Bisnis.com, DENPASAR – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyegel lokasi pembangunan Marina Bali Turtle Island Development (BTID) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali.

Penyegelan dilakukan karena pembangunan Marina merusak mangrove yang sudah ada dan diduga melakukan tukar guling hutan mangrove seluas 22 hektare tanpa prosedur yang benar. Hutan mangrove tersebut ditukar guling dengan lahan lain di luar kawasan KEK.

Dari temuan Pansus TRAP, tukar guling seluas 44 hektare di Jembrana dan 64 hektare di Karangasem. Ternyata semua di dari 44 hektare yang dijanjikan, hanya 18 hektare yang bersertifikat, itu pun masih atas nama masyarakat. Sisanya tidak bisa dibuktikan.

Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali I Made Supartha menjelaskan melakukan tukar guling lahan tanpa prosedur benar dan merusak mangrove merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Menurutnya berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 mangrove tidak boleh dirusak, dihilangkan dari ekosistem.

Supartha menyebut akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut pengrusakan mangrove.

"Jangan semena-mena walaupun punya SHGB, hutan mangrove tidak boleh diubah atau dirusak fungsinya," kata Supartha kepada media dikutip Jumat (24/4/2026).

Pernyataan Ketua Pansus TRAP dibantah oleh BTID selalu investor. Menurut Kepala Departemen Perizinan PT BTID, Anak Agung Ngurah Buana, Ia membantah merusak kawasan hutan mangrove, kawasan yang mangrovenya dihilangkan sudah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) bukan lagi kawasan hutan.

"Setahu saya boleh ditebang kalau HGB, kalau kawasan hutan tidak boleh," kata Agung.

BTID juga mengklaim pembangunan Marina dan tukar guling lahan sudah mengantongi izin lengkap. Termasuk tukar guling lahan sudah dilakukan sesuai prosedur, pembebasan lahan di Karangasem dan Jembrana melibatkan Kepala Desa dan sesuai dengan lahan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan.

Agung juga membantah jika merusak Tamah Hutan Raya (Tahura).

“Yang kami konversi hutan produksi, bukan Tahura, kami tidak pernah merusak Tahura,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merumuskan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove.

Regulasi ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk menjamin perlindungan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pengendalian kerusakan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan tentunya memperkuat benteng ekologis pesisir Jakarta di tengah ancaman abrasi, rob, dan perubahan iklim.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa kondisi Mangrove Ibu Kota membutuhkan intervensi serius. Dari total 608,22 hektare luasan Mangrove pada 2024, tercatat 36,54 hektare berada pada kategori jarang.

Selain itu, pemantauan di 25 lokasi menunjukkan 9,95 persen tegakan Mangrove telah rusak akibat sampah kiriman laut, limbah domestik, dan gangguan fisik seperti dahan patah hingga terjangan rob.

“Kita perlu memperkuat ekosistem Mangrove karena memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi. Karena itu diperlukan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan yang berkelanjutan,” ujar Asep, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

Nantinya, pergub tersebut akan menjadi landasan pengaturan pemanfaatan mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Regulasi juga akan memuat mekanisme pengendalian kerusakan melalui penanggulangan, rehabilitasi, restorasi, serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.

Kepala Subdirektorat Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Irna Lestyaningsih, menilai Pergub perlu terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang Jakarta.

Menurutnya, sinkronisasi antara mitra strategis, akademisi, sektor swasta, dan komunitas Mangrove menjadi kunci penguatan ekosistem yang berkelanjutan.

Dari perspektif teknis, perwakilan Indonesia Mangrove Society (IMS), Yasser Ahmed, menyoroti perlunya sistem informasi terpadu untuk pengendalian kerusakan Mangrove. Sistem tersebut akan memperkuat efektivitas monitoring, mempermudah perencanaan restorasi, dan memastikan data terhubung dengan platform nasional.

“Selain itu, pengembangan kapasitas komunitas pesisir juga sangat penting. Model Training for Trainer dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem Mangrove Jakarta,” ujarnya.