal sebesar Rp3 juta per usaha mikro untuk menggerakkan kembali roda perekonomian akar rumput.

Lebih lanjut, Said mengimbau semua pemangku kepentingan untuk menjaga modal sosial dengan tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, naik-turun indikator ekonomi jangka pendek seharusnya tidak langsung disikapi dengan kepanikan.

"Saya menunggu pemerintah dalam laporan semester [satu] nanti biasanya outlook-nya bisa berubah. Sebelum outlook berubah, masukan saya tadi, 4 item mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana melakukan perubahan struktur anggaran kendati nilai tukar rupiah hingga harga minyak dunia sudah melampaui asumsi makro APBN 2026.

Purbaya menjelaskan tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan perkembangan sementara. Dia meminta waktu melihat perkembangan lebih lanjut sebelum mempertimbangkan APBN-P 2026.

"Nanti kalau setelah bulan, sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," ujar Purbaya dikutip Selasa (10/3/2026).

Terkait harga minyak mentah Brent yang meroket hingga 23,9% menjadi US$116,1 per barel pada Senin (9/3/2026) pukul 12.55 waktu Singapura, dia menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan gejolak sementara.

Bendahara negara mengakui bahwa APBN 2026 mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$70 per barel.

Hanya saja, Purbaya mengingatkan bahwa asumsi tersebut merupakan perhitungan setahun penuh, sehingga tidak bisa disamakan dengan lonjakan harga minyak mentah dunia saat ini yang naik harga akibat serangan Israel ke kilang milik Iran.

"Kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," katanya.

Purbaya meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah tidak akan terlambat ambil keputusan. Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah beberapa kali pernah menghadapi kenaikan harga minyak dunia.

"Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas," katanya.

Bantah Spekulasi Krisis

Sementara terkait kurs rupiah yang sempat bergejolak menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (9/3/2026), Purbaya menuding karena sejumlah pernyataan ekonom yang bernada negatif.

Purbaya membantah spekulasi sejumlah pihak yang menyamakan kondisi tekanan pasar keuangan saat ini dengan krisis moneter 1998. Dia meyakini fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih solid.

"Rupiah 17.000, IHSG anjlok, karena sebagian teman-teman ekonom bilang, katanya kita sudah resesi, seperti 1998 lagi dan itulah, daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi. Daya beli kita jaga mati-matian dan boro-boro krisis," ucap Purbaya di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu merujuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% atau tertinggi dalam beberapa tahun belakangan. Dia pun merasa kekhawatiran bahwa Indonesia sedang menuju jurang perlambatan ekonomi kurang tepat.

"Jangankan krisis. Resesi aja belum. Melambatnya aja belum. Kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan," tambahnya.

Adapun, asumsi makro APBN 2026 menetapkan kurs rupiah di level Rp16.500 per dolar AS. Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 76 poin atau 0,45% ke posisi Rp17.001 per dolar AS pada Senin (9/3/2026) pagi. Meski kemudian sedikit membaik, yang mana rupiah ditutup di level Rp16.949 per dolar AS pada akhir perdagangan.

Pelemahan ini menjadi sejarah kelam baru. Level tersebut melampaui rekor terburuk saat puncak kepanikan pandemi Covid-19 pada Maret 2020 yang berada di kisaran Rp16.600–Rp16.700 per dolar AS, serta mengalahkan rekor intraday krisis moneter Juni 1998 yang sempat menyentuh Rp16.800 per dolar AS.

Meski angka-angka tersebut memicu trauma sejarah, Purbaya meyakinkan bahwa pemerintah saat ini memiliki instrumen dan pengalaman yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Otoritas fiskal, katanya, telah memetakan akar masalah dari krisis 1998 agar kesalahan serupa tidak terulang.

"Kita sudah tahu krisis 1998 apa penyebabnya. Kita terapkan [mitigasinya] di 2008-2009. Ketika global jatuh, kita tumbuh bagus kan. 2020, kita jaga juga ekonominya dengan kebijakan yang pas," jelasnya.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan laporan komprehensif terkait capaian asumsi makro dan realisasi sementara APBN Tahun Anggaran 2025.

Dalam pemaparannya, Menkeu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap tangguh dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Purbaya memproyeksikan ekonomi sepanjang 2025 akan berada di angka 5,2 persen. Optimisme ini didorong oleh performa kuat pada penghujung tahun.

"Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sepanjang 2025 dengan asumsi kuartal IV-2025 tumbuh 5,45 persen," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Meski pertumbuhan ekonomi terjaga, beberapa indikator makro lainnya menunjukkan dinamika yang beragam akibat tekanan global. Inflasi tercatat sebesar 2,92 persen pada Desember 2025, sedikit melampaui target awal sebesar 2,5 persen.

Adapun untuk nilai tukar rupiah berada di level Rp16.475 per dolar AS, meleset dari proyeksi awal di angka Rp16.000 per dolar AS.

Yield SBN 10 Tahun menunjukkan performa positif di angka 6,71 persen, lebih rendah (lebih baik) dari target 7 persen. Realisasi Harga Minyak Mentah (ICP) sebesar 67,95 dolar AS per barel, jauh di bawah perkiraan semula sebesar USD82 per barel.

Sementara itu, Lifting Migas masih berada di bawah target, dengan lifting minyak mencapai 577,6 ribu barel per hari (target 605 ribu) dan lifting gas sebesar 965,5 ribu barel setara minyak per hari (target 1.005 ribu).

Sejalan dengan kondisi makro tersebut, realisasi sementara APBN 2025 mencerminkan peran pemerintah sebagai instrumen pelindung ekonomi. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.756,3 triliun (91,7 persen dari target), sementara belanja negara lebih ekspansif mencapai Rp3.451,4 triliun (95,3 persen dari target).

Ketimpangan antara pendapatan dan belanja ini membuat defisit anggaran melebar menjadi 2,92 persen terhadap PDB, atau secara nominal sebesar Rp695,1 triliun.

Purbaya menjelaskan bahwa pelebaran defisit dari rencana awal 2,53 persen ini adalah kebijakan sadar untuk menjaga momentum pertumbuhan. "Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi," kata Purbaya.

Ia menegaskan bahwa meskipun defisit meningkat, pemerintah tetap disiplin menjaga batas aman di bawah 3 persen guna memastikan kesehatan fiskal jangka panjang.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Komisi XI DPR RI bersama Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) menyepakati asumsi makroekonomi yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2026.

Dalam kesepakatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,33 persen pada 2026. Sementara itu, inflasi diproyeksi sebesar 2,62 persen dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditetapkan di kisaran Rp16.430 per dolar AS.

“Karena sudah diterima anggota, pimpinan, dan Gubernur BI, saya nyatakan kesimpulan rapat ini sudah disetujui,” kata Misbakhun dalam rapat kerja pengambilan keputusan ATBI 2026, Kamis (13/11/2025).

Asumsi makroekonomi tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan ATBI 2025.

Tahun ini, BI menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,25 persen, inflasi rata-rata 2,5 persen, serta nilai tukar rupiah Rp15.285 per dolar AS.

Selain itu, asumsi makro yang digunakan BI untuk ATBI 2026 sedikit berbeda dengan target yang tercantum dalam Undang-Undang APBN 2026 milik pemerintah.

Sebagai perbandingan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, serta rata-rata nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar AS.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XI DPR bersama dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia telah menyepakati asumsi makroekonomi rancangan BI yang akan dijadikan sebagai acuan untuk menyusun Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2026.

Asumsi makroekonomi itu terdiri dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,33% pada 2026, inflasi sebesar 2,62%, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar US$ 16.430/US$.

"Karena sudah diterima anggota, pimpinan, dan Gubernur BI, saya nyatakan kesimpulan rapat ini sudah disetujui," kata Misbakhun saat rapat kerja pengambilan keputusan ATBI 2026, Kamis (13/11/2025).

Asumsi makroekonomi itu mengalami peningkatan dibanding yang dicanangkan pada ATBI 2025. Terdiri dari pertumbuhan ekonomi yang pada tahun ini ditargetkan sebesar 5,25%, inflasi rata-rata 2,5%, serta nilai tukar rupiah Rp 15.285/US$.

Selain itu, asumsi makro yang dicanangkan BI sebagai acuan penyusunan ATBI 2026 itu juga sedikit berbeda dengan yang ditetapkan dalam UU APBN 2026 milik pemerintah.

Misalnya, untuk pertumbuhan ekonomi, pemerintah menargetkan pada 2026 akan berada di kisaran 5,4%. Untuk rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.500/US$, dan inflasi sebesar 2,5%.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]