Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memuji kecakapan Pemerintah Iran yang mampu mengelola APBN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.

Dedi Mulyadi mengatakan di tengah kebijakan fiskal pemerintah pusat yang ketat ke daerah dengan penundaan Dana Bagi Hasil (DBH), dirinya berupaya tetap memprioritaskan anggaran untuk kepentingan warga mulai dari pembangunan jalan, jaminan sosial hingga biaya pendidikan.

“Mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak,” katanya lewat keterangan resmi, Senin (9/3/2026).

Pihaknya mengaku sudah paham bagaimana mengelola keuangan lewat efisiensi dan mengatur ritme kerja pegawai lewat kebijakan work from home [WFH]. Pihaknya juga mengorkestrasi efisiensi lewat pengurangan anggaran-anggaran umum di masing-masing dinas namun tetap melahirkan produktivitas yang tinggi.

“Sehingga kebijakan WFH di Jawa Barat hari ini justru melahirkan produktivitas yang tinggi dan efisiennya belanja rutin pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya di situasi keuangan saat ini, pemimpin didorong untuk mencari jalan keluar agar urusan pelayanan publik dan pembangunan tetap dirasakan oleh warga. Sesuai ajaran Islam, pemimpin dituntut untuk mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya.

“Karena kondisi keuangan yang berat. Kita harus berikhtiar. Pencipta, pengabdi yang penting bernapaskan Islam. Bernapaskan Islam itu artinya pemerintah mengutamakan keselamatan warganya dibanding kepentingan apapun,” tuturnya.

KDM—panggilan akrabnya, lantas mengambil contoh pada kemampuan Iran dalam mengelola anggaran ribuan triliun untuk 92 juta warga negara. Iran tetap berdiri kokoh meski dihimpit oleh situasi embargo ekonomi yang berat selama bertahun-tahun.

“Dalam perspektif itu saya melihat kenapa Iran bisa bertahan? Karena, satu pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Saya baca berapa APBN Iran? Rp1.000 triliun dari 92 juta penduduk,” katanya.

Dengan anggaran sebesar itu, pemerintahan Iran menurutnya melahirkan keberpihakan yang sangat tinggi pada urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur warga.

“Dari 10 masyarakat usia sekolah, 9 diantaranya kuliah. Apa yang dipelajari? Sains, matematika, fisika, kimia, kedokteran, engineer. Berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong. lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan,” tutur KDM.

Ditilik dari anggaran pertahanannya pun hanya mencapai Rp132 triliun, namun karena terkena embargo maka negara tersebut bisa membuat teknologi drone, hulu ledak dan memperkuat seluruh armada perang mereka. “Mereka bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya karena dia membuat sendiri,” ujarnya.

Menurutnya kemampuan Iran menjaga kedaulatan tidak akan terjadi jika pemerintahannya tidak efisien dalam mengelola anggaran, sulit terjadi jika perguruan tinggi mereka tidak fokus melahirkan lulusan-lulusan hebat dengan penelitian yang kuat. “Akhirnya melahirkan produk-produk unggul bagi bangsanya yang bermanfaat,” katanya.

Dari sana, KDM mengaku jika pemerintahannya mampu membuat APBD Rp37 triliun menjadi surplus hal tersebut bukan prestasi bagi pihaknya.

“[Surplus] Bagi saya bukan kebahagiaan, bagi saya bukan kebanggaan. Saya memimpin Jawa Barat kondisi keuangannya hanya Rp26 triliun. Tapi membebaskan pendidikan SMA gratis. Bisa membangun jalan sampai pelosok. Bisa membangun rumah rakyat miskin. Bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi. Melahirkan engineer baru. Kemudian pemerintahannya efisien," tuturnya.

KDM menuturkan desentralisasi atau otonomi bukan hanya dipahami dalam pembagian kewenangan, bukan hanya dipahami sebagai bagian pembagian keuangan antara pusat daerah sampai desa, tetapi harus dipahami sebagai sebuah ruang di mana kekuatan daerah itu adalah penting.

“Kenapa? Ketika negara dalam ancaman, kalau semuanya terlalu terpusat, daerah-daerah mengalami kelemahan,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk tetap memacu pembangunan di 2026. Dedi Mulyadi mengakui komitmen tetap dipegang meskipun di tengah tekanan fiskal dan defisit anggaran yang cukup berat.

Menurut KDM, kondisi fiskal Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan besar akibat beban utang daerah serta penurunan pendapatan. Penurunan khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdampak perlambatan industri otomotif.

"Hari ini kita tahu bagaimana kondisi bisnis di motor dan mobil (otomotif) turun. Tetapi anggaran pembangunannya meningkat. Ya pasti terjadi defisit," katanya dikutip Senin (5/1/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD dan para pemangku kepentingan telah menyiapkan langkah antisipasi agar program pembangunan tetap berjalan. "Pembangunan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah," ujar KDM.

Meski menghadapi tekanan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi warga. Sejumlah proyek prioritas yang akan dilanjutkan mencakup penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai titik, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan jembatan layang (flyover) di Bulak Kapal, Kota Bekasi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, pembangunan underpass di Kota Cimahi, hingga pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi. "Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan," tegasnya.

Tidak hanya infrastruktur, penataan ruang juga menjadi agenda krusial yang akan mulai digarap pada awal 2026. KDM menyoroti degradasi lingkungan dan banjir di berbagai daerah yang dinilai terjadi akibat tata ruang yang kurang konsisten.

"Ada faktor tata ruang yang salah. Ini sedang kita benahi dan akan dibahas perubahan tata ruang untuk seluruh Jawa Barat mulai Januari," kata KDM.

Terkait isu alih fungsi lahan, KDM menegaskan pelarangan pengembangan perkebunan sawit di Jawa Barat. Menurutnya, karakter geografis Jawa Barat tidak sesuai untuk sawit karena membutuhkan lahan sangat luas serta berisiko mengganggu ketersediaan air dan keseimbangan ekosistem. "Jawa Barat lebih cocok untuk teh, karet, kina, dan kopi," tambahnya.