Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan layanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak banjir di berbagai wilayah ibu kota.

Kebijakan ini mencakup warga yang terserang penyakit infeksi, kehilangan dokumen kependudukan, hingga masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan.

Layanan gratis tersebut diberikan melalui seluruh fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI Jakarta. Fasilitas itu meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, hingga rumah sakit daerah yang disiagakan selama masa tanggap darurat banjir.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada pungutan biaya bagi korban banjir yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pramono memastikan seluruh warga terdampak banjir tetap mendapatkan akses perawatan tanpa terkendala administrasi.

“Untuk yang terdampak banjir di Jakarta gratis, 44 puskesmas, 292 puskesmas pembantu, serta 31 rumah sakit kami gratiskan apabila melayani korban terdampak banjir,” ujar Pramono Anung dalam konferensi pers grand opening Primaya Hospital Kelapa Gading, Jakarta Timur, Selasa (27/1/2026).

Di sisi anggaran, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp3,64 triliun pada 2026 khusus untuk pengendalian banjir. Anggaran tersebut menjadi salah satu prioritas dalam belanja daerah tahun depan.

Total APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Penetapan anggaran ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 yang diundangkan pada 23 Desember 2025.

Selain pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan Rp1,38 triliun untuk pengelolaan sampah. Sementara itu, pembangunan jembatan dan flyover dialokasikan dana sebesar Rp289,72 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan telah menggelontorkan lebih dari Rp50 miliar untuk menangani bencana di Sumatra-Aceh. Hal ini dia sampaikan usai konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).

Budi menjelaskan anggaran yang diberikan akan terus bertambah seiring berjalannya proses penanganan di provinsi tersebut. Anggaran itu merupakan permintaan Kemenkes yang diajukan ke BNPB untuk nantinya disampaikan ke Kementerian Keuangan.

"Ordernya kira-kira kalau saya lihat itu masih puluhan miliar, yang jelas di atas Rp50 miliar dan bergerak terus," ucapnya.

Budi mengatakan Kemenkes akan menambah anggaran hingga Rp500 miliar untuk merevitalisasi fasilitas kesehatan yang terdampak, termasuk membeli alat-alat kesehatan.

"Nah alat-alat kesehatan yang mahal-mahal nih, CT Scan, MRI itu mahal-mahal semua itu kan miliaran," jelasnya.

Budi menyampaikan saat ini teknisi alat kesehatan dikerahkan untuk menilai tingkat kerusakan. Jika dirasa dapat diperbaiki, maka tidak perlu membeli alat kesehatan yang baru.

Namun jika dirasa perlu membeli alat kesehatan yang baru, pemerintah akan mencacat dalam anggaran.

Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi rumah tenaga kesehatan yang terdampak, termasuk rumah Kepala Dinas Kesehatan.

Adapun pendataan sedang dilakukan oleh Kementerian PU dan BNPB di mana anggaran diberikan sesuai kategori kerusakan.