Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengungkap terdapat sejumlah importir yang masih menumpuk kontainernya di pelabuhan Tanjung Priok yang melampaui batas waktu yang ditentukan. Beberapa di antaranya adalah kontainer mobil impor yakni dari China yaitu BYD dan Wuling.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menjelaskan peningkatan jumlah kontainer yang menumpuk beberapa waktu lalu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, turut memicu naiknya dwelling time.

Djaka menyebut penumpukan di Tanjung Priok ini sempat tembus hingga 10.000 kontainer. Para importir, terangnya, sudah memeroleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) namun tidak kunjung mengeluarkan petikemasnya dari pelabuhan.

Beberapa importir, lanjutnya, memiliki fasilitas dari pelabuhan untuk menyimpan kontainernya selama tiga setelah penerbitan SPPB.

"Contohnya seperti BYD kemudian dari Wuling itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB keluar. Malah bahkan lebih dari dua minggu dia tidak keluar kemarin, itu hampir sekitar 10.000 kontainer yang masih ada di pelabuhan," ujarnya pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

Djaka lalu mengatakan, pihak Bea Cukai telah mendorong importir untuk segera mengeluarkan kontainer dari pelabuhan apabila sudah menyelesaikan seluruh proses kepabeanan.

Purnawirawan yang terakhir berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) ini tidak menampik banyak pengusaha atau pemilik barang yang memanfaatkan fasilitas penyimpanan kontainer tiga hari pasca penerbitan SPPB.

Oleh sebab itu, ke depannya Djaka menyebut Bea Cukai bakal mendorong para importir untuk menaruh barangnya di luar pelabuhan setelah selesai proses kepabeanan.

"Dengan mengingat cost yang lebih murah [untuk menyimpan barang di dalam pelabuhan] daripada di luar, mereka memanfaatkan itu. Mungkin ke depannya kami akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan," pungkasnya.

Sebelumnya, Djaka dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memantau langsung laporan terjadinya penumpukan kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya berencana untuk memberi denda kepada pengusaha yang sengaja menimbun barangnya di pelabuhan selama satu bulan lebih. Menurutnya, pengusaha telah menyampaikan keluhan langsung kepadanya atas penumpukan barang ini.

Akibatnya, sebanyak lebih dari 3.000 kontainer menumpuk di terminal petikemas Priok dan menaikkan dwelling time pelabuhan. Sebagaimana diketahui, semakin lama dwelling time atau waktu tunggu kontainer/kargo di pelabuhan berpotensi mengerek biaya logistik.

"Kemarin sudah saya instruksikan untuk perbaikan secepatnya sih, sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500 [kontainer], tetapi saya enggak tahu gimana ngitungnya," kata Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan terdapat empat fokus utama dalam kebijakan, rencana kerja, dan pagu indikatif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada tahun 2027.

“Yang pertama, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan fasilitas kepabeanan untuk menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan mendukung hilirisasi industri,” kata Djaka dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, langkah tersebut turut diperkuat dengan optimalisasi fasilitas kawasan khusus; peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); serta penguatan kerja sama kepabeanan internasional.

Fokus kedua bagi DJBC Kemenkeu pada tahun depan adalah perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian, yang mencakup penguatan kapasitas dan revitalisasi pengawasan di wilayah laut, perbatasan, pesisir, pelabuhan, dan bandar udara.

Sementara, fokus ketiga adalah optimalisasi penerimaan negara yang dilakukan di antaranya melalui intensifikasi kebijakan tarif, cukai hasil tembakau, dan tarif bea masuk pada komoditas tertentu.

“Ekstensifikasi objek penerimaan dan perluasan basis penerimaan sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, penguatan nilai kepabeanan, serta pengembangan klasifikasi barang yang lebih adaptif, dan penguatan joint program di lingkungan Kementerian Keuangan,” ujar Djaka.

Fokus terakhir DJBC Kemenkeu pada tahun 2027, menurut Djaka, adalah penguatan layanan dan tata kelola manajemen organisasi, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi (IT).

“Kebijakan diarahkan pada pembentukan organisasi yang lebih dinamis dan adaptif, penyempurnaan proses bisnis, kepabeanan dan cukai, penguatan kompetensi dan integritas SDM, penyempurnaan core system, dan smart custom,” jelas Djaka.

Ia menambahkan, rencana kerja DJBC tahun 2027 sendiri disusun untuk mendukung tema pembangunan nasional, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri yang berkualitas.

“Berdasarkan kerangka kerja tahun 2027 yang telah kami sampaikan, kebutuhan pendanaan DJBC dialokasikan melalui tiga program utama dengan total pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp2,81 triliun,” ujar Djaka.

Adapun rinciannya adalah program kebijaksanaan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan alokasi sebesar Rp4,159 miliar.

Kemudian, program pengelolaan penerimaan negara dengan alokasi sebesar Rp749,37 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp2,056 triliun.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha yang tergabung dalam asosiasi importir dan eksportir merespons wacana perombakan total hingga pembekuan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka menilai pembubaran atau penggantian institusi bukan solusi tepat karena berisiko tinggi bagi kepastian usaha.

Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi misalnya, yang tegas menolak apabila Bea Cukai diganti dengan surveyor swasta seperti yang sempat terjadi pada era Orde Baru.

Menurutnya, secara umum layanan kepabeanan, khususnya di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, telah menunjukkan perbaikan signifikan dari sisi kecepatan layanan.

"Kalau ditanya apakah setuju Bea Cukai diganti? Tentu jawaban saya tidak. Karena saat ini layanannya sudah lebih cepat, mulai dari pengajuan dokumen sampai terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang [SPPB]," kata Subandi kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Kendati demikian, dia memberikan catatan tebal terkait aspek teknis sistem dan mentalitas petugas yang masih menjadi ganjalan di lapangan.

Sorotan utama GINSI tertuju pada keandalan sistem teknologi informasi Bea Cukai yang dinilai belum informatif. Subandi mengungkapkan keluhan anggotanya terkait respons sistem yang kaku.

"Seringkali ketika sistem menolak pengajuan, tidak disebutkan masalahnya apa dan harus bagaimana. Hanya muncul respons 'Ditolak'. Pengguna jasa jadi tidak tahu masalahnya apa," ujarnya.

Selain itu, dia meminta petugas Bea Cukai mengubah paradigma dalam menindak kesalahan. Petugas diminta jeli membedakan antara human error administratif dengan niat jahat (fraud).

Subandi mencontohkan kasus pengguguran fasilitas Certificate of Origin (COO) yang kerap terjadi hanya karena masalah sepele, seperti tidak adanya tanda centang (checklist) dari negara asal. Masalah itu berujung pada denda yang membebani pelaku usaha dalam negeri.

"Jangan sampai masalah dicari-cari. Kalau aturannya jelas, petugas bersih dan kredibel, pengusaha pasti ikut aturan," tegasnya.

Eksportir Minta Perbaikan Impor Bahan Baku

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno menilai layanan untuk kepentingan ekspor sejatinya sudah berjalan sesuai standar yang baik. Hanya saja, dia memberikan catatan khusus pada layanan impor untuk tujuan ekspor (KITE/KB) yang dinilai masih memerlukan akselerasi.

"Untuk pelayanan kepentingan ekspor, DJBC sudah memberikan layanan standar dengan baik. Kecuali layanan impor untuk kepentingan ekspor yang masih perlu ditingkatkan," ujar Benny kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut, Subandi juga mewanti-wanti Presiden Prabowo agar berhati-hati dalam menyaring informasi terkait kinerja Bea Cukai. Dia mengkhawatirkan situasi "babak belur" yang dialami Bea Cukai saat ini justru dimanfaatkan oleh penumpang gelap atau pihak-pihak nakal untuk keuntungan pribadi.

Menurutnya, solusi terbaik saat ini adalah memperkuat pengawasan internal dan memberikan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera bagi oknum, tanpa perlu membubarkan institusinya.

"Akan lebih berat dan berisiko jika harus mengganti institusinya. Saya khawatir kondisi Bea Cukai yang diserang sana-sini dimanfaatkan pihak nakal," jelas Subandi.

Ultimatum Prabowo

Adapun, Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu tahun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Purbaya mengungkapkan Prabowo telah melemparkan ultimatum keras kepada Bea dan Cukai. Menurutnya, Prabowo siap membekukan instansi tersebut dan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional, Société Générale de Surveillance (SGS), layaknya era Orde Baru apabila kinerja dan citra publik mereka tak kunjung membaik.

"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Purbaya mengakui bahwa saat ini persepsi publik terhadap instansi kepabeanan tersebut berada di titik kritis. Dalam rapat internal, dia secara terbuka menyampaikan kepada jajarannya bahwa citra Bea Cukai kurang bagus di mata media, masyarakat, hingga Prabowo.

Hanya saja, di tengah ancaman pembubaran tersebut, Purbaya mengaku telah memasang badan. Dia telah meminta tenggat waktu satu tahun kepada Prabowo untuk melakukan bersih-bersih internal secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.

"Saya sudah minta waktu keberhasilannya satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman ini serius," tegasnya.

Sebagai langkah perbaikan, bendahara negara itu mulai mengadopsi teknologi kecerdasan imitasi alias artificial intelligence (AI) di pos-pos pelayanan Bea Cukai.

Teknologi ini difokuskan untuk mendeteksi praktik under-invoicing atau manipulasi faktur harga barang impor yang selama ini menjadi celah kebocoran penerimaan negara.

Purbaya menilai, respons internal Bea Cukai terhadap ultimatum ini cukup positif. Dia meyakini sumber daya manusia (SDM) di instansi tersebut memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni untuk berubah.

"Saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan," tutupnya.

IDXChannel - Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) berhasil menggagalkan upaya ekspor ilegal 87 kontainer berisi 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berupa fatty matter di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nilai total muatan tersebut mencapai Rp28,7 miliar dan diduga milik PT MMS.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama menjelaskan, produk tersebut awalnya diberitahukan sebagai fatty matter dalam dokumen ekspor dengan nilai Rp28,7 miliar, dan dikategorikan tidak dikenai bea keluar serta tidak termasuk larangan terbatas (lartas) ekspor. Namun, hasil pemeriksaan gabungan menemukan indikasi pelanggaran.

“Untuk kronologi temuannya, berhasil lakukan penahanan kontainer milik PT MMS di pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan fatty meteer senilai Rp28,7 miliar pada dokumen awal, tidak kena bea keluar dan tidak termasuk LARTAS. Namun hasil pemeriksaan oleh Satgasus OPN Polri, barang tersebut mengandung turunan CPO, sehingga berpotensi kena ketentuan ekspor,” kata Djaka dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Djaka menegaskan, penanganan lebih lanjut saat ini masih berjalan dan merupakan bagian dari sinergi lintas lembaga untuk memperkuat pengawasan sektor sawit.

“Saat ini penanganan lebih lanjut sedang dilakukan. Ini sinergi hulu hilir Satgas nasional. Satgas PKH di bawah Presiden, memperkuat sisi hulu perizinan dan pengawasan lahan, serta konsolidasi sektor sawit. Kemenkeu-Ditjen Pajak dan Bea Cukai bersama Polri memperkuat hilir, yaitu pengawasan dan penindakan potensi penerimaan negara. Kolaborasi sangat krusial,” katanya.

Berdasarkan laporan resmi, berikut rangkaian kronologi operasi penindakan terhadap 87 kontainer produk sawit milik PT MMS yang diduga melanggar ketentuan ekspor:

- 20 Oktober 2025: Satgassus Polri memberikan informasi awal terkait 25 kontainer ekspor yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan.
- 20–21 Oktober 2025: Setelah pengembangan, ditemukan total 50 kontainer dengan perusahaan dan jenis barang serupa. Diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) atas 4 PEB milik PT MMS.
- 22–23 Oktober 2025: Pemeriksaan bersama dilakukan oleh Satgassus Polri, DJP, DJBC, Laboratorium IPB, dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) Jakarta.
- 24 Oktober 2025: Ditemukan tambahan 37 kontainer dengan karakteristik sama, sehingga total menjadi 87 kontainer (7 PEB).
- 27 Oktober 2025: Hasil uji BLBC terhadap 50 kontainer pertama menunjukkan ketidaksesuaian antara barang fisik dan HS Code pada dokumen ekspor.
- 31 Oktober 2025: Pihak perusahaan dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran.
3 November 2025: Hasil uji lanjutan BLBC terhadap 37 kontainer lainnya juga menunjukkan indikasi misclassification.

Menurut hasil analisis Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ditemukan indikasi perbedaan harga signifikan (underinvoicing) antara dokumen ekspor dan kondisi barang sebenarnya, yang berpotensi menyebabkan kerugian pada penerimaan negara.

Sepanjang 2025, terdapat 25 wajib pajak, termasuk PT MMS, yang melaporkan ekspor fatty matter dengan total nilai PEB mencapai Rp2,08 triliun.

Selain kasus ini, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu juga tengah meneliti dugaan pelanggaran ekspor serupa terhadap 200 kontainer dengan berat 4.700 ton senilai Rp63,5 miliar di Pelabuhan Tanjung Priok, dan 50 kontainer dengan berat 1.044 ton senilai Rp14,1 miliar di Pelabuhan Belawan.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperketat pengawasan ekspor produk sawit, memastikan kepatuhan terhadap aturan kepabeanan, serta melindungi potensi penerimaan negara dari praktik penyimpangan dokumen ekspor.

(Dhera Arizona)