Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan komitmen pemerintah daerah (pemda) untuk tetap memacu pembangunan di 2026. Dedi Mulyadi mengakui komitmen tetap dipegang meskipun di tengah tekanan fiskal dan defisit anggaran yang cukup berat.

Menurut KDM, kondisi fiskal Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan besar akibat beban utang daerah serta penurunan pendapatan. Penurunan khususnya dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdampak perlambatan industri otomotif.

"Hari ini kita tahu bagaimana kondisi bisnis di motor dan mobil (otomotif) turun. Tetapi anggaran pembangunannya meningkat. Ya pasti terjadi defisit," katanya dikutip Senin (5/1/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD dan para pemangku kepentingan telah menyiapkan langkah antisipasi agar program pembangunan tetap berjalan. "Pembangunan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah," ujar KDM.

Meski menghadapi tekanan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi warga. Sejumlah proyek prioritas yang akan dilanjutkan mencakup penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai titik, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan jembatan layang (flyover) di Bulak Kapal, Kota Bekasi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, pembangunan underpass di Kota Cimahi, hingga pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi. "Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan," tegasnya.

Tidak hanya infrastruktur, penataan ruang juga menjadi agenda krusial yang akan mulai digarap pada awal 2026. KDM menyoroti degradasi lingkungan dan banjir di berbagai daerah yang dinilai terjadi akibat tata ruang yang kurang konsisten.

"Ada faktor tata ruang yang salah. Ini sedang kita benahi dan akan dibahas perubahan tata ruang untuk seluruh Jawa Barat mulai Januari," kata KDM.

Terkait isu alih fungsi lahan, KDM menegaskan pelarangan pengembangan perkebunan sawit di Jawa Barat. Menurutnya, karakter geografis Jawa Barat tidak sesuai untuk sawit karena membutuhkan lahan sangat luas serta berisiko mengganggu ketersediaan air dan keseimbangan ekosistem. "Jawa Barat lebih cocok untuk teh, karet, kina, dan kopi," tambahnya.

Bisnis.com,BANDUNG—Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) mengelola 361 paket pekerjaan konstruksi sepanjang Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai Rp2,28 triliun.

Seluruh paket tersebut dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan jembatan, serta menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat.

Kepala DBMPR Jabar Agung Wahyudi, menjelaskan bahwa ribuan kilometer ruas jalan provinsi membutuhkan penanganan berkelanjutan untuk memastikan tingkat kemantapan tetap terjaga.

"Fokus kami adalah menjaga performa jalan dan jembatan tetap mantap, sekaligus mempercepat penanganan pada ruas yang memerlukan intervensi rekonstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala. Dengan begitu, pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Jabar semakin optimal," ujar Agung di Bandung, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, DBMPR telah merancang program yang fokus pada rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan berkala, pemasangan marka, pelebaran, hingga pembangunan dan penggantian jembatan.

Dari total paket yang disusun pada TA 2025, terdapat 105 paket program murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, serta 57 paket melalui Belanja Tidak Terduga (BTT dan BTT 2). Paket-paket tersebut tersebar pada pekerjaan jalan maupun jembatan dengan ragam kegiatan, mulai dari pembangunan pelengkap, penggantian jembatan, hingga peningkatan keselamatan jalan.

Paket pergeseran menjadi kelompok terbesar dengan nilai mencapai Rp1,245 triliun. Porsi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk rekonstruksi dan pelebaran jalan.

Sementara paket murni senilai Rp321,31 miliar diarahkan pada pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan pembangunan pelengkap jalan serta jembatan. Pada sisi lain, paket perubahan senilai Rp348,672 miliar diprioritaskan untuk mempercepat penanganan ruas dan jembatan yang memerlukan tindakan segera.

DBMPR juga mengalokasikan anggaran melalui BTT untuk mendukung penanganan khusus maupun respons cepat terhadap kebutuhan di lapangan.

Agung menambahkan bahwa kondisi jalan provinsi sepanjang 2.362,18 kilometer pada Semester II Tahun 2024 berada pada tingkat kemantapan 86,44 persen. Angka ini merupakan akumulasi jalan berstatus baik dan sedang.

"Meski kemantapan jalan sudah tinggi, kami tetap mempercepat penanganan ruas yang masuk kategori rusak ringan dan rusak berat agar pemerataan kualitas infrastruktur bisa dirasakan seluruh masyarakat," katanya.

Pada kondisi jembatan, dari total 1.318 unit yang tercatat, sebanyak 1.123 unit berada dalam kondisi mantap.

Hingga laporan progres terakhir, DBMPR mencatat 263 paket telah masuk tahap kontrak. Dari jumlah tersebut, 124 paket sudah selesai sepenuhnya dan 139 paket tengah berjalan di lapangan. Selain itu, terdapat 98 paket yang masih berada dalam proses pengadaan.

Agung memastikan setiap progres fisik maupun administrasi terus dipantau secara berkala, termasuk oleh UPTD di enam wilayah kerja."Kami memastikan seluruh proses pengadaan berjalan akuntabel dan progres fisik di lapangan terus kami monitor. Targetnya, paket-paket strategis dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan akan terus menjadi prioritas DBMPR Jabar. Melalui perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana, DBMPR optimistis layanan infrastruktur bagi masyarakat Jawa Barat akan semakin andal.

"Prinsip kami adalah jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah," kata Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya memperkuat konektivitas dan efisiensi logistik di Jawa Barat memasuki fase baru seiring dengan rencana operasional Kereta Api Wisata Jaka Lalana rute Jakarta–Cianjur pada 14 Desember 2025.

“Hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, disaksikan Wakil Menteri Perhubungan, berkomitmen dengan Direktur PT KAI untuk mengembangkan perkeretaapian di Jawa Barat,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, dikutip Kamis (27/11/2025).

Operasional perdana Jaka Lalana merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terkait optimalisasi penyelenggaraan dan pengembangan perkeretaapian di Jawa Barat.

Penandatanganan PKS berlangsung pada 25 November 2025 di atas Kereta Api Inspeksi (KAIS) yang bergerak dari Purwakarta menuju Stasiun Gambir.

PKS tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, disaksikan Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, termasuk Bupati Sukabumi Asep Japar dan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki.

Agenda ini menjadi tonggak penting dalam memperluas layanan transportasi rel, khususnya untuk mendukung kebutuhan logistik dan mobilitas masyarakat.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya distribusi barang di wilayah Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Layanan Kereta Api Jaka Lalana diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh Jakarta–Cianjur sekaligus mengurangi beban kemacetan yang kerap terjadi pada jalur darat. Operator menyiapkan rangkaian kereta dengan kapasitas angkut lebih besar dan kenyamanan lebih baik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume perjalanan harian serta memperluas distribusi barang.

Selain Jaka Lalana, beberapa komitmen lain yang tercantum dalam PKS meliputi:

• Penyediaan layanan lokomotif dan gerbong untuk pengangkut hasil pertanian dan perdagangan pada rute Jakarta–Cirebon dan Jakarta–Banjar.
• Pengembangan Kereta Rel Listrik (KRL) untuk rute komuter strategis Padalarang–Cicalengka.
• Pembukaan kembali layanan rute Nambo–Citayam.
• Rencana peluncuran Kereta Kilat Pajajaran dengan target waktu tempuh rute Gambir–Bandung hanya 90 menit.

Syifa Anindya