Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia kembali menjadi perhatian pada Mei 2026.

Di tengah kebutuhan modal usaha yang terus meningkat, KUR hadir sebagai solusi pembiayaan dengan bunga rendah dan skema cicilan yang relatif ringan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ingin mengembangkan bisnisnya.

Pada tahun ini, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga KUR di level 6 persen efektif per tahun untuk pinjaman pertama. Dengan dukungan subsidi bunga, skema ini dinilai mampu menjaga akses pembiayaan tetap terjangkau, terutama bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengakses kredit perbankan. Selain itu, total anggaran KUR nasional juga mencapai Rp300 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

BRI sendiri menjadi salah satu penyalur terbesar KUR di Indonesia. Hingga awal 2026, realisasi penyaluran KUR BRI telah mencapai puluhan triliun rupiah dan menjangkau ratusan ribu pelaku usaha. Hal ini mempertegas peran BRI sebagai motor penggerak pembiayaan UMKM di berbagai daerah.

Secara umum, KUR BRI terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu KUR Supermikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Perbedaannya terletak pada plafon pinjaman serta segmentasi usaha yang dituju. KUR Supermikro menyasar pelaku usaha ultra kecil, sementara KUR Mikro dan KUR Kecil ditujukan bagi usaha yang sudah berkembang dan membutuhkan tambahan modal lebih besar.

KUR Kecil menjadi salah satu produk unggulan karena menawarkan plafon hingga Rp500 juta. Skema ini cocok bagi pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspansi usaha, baik untuk menambah kapasitas produksi, memperluas distribusi, maupun investasi alat dan aset bisnis.

Simulasi Angsuran KUR BRI 2026 (Plafon Rp500 Juta)

Sebagai gambaran awal, berikut estimasi cicilan bulanan dengan bunga 6 persen per tahun:

1. Tenor 12 bulan: Rp44.166.667 per bulan
2. Tenor 24 bulan: Rp23.333.333 per bulan
3. Tenor 36 bulan: Rp16.388.889 per bulan
4. Tenor 48 bulan: Rp12.916.667 per bulan
5. Tenor 60 bulan: Rp10.833.333 per bulan

Simulasi ini dapat menjadi acuan untuk menghitung kemampuan bayar. Namun, nominal cicilan bisa berbeda tergantung hasil analisis kelayakan dan profil risiko masing-masing debitur.

Dalam praktiknya, KUR BRI terdiri dari dua jenis pembiayaan, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) untuk kebutuhan operasional dengan tenor maksimal 3–4 tahun, serta Kredit Investasi (KI) untuk pengembangan usaha jangka panjang dengan tenor hingga 5 tahun.

Syarat Mengajukan KUR BRI

Berikut persyaratan umum yang perlu dipenuhi calon debitur:

1. Memiliki usaha produktif dan layak
2. Usaha telah berjalan minimal 6 bulan
3. Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR atau KKB)
4. Tidak memiliki pinjaman aktif di fintech lending
5. Memiliki dokumen usaha (IUMK, NIB, atau sejenisnya)
6. Menyediakan agunan tambahan untuk KUR Kecil sesuai ketentuan

Ketentuan KUR BRI 2026

KUR Mikro BRI

1. Plafon pinjaman maksimal Rp50 juta
2. Jenis pinjaman:
3. KMK maksimal 3 tahun
4. KI maksimal 5 tahun
5. Suku bunga 6 persen efektif per tahun
6. Tanpa biaya administrasi dan provisi

KUR Kecil BRI

1. Plafon pinjaman Rp50 juta hingga Rp500 juta
2. Jenis pinjaman:
3. KMK maksimal 4 tahun
4. KI maksimal 5 tahun
5. Suku bunga 6 persen efektif per tahun
6. Wajib agunan sesuai ketentuan bank

Cara Pengajuan KUR BRI Mei 2026

Pengajuan KUR dapat dilakukan secara online maupun offline, dengan tahapan yang pada dasarnya sama, yaitu verifikasi data dan survei usaha.

1. Pengajuan Online

1. Akses situs resmi KUR BRI
2. Login atau daftar akun
3. Pilih menu “Ajukan Pinjaman KUR”
4. Isi data diri dan usaha secara lengkap
5. Unggah dokumen seperti KTP, KK, dan izin usaha
6. Pilih jenis pinjaman dan nominal
7. Kirim pengajuan dan tunggu verifikasi

Setelah lolos tahap awal, petugas biasanya akan menghubungi calon debitur untuk proses lanjutan, termasuk survei usaha.

2. Pengajuan Offline

1. Datang ke kantor cabang BRI terdekat
2. Membawa dokumen identitas dan usaha
3. Mengisi formulir pengajuan
4. Mengikuti wawancara dengan petugas
5. Menunggu survei dan analisis kelayakan
6. Dana dicairkan jika pengajuan disetujui

Melalui metode offline, calon debitur juga bisa langsung berkonsultasi terkait plafon pinjaman hingga simulasi cicilan sesuai kebutuhan usaha.

KUR BRI pada Mei 2026 tetap menjadi salah satu instrumen pembiayaan paling strategis bagi pelaku UMKM. Dengan bunga rendah, plafon besar, dan tenor fleksibel, program ini membuka peluang luas untuk pengembangan usaha. Namun, sebelum mengajukan pinjaman, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan kondisi bisnis sudah stabil dan memiliki perencanaan keuangan yang matang agar cicilan tetap lancar dan usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan mengabulkan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi per 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual-beli.

Majelis menilai tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) kepada penggugat.

Sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim menerapkan doktrin piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan. Dengan begitu, tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku," kata Sunoto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan potensi tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam implementasi skema bunga pinjaman 6% per tahun pada Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih jika tidak disertai dukungan ekosistem yang memadai.

Seperti diketahui, salah satu jenis usaha yang dapat dijalankan KopDes/Kel Merah Putih adalah berupa unit simpan pinjam.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai keberlanjutan bisnis koperasi harus tetap menjadi perhatian utama, meski bunga pinjaman yang ditawarkan 6% per tahun memberikan manfaat secara sosial.

Menurutnya, tanpa dukungan ekosistem seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, serta penguatan manajemen risiko dan tata kelola koperasi terdapat risiko tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam jangka panjang.

“Dari sisi keberlanjutan bisnis koperasi, perlu dipastikan adanya dukungan ekosistem, seperti subsidi bunga, penjaminan kredit, serta penguatan manajemen risiko dan tata kelola koperasi. Tanpa itu, ada risiko tekanan terhadap kesehatan keuangan koperasi dalam jangka panjang,” kata Erwin kepadaBisnis, Senin (30/3/2026).

Selain itu, Kadin mengingatkan agar implementasi unit simpan pinjam pada KopDes/Kel Merah Putih tetap menjaga keseimbangan dengan lembaga keuangan lain dan tidak menimbulkan distorsi pasar sehingga diperlukan kerangka level playing field.

Namun demikian, Kadin memandang inisiatif pemerintah menghadirkan pembiayaan berbunga rendah merupakan langkah positif untuk memperluas inklusi keuangan di masyarakat desa.

Dia menilai, kehadiran bunga kredit yang lebih rendah dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pembiayaan informal dengan bunga tinggi, sekaligus memperkuat basis ekonomi rakyat.

Kadin juga melihat potensi besar KopDes Merah Putih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, termasuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok domestik.

“Dengan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, pelaku usaha di desa bisa meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja lokal, dan mengurangi urbanisasi. Ini juga bisa memperkuat rantai pasok domestik dari desa ke kota,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kehadiran pembiayaan dengan bunga 6% per tahun ini diharapkan mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi, mulai dari rentenir maupun pinjaman online (pinjol), yang selama ini banyak membebani masyarakat kecil.

“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktik rentenir, pinjamanonline, dan lain sebagainya,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ferry menjelaskan skema pembiayaan berbunga rendah tersebut akan dijalankan melalui unit lembaga keuangan ultramikro yang berada di dalam KopDes/Kel Merah Putih.

Selain pembiayaan murah, Ferry menegaskan bahwa KopDes/Kel Merah Putih juga memiliki peran strategis lain, seperti menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menyerap hasil produksi (offtaker) masyarakat desa.