JAKARTA - Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Pascaputusan, Nadiem menyatakan banding dengan harapan hukumnya dikurangi.

"Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding," kata Nadiem usai persidangan di PN Tipikor PN Jakpus, Selasa (30/6/2026).

Keputusan banding ini akan diperjuangkan agar dikemudian hari tidak ada sosok yang dikriminalisasi. Nadiem pun berharap keputusan banding ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak.

"Untuk terus maju, demi kebenaran, demi anak-anak muda, demi profesional yang di luar sana, demi semua orang jujur yang dikriminalisasi. Saya tidak akan berhenti," tuturnya.

Diketahui, Majelis Hakim menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan tersebut.

Lihat video: Tangis Nadiem Makarim Pecah Jelang Vonis Korupsi Chromebook!

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan, Selasa (30/6/2206).

Nadiem juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider 190 hari penjara. Selain itu, Nadiem turut dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar subsider 5 tahun penjara.

Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berpotensi semakin tinggi imbas Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 poin.

BI Rate telah melonjak sebesar 1 persen dari sebelumnya yang ditahan selama tujuh bulan di level 4,75 persen. Kebijakan mengerek suku bunga acuan diambil BI sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.

Kenaikan BI Rate menimbulkan keresahan bagi mereka yang berencana membeli rumah, apakah mungkin membeli hunian impian terwujud saat cicilan KPR makin mahal?

Perencana keuangan Tatadana Consulting Tejasari mengatakan kenaikan BI Rate akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga pinjaman di bank, terutama untuk nasabah yang punya KPR dengan bunga floating atau yang baru mengambil cicilan.

"Kemampuan jumlah hutang yang diberikan jadi lebih kecil karena bank akan melihat besarnya bunga dan kemampuan membayar, sementara penghasilan masyarakat tetap," ujar Tejasari kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Lantas, strategi apa yang perlu disiapkan agar cicilan KPR tak membebani kondisi keuangan?

Tejasari menyampaikan saat hendak mengambil KPR sebaiknya cek terlebih dahulu besaran cicilan yang dibayar dan menyesuaikan dengan kemampuan bayar. Besaran cicilan KPR maksimal sebesar sepertiga gaji sehingga tidak akan membebani keuangan.

"Untuk yang penghasilannya tidak tetap, batas tersebut sebaiknya diturunkan ke 25-30 persen penghasilan rata-rata agar ketika penghasilan turun, pembayaran cicilan tetap terbayar," terangnya.

Ia pun menyarankan jumlah pembayaran down payment (DP) untuk diperbesar agar jumlah cicilan bisa lebih kecil.

Selain sesuaikan dengan kemampuan bayar, Tejasari juga menyarankan calon peminjam untuk membandingkan program bunga tetap (fixed) dan mengambang (floating).

"Bandingkan program bunga fixed dan floating yang ditawarkan bank. Semakin panjang bunga fixed maka semakin nyaman pembayarannya buat kita," ungkap Tejasari.

Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andy Nugroho menyampaikan masyarakat masih dapat mempunyai rumah meski BI Rate telah naik. Namun, ia menekankan calon peminjam KPR kemungkinan akan memerlukan usaha yang lebih besar agar bisa terus membayarkan cicilannya.

Karena itu, Andy mengimbau masyarakat untuk jangan terpaku dengan properti impian, tetapi cari yang paling realistis dan terjangkau secara finansial.

"Jangan terpaku pada properti impian kita, namun cari yang paling realistis untuk aktivitas sehari-hari dan terjangkau secara finansial oleh kita," kata Andy saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Andy juga merekomendasikan calon peminjam untuk mengajukan permohonan KPR ke dua atau tiga bank berbeda karena mengingat pengajuan KPR tidak selalu diterima oleh pihak bank.

"Tujuannya selain menyiapkan cadangan karena tidak selalu pengajuan KPR itu di-approve. Untuk mendapatkan gambaran dan pembanding skema KPR yang paling sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan kita," jelasnya.

JAMBI - Keluarga besar pengusaha Jambi Bengawan Kamto menempuh upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dalam kasus kredit investasi PT Prosympac Agro Lestari (PAL).

Selain pidana penjara, Bengawan Kamto juga dijatuhi denda Rp200 juta serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp80 miliar yang akan dipenuhi melalui hasil lelang aset pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT PAL.

Kuasa hukum Bengawan Kamto, Ilham Kurniawan Dartias menilai perkara yang menjerat kliennya merupakan persoalan bisnis yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, bukan tindak pidana korupsi.

"Kami telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Bengawan Kamto tidak memiliki mens rea atau niat jahat dalam perkara ini. Sejak awal tujuan beliau murni menjalankan usaha," ujar Ilham, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, Bengawan Kamto merupakan pengusaha yang telah lama berkiprah di Jambi. Usaha keluarga yang dirintis almarhum Kamto Iskandar sejak puluhan tahun lalu kini berkembang di berbagai sektor, mulai dari otomotif, perhotelan, hingga perkebunan.

Bisnis automotif yang dijalankan melalui PT Jaya Indah Motor (JIM) telah menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja. Sementara, di sektor perhotelan, keluarga Bengawan Kamto mengelola Swiss-Belhotel Jambi yang mempekerjakan lebih dari 200 karyawan.

Putusan perkara tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena dapat memengaruhi iklim investasi dan dunia bisnis di Jambi.

Ilham juga menyoroti dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Ketua Majelis Hakim Annisa Brigestriana. Dalam pendapatnya, hakim menilai tidak ditemukan unsur niat jahat maupun bukti bahwa Bengawan Kamto memperkaya diri sendiri.

Fakta persidangan menunjukkan Bengawan Kamto telah menggelontorkan dana sebesar Rp61 miliar untuk membantu operasional PT PAL dan memenuhi kewajiban perusahaan kepada bank. Selain itu, sejumlah jaminan tambahan juga telah diberikan, termasuk personal guarantee, corporate guarantee, apartemen, serta agunan utama berupa pabrik, tanah, dan mesin perusahaan.

"Agunan yang diberikan bahkan nilainya melebihi kewajiban kredit. Tidak ada unsur kredit fiktif maupun pembobolan bank sebagaimana yang pernah dituduhkan," kata Ilham.

Dalam persidangan, ahli hukum bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono menyampaikan bahwa kredit macet dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berujung pada homologasi merupakan bagian dari risiko bisnis dan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Pandangan serupa juga disampaikan ahli hukum perbankan yang dihadirkan dalam persidangan. Menurut dia, kredit macet merupakan risiko yang melekat dalam kegiatan usaha dan kerugian yang dialami BUMN tidak otomatis dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam perkara korupsi.

Saat ini, tim kuasa hukum berharap majelis hakim di tingkat banding dapat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk pendapat berbeda dari ketua majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap.

JAKARTA - Mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief (Ibam) bakal mengajukan banding terhadap vonis empat tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Menurut Pengamat Hukum dan Kejaksaan Fajar Trio, pascabanding diajukan, Pengadilan Tinggi (PT) tidak boleh berlama-lama menyandera kepastian hukum.

Beralihnya perkara ke tingkat banding sesuai hukum acara membuat PT memegang otoritas penuh terkait penahanan demi kepentingan pemeriksaan di tingkat kedua. “Secara materiil di tingkat PN, Ibam sudah dinyatakan bersalah dan diperintahkan masuk rutan. Sekarang bola panas ada di Pengadilan Tinggi," ujar Fajar Trio kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

"PT memiliki kewenangan mutlak atas status penahanan terdakwa selama proses banding bergulir. Publik mendesak PT tidak mengulur waktu dan segera menerbitkan penetapan penahanan," sambungnya.

Diketahui, Ibam pada persidangan tingkat pertama telah divonis 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam amar putusan PN tersebut, hakim secara tegas menyertakan klausul perintah agar terdakwa segera ditahan di Rutan.

Akan tetapi, karena terdakwa langsung menyatakan banding, status penahanan tersebut kini menjadi domain PT. Fajar Trio menilai PT seharusnya linear dengan semangat pemberantasan korupsi di tingkat pertama dan segera mengeksekusi penetapan penahanan rutan tersebut.

“Jangan sampai proses banding ini dimanfaatkan sebagai celah atau 'napas tambahan' bagi terdakwa korupsi untuk tetap menghirup udara bebas di luar rutan. PT harus responsif terhadap rasa keadilan masyarakat," kata Fajar.

Untuk memutus spekulasi publik dan mencegah potensi terdakwa melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, Fajar Trio mendesak adanya langkah taktis dan tegas dari pihak Pengadilan Tinggi demi menjaga muruah peradilan. “Majelis hakim PT yang ditunjuk sedari awal harus berani mengambil langkah progresif dengan segera mengeluarkan penetapan penahanan badan atau rutan tanpa harus menunggu seluruh berkas memori banding selesai diperiksa secara substantif," imbuhnya.

Kemudian, kata dia, administrasinya juga harus transparan. "Umumkan kapan berkas banding dari PN diterima agar publik bisa ikut mengawal tenggat waktunya,” kata Fajar.

Fajar juga menyarankan agar pihak Kejaksaan tidak pasif dan terus melayangkan desakan formal ke pengadilan. Dia berpendapat, Jaksa selaku eksekutor harus aktif menyurati PT untuk meminta ketegasan sikap terkait status penahanan terdakwa.

"Jika Pengadilan Tinggi tetap menunda-nunda perintah penahanan ini, wajar jika publik berasumsi ada perlakuan istimewa terhadap terdakwa korupsi. PT harus membuktikan komitmennya dalam penegakan hukum kasus pengadaan Chromebook ini,” pungkasnya.

JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (kode saham: CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk belum final, belum berkekuatan hukum tetap, dan belum dapat dilaksanakan. Karena, masih ada upaya banding di Pengadilan Tinggi.

“Dilanjutkan dengan kasasi bahkan upaya peninjauan kembali juga dapat ditempuh apabila ada pihak yang tidak puas,” kata Legal Counsel MNC Group Chris Taufik, Senin (27/4/2026).

PT MNC Asia Holding Tbk (Perseroan) pun bakal mengajukan upaya banding terhadap putusan atas perkara nomor 142/PDT.G/2025/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 April 2026 itu.

“Bahwa perseroan akan mengajukan banding terhadap putusan dikarenakan adanya banyak kejanggalan dalam putusan, antara lain pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pembayaran NCD yaitu PT Bank Unibank Tbk berikut jajaran Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Unibank sebagai penerbit NCD dan pihak yang menjamin NCD dapat dibayarkan tidak digugat tetapi putusan malah membebankan tanggung jawab membayar kepada para tergugat yang hanya broker/arranger,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seandainya Unibank tidak dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha pada 29 Oktober 2001, atau 2 tahun 5 bulan sejak NCD Unibank diterima oleh CMNP, maka sudah pasti pembayaran akan dilakukan oleh Unibank.

“Bahwa tidak ada keterlibatan dari para tergugat dalam proses Unibank menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha karena bukan pengurus/pemegang saham dari Unibank,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya CMNP sudah memperoleh pembayaran dari Negara berupa restitusi pajak yang diterima pada tahun 2013.

Dia mengatakan, di samping materi putusan yang layak untuk dipertanyakan dan diuji lebih lanjut pada tingkat banding, siaran pers yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 April 2026 juga patut dipertanyakan.

“Karena sudah menyebutkan pertimbangan hakim, sementara putusan belum ada/belum diterima oleh perseroan. Pada tanggal 22 April 2026 perseroan hanya bisa mengakses amar putusan, tanpa pertimbangan apa pun,” pungkasnya.

JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (kode saham: CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk memiliki banyak kejanggalan. Maka itu, PT MNC Asia Holding Tbk (Perseroan) bakal mengajukan upaya banding terhadap putusan atas perkara nomor 142/PDT.G/2025/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 April 2026 itu.

Legal Counsel MNC Group Chris Taufik mengatakan bahwa putusan tersebut belum final, belum berkekuatan hukum tetap, dan belum dapat dilaksanakan karena masih ada upaya banding di Pengadilan Tinggi, dilanjutkan dengan kasasi. Bahkan, upaya peninjauan kembali juga dapat ditempuh apabila ada pihak yang tidak puas.

“Bahwa perseroan akan mengajukan banding terhadap putusan dikarenakan adanya banyak kejanggalan dalam putusan, antara lain pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pembayaran NCD yaitu PT Bank Unibank Tbk berikut jajaran Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Unibank sebagai penerbit NCD dan pihak yang menjamin NCD dapat dibayarkan tidak digugat tetapi putusan malah membebankan tanggung jawab membayar kepada para tergugat yang hanya broker/arranger,” ujar Chris Taufik, Senin (27/4/2026).

Dia menuturkan bahwa seandainya Unibank tidak dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha pada 29 Oktober 2001, atau 2 tahun 5 bulan sejak NCD Unibank diterima oleh CMNP, maka sudah pasti pembayaran akan dilakukan oleh Unibank.

“Bahwa tidak ada keterlibatan dari para tergugat dalam proses Unibank menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha karena bukan pengurus/pemegang saham dari Unibank,” tuturnya.

Dia menegaskan bahwa sebenarnya CMNP sudah memperoleh pembayaran dari Negara berupa restitusi pajak yang diterima pada tahun 2013. Lebih lanjut dia mengatakan, di samping materi putusan yang layak untuk dipertanyakan dan diuji lebih lanjut pada tingkat banding, siaran pers yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 22 April 2026 juga patut dipertanyakan.

“Karena sudah menyebutkan pertimbangan hakim, sementara putusan belum ada/belum diterima oleh perseroan. Pada tanggal 22 April 2026 perseroan hanya bisa mengakses amar putusan, tanpa pertimbangan apa pun,” pungkasnya.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat telah membacakan putusan atas gugatan yang diajukan PT Citra Marga Nusaphala Tbk (kode saham: CMNP) kepada PT MNC Asia Holding Tbk. Hasilnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Merespons hal tersebut, Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menegaskan putusan itu belum final.

Pasalnya, pihaknya akan mengajukan banding terkait putusan tersebut. Sebab, banyak hal dalam putusan yang patut dipertanyakan.

"Ini belum final. Ya yang terang kita akan banding, itu harus. Kenapa? Karena putusan ini banyak yang harus dipertanyakan, jadi keputusan belum berkekuatan hukum tetap," kata Chris saat ditemui wartawan pada Rabu (22/4/2026).

Chris mempertanyakan putusan tersebut, pasalnya pihaknya saat itu hanya sebagai arranger dalam jual beli surat berharga yang disebut-sebut penggugat sebagai tukar menukar.

Terlebih, lanjut Chris, ahli-ahli yang dihadirkan MNC Group selama persidangan mengapa tidak masuk menjadi pertimbangan putusan hakim.

"Kita kan menghadirkan ahli bukan cuma satu dua orang, banyak saksi ahli yang kita hadirkan dan semuanya juga sudah diuji," ujarnya.

Lihat video: Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun Sebut Gugatan CMNP terhadap MNC Salah Pihak!



Chris menilai gugatan tersebut salah sasaran. Ada pihak-pihak yang sering disebut dalam persidangan, namun malah tidak menjadi pihak tergugat. "Bagaimana kok orang-orang yang disebut-sebut di dalam gugatan, tapi malah nggak digugat," ucapnya.

Hal lain yang ia pertanyakan terkait pertimbangan yang termuat dalam keterangan pers dari PN Jakarta Pusat terkait putusan tersebut.

"Tiba-tiba keluar press release dari pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan Itu nggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan. Kalimat-kalimat itu nggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," sambungnya.

"Itu nggak pernah dimunculkan selama proses pengadilan kalimat kalimat itu, nggak pernah dimunculkan dari kesaksian-kesaksian ahli itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Chris menyatakan MNC Group tengah mempertimbangkan untuk melaporkan majelis hakim yang menangani gugatan CMNP atas MNC Group ini ke Komisi Yudisial (KY) maupun Mahkamah Agung (MA).

"Kita lagi mempertimbangkan apakah perlu untuk dilaporkan mungkin ke Komisi Yudisial dan ke Mahkamah Agung, karena banyak hal-hal yang aneh," ungkap Chris.

Ia menegaskan, pelaporan tersebut akan dibahas secara internal terlebih dahulu, termasuk dengan tim penasihat hukum tergugat.

Di sisi lain, Chris juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai banyaknya narasi yang termuat di beberapa media menjelang putusan dan menyebut lembaga aparat penegak hukum diminta mengawasi PN Jakarta Pusat bilamana MNC Group memenangkan kasus tersebut.

"Nah itu juga perlu disikapi. Artinya begini, artinya harus ada mungkin KY atau Mahkamah Agung yang harus berperan aktif membuktikan jangan-jangan malah yang nyebar-nyebarin ada sesuatu yang perlu diluruskan juga," pungkasnya.

Chris menambahkan, gugatan ini ia nilai asal-asalan.

Selain tidak jelas pihak yang dituju, nilai yang termuat dalam gugatan juga membuat publik heboh atas besarnya nilai yang jauh lebih besar dari putusan hakim saat ini.

"Gugatannya kan wah sedemikian besar Rp 119 triliun, yang diputuskan kan bisa dilihat jauh dari angka yang sangat bombastis tersebut," tuturnya.

"Dulu kan ada beberapa kali statement saya mengatakan bahwa ini gugatan yang bikin gaduh ya, memang iya gugatannya kan memang membikin gaduh dan ternyata kan putusannya juga nggak sebombastis itu, biasa-biasa saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, CMNP dalam gugatannya menyertakan nominal senilai Rp119 triliun. Namun, putusan hakim hanya terbatas USD28 juta dan itupun masih belum berkekuatan hukum tetap.

"Jangan berlebihanlah," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) yang menjerat Muhamad Kerry Adrianto Riza dan kawan-kawan pada Jumat (27/2/2026).

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, terdapat sejumlah poin tuntutan jaksa yang belum dipertimbangkan dalam putusan hakim. Salah satunya terkait kerugian perekonomian negara serta pembebanan uang pengganti kepada para terdakwa.

“Untuk mengapa kami mengajukan banding, ada beberapa poin yang oleh Jaksa Penuntut Umum belum terakomodir, belum dipertimbangkan di antaranya kerugian perekonomian negara dan ada juga pembebanan uang pengganti yang tidak dikenakan pada beberapa terdakwa,” ujar Anang, Senin (2/3/2026).

Alasan lain dari banding karena vonis yang lebih rendah dari tuntutan awal. “Itu salah satu nanti yang akan poin-poin yang dimasukkan dalam memori banding kita. Yang jelas itu mungkin nanti ada beberapa yang dipertimbangkan,” katanya.

Sebelumnya, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Kerry dinilai bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga.

"Menyatakan terdakwa Muhamad Kerry Adrianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kerry juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Kerry juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.905.420.003.854 subsider 5 tahun kurungan badan.

Keadaan yang memberatkan putusan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi Sementara yang meringankan, belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Diketahui, hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan. Kerry juga dituntut membayar uang pengganti Rp13.405.420.003.854 atau 13,4 triliun.

JAKARTA - Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak pengusaha Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza akan mengajukan banding atas vonis 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

"Insyaallah mau ajuin banding," kata Kerry seusai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat dini hari (26/2/2026).

Kerry mengaku bingung dengan putusan hakim. Sebab, terdapat fakta sidang yang tidak dimasukkan dalam pertimbangan putusan. "Saya juga bingung dengan putusannya karena banyak fakta persidangan yang tidak dimasukkan di pertimbangan putusan," ujarnya.

"Ya insyaallah saya akan teruskan upaya hukum, semoga saya mendapatkan keadilan di tempat lain," sambungnya.

Sebelumnya, Kerry Adrianto Riza divonis 15 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan, Kerry bersalah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Niaga.

Lihat video: Suasana Jelang Sidang Kerry Chalid Kasus Korupsi Minyak Mentah



"Menyatakan Terdakwa Muhamad Kerry Adrianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/2/2026) dini hari.

Kerry juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Kerry juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp2.905.420.003.854 subsider 5 tahun kurungan badan.

JAKARTA - Hakim nonaktif, Djuyamto mengajukan banding atas hukuman 11 tahun terkait kasus dugaan suap vonis lepas atau onstlag terdakwa korporasi dalam perkara Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO). Dengan upaya hukum ini, maka putusan 11 tahun penjara belum berkekuatan hukum tetap.

"Benar, bahwa terdakwa atas nama Djuyamto telah mengajukan banding," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Sunoto mengungkapkan, banding itu diajukan Djuyamto pada Senin (8/12/2025) kemarin.

Diketahui, pembacaan surat putusan Djuyamto pada Rabu (3/12/2025) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, turut dibacakan pula surat putusan terhadap dua hakim nonaktif lainnya, yakni Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom.

Ketiga hakim itu masing-masing divonis 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Ketiganya juga diwajibkan membayar uang pengganti.

"Menyatakan terdakwa Djuyamto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsisder," kata Ketua Majelis Hakim, Effendi membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Berikut Rincian Putusan Ketiga Terdakwa:

1. Djuyamto dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan badan. Diwajibkan membayar uang pengganti Rp9.211.864.000 subsider 4 tahun penjara.

2. Agam Syarief dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan badan. Diwajibkan membayar uang pengganti Rp6.403.780.000 subsider 4 tahun penjara.

3. Ali Muhtarom dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan badan. Diwajibkan membayar uang pengganti Rp6.403.780.000 subsider 4 tahun penjara.

Majelis hakim menyatakan, ketiganya terbukti melanggar Pasal 6 ayat 2 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.