Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut rencana pembangunan 11 rumah susun (rusun) di ibu kota masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.

“Mengenai 11 rusun nanti detailnya akan kami sampaikan, tapi yang jelas rusun ini memang ada 11 tempat. Sekarang ini dalam proses pembahasan dengan DPRD,” kata Pramono di Balai Kota, Jumat.

Pramono berjanji akan segera menyampaikan informasi pembangunan 11 rusun tersebut setelah ada keputusan resmi.

“Kalau nanti sudah diketok, pasti akan saya sampaikan secara terbuka karena sekarang ini sedang menunggu itu,” papar Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan pembangunan 11 rusun tersebut saat ini sedang dalam proses pengusulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Besar harapan dapat didukung penuh melalui program 3 juta rumah sebagai portofolio bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Kelik.

Adapun, ke 11 rusun tersebut rencananya akan dibangun di Muara Angke; Marunda cluster C; Komarudin; Rorotan IX; Cakung KM 2; Tongkol tahap III; Marunda cluster A; Marunda cluster B; Semper Cakung Drain; Bojong Indah; dan Daan Mogot KM 18.

“Sasaran penghunian rusunawa adalah masyarakat terprogram dan masyarakat umum sesuai Pergub 111 tahun 2024,” tambah Kelik.

Pemprov DKI berencana membangun sebelas rumah susun (rusun) berkapasitas besar pada 2027. Pembangunan rusun menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan di ibu kota.

Menurut Pramono, pembangunan rusun menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan di ibu kota. Pramono berkomitmen rusun tersebut akan dibuka secara transparan bagi masyarakat yang ingin memiliki maupun menyewa unit hunian.

"Untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya," jelas Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan saat ini lahan di ibu kota semakin terbatas. Untuk itu, hunian vertikal dinilai bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Terlebih saat ini, Pramono menilai tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli rumah tapak di Jakarta yang harganya terus meningkat.

"Enggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu, yang landed. Maka housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu," papar Pramono.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli menjalankan Program "Berbagi Bahagia Bersama BRI" dengan menyalurkan bantuan 1.000 paket sembako bagi umat Buddha dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak pada Minggu (31/5).

Secara simbolis, bantuan disalurkan di Wihara Satrya Dharma di Teluk Gong Raya, Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan di Wihara Dharma Bhakti di Komplek Taman Duta Mas Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan penyaluran bantuan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat.

"Dalam momentum Hari Raya Waisak ini, kami ingin mewujudkan kepedulian bagi masyarakat yang menjalankan Hari Raya Waisak di Wihara Satrya Dharma dan Wihara Dharma Bhakti. Kami berharap bantuan yang disalurkan ini dapat memberikan manfaat, membantu meringankan kebutuhan masyarakat, serta dimanfaatkan secara optimal oleh para penerima," ungkapnya.

Dhanny menambahkan, selain sebagai bentuk kepedulian sosial, program ini juga menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan BRI dalam menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang inklusif dan menjangkau beragam kelompok masyarakat.

"BRI akan terus menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berorientasi pada pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap dapat terus hadir sebagai mitra yang tidak hanya memberikan layanan perbankan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia" ujar Dhanny.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Pembina Wihara Satrya Dharma Tang Li Fen mengungkapkan apresiasi atas penyaluran bantuan sembako dari BRI peduli kepada Umat Buddha.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur dalam ajaran Buddha, kepedulian terhadap sesama, serta semangat berbagi untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan bersama di tengah masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BRI atas bantuan yang diberikan. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi para penerima. Kami juga berharap BRI senantiasa semakin maju, terus berkembang, serta dapat terus menebarkan keberkahan, manfaat, dan kebaikan bagi masyarakat luas," ujarnya.

Sementara itu Ekawati Tantawi, selaku Ketua Pembina Wihara Dharma Bhakti menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kepedulian yang telah diberikan oleh BRI di Hari Raya Waisak sekaligus menjadi momen untuk menyebarkan cinta kasih dan memperkuat kepedulian antarsesama.

Sebagai informasi, Wihara Satrya Dharma adalah salah satu wihara terbesar di Jakarta. Di dalam kompleks vihara terdapat Kelenteng Kwee Goan Say (Kwee Goan Say Bio) yang dibangun pada 1960-an dan merupakan bangunan tertua di kompleks tersebut.

Sementara itu Wihara Dharma Bhakti merupakan Klenteng tertua di Jakarta. Selain menjadi tempat ibadah, Wihara ini juga berfungsi sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan Dhamma, kegiatan sosial, serta pengembangan generasi muda.

Bisnis.com, JAKARTA - Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Kabupaten Kepulauan Seribu mengatakan ribuan wisatawan berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di daerah kepulauan tersebut selama periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis (14/5).

“Tercatat sebanyak 6.252 wisatawan mancanegara dan nusantara mengunjungi kawasan wisata tersebut melalui sejumlah pintu keberangkatan utama," kata Kepala Sudin Parkeraf Kabupaten Kepulauan Seribu Sonti Pangaribuan di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Sudin Parekraf Kepulauan Seribu, wisatawan berangkat melalui tiga dermaga utama, yakni Dermaga Muara Angke sebanyak 3.712 penumpang.

Kemudian, Dermaga Baywalk 1.594 penumpang, dan Dermaga Tanjung Pasir sebanyak 946 penumpang.

Sonti menyebutkan libur panjang Kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum bagi masyarakat untuk menikmati destinasi wisata yang dekat dan mudah dijangkau dari daratan Jakarta.

Menurut dia, dengan jarak yang dekat, Kepulauan Seribu masih menjadi pilihan bagi wisatawan untuk menikmati momen libur panjang.

Dia menambahkan jumlah kunjungan diperkirakan masih akan meningkat hingga akhir pekan seiring momentum libur panjang yang masih berlangsung.

“Kunjungan ini akan terus bertambah hingga akhir pekan nanti,” ujar Sonti.

Lebih lanjut, dia menuturkan wilayah Kepulauan Seribu kerap menjadi pilihan menarik bagi wisatawan nusantara dan mancanegara yang ingin menikmati keindahan pantai, kehidupan bawah laut, flora dan fauna, kuliner serta keindahan alam lainnya.

“Selain dari sisi keindahan, akses menuju ke wilayah Kepulauan Seribu juga sudah mudah dijangkau,” ungkap Sonti.

PT PLN (Persero) umumkan listrik sudah 100 persen kembali menyala. Hal ini menyikapi situasi soal pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Kamis (9/4) malam.

"100 persen menyala, PLN pastikan seluruh wilayah yang mengalami gangguan suplai dari Gardu Induk telah kembali normal pada pukul 20.00 WIB," kata Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika dalam keterangan resminya.

Haris mengonfirmasi bahwa mulai dari wilayah Angke, Kebon Jeruk, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang, Ketapang dan Karet sudah tak lagi mengalami pemadaman listrik. 

Adapun untuk update informasi dan layanan kelistrikan PLN lebih lanjut, pelanggan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123.

Sebelumnya Haris mengatakan pemadaman dipicu gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk (GI).

Selanjutnya, PLN menangani masalah tersebut dan mengklaim beberapa gangguan sudah diatasi. 

Pemadaman listrik terjadi di sejumlah daerah di Jakarta malam ini. Pemadaman terjadi salah satunya di perkantoran yang terletak di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan.

PT PLN (Persero) buka suara soal pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Kamis (9/4) malam.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLNUID Jakarta Raya HarisAndika mengatakan pemadaman dipicu  gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk (GI).

PLN tengah menangani masalah tersebut. Beberapa gangguan sudah diatasi.

Meskipun demikian masih ada beberapa wilayah yang terdampak pemadaman.

Mereka adalah daerah Angke dan sekitarnya.

PLN tengah melakukan upaya penormalan bertahap.

Pemadaman listrik terjadi di sejumlah daerah di Jakarta malam ini. Pemadaman terjadi salah satunya di perkantoran yang terletak di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Banjir telah melanda DKI Jakarta sejak Sabtu (7/3/2026) malam hingga hari ini, Minggu (8/3/2026). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun menyebut Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah-langkah taktis.

Pramono menjelaskan bahwa curah hujan di Jakarta dan sekitarnya tergolong sangat tinggi sejak Sabtu malam hingga pagi hari ini. Dalam satu hari, intensitas hujan tercatat mencapai 264 milimeter, jauh di atas rata-rata curah hujan harian.

“Itu [264 milimeter] termasuk curah hujan yang sangat tinggi,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis pada Minggu (8/3/2026).

Data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan ekstrem terjadi di dua wilayah yakni Sunter Hulu, Cilangkap, Jakarta Timur dan di kawasan Pompa Arcadia, Kalibata, Jakarta Selatan.

Alhasil, mengacu data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta hingga pukul 11.00 WIB hari ini, banjir tercatat merendam 147 RT dan menggenangi 19 ruas jalan di sejumlah wilayah Jakarta. Ketinggian air bervariasi, mulai sekitar 20 sentimeter hingga 1,7 meter di beberapa titik.

Pemprov DKI pun langsung mengoordinasikan langkah penanganan bersama jajaran terkait, terutama Dinas Sumber Daya Air (SDA) sejak Sabtu malam. Pompa air di sejumlah titik rawan genangan segera dioperasikan untuk mempercepat penyedotan air.

“Sejak semalam saya sudah berkoordinasi dengan jajaran, terutama Dinas Sumber Daya Air. Bahkan di beberapa titik pemompaan sudah dilakukan sejak malam,” kata Pramono.

Pemprov DKI mengerahkan sekitar 1.200 unit pompa pengendali banjir yang terdiri dari 668 unit pompa stasioner di 243 lokasi dan 536 unit pompa mobile yang ditempatkan di berbagai lokasi rawan banjir. Penyedotan air terus dilakukan, antara lain di kawasan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, serta sejumlah ruas jalan utama lainnya.

Pramono menjelaskan bahwa selain tingginya curah hujan, potensi tambahan debit air dari wilayah hulu dan daerah penyangga seperti Bogor dan Tangerang yang turut diguyur hujan deras juga perlu diantisipasi.

Data dari pemantauan tinggi muka air (TMA) di sejumlah sungai yang mengalir di Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sejak Sabtu sore hingga Minggu dini hari.

Aliran Kali Ciliwung sempat berstatus Waspada dengan TMA lebih dari 750 cm di Pintu Air Manggarai pada Minggu pukul 02.00 WIB dan hampir Siaga dengan ketinggian 845 cm pada pukul 07.00 WIB. TMA kemudian berangsur surut hingga akhirnya normal kembali pada sekira pukul 13.00 di angka 715 cm.

Sementara di hulu Kali Angke, TMA merangkak naik mencapai 200 cm pada pukul 16.00 WIB atau berstatus Waspada. TMA kembali meningkat pada pukul 18.00 WIB di angka 250 cm atau di level Siaga. Kemudian pada Minggu pukul 01.00 WIB, TMA di Angke Hulu mencapai lebih dar 300 cm di level Bahaya. Bahkan sempat mencapai 400 cm pada pukul 07.00 WIB.

Kondisi serupa juga terjadi di aliran Cengkareng Drain yang mulai berstatus Waspada sejak Sabtu pukul 14.00 dengan ketinggian 206 cm. TMA kemudian mencapai 276 cm atau di level Siaga pada 16.00 WIB dan terus merangkak naik hingga 314 cm atau Bahaya pada Minggu pukul 01.00 WIB. Puncaknya TMA di Cengkareng Drain mencapai 380 cm pada pukul 08.00 WIB.

Kemudian di hulu Kali Sunter TMA mulai naik pada pukul 16.00 WIB di 150 cm di level Waspada. Kemudian kembali naik menjadi Siaga dengan ketinggian 250 cm pada Minggu 01.00 WIB. Puncaknya mencapai 250 cm atau di level Bahaya pada pukul 02.00 WIB dan 03.00 WIB dan baru berangsur surut pada pukul 08.00 WIB.

Jakarta: Wajah Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, kini berubah total. Jika dulu warga was-was setiap kali banjir rob, kini lebih tenang. Mereka masih bisa tidur nyenyak karena pemerintah menyediakan rumah panggung dan rumah apung.

Dulu akses jalan ke sana hanya beralaskan kulit kerang, sekarang jalannya sudah dibeton. Mobil bisa mudah hilir-mudik untuk mengangkut ikan hasil tangkapan nelayan.

Dan dulu, anak-anak kesulitan mencari tempat bermain saking kumuhnya permukiman. Kini, area bermain mereka bahkan luas, ditambah terhampar lapangan futsal di tengah permukiman yang bisa dipakai kapan pun.

“Saya beruntung dengan adanya kampung nelayan ini. Hidup saya berubah jadi lebih baik. Tempat tinggal jadi lebih nyaman,” kata Warya, nelayan pencari kerang hijau, yang tinggal di Kampung Nelayan Muara Angke, dikutip dari kanal Youtube Penjaga Harapan, Sabtu, 7 Maret 2026.

Kampung Nelayan Muara Angke merupakan salah satu dari program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menata dan menciptakan kampung-kampung nelayan di Indonesia.

Di Kampung Nelayan Muara Angke, rumah-rumah nelayan dibuat terapung. Pemerintah juga membangun rumah panggung agar terbebas dari banjir rob.

Setiap rumah panggung dan apung di sana juga dilengkapi panel surya. Disediakan pula toren untuk menyimpan air bersih.

“Kalau sekarang sudah enak. Rumahnya sudah panggung semua, dibantu Pak Prabowo. Kagak banjir. Dulu mah banjirnya gede, terus rumahnya kebanjiran. Sekarang kan enak udah dibangun tuh, rumahnya tinggi-tinggi,” kata Sunenti, pengupas kulit kerang.

Dari sisi penghasilan, Sunenti juga bersyukur karena pendapatannya bertambah saat ini. Dulu harga kerang sangat murah, hanya Rp3.500 per kilogram (kg), saat ini meningkat hingga sepuluh kali lipat.

“Kalau kerang enakan yang dulu, tapi duitnya enakan sekarang. Dulu mah masih murah Rp3.500, kalau sekarang 35-30 (antara Rp30 ribu hingga Rp35 ribu,” kata perempuan asal Indramayu, Jawa Barat, yang sudah tinggal puluhan tahun di Kampung Nelayan Muara Angke itu.

Peningkatan pendapatan juga dirasakan Feri Setyawan, pedagang ikan. Sebelum area permukiman dibenahi, dia hanya bisa membawa ikan dari para nelayan menggunakan sepeda motor. Paling berat muatan yang bisa dia bawa hanya satu atau dua boks, sekitar 50 kg.

“Nah, kalau untuk sekarang itu lebih enak lagi. Bawanya bisa satu ton, pakai mobil,” kata Feri. Perubahan itu terjadi karena akses jalan hingga ke tempat sandar kapal nelayan menjadi lebih mudah.

Perubahan juga dirasakan oleh anak-anak. Dimas Rangga Saputra, anak seorang nelayan yang tinggal di sana, mengaku menemukan banyak alternatif untuk bermain.

Di Kampung Nelayan Muara Angke saat ini terdapat dua area bermain, yakni di taman bermain dan lapangan futsal.

“Sekarang lebih bagus. Dulu mah nggak ada tamannya, nggak ada tempat bermainnya. Sekarang ada,” kata Dimas.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai merelokasi kapal yang sudah tidak beroperasi (mangkrak) selama dua tahun di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta, Sigit Bintoro mengatakan pihaknya bersama dengan tim gabungan telah merelokasi puluhan unit kapal perikanan yang sudah lama tidak beroperasi.

“Ke depannya bagi kapal-kapal yang tidak aktif dalam dua tahun akan segera direlokasi ke tempat yang aman, sehingga tidak mengganggu alur keluar masuk PPN Muara Angke,” kata Sigit dalam unggahan video di Instagram resmi Ditjen PSDKP, dikutip pada Minggu (8/2/2026).

KKP melalui PSDKP bersama Syahbandar Perikanan dan UP3 Muara Angke memastikan akses keluar-masuk pelabuhan tetap lancar dan kegiatan bongkar muat kapal berlangsung normal.

Sampai dengan hari ketiga, sebanyak 22 kapal mangkrak berhasil direlokasi sehingga alur pelayaran yang sebelumnya terhambat kembali terbuka. Secara terperinci, 8 kapal dipindahkan ke wilayah Kaliadem dengan jarak sekitar 1,2 mil dari Muara Angke dan 14 kapal lainnya dipindahkan ke sisi timur dermaga Muara Angke.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan KKP bersama dengan Dinas Kelautan perikanan Pemda DKI telah melakukan pendataan kondisi kapal perikanan di PPN Muara Angke untuk mengetahui status kapal dengan izin aktif atau nonaktif sejak awal 2026.

Lotharia menyampaikan langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan perikanan, keselamatan pelayaran, serta menjaga kualitas pelayanan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Di samping itu, kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau kefishing ground,” kata Lotharia dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Adapun, pendataan ini dilakukan di pelabuhan perikanan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola PPN Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, dan Pangkalan PSDKP Jakarta.

Lotharia menyebut tingginya kepadatan kapal perikanan di Muara Angke menjadi perhatian serius pemerintah karena secara langsung memengaruhi keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional di pelabuhan perikanan.

Untuk diketahui, KKP memberlakukan moratorium sementara untuk penerbitan izin kapal penangkap ikan yang berbasis di PPN Muara Angke mulai Januari 2026.

Moratorium ini bertujuan mengurangi penumpukan kapal di pelabuhan tersebut dan menata ulang operasi armada perikanan di Jakarta.

KKP mencatat, sebanyak 2.564 kapal terdaftar berpangkalan di PPN Muara Angke. Namun, kapasitas kolam dan dermaga tidak sebanding dengan jumlah izin yang terbit. Alhasil, pelabuhan lebih banyak berfungsi sebagai tempat administrasi dan logistik daripada bongkar muat hasil tangkapan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, bakal berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait kondisi Dermaga Kali Asin yang perlu diperluas.

Dermaga yang terletak di Muara Angke, Jakarta Utara itu tengah menjadi sorotan karena ribuan kapal menumpuk sehingga nelayan kesulitan melaut maupun bersandar.

“Saya akan bicara dengan Pak Gubernur dan kemudian kepada kepala dinas setelah ini ya, dari sini ya,” kata Trenggono saat meninjau kondisi Dermaga Kali Asin, Selasa (3/2/2026).

Adapun perluasan kawasan Dermaga Kali Asin diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang sehingga bisa menampung kapal nelayan lebih banyak.

Saat ini, kapasitas Dermaga Kali Asin hanya bisa menampung 500 kapal namun menjadi tempat parkir lebih dari 1.000 kapal.

Trenggono menyatakan, bersama Pram Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mencari solusi untuk mengatasi masalah Dermaga Kali Asin yang sudah kelebihan kapasitas.

KKP melihat tingkat produktivitas perikanan di Dermaga Kali Asin itu cukup bagus dan menyerap ribuan tenaga kerja. “Kita akan segera apa namanya kontak dengan Pak Gubernur,” tutur Trenggono.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto meminta KKP segera mengatasi berbagai akar persoalan yang membuat ribuan kapal menumpuk di Dermaga Kali Asin.

Titiek telah mendengarkan secara langsung keluhan dari nelayan mulai dari keberadaan kapal rusak yang dibiarkan bersandar di dermaga selama 10 tahun.

Selain itu, nelayan juga mengeluhkan proses penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang memakan waktu hingga dua bulan.

“Ini supaya segera dipercepat izin ini supaya kalau sudah dapat izin dia bisa berlayar lagi,” tutur Titiek.

Nelayan Minta Dermaga Diperpanjang

Kondisi Dermaga Kali Asin yang tidak lagi sanggup menampung kapal nelayan sudah menjadi masalah menahun.

Salah satu pemilik kapal di Dermaga Kali Asin, James Willing mengatakan area dermaga seharusnya diperpanjang sehingga daya tampung bertambah. “Harusnya ambil lurus lagi, panjangin lagi biar supaya penambahan lagi. Kalau ini sudah overload,” kata James.

Para nelayan di Muara Angke menurutnya sudah berulang kali mengusulkan dan mengingatkan perluasan dermaga.

Namun, para pejabat dinas terkait di Pemerintah Provinsi Jakarta dinilai mengabaikan masukan para nelayan.

"Sudah, sudah pernah, sering, sering kita tidak bosan-bosannya mengingatkan Pemprov kok. Cuma ya Pemprov itu saja orang-orang dinas apa, orang Pemda-nya juga pun abai,” ujar James.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Saya sudah minta Dirjen Perikanan Tangkap tidak boleh berbelit, harus secepat mungkin. Kalau seluruh persyaratan terpenuhi, paling lama satu minggu sudah selesai,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan percepatan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.

Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono merespons keluhan pemilik kapal saat meninjau kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta, Selasa.

“Saya sudah minta Dirjen Perikanan Tangkap tidak boleh berbelit, harus secepat mungkin. Kalau seluruh persyaratan terpenuhi, paling lama satu minggu sudah selesai,” ujarnya dalam keterangan pers KKP.

Trenggono mengunjungi PPN Muara Angke untuk melihat langsung kondisi kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan tersebut sekaligus berdialog dengan pemilik kapal dan nakhoda.

Belakangan, nelayan dan pemilik kapal mengeluhkan penumpukan kapal di pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Trenggono menambahkan untuk mengurai kepadatan, sebanyak 67 kapal yang mangkrak akan segera dipindahkan ke lokasi lain dengan berkoordinasi bersama Pemprov DKI Jakarta.

“Ini kapasitasnya sudah tidak memadai, di sisi lain manajemen pengelolaannya juga harus dibenahi,” ujarnya.

Ia juga berencana bertemu dengan pemilik kapal untuk membahas proses pemindahan serta solusi jangka panjang agar penumpukan kapal tidak terulang.

“Kapal rusak sebaiknya memang tidak ada di area bongkar muat, karena akan mengganggu kapal yang keluar masuk,” katanya.

KKP mencatat kepadatan kapal perikanan di PPN Muara Angke tidak hanya disebabkan oleh tingginya jumlah kapal yang bersandar, tetapi juga dipengaruhi kondisi cuaca ekstrem yang membuat banyak kapal menunda melaut. Akibatnya, kapal-kapal menumpuk di dermaga dan memperparah situasi.

Pelabuhan Muara Angke sejatinya hanya mampu menampung sekitar 500 kapal. Namun, jumlah kapal yang datang mencapai ribuan sehingga kapasitas kolam pelabuhan jauh terlampaui.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan KKP dalam mengurai kepadatan kapal.

Ia menekankan kapal rusak yang mangkrak harus segera dikeluarkan karena berpotensi menimbulkan kerugian dan bahaya kebakaran.

“Saya melihat ada kapal bekas terbakar masih ada di sini, juga kapal yang tidak bisa jalan … Walau pemiliknya masih bayar sewa, kerugian yang ditimbulkan lebih besar bagi nelayan,” kata Titiek.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, dikenal Titiek Soeharto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera membenahi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan kapasitas pelabuhan yang seharusnya hanya menampung sekitar 500 kapal, saat ini justru diisi lebih dari 1.500 kapal. Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.

"Ini jelas tidak efisien dan lebih dari itu sangat berbahaya. Kapal-kapal terlalu rapat, amit-amit kalau terjadi kebakaran, bisa habis semuanya," kata Titiek dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Demikian disampaikannya dalam saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Muara Angke, Selasa.

Menurutnya, penumpukan kapal diperparah oleh masih banyaknya kapal rusak dan mangkrak yang dibiarkan berada di area pelabuhan, bahkan ada kapal bekas terbakar yang hanya menyisakan puing-puing.

"Kapal-kapal yang sudah tidak layak jalan, rusak, mangkrak, harus segera dikeluarkan. Ini mengganggu operasional pelabuhan dan yang paling merasakan dampaknya adalah para nelayan," katanya.

Selain itu, Komisi IV juga menerima keluhan dari pemilik dan nakhoda kapal terkait lambannya proses perizinan berlayar, yang menyebabkan kapal tertahan terlalu lama di pelabuhan.

"Izin ini harus dipercepat. Kalau izin sudah keluar, kapal bisa segera melaut lagi. Yang paling penting, area bongkar muat harus dikosongkan dari kapal-kapal mangkrak," ujar Titiek.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan KKP akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan untuk mengurai persoalan di Pelabuhan Muara Angke.

"Kamis besok seluruh pemilik kapal akan kami kumpulkan di sini. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada pelabuhan ini," kata Trenggono.

Ia menilai selain keterbatasan kapasitas, persoalan utama terletak pada manajemen pengelolaan pelabuhan yang perlu segera dibenahi.

"Manajemen pengelolaannya masih kurang baik dan ini harus segera diperbaiki. Kapal yang rusak seharusnya tidak berada di area bongkar muat," jelasnya.

Terkait perizinan, Trenggono menegaskan telah menginstruksikan jajarannya agar proses penerbitan izin dipercepat.

"Kalau semua persyaratan dipenuhi, paling lama satu minggu harus sudah selesai. Tidak boleh berlarut-larut," ucapnya.

Ke depan, KKP juga akan membahas revitalisasi Pelabuhan Muara Angke bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat tingginya produktivitas pelabuhan dan besarnya jumlah tenaga kerja yang bergantung pada aktivitas perikanan di kawasan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, dikenal Titiek Soeharto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera membenahi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan kapasitas pelabuhan yang seharusnya hanya menampung sekitar 500 kapal, saat ini justru diisi lebih dari 1.500 kapal. Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.

"Ini jelas tidak efisien dan lebih dari itu sangat berbahaya. Kapal-kapal terlalu rapat, amit-amit kalau terjadi kebakaran, bisa habis semuanya," kata Titiek dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Demikian disampaikannya dalam saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Muara Angke, Selasa.

Menurutnya, penumpukan kapal diperparah oleh masih banyaknya kapal rusak dan mangkrak yang dibiarkan berada di area pelabuhan, bahkan ada kapal bekas terbakar yang hanya menyisakan puing-puing.

"Kapal-kapal yang sudah tidak layak jalan, rusak, mangkrak, harus segera dikeluarkan. Ini mengganggu operasional pelabuhan dan yang paling merasakan dampaknya adalah para nelayan," katanya.

Selain itu, Komisi IV juga menerima keluhan dari pemilik dan nakhoda kapal terkait lambannya proses perizinan berlayar, yang menyebabkan kapal tertahan terlalu lama di pelabuhan.

"Izin ini harus dipercepat. Kalau izin sudah keluar, kapal bisa segera melaut lagi. Yang paling penting, area bongkar muat harus dikosongkan dari kapal-kapal mangkrak," ujar Titiek.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan KKP akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan untuk mengurai persoalan di Pelabuhan Muara Angke.

"Kamis besok seluruh pemilik kapal akan kami kumpulkan di sini. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada pelabuhan ini," kata Trenggono.

Ia menilai selain keterbatasan kapasitas, persoalan utama terletak pada manajemen pengelolaan pelabuhan yang perlu segera dibenahi.

"Manajemen pengelolaannya masih kurang baik dan ini harus segera diperbaiki. Kapal yang rusak seharusnya tidak berada di area bongkar muat," jelasnya.

Terkait perizinan, Trenggono menegaskan telah menginstruksikan jajarannya agar proses penerbitan izin dipercepat.

"Kalau semua persyaratan dipenuhi, paling lama satu minggu harus sudah selesai. Tidak boleh berlarut-larut," ucapnya.

Ke depan, KKP juga akan membahas revitalisasi Pelabuhan Muara Angke bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat tingginya produktivitas pelabuhan dan besarnya jumlah tenaga kerja yang bergantung pada aktivitas perikanan di kawasan tersebut.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026