Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan telah menggelontorkan lebih dari Rp50 miliar untuk menangani bencana di Sumatra-Aceh. Hal ini dia sampaikan usai konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026).

Budi menjelaskan anggaran yang diberikan akan terus bertambah seiring berjalannya proses penanganan di provinsi tersebut. Anggaran itu merupakan permintaan Kemenkes yang diajukan ke BNPB untuk nantinya disampaikan ke Kementerian Keuangan.

"Ordernya kira-kira kalau saya lihat itu masih puluhan miliar, yang jelas di atas Rp50 miliar dan bergerak terus," ucapnya.

Budi mengatakan Kemenkes akan menambah anggaran hingga Rp500 miliar untuk merevitalisasi fasilitas kesehatan yang terdampak, termasuk membeli alat-alat kesehatan.

"Nah alat-alat kesehatan yang mahal-mahal nih, CT Scan, MRI itu mahal-mahal semua itu kan miliaran," jelasnya.

Budi menyampaikan saat ini teknisi alat kesehatan dikerahkan untuk menilai tingkat kerusakan. Jika dirasa dapat diperbaiki, maka tidak perlu membeli alat kesehatan yang baru.

Namun jika dirasa perlu membeli alat kesehatan yang baru, pemerintah akan mencacat dalam anggaran.

Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi rumah tenaga kesehatan yang terdampak, termasuk rumah Kepala Dinas Kesehatan.

Adapun pendataan sedang dilakukan oleh Kementerian PU dan BNPB di mana anggaran diberikan sesuai kategori kerusakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan memiliki anggaran untuk menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan. Nilai anggarannya disediakan Rp20 triliun.

Sebelumnya, Purbaya telah berbincang dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).

"Siap, Rp20 triliun. Memang saya pikir anda miskin? Rp20 triliun itu ada, sudah kami anggarkan," terangnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Kendati demikian, Purbaya juga menitipkan kepada BPJS Kesehatan untuk memperbaikin manajemennya ihwal pengadaan alat-alat kesehatan yang terlampau mahal dan banyak, serta meningkatkan efektivitas teknologi informasi (IT) yang dimiliki.

Khusus terkait dengan IT, Bendahara Negara menyoroti bahwa BPJS Kesehatan mempekerjakan 200 orang pada divisi tersebut. Dia meminta agar hal tersebut dioptimalkan untuk seluruh daerah di Indonesia dan menggunakan artificial intelligence (AI).

"Sehingga nanti kalau sudah klaim-klaim yang tidak jelas kelihatan langsung terdeteksi. Misalnya sakit ini harusnya [obatnya] ini, cuma rumah sakit sana minta obatnya lain. Itu kan patut diinvestigasi. Yang gitu-gitu akan diselesaikan dengan cepat," terangnya.

Purbaya menyebut pemutihan tunggakan ini bakal ditujukan kepada warga yang sebelumnya diwajibkan membayar iuran BPJS kemudian jatuh miskin. Alhasil mereka menunggak iuran BPJS dan tidak dijamin negara untuk layanan kesehatannya ketika jatuh sakit.

"Itu akan mereka rapikan katanya ke depan. Dimaafkan, diputihkan, tetapi sistemnya diperbaiki," terangnya.