ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026.

“Lima bulan pertama, (defisit APBN) 0,7 persen. APBN kita amat aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, yang terus menunjukkan perbaikan.

Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.

“Jadi, ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif. Mungkin nanti akan 20 persen lebih. Kami dorong ke atas, diiringi dengan perbaikan di perpajakan,” ujar Menkeu.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

“Bagus, artinya sesuai dengan target kami ingin mempercepat belanja,” imbuh Purbaya.

Sementara penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

“Yang penting lagi, surplus keseimbangan primernya Rp58,6 triliun. Sudah positif lagi. Artinya, anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

CIKACAP - Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan berinvestasi besar-besaran di bidang pendidikan . Hal ini menunjukkan komitmennya untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Apalagi pendidikan merupakan kunci utama bagi kebangkitan bangsa Indonesia di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo seusai meninjau hasil revitalisasi sekolah dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

"Sekolah juga sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya," tegas Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan kualitas pendidikan terbaik agar siap bersaing di dunia kerja setelah lulus sekolah.

"Ya, kita akan memperbaiki terus. Sekolah juga sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya."

Prabowo pun berharap renovasi sekolah di Indonesia bisa rampung tahun 2028. Dia juga mengatakan sebanyak 17.000 sekolah sudah direnovasi pada 2025 lalu. Di tahun ini, Prabowo menargetkan ada sekitar 70.000 renovasi sekolah.

"Saya berharap semua sekolah akan selesai 2028. Kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun, Berarti kita masih punya 200.000. Kalau 100.000 (di tahun) 2027, 100.000 (di tahun) 2028, semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki."

Selain renovasi, Prabowo juga ingin memperbaiki kualitas sekolah di Tanah Air. "Sekolah yang sudah diperbaiki pun harus kita tambah kualitasnya, ya," ujarnya.

Prabowo ingin semua ruang kelas di sekolah punya layar digital atau smartboard. Dengan demikian, smartboard ini dapat membuat pembelajaran semakin interaktif dan membantu siswa jika ingin mengulang suatu pelajaran.

"Ya smart classroom. Sekarang baru satu per sekolah ya? Ada yang dua. Ini hebat, sudah dua. Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin empat, tiga, empat lagi. Tahun ini kita perjuangkan tiga tambahan ke seluruh Indonesia," tuturnya.

Prabowo juga akan menyiapkan studio pusat di Jakarta agar guru-guru terbaik di bidangnya. Ia ingin anak-anak Indonesia mendapat pembelajaran terbaik.

"Bahasa Inggris, ya kita ambil native speaker, dia bisa ngajar ke semua yang perlu. Bahasa Mandarin begitu. Kita mau tambah anak-anak sekolah kita harus bisa Bahasa Inggris, Mandarin, dan beberapa bahasa asing mulai dari SD, ya," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan. Pemerintah justru memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang juga memberikan dampak ekonomi luas bagi masyarakat.

Dia menjelaskan, program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan efek ganda terhadap perekonomian. “Penting kami tegaskan bahwa program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” kata Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dia menuturkan, keberlanjutan kedua program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan. “Dengan tetap berjalannya program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan, justru membuktikan bahwa anggaran pendidikan akan terus diperkuat,” ujarnya.

Pada 2025, program revitalisasi sekolah mencakup 16.167 satuan pendidikan. Jumlah ini meningkat dari target awal 10.000 sekolah setelah Presiden Prabowo Subianto menambah sekitar 6.000 sekolah. Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan, sementara 105 sekolah lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Qodari mengatakan, target awal revitalisasi sekolah pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 11.744 sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,1 triliun. Namun, seiring komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, jumlah sekolah yang akan direnovasi direncanakan meningkat secara signifikan.

"Jadi kalau 2025 dari 10.000 naik menjadi 16.000, kalau 2026 ini yang sudah dialokasikan sekitar 11.744 direncanakan akan ditambah hingga mencapai 60.000," ungkap Qodari.

Untuk mendukung peningkatan target tersebut, lanjut Qodari, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp89,5 triliun melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Dia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan besarnya perhatian Presiden terhadap kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sekaligus menepis anggapan adanya pengurangan anggaran di sektor pendidikan.

Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai prioritas untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya desil 1 dan 2 atau 20 persen masyarakat terbawah. “Pada pembangunan tahap 2 ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan didukung sekitar 5.200 tenaga pendidik. Sehingga sekali lagi tidak hanya memperluas akses pendidikan tapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal,” imbuhnya.

Setiap Sekolah Rakyat permanen dirancang memiliki kapasitas 1.080 siswa per tahun. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat yang mampu menjangkau sekitar 540.000 siswa kurang mampu setiap tahun.

Saat ini, pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, meliputi: 40 lokasi di Jawa, 26 lokasi di Sumatera, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 4 lokasi di Maluku, dan 3 lokasi di Papua.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah untuk tidak memangkas dana pendidikan dalam melakukan efisiensi anggaran. Ia mengingatkan, anggaran pendidikan harus menjadi prioritas nasional sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi.

"Kami menegaskan bahwa upaya menjaga defisit APBN di tengah tekanan global memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan. Terlebih lagi, amanat UUD 1945 telah menetapkan bahwa anggaran pendidikan harus menjadi prioritas nasional," ujar Lalu saat dihubungi, Rabu (25/3/2026).

Lalu menilai tak ideal bila anggaran pendidikan terpangkas. Baginya, pendidikan bukan sekadar pos belanja, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.

"Oleh karena itu, jika efisiensi terpaksa harus dilakukan, kami mendorong agar yang dipangkas adalah belanja-belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau program yang tumpang tindih, bukan layanan utama pendidikan."

Legislator dari Fraksi PKB ini pun meyakini, ada dampak besar baik jangka pendek dan panjang bila anggaran pendidikan dipangkas. Dampak waktu dekat, kata dia, pengurangan anggaran dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.

Dalam jangka panjang pemangkasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, hingga melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.

"Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berharap agar pemerintah melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, dan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang luas," tegasnya.

Lalu juga meminta pemerintah untuk menemukan alternatif efisiensi lain, seperti memperbaiki efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara. "Intinya, kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok persentase pemangkasan anggaran bagi setiap kementerian dan lembaga (K/L). Langkah efisiensi ini diambil sebagai strategi utama untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah ambang batas aman 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menyusul tekanan hebat pada harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Hingga saat ini, pihak kementerian masih melakukan pembahasan intensif untuk menentukan angka pasti penghematan tersebut tanpa mengganggu stabilitas operasional pemerintahan. "Kalau kami potong, mungkin nanti mereka sesuaikan. Tapi berapa persen nanti kita lagi diskusikan," ujar Purbaya kepada awak media di Masjid Salahuddin DJP, Jakarta, dikutip Selasa (24/3/2026).

Opsi pemotongan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (16/3/2026). Purbaya menegaskan bahwa jika harga BBM terus merangkak naik, efisiensi belanja negara menjadi instrumen prioritas yang harus segera diterapkan.

"Jadi tadi ada didiskusikan, kalau harga BBM naik terus, langkah pertama ya itu, efisiensi. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) nanti," ucap Purbaya.

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyiapkan pengembangan perkebunan kakao seluas 68.734 hektare hingga 2027 sebagai salah satu strategi memperkuat sektor ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan pengembangan kakao dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.

"Pada Kamis (12/3/2026) kemarin sudah audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan salah satu poin usulan kerja sama yaitu pengembangan kakao," kata dia.

Dia menyebut estimasi anggaran pengembangan kakao melalui program peremajaan tanaman, perluasan lahan baru, dan peningkatan produksi mencapai Rp357,52 miliar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan produksi perkebunan, tetapi membuka peluang penyerapan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan industri pengolahan produk turunan kakao yang berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

"Pemerintah provinsi memproyeksi penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor perkebunan kakao kurang lebih mencapai 2.500 orang," kata Dominggus.

Pada tahap awal, kata Dominggus, pengembangan perkebunan kakao difokuskan di dua wilayah yaitu Kabupaten Manokwari dengan potensi luasan lahan mencapai 2.381 hektare dan Kabupaten Manokwari Selatan 4.530 hektare kebun.

Komoditas unggulan dari sektor perkebunan yang juga masuk dalam daftar usulan kerja sama pemerintah provinsi dengan Kementerian Pertanian yaitu pengembangan komoditas pala di Kabupaten Fakfak dan Kaimana dengan total luas 30.778 hektare.

"Untuk kakao, pada tahap awal, pemerintah provinsi target penambahan lahan kebun baru seluas 1.500 hektare. Komoditas pala juga kami usulkan masuk program kerja sama," ujarnya.

Dia mengatakan sektor perkebunan memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi daerah karena langsung melibatkan peran aktif masyarakat, terutama yang berdomisili di wilayah perkampungan.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pendidikan tetap aman dan tak berkurang karena program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“[Anggaran pendidikan] Tetap aman,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan program MBG telah memiliki alokasi anggaran tersendiri yang tidak mengganggu belanja rutin program pendidikan.

Pagu pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun tetap teralokasi sebesar 20 persen sebagaimana amanat undang-undang.

“Anggaran (MBG) cuma beli makanan saja gitu, tapi bukan dimasukkan ke pendidikan atau pendidikan dipotong,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan anggaran pendidikan 2026 telah disepakati pemerintah bersama DPR dan Badan Anggaran DPR dan tidak dikurangi akibat program MBG.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan seluruh program pendidikan strategis seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan, disertai penguatan akses melalui Sekolah Rakyat serta renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun.

Ia juga menyampaikan pemerintah menaikkan insentif guru menjadi Rp400.000 serta tunjangan guru non-ASN dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025 sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria juga menjelaskan anggaran pendidikan di tahun 2026 mencapai Rp769,8 triliun, yang di dalamnya terdapat komponen alokasi anggaran sebesar Rp223,5 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) mengelola Program MBG.

Ia menegaskan, MBG justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan karena gizi merupakan fondasi bagi proses belajar siswa. Selain itu, berbagai program pendidikan lain tidak mengalami pengurangan anggaran, bahkan beberapa di antaranya meningkat, seperti tunjangan guru dan bantuan pendidikan.

Hariqo juga meluruskan informasi yang beredar tentang sekolah terbengkalai karena MBG. Hal itu tidak benar karena sepanjang tahun 2025, 16 ribu sekolah sudah diperbaiki, bahkan di tahun 2026, ditargetkan sebanyak 71 ribu sekolah akan kembali dilengkapi fasilitasnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggaran pendidikan nasional dalam APBN 2026 sebesar Rp769 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2024 sebesar Rp724 triliun. Dari total tersebut, termasuk alokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp223,5 triliun.

Direktur Garuda Institute Irvan Mahmud, menegaskan penganggaran MBG telah melalui proses pembahasan di DPR dan disepakati bersama antara pemerintah dan seluruh fraksi.

“Anggaran pendidikan 2026 justru meningkat. Narasi yang menyebut MBG memotong anggaran pendidikan sangat tidak sesuai fakta,” ujarnya, Selasa (2/3/2026).

Irvan menjelaskan tunjungan guru ASN daerah 2024 hanya Rp70 triliun, sekarang menjadi Rp74,7 triliun. Sementara anggaran infrastruktur dan revitalisasi sekolah naik dari Rp21,24 triliun pada 2024 menjadi Rp23,06 triliun pada 2026. “Kalau ada yang mengatakan guru-guru tidak diperhatikan, itu hoaks sebab anggaran justru bertambah,” tegasnya.

Irvan melanjutkan kewenangan guru honorer ada di pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat mengambil peran aktif melalui pemberian tambahan insentif. “Sejak 2005 sampai 2025 insentif guru honorer stagnan, baru naik di zaman Presiden Prabowo, menjadi Rp400.000,” jelasnya.

Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta pada 2025 naik menjadi Rp2 juta di 2026. Pemerintah juga mereformasi sistem penyaluran tunjangan. Jika sebelumnya pencairan di transfer ke pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan, kini tunjangan langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan dan ini lebih tepat waktu dan akuntabel.

Lihat video: Polemik Penerima LPDP Anaknya Punya Paspor Asing, Kemenkumham Buka Suara



“Dari angka-angka tersebut, sangat jelas anggaran MBG tidak mengganggu pendidikan. Pemerintah tidak menyetop program pendidikan di era sebelumnya, justru memperkuatnya,” ujar Irvan.

Irvan menambahkan program digitalisasi pembelajaran dan pelatihan guru terus berjalan. “Kemdikdasmen telah menegaskan bahwa anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa (SD, SMP, SMA hingga SLB) tidak dikurangi.



Bahkan pemerintah memperluas cakupan PIP bagi murid taman kanak-kanak dengan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun untuk 888.000 murid di seluruh Indonesia. Irvan menilai kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo semakin diperkuat dengan pendekatan yang terarah dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik, sekolah, serta tenaga pendidik.

Program MBG menurutnya merupakan bagian dari intervensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai program strategis lain seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta peningkatan kuota beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Karena komponen rutin pendidikan relatif kaku, yang terdampak justru belanja peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pendidikan tinggi, pelatihan, dan inovasi..,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menyatakan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu berjalan bersamaan dengan penguatan kualitas pendidikan agar memberikan manfaat yang optimal.

Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin mengatakan, secara administratif anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tetap terjaga sebesar 20 persen dari belanja negara, sehingga tidak ada pemotongan secara nominal.

Namun, kata dia, kehadiran program MBG mendorong terjadinya penyesuaian pos belanja pendidikan. Dengan mempertimbangkan belanja wajib (mandatory spending) tak bisa direalokasi, maka belanja peningkatan mutu dikhawatirkan menjadi yang terdampak.

“Karena komponen rutin pendidikan relatif kaku, yang terdampak justru belanja peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pendidikan tinggi, pelatihan, dan inovasi. Dengan kata lain, secara administratif anggaran pendidikan tetap, tetapi secara efektif, kontribusinya terhadap pembentukan SDM berkurang,” jelas dia.

Sementara itu, dalam jangka pendek, MBG dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan memperbaiki asupan gizi anak. Efek ini bisa bersifat ganda terhadap ekonomi lokal, khususnya sektor pangan dan distribusi.

Maka dari itu, Rizal merekomendasikan pemerintah untuk memastikan MBG berkontribusi pada perbaikan kesehatan anak sekaligus penguatan kualitas pendidikan secara paralel.

Dengan begitu, risiko stagnasi produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya ruang pertumbuhan ekonomi nasional dapat dihindari.

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan anggaran pendidikan 2026 telah disepakati pemerintah bersama DPR dan Badan Anggaran DPR dan tidak dikurangi akibat program MBG.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan seluruh program pendidikan strategis seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan, disertai penguatan akses melalui Sekolah Rakyat serta renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun.

Ia juga menyampaikan pemerintah menaikkan insentif guru menjadi Rp400.000 serta tunjangan guru non-ASN dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025 sebagai bagian dari penguatan sektor pendidikan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perdebatan mengenai sumber anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah muncul tudingan bahwa program tersebut mengambil atau menggerus anggaran pendidikan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai polemik tersebut seharusnya dibedah secara menyeluruh.

Baik dari sisi desain kebijakan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun proses legislasi yang telah berlangsung di DPR. Menurut Trubus, menempatkan Program MBG dalam fungsi pendidikan merupakan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual.

Ia menjelaskan bahwa penerima manfaat utama program tersebut adalah anak sekolah, yang merupakan subjek utama dalam sistem pendidikan nasional.“Kalau sasaran program adalah peserta didik, maka secara logika kebijakan publik memang relevan apabila dikelompokkan dalam fungsi pendidikan. Anak yang sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya memiliki kesiapan belajar yang lebih baik. Itu bagian dari investasi pendidikan jangka panjang,” ujar Trubus di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Trubus menilai pandangan yang memisahkan secara tegas antara program makan bergizi dan sektor pendidikan sebagai cara berpikir yang terlalu sempit. Dalam pendekatan pembangunan sumber daya manusia, intervensi gizi terhadap peserta didik dinilai sebagai bagian dari ekosistem pendidikan itu sendiri.

Trubus juga menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 bukanlah produk sepihak pemerintah. Dokumen anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara pihak eksekutif dan legislatif.

Rancangan ABPN Tahun Anggaran 2026 dibahas di komisi-komisi terkait serta di Badan Anggaran DPR, sebelum akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Pengesahan tersebut dilakukan secara aklamasi dan dipimpin oleh pimpinan DPR yang berasal dari PDIP.

Anggaran tersebut kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, serta dirinci melalui Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026. “Sepanjang proses pembahasan hingga pengesahan, tidak ada catatan resmi berupa penolakan atau pendapat berbeda yang tercatat secara formal terhadap penempatan Program Makan Bergizi Gratis dalam fungsi pendidikan. Tidak ada mekanisme pemungutan suara yang menunjukkan keberatan,” kata Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) ini.

Ia mempertanyakan konsistensi pihak-pihak yang kini menggugat sumber pendanaan program tersebut. Menurutnya, apabila memang terdapat keberatan mendasar, forum pembahasan APBN adalah ruang yang tepat untuk menyampaikan sikap tersebut.

“Kalau keberatan itu ada, seharusnya disampaikan pada saat pembahasan sebelum pengesahan. Dalam sistem ketatanegaraan kita, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah undang-undang. Artinya, ia merupakan produk politik kolektif yang mengikat semua pihak,” ujarnya.

Trubus menilai tudingan bahwa Program MBG mengurangi anggaran pendidikan perlu diuji melalui data konkret. Ia merujuk pada penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, yang menegaskan bahwa anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mengalami pemotongan akibat program tersebut.

Sejumlah program prioritas pendidikan tetap berjalan pada Tahun Anggaran 2026. Anggaran revitalisasi satuan pendidikan tetap dialokasikan dalam jumlah signifikan untuk ribuan sekolah di berbagai daerah. Program Indonesia Pintar tidak mengalami pengurangan, bahkan diperluas dengan tambahan bantuan untuk murid taman kanak-kanak.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga mengalami peningkatan alokasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, tunjangan bagi guru honorer disebut mengalami kenaikan signifikan. “Kalau memang terjadi penggerusan anggaran pendidikan, logikanya kita akan melihat pemotongan pada program-program utama tersebut. Namun yang terjadi justru sejumlah program tetap berjalan bahkan mengalami peningkatan,” kata Akademisi Universitas Trisakti ini.

Ia menjelaskan bahwa dalam klasifikasi APBN, fungsi pendidikan tidak identik semata-mata dengan belanja kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Fungsi pendidikan mencakup berbagai komponen lintas kementerian yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Trubus menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Evaluasi terhadap efektivitas Program MBG, termasuk aspek tata kelola dan pengawasan, adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan.

Namun ia mengingatkan agar perdebatan tidak terjebak pada penggunaan istilah yang provokatif dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik. “Menyebut kebijakan yang telah disahkan melalui undang-undang sebagai tindakan perampokan anggaran tentu memiliki implikasi serius. Itu seolah mempertanyakan legitimasi proses legislasi yang melibatkan DPR sendiri,” ujarnya.

Dia menegaskan, konsistensi sikap politik menjadi penting dalam konteks tersebut. Ketika sebuah kebijakan telah disetujui melalui mekanisme resmi, tanggung jawab politik atas kebijakan itu juga melekat pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Trubus mengajak publik melihat tujuan dasar program tersebut. Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki niat kebijakan yang positif, terutama bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Ia mengisahkan pengalamannya saat bersekolah di kampung dalam kondisi keterbatasan pangan. Pada masa itu, tidak sedikit anak yang mengikuti pelajaran dalam keadaan lapar karena sulitnya akses terhadap bahan makanan. “Kalau sekarang negara hadir memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup, tentu itu patut diapresiasi. Terutama bagi wilayah tertinggal, program seperti ini bisa sangat berarti,” tuturnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh tata kelola yang akuntabel dan transparan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah praktik korupsi atau penyimpangan anggaran di berbagai lini birokrasi.

“Programnya memiliki tujuan yang baik. Tantangannya adalah memastikan pengelolaan anggaran berjalan bersih dan tepat sasaran,” tandas Trubus.

JAKARTA - Mendikdasmen Abdul Mu'ti menepis adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi anggaran pendidikan. Abdul Mu'ti memastikan seluruh program strategis pendidikan tetap berjalan dan bahkan terus diperluas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Timur.

“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden terkait pendidikan tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Mendikdasmen pada Kamis (19/2).

Mendikdasmen menjelaskan bahwa pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp16,9 triliun untuk merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dengan tingkat realisasi pembangunan yang telah mencapai 93 persen.

“Tahun 2025 realisasi program revitalisasi sekolah mencapai 93 persen. Ini bukti bahwa komitmen negara terhadap perbaikan infrastruktur pendidikan tetap kuat,” tegas Mendikdasmen.

Lebih lanjut, Mendikdasmen menyebutkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan akan terus dilaksanakan dan diperluas pada tahun 2026. Anggaran revitalisasi yang sudah tercantum dalam APBN sebesar lebih dari Rp14 triliun dan akan dialokasikan bagi 11.474 satuan pendidikan.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga berencana memberikan tambahan anggaran revitalisasi bagi 60 ribu satuan pendidikan. “Sehingga total kalau sudah masuk ke dalam APBN, kami usulkan tahun ini kita akan ada revitalisasi untuk 71 ribu sekian satuan pendidikan,” ujarnya.

Selain revitalisasi, Mendikdasmen menegaskan bahwa anggaran pendidikan juga dialokasikan secara konsisten untuk program strategis lainnya. “Program Digitalisasi Pembelajaran tetap berjalan, bantuan pendidikan bagi peserta didik tidak dikurangi, dan pelatihan guru terus kami tingkatkan. Semua ini berjalan beriringan,” tuturnya.

Mendikdasmen juga memastikan bahwa anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP, SMA, hingga SLB tidak dikurangi. Bahkan, pada 2026 akan ada tambahan PIP bagi murid TK. “Untuk 2026 ini akan ada (tambahan) dana PIP untuk murid TK sebanyak Rp450 ribu per tahun. Tahun ini akan kita alokasikan untuk 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

JAKARTA - Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Imamudin Yuliadi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dipersepsikan sebagai bagian dari anggaran pendidikan maupun dikaitkan dengan isu kesejahteraan guru. Sebab, MBG merupakan program negara yang memiliki tujuan berbeda dan berdiri pada mandat konstitusional yang jelas.

Tujuannya yakni meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

“Program MBG harus dibedakan secara tegas dari anggaran pendidikan dan gaji guru. Peruntukannya berbeda, meskipun dampak akhirnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan karena kondisi fisik dan kesehatan siswa menjadi lebih baik,” kata Imamudin, dikutip Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan, MBG dirancang untuk memastikan peserta didik memperoleh asupan gizi yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan kondisi fisik yang sehat, siswa diharapkan mampu menyerap pelajaran dengan lebih baik, meningkatkan konsentrasi, serta menekan risiko stunting dan gangguan kesehatan lainnya.

Namun demikian, lanjut Imamudin, peningkatan kualitas pendidikan melalui MBG bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, program tersebut tidak dapat disandingkan dengan anggaran pendidikan formal yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun pengembangan kurikulum.

Imamudin juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pendukung program MBG. Menurutnya, keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh kesiapan rantai pasok bahan baku pangan, mulai dari beras, telur, gula, garam, sayur-mayur, susu, hingga buah-buahan.

“Tugas masyarakat dan pemerintah daerah adalah memastikan ekosistem penyediaan bahan baku ini berjalan dengan baik. Jika seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal, maka dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar,” jelasnya.

Ia menilai, apabila program MBG disiapkan secara matang dengan dukungan ekosistem ekonomi dan sosial yang kuat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, maka program ini berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan.

Efek tersebut, kata dia, antara lain berupa peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan lokal, terbukanya lapangan kerja baru, penurunan angka pengangguran, hingga percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, MBG juga dinilai mampu mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Imamudin menyoroti rencana pengoperasian sekitar 35 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini sebagai peluang besar bagi ekonomi daerah. Keberadaan puluhan ribu SPPG tersebut dinilai akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari masyarakat lokal.

“Dengan jumlah SPPG yang sangat besar, potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal sangat signifikan. Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan benar,” ujarnya.

Ia juga mendorong keterlibatan aktif berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Aisyiyah, Muslimat NU, Karang Taruna, Pemuda Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya perlu dilibatkan secara nyata, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.

“Keterlibatan masyarakat akan memastikan MBG benar-benar menjadi program rakyat yang merakyat, bukan sekadar proyek birokrasi,” tegas Imamudin.

Di sisi lain, ia mengingatkan besarnya anggaran MBG menuntut adanya sistem manajemen dan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tanpa pengelolaan yang baik, program ini berisiko ditunggangi kepentingan politik jangka pendek atau praktik rente yang merugikan kepentingan publik.

“Program MBG jangan sampai menjadi ajang rent seeking. Jika itu terjadi, yang dikorbankan adalah rakyat, misalnya melalui kasus keracunan makanan akibat pengelolaan yang asal-asalan,” katanya.

Imamudin menekankan pentingnya pengawasan keuangan negara yang ketat serta pelibatan unsur masyarakat dalam sistem kontrol sosial untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, ia menegaskan bahwa semaksimal mungkin bahan baku MBG harus dipasok dari dalam negeri, baik oleh petani, peternak, maupun nelayan lokal. Dengan demikian, MBG tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan pangan nasional.

“Jika seluruh rantai pasok MBG bertumpu pada produksi dalam negeri, maka program ini akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

sejauh ini ia masih menyampaikan komitmen untuk tetap berpegang pada batas defisit 3 persen. Jadi untuk saat ini, saya akan berpegang pada itu

Jakarta (ANTARA) - Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist sekaligus ASEAN Economist HSBC Global Pranjul Bhandari memproyeksikan defisit fiskal Indonesia tetap terjaga berada di bawah batas maksimal 3 persen pada tahun 2026.

Indonesia mencatatkan defisit fiskal sebesar 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, atau hampir menyentuh ambang batas yang ditetapkan undang-undang (UU) sebesar 3 persen.

“Saya mendengar langsung konferensi pers Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) dan sejauh ini ia masih menyampaikan komitmen untuk tetap berpegang pada batas defisit 3 persen. Jadi untuk saat ini, saya akan berpegang pada itu,” ujar Pranjul dalam acara bertajuk “Outlook Makro Ekonomi dan Prospek Investasi Indonesia 2026” di Jakarta, Senin.

Di sisi lain, Pranjul ​​​​tidak memungkiri bahwa terdapat kekhawatiran dari pelaku pasar global terkait potensi dilanggarnya batas defisit fiskal Indonesia sebesar 3 persen pada tahun 2026.

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pada tahun 2026, target atau batas (defisit) 3 persen tersebut mungkin akan terlampaui,” ujar Pranjul

Menurut dia, melebarnya defisit fiskal Indonesia pada 2025 dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan PDB nominal yang berdampak terhadap penerimaan pajak, bersamaan dengan meningkatnya belanja pemerintah, salah satunya imbas dari peluncuran skema bantuan sosial seperti program pangan gratis.

“Jadi, pendapatan yang rendah dan pengeluaran yang tinggi telah meningkatkan defisit fiskal,” ujar Pranjul.

Namun demikian, Ia menilai kondisi akan berpotensi berbeda, seiring peluang membaiknya pertumbuhan ekonomi nominal dan penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2026.

Selain itu, Ia juga menyinggung pengalaman berbagai negara dalam menjalankan skema bantuan sosial khususnya program pangan gratis yang umumnya tidak langsung membebani fiskal secara berlebihan.

“Saya telah melihat itu di banyak negara di Asia, seperti misalnya, India, Amerika Selatan, Brasil, bahkan di Eropa. Katakanlah Prancis, di mana skema makanan gratis ada, tetapi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar, dalam arti tertentu, menyebabkan defisit fiskal yang sangat, sangat berlebihan,” ujar Pranjul.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026