Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut ketangguhan sistem pangan sebagai fondasi untuk menciptakan kota yang tangguh.

Hal itu disampaikan Hanif dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 tahun 2026 yang digelar di Medan, Rabu (1/7/2026).

Hanif mengatakan ketahanan pangan perkotaan harus menjadi perhatian mengingat mayoritas masyarakat tinggal di perkotaan.

“Menurut data BPS, di tahun 2025 sebanyak 60% masyarakat tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata,” kata Hanif.

Dia menjelaskan, kota memang tak selalu menjadi pusat produksi pangan. Namun, daerah ini adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan yang terintegrasi di sebut Hanif harus dimiliki wilayah perkotaan yang mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, hingga kemampuan pemerintah kota dalam merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi.

“Kita belajar bahwa ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga, atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Kalau pasokan terganggu, harganya naik. Kalau harga naik, daya beli tertekan, dan bisa membuat stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak,” jelas Hanif.

Hanif pun menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial. Menurut Hanif kota dengan sistem pangan dan logistik yang rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh.

Untuk membangun kota yang tangguh, lanjutnya, perlu pendekatan ekosistem di mana sistem pangan harus dihubungkan dengan 6 (enam) pilar yang saling terintegrasi.

Keenam pilar itu yakni tata kelola yang berbasis data yang terutama dibutuhkan untuk melakukan intervensi, rantai pasok yang kuat, serta kestabilan harga yang terpantau dan direspons secara cepat serta terkoordinasi terutama saat terjadi gejolak.

Selain itu, perlu pula dibangun pembiayaan sistem pangan yang kolaboratif baik dengan BUMN/ BUMD, pihak swasta maupun dunia usaha mengingat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan sendiri. Apalagi di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pembiayaan ketahanan pangan kota harus disusun dengan prinsip kolaboratif dan bertahap di mana pemerintah pusat memberi arah kebijakan dan dukungan sesuai kewenangan, lalu pemerintah daerah memastikan perencanaan, penganggaran dan eksekusi, kemudian BUMD dan dunia usaha yang memperkuat sisi operasional, distribusi, investasi, dan hilirisasi,” tambahnya.

Hanif juga memasukkan soal pengelolaan sampah sebagai pilar yang terhubung dengan sistem pangan. Menurutnya, sampah makanan, sampah organik pasar, dan sisa konsumsi masyarakat perkotaan harus masuk dalam desain besar kota tangguh karena dapat diolah menjadi kompos, energi alternatif, maupun bahan baku ekonomi sirkular.

Adapun Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026 digelar mulai 28 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rakernas ini akan menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, baik tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, hingga tangguh pangan.

Tahun ini, Kota Medan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI ke-18. Sebanyak 96 perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir di Medan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan kemarin, Rabu (1/7/2026). Sejumlah saham seperti CUAN, MBMA, hinggaa BRPT turut mencatatkan kinerja impresif hingga perdagangan sore hari.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat 0,92% ke posisi 5.695,12. Sepanjang hari, indeks bergerak pada level 5.607,45—5.737,74. Sebanyak 391 saham menguat, 263 melemah, dan 305 stagnan.

Dari jajaran saham LQ45, penguatan harga saham dipimpin oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) yang melesat 16,98% ke Rp620, diikuti PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) yang menguat 10,39% ke Rp510, dan PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) menguat 7,39% ke Rp1.380.

Penguatan juga dialami oleh PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang naik 5,10% ke Rp4.330, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) yang naik 4,96% ke Rp2.540, dan PT ESSA Industries Indonesia Tbk. (ESSA) yang naik 4,85% ke Rp540.

Sebaliknya, sejumlah saham yang bergerak lesu antara lain dialami oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) yang turun 6,76% ke Rp3.170, PT United Tractors Tbk. (UNTR) melemah 4,24% ke Rp22.025, atau PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang turun 2,78% ke Rp875.

Untuk perdagangan hari ini, Kamis (2/7/2026), tim riset MNC Sekuritas mengatakan posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv] pada skenario hitam, sehingga diperkirakan IHSG masih rawan koreksi menguji 5,472-5,540.

"Cermati skenario merah dimana IHSG saat ini sedang membentuk bagian awal dari wave [v] dari wave 3," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (2/7/2026).

Level support IHSG berada di 5.486 dan 5.317, sedangkan level resistance berada di 6.007 dan 6.286.

Sementara itu, Tim riset BRI Danareksa Sekuritas menjelaskan bahwa dalam perdagangan awal semester kedua tahun ini, IHSG masih dalam tren pelemahan.

"Secara teknikal, IHSG masih berada dalam tren bearish dan diperkirakan cenderung kembali tertekan dengan support 5.560 dan resistance 5.735. Selama belum mampu kembali ke atas area resistance, tekanan jual diperkirakan masih akan mendominasi," tulis analis, Rabu (1/7/2026).

Menilik sentimen yang menyertai pasar, investor hari ini akan mencermati sejumlah rilis data ekonomi seperti S&P Global Manufacturing PMI Indonesia, inflasi, dan neraca perdagangan yang akan menjadi indikator kondisi ekonomi domestik.

"Dari eksternal, perhatian juga tertuju pada data ketenagakerjaan AS, yang berpotensi memengaruhi ekspektasi arah kebijakan suku bunga The Fed," ujar analis.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR — Pelaku pariwisata di Bali mengeluhkan rumitnya pengurusan izin usaha akomodasi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali Perry Markus menjelaskan pengurusan izin hotel sangat rumit dan mahal.

Kerumitan tersebut terjadi karena pelaku usaha tidak cukup mengurus perizinan di satu birokrasi, melainkan harus mengurus izin ke pemerintah pusat sekaligus memenuhi berbagai ketentuan pemerintah daerah.

Pertama, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sesuai KBLI Perhotelan melalui OSS yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Selanjutnya, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, pelaku usaha harus mengurus Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), AMDAL/UKL-UPL, dan izin lain yang menjadi kewenangan provinsi.

Kemudian, di pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha juga harus mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), hingga izin lingkungan.

Rumit dan mahalnya proses perizinan membuat pelaku pariwisata enggan mengurus izin karena proses tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri dan harus menggunakan jasa konsultan dengan biaya yang tidak murah. PHRI menyebut kondisi tersebut terutama memberatkan pemilik hotel lokal yang memiliki keterbatasan modal, terlebih sebagian hotel kecil masih belum pulih sepenuhnya dari pandemi Covid-19.

"Selain rumit, pengurusan izin juga mahal. Mengurus PBG dan SLF saja butuh dana miliaran, jadi orang tidak mau mengurus izin," jelas Perry, dikutip Rabu (1/7/2026).

PHRI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi perizinan hotel melalui integrasi sistem OSS dengan Amdalnet dan sistem perizinan di daerah.

Selain itu, organisasi tersebut juga meminta adanya kepastian waktu dan biaya perizinan yang terjangkau bagi seluruh pelaku usaha, serta pengawasan yang adil bagi semua pihak. Perry menambahkan kemudahan perizinan juga sejalan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan.

"Kemudahan perizinan yang pasti, cepat, dan transparan akan mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing pariwisata Bali," jelas Perry.

PHRI juga meminta pemerintah melakukan penataan dan pengendalian pembangunan akomodasi melalui penerapan carrying capacity dan zonasi pariwisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan pasar dan persaingan usaha yang sehat.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan pengecatan ulang Gedung Sate yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, bangunan cagar budaya tersebut kini dicat menggunakan material yang sesuai standar agar tampilannya kembali menyerupai warna aslinya.

Dedi mengatakan selama bertahun-tahun Gedung Sate tidak menggunakan cat sesuai standar konservasi. Akibatnya, hasil pengecatan sebelumnya dinilai kurang rapi dan tidak mencerminkan karakter asli bangunan bersejarah tersebut.

"Saya enggak tahu sudah berapa puluh tahun Gedung Sate tidak pernah dicat menggunakan cat standar. Selama ini kelihatan belepotan karena memang bukan menggunakan cat standar, tetapi cat dari toko," katanya, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, setelah menggunakan cat yang sesuai standar, tampilan Gedung Sate tidak lagi terlihat belang atau belepotan.

"Nanti cat Gedung Sate tidak akan belepotan lagi karena sudah menggunakan cat sesuai makeup atau tampilan aslinya," ujarnya.

Dedi juga memastikan proses pengecatan tidak menggunakan anggaran tambahan. Pembiayaan berasal dari pos anggaran pemeliharaan rutin yang selama ini memang disediakan untuk perawatan aset pemerintah.

"Ini diperoleh dari mana uangnya? Dari anggaran pemeliharaan yang selama ini memang digunakan sebagaimana mestinya sesuai peruntukannya. Sehingga anggaran itu tepat dan cepat penanganan serta pengelolaannya," katanya.

Menurut Dedi, pemanfaatan anggaran pemeliharaan secara optimal menjadi bagian dari upaya menjaga Gedung Sate sebagai salah satu ikon dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar tengah melakukan penataan Gedung Sate beserta kawasan sekitarnya. Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan penataan halaman Gedung Sate beserta keseluruhan proyek dapat dituntaskan dalam waktu 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

Bisnis.com, MAKASSAR — Laju inflasi bulanan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2026 mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi month-to-month (MtM) pada periode tersebut menyentuh angka 0,36%, naik tajam dibandingkan dengan Mei 2026 yang hanya sebesar 0,09%.

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengungkapkan bahwa lonjakan tekanan inflasi pada Juni 2026 utamanya dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah bulan.

Sebagaimana diketahui, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM per 10 Juni 2026. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertamax melambung hingga Rp3.950 per liter atau setara dengan kenaikan sebesar 32,11% dari harga sebelumnya.

Langkah serupa juga terjadi pada varian Pertamax Green yang terkerek naik sebesar Rp4.100 per liter atau melonjak sekitar 31,78%.

"Komoditas yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi bulanan Sulsel pada Juni 2026 adalah bensin, dengan pengaruh mencapai 0,11% terhadap total inflasi regional," ujarnya dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (1/7/2026).

Selain bensin, gejolak harga komoditas pangan pokok turut memberikan andil dalam mengerek indeks harga konsumen (IHK) di Sulsel. Komoditas ikan layang dan cabai merah masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,05%.

Diikuti oleh komoditas bawang merah dengan andil sebesar 0,04%, serta kelompok produk teknologi berupa telepon seluler yang turut berkontribusi sebesar 0,03%.

Dilihat dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi motor penggerak utama inflasi bulanan di Sulsel pada Juni 2026 dengan andil mencapai 0,17%. Kenaikan tarif di sektor ini sejalan dengan meningkatnya biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM.

Kontributor Inflasi Tahunan

Kelompok pengeluaran lain yang ikut menyumbang inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,05%, diikuti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%.

Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga berkontribusi sebesar 0,03%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%.

Berdasarkan pemantauan BPS di tingkat daerah, Kabupaten Luwu Timur mencatat tingkat inflasi bulanan tertinggi pada Juni 2026, yakni mencapai 0,82% MtM.

Posisi berikutnya secara berurutan ditempati oleh Kota Palopo sebesar 0,45%, Kota Makassar 0,38% MtM, Kabupaten Wajo 0,32%, Kabupaten Bulukumba 0,20%, Watampone 0,18%, Kabupaten Sidrap 0,16%, dan terendah Kota Parepare dengan inflasi sebesar 0,03% MtM.

Sementara itu, secara tahunan BPS Sulsel mencatat inflasi year-on-year (YoY) sebesar 3,56% pada Juni 2026. Komoditas emas perhiasan menjadi motor penggerak paling dominan dengan andil sebesar 0,77%.

Faktor penopang inflasi tahunan lainnya berasal dari komoditas pangan dan energi, antara lain ikan layang dengan andil sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,13%, cabai rawit sebesar 0,13%, daging ayam ras sebesar 0,12%, serta dampak lanjutan dari komoditas bensin yang memberikan andil tahunan sebesar 0,12%.

Adapun struktur kelompok pengeluaran yang memberikan andil kumulatif terhadap inflasi YoY Juni 2026 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan porsi mencapai 1,77%.

Selanjutnya, kelompok transportasi menyumbang andil sebesar 0,32%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, serta kelompok kesehatan sebesar 0,02%.

Bisnis.com, JAKARTA — Seniman muda Imes Paskalia menggelar pameran tunggal bertajuk Matahari dan Bayangan di Paviliun Raden Saleh, ARTOTEL Curated, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, hingga 16 Juli 2026.

Melalui sekitar 50 karya, Imes mengeksplorasi kejujuran, luka, hingga proses memahami diri lewat bahasa visual yang abstrak. Salah satu karya yang menyambut pengunjung adalah lukisan bertajuk Senja Biru (2025).

Menggunakan medium cat minyak, sapuan jingga, merah muda, hitam, dan putih berputar memenuhi permukaan kanvas, sementara bidang biru di sudut kanan menghadirkan kontras yang tenang di tengah ledakan warna.

Bagi Imes, melukis bukan sekadar menghasilkan gambar di atas kanvas. Lulusan LASALLE College of the ArtsCollege of the Arts, Singapura itu mengaku seni menjadi ruang untuk mengungkapkan hal-hal yang sulit disampaikan melalui kata-kata.

"Kalau dengan orang, aku merasa tidak pernah bisa sejujur itu. Tapi dengan kanvas, dengan aku berkarya, dengan aku menulis, itu aku benar-benar bisa," katanya saat ditemui usai pembukaan pameran.

Kejujuran tersebut menjadi dasar lahirnya tajuk Matahari dan Bayangan. Judul itu berangkat dari catatan harian Imes yang kemudian dikembangkan bersama kurator Afrizal Malna menjadi konsep pameran.

"Selama ini aku merasa selalu belong to the moon. Tapi semakin ke sini aku sadar bahwa yang selama ini aku cari adalah matahari. Tapi aku terlalu takut mendekat ke matahari karena matahari akan menunjukkan bayangan gelap," ujarnya.

Gagasan itu diterjemahkan ke dalam beragam karya. Dalam White Noise (2017), Imes menghadirkan lanskap abstrak melalui lapisan warna yang saling bertumpuk hingga membentuk kesan kebisingan visual, menyerupai pergulatan ingatan dan emosi.

Sementara itu, The Soul Fractures (2025) tampil dengan pendekatan berbeda. Dengan medium arang dan pensil, karya monokrom ini membentuk pusaran garis hitam sebagai metafora jiwa yang berusaha memahami retakan dalam dirinya.

Menurut Imes, pergulatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengalaman personalnya. Dia mengaku pernah mengalami peristiwa traumatis saat SMA yang berdampak hingga kuliah, tetapi memilih mengolahnya menjadi bahasa visual yang terbuka bagi berbagai tafsir.

"Ketika aku berkarya, aku bisa jadi apa pun. Kesakitanku tidak ada yang mempertanyakan atau menghakimi," katanya.

Kurator Afrizal Malna menilai praktik artistik Imes melampaui pengalaman personal. Menurutnya, Matahari dan Bayangan mengajak pengunjung membaca cara manusia mengenali dirinya melalui bayangan, pantulan, dan berbagai bentuk representasi yang terus berubah.

Afrizal juga mengaitkan No Voice Screaming dengan The Scream karya Edvard Munch. Menurutnya, kedua karya sama-sama berangkat dari kegelisahan manusia, tetapi karya Imes lebih menyoroti rasa sakit, perubahan, dan proses menerima diri.

"Dalam karya-karyanya ini Imes tidak sedang mempertontonkan teknologi, tetapi membangun koneksi manusia dengan manusia," ujar Afrizal. Baginya, pameran ini juga memperlihatkan bagaimana seni dapat menjadi ruang untuk memahami diri sekaligus membangun hubungan dengan orang lain.

Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut mengaku baru menemukan sekitar 36.000 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem di Kabupaten Garut yang selama ini tidak menerima bantuan sosial. Temuan tersebut membuka persoalan baru dalam sistem perlindungan sosial.

Data tersebut terungkap setelah Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penyisiran bersama Dinas Sosial dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari sekitar 107.000 KK yang masuk kategori desil satu atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, ditemukan sekitar 36.000 KK tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan temuan itu menunjukkan masih adanya celah dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ribuan keluarga tersebut tidak menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Data by name by address dilakukan oleh PKH bersama Dinsos. Ditemukan sekitar 36.000 warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan," kata Syakur, Rabu (1/7/2026).

Temuan tersebut menjadi sorotan karena jumlahnya mencapai hampir sepertiga dari total keluarga yang masuk kategori desil satu. Dengan kata lain, sekitar 33% keluarga miskin ekstrem di Garut selama ini berada di luar jangkauan berbagai program perlindungan sosial.

Syakur menjelaskan proses penyaringan dilakukan dengan mengeluarkan seluruh keluarga yang telah menerima bantuan dari berbagai program pemerintah. Mereka yang masih tersisa merupakan kelompok yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

"Dari total 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil satu, kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apa pun. Artinya, dikeluarkan dari bantuan PKH, BPNT, BPJS, maupun BLT Kesra," ujarnya.

Menurut dia, temuan tersebut memperlihatkan masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum masuk dalam skema bantuan yang selama ini berjalan.

Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya terkait besaran anggaran, melainkan juga akurasi data penerima manfaat.

Secara ekonomi, temuan ini menunjukkan masih terdapat risiko exclusion error atau kesalahan pengecualian dalam sistem bantuan sosial. Kesalahan semacam ini terjadi ketika warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat.

Padahal, berbagai program perlindungan sosial selama ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengurangi dampak tekanan ekonomi rumah tangga. Ketika sebagian kelompok miskin ekstrem tidak masuk dalam sistem, tujuan tersebut menjadi tidak optimal.

Dari 36.000 KK yang teridentifikasi belum menerima bantuan, kata Syakur, pemerintah daerah baru dapat menjangkau sebagian kecil melalui program bantuan daerah.

Tahun ini, hanya 1.000 KK yang menjadi prioritas penerima bantuan dengan nilai Rp2 juta per keluarga yang disalurkan dalam dua tahap.

Jumlah tersebut berarti baru sekitar 2,8% dari total keluarga miskin ekstrem yang selama ini tidak tersentuh bantuan sosial. Sementara itu, lebih dari 35.000 KK lainnya masih menunggu hasil evaluasi dan pemutakhiran data pada tahun-tahun berikutnya.

Syakur menegaskan validitas data menjadi faktor utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

"Karena itu, proses pengecekan langsung di lapangan atau ground checking akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," tutup Syakur.

Bisnis.com, JAKARTA — Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang tengah disusun Kementerian Kesehatan memunculkan beragam pandangan.

Selain diarahkan untuk memperkuat pengendalian konsumsi tembakau, rancangan aturan tersebut juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap dunia usaha, ketenagakerjaan, serta kepastian hukum.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan standardisasi kemasan berpotensi mengubah pola persaingan di industri hasil tembakau karena kemasan merupakan salah satu identitas utama yang membedakan setiap merek di pasar.

Menurut dia, apabila seluruh produk menggunakan tampilan yang seragam, persaingan berpotensi bergeser ke aspek harga. Dalam kondisi konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga, situasi tersebut dinilai perlu diantisipasi agar tidak mendorong pergeseran permintaan ke produk yang lebih murah, termasuk produk ilegal.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga [price-sensitive]. Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (2/6/2026).

Dia juga mengingatkan bahwa pengalaman penerapan kebijakan serupa di negara lain perlu dilihat sesuai konteks masing-masing. Menurutnya, faktor seperti penegakan hukum, karakter pasar, dan daya beli masyarakat menjadi variabel yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Selain itu, Josua menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan dampaknya terhadap rantai pasok industri hasil tembakau yang melibatkan sektor manufaktur, percetakan kemasan, distribusi, perdagangan, hingga petani tembakau dan cengkeh. Dia menilai kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga investasi dan keberlangsungan usaha.

Karena itu, dia menyarankan pemerintah melengkapi penyusunan aturan dengan kajian dampak regulasi yang komprehensif, memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta menyediakan masa transisi yang memadai bagi pelaku usaha.

Sementara itu, dari sisi hukum, Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai substansi rancangan aturan perlu dipastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Gugun, pengaturan mengenai standardisasi kemasan perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan potensi benturan norma dengan regulasi lain, termasuk yang mengatur mengenai hak atas merek dan identitas produk.

Dia juga berpandangan bahwa setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan aspek kepastian hukum serta dampaknya terhadap iklim investasi dan kegiatan usaha.

Beragam pandangan tersebut muncul di tengah proses penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan. Para pakar berharap pemerintah dapat menyempurnakan regulasi dengan mempertimbangkan secara seimbang tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, serta kepastian hukum sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

Adapun, tujuan RPMK yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tembakau dan elektrik untuk menekan prevalensi perokok anak dan remaja di Tanah Air itu mendapatkan dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menjelaskan bahwa beban anggaran Indonesia untuk penanganan penyakit akibat faktor risiko rokok saat ini menempati posisi kedua terbesar di dunia.

Dia juga menggarisbawahi maraknya peredaran zat racikan rokok elektrik ilegal yang dinilai perlu mendapatkan penanganan serius.

Menurutnya, rokok elektrik saat ini banyak beredar tanpa peringatan kesehatan bergambar, sehingga selalu lolos dari larangan iklan. Dampaknya dinilai fatal bagi generasi muda, salah satunya tecermin dari kenaikan jumlah perokok anak dan remaja.

"Kenaikan perokok anak dan remaja pada 2013–2023 meroket secara absolut hingga 5,9 juta anak,” kata Jasra.

Bisnis.com, SURABAYA — Guru Besar Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Bambang Sudarmanta angkat bicara mengenai kesiapan masyarakat dalam penerapan campuran solar dan bahan bakar nabati berbasis sawit 50% atau B50, yang mulai berlaku Rabu (1/7/2026).

Ia menjelaskan karakteristik biodiesel yang berbeda dari diesel fosil dapat menimbulkan perubahan signifikan, baik pada sifat fisik, kimia, maupun perilaku pembakaran pada mesin kendaraan.

"Hal seperti itu yang secara langsung memengaruhi performa, keandalan, hingga umur sistem mesin," ungkap Bambang, Rabu (1/7/2026).

Karena itu, Bambang menilai pendekatan implementasi B50 tidak dapat hanya berbasis pada kebijakan semata. Menurut dia, penerapan bahan bakar tersebut sepatutnya dilakukan melalui pendekatan berbasis mesin (engineering-driven approach) yang komprehensif.

"Dari sisi fisik mesinnya, biodiesel memiliki densitas [tingkat kepadatan massa] dan viskositas [tingkat kekentalan] yang lebih tinggi dibandingkan diesel fosil," ujarnya.

Ia menyebut densitas yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan massa bahan bakar yang terinjeksi dalam sistem berbasis volumetrik sehingga berpotensi menimbulkan over-fueling (pasokan bahan bakar terlalu pekat/berlebih) dan perubahan karakter pembakaran.

Sementara itu, viskositas yang lebih tinggi juga menyebabkan atomisasi, yakni proses pemecahan cairan bahan bakar menjadi kabut halus, menjadi kurang optimal.

"Hal itu akan menghasilkan ukuran droplet [butiran cair] yang lebih besar dan penyebaran partikel tidak homogen [tidak merata]," katanya.

Secara teknis, kondisi tersebut menurunkan kualitas pencampuran bahan bakar dan udara. Selain itu, kondisi tersebut dapat memperlambat evaporasi serta meningkatkan kecenderungan terbentuknya rich mixture, yakni kondisi ketika jumlah bahan bakar terlalu banyak dibandingkan pasokan udara.

"Hal tersebut dapat menjadi sumber utama pembentukan deposit kerak dan emisi partikulat [polusi asap]," tambahnya.

Di sisi lain, sifat biodiesel yang higroskopis atau mudah menarik kandungan air dari udara luar juga memicu tantangan baru, yakni pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur.

Bambang menjelaskan mikroorganisme tersebut dapat berkembang pada antarmuka air dan bahan bakar. Fenomena ini menghasilkan biofilm (kumpulan mikroorganisme) dan senyawa asam yang menyebabkan korosi (karat), penyumbatan filter, serta degradasi kualitas bahan bakar.

Dalam jangka panjang, Bambang menyebut fenomena tersebut dapat menyebabkan kegagalan sistem bahan bakar, terutama pada injektor (komponen penyemprot bahan bakar) dan pompa bertekanan tinggi. Oleh sebab itu, ia berpendapat pengendalian kadar air melalui sistem penyimpanan tertutup, penggunaan separator air-bahan bakar, serta pemantauan kadar air menjadi keharusan.

Kemudian, lanjut Bambang, kandungan methyl ester jenuh dalam biodiesel, seperti palmitat dan stearat, dapat memicu pembentukan gumpalan menyerupai kristal lilin pada suhu rendah.

"Kondisi seperti itu dapat menyumbat filter bahan bakar serta mengganggu kinerja mesin secara sistemik," bebernya.

Fenomena cold flow properties atau karakteristik bahan bakar pada suhu rendah menjadi hambatan utama dalam implementasi B50. Bambang mengungkapkan kondisi tersebut berisiko menurunkan efisiensi pembakaran hingga menyebabkan kegagalan start mesin (kendaraan mogok/sulit dinyalakan), terutama saat kendaraan berada di wilayah berudara dingin atau pegunungan.

"Maka, penggunaan cold flow improver [zat aditif antibeku], sistem pemanas bahan bakar, dan penyesuaian desain distribusi menjadi langkah krusial untuk mengatasi kendala operasional tersebut," ungkap Bambang.

Implementasi biodiesel B50 memang menghadapi tantangan teknis yang kompleks akibat karakteristik kimia bahan bakar, terutama kerentanan terhadap oksidasi serta risiko kontaminasi gliserin dan logam yang dapat membentuk deposit pada komponen mesin.

Selain itu, sifat pembakaran biodiesel yang berbeda dari diesel fosil memengaruhi efisiensi atomisasi dan distribusi panas yang, jika tidak dikelola dengan tepat, berpotensi menurunkan kinerja mesin serta meningkatkan emisi.

Guna mengantisipasi hambatan tersebut, Bambang memaparkan diperlukan strategi mitigasi terintegrasi yang berfokus pada pengendalian kualitas bahan bakar secara ketat melalui penggunaan aditif serta penyesuaian parameter teknis pada sistem injeksi dan ruang bakar.

"Langkah ini bertujuan meminimalisasi risiko injector fouling dan nozzle coking [kondisi lubang injektor tersumbat oleh kerak karbon], sekaligus memastikan bahwa mesin dapat beradaptasi dengan perubahan sifat fisik dan kimia biodiesel," tuturnya.

Lebih lanjut, penerapan sistem pemantauan berbasis sensor dan digital twin (teknologi replika mesin fisik secara real-time) menjadi kunci untuk beralih menuju metode predictive maintenance, yaitu metode perawatan prediktif untuk mendeteksi potensi kerusakan sebelum mesin benar-benar mengalami gangguan.

Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan rekayasa bahan bakar, optimasi desain mesin, dan pengawasan berbasis digital, implementasi B50 diharapkan dapat berjalan secara andal untuk mendukung keberlanjutan sistem energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat empat ruas jalan tol yang konstruksinya dipercetan dan ditargetkan rampung atau tersambung penuh pada 2027.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa 4 ruas tol tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Jawa maupun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Yang rampung 2027 mungkin ada Tol Akses Patimban, kemudian juga Ciawi - Sukabumi [bagian dari Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi/Bocimi],” kata Dedy saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Dedy juga menyebut Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) yang saat ini dalam tahap konstruksi turut ditargetkan rampung dan tersambung penuh pada tahun depan.

Sementara itu, khusus pada koridor Trans Sumatra, ruas Tol Betung - Tempino - Jambi (Betajam) dibidik dapat turut rampung tahun depan.

“Di Sumatra ada Betung - Jambi, kemudian di Aceh ada sebenarnya tinggal ULF saja beberapa,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang membidik target peningkatan konektivitas yang ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 - 2029.

Dalam dokumen itu pemerintah menargetkan konstruksi jalan tol baru beroperasi hingga 5.134 kilometer.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rozali Anwar menjelaskan bahwa target tersebut dibidik dalam rangka meningkatkan konektivitas jalani khususnya pada sejumlah jalur utama.

Roy melanjutkan, konstruksi jalan tol akan mengandalkan dukungan investasi yang dikucurkan badan usaha sembari tetap didukung oleh suntikan modal negara.

“Target waktu tempuh dan jalan tol beroperasi dicapai melalui pembangunan jalan tol yang dilaksanakan melalui investasi serta dukungan jalan tol melalui APBN,” tambahnya.

Dalam paparan RPJMN 2025 - 2029 yang disampaikan, pemerintah menargetkan total jalan tol baru yang dapat beroperasi pada tahun ini diharapkan mencapai 1.459 Km.

Kemudian, panjang jalan tol yang beroperasi dibidik meningkat hingga 2.383 Km pada 2027 serta terus meningkat mencapai 3.558 km pada 2028.

Sementara itu, bila mengacu pada laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang jalan tol yang telah beroperasi hingga periode 1 Juli 2026 telah mencapai 3.128,3 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) yang dibentuk pada 2020 mencatatkan total aset kelolaan (assets under management/AUM) sebesar Rp126 triliun hingga memasuki tahun kelima operasionalnya. Dari jumlah tersebut, realisasi investasi yang telah dikucurkan mencapai Rp74,5 triliun.

Chief Executive Officer (CEO) INA Oki Ramadhana mengatakan dalam lima tahun terakhir, pihaknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan kelembagaan, tetapi juga memperbesar kapasitas investasi dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, strategi investasi INA kini tidak lagi hanya berorientasi pada penempatan modal, melainkan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui diversifikasi kelas aset dan sektor investasi.

"Sebagai investor, kami tidak bisa hanya berinvestasi pada satu kelas aset atau satu sektor. Portofolio harus terdiversifikasi agar mampu menciptakan nilai sekaligus menghasilkan imbal hasil yang optimal," ujar Oki, Rabu (1/7/2026).

Oki menjelaskan total aset kelolaan INA saat ini mencapai sekitar Rp126 triliun. Nilai tersebut berasal dari modal awal pemerintah yang telah berkembang melalui berbagai investasi dan kerja sama dengan mitra global. Sementara itu, realisasi investasi yang telah ditempatkan mencapai sekitar Rp74,5 triliun.

Seiring dengan perkembangan tersebut, INA juga mulai memperluas strategi investasinya ke berbagai kelas aset, termasuk private equity, hybrid capital, dan solusi pembiayaan lainnya untuk menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil investasi jangka panjang.

Dari sisi sektoral, INA tetap memprioritaskan investasi pada sektor transportasi, logistik, energi hijau, infrastruktur, dan kesehatan. Memasuki 2025, fokus investasi diperluas ke sektor advanced materials dan manufaktur sebagai bagian dari agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Oki menilai strategi tersebut ditujukan agar investasi INA tidak hanya memberikan imbal hasil komersial, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta mendukung transformasi struktur ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, BATAM - Maskapai Citilink Indonesia resmi membuka rute penerbangan langsung Batam–Yogyakarta (Yogyakarta International Airport/YIA) yang mulai beroperasi pada Rabu (1/7).

Rute baru ini diharapkan memperkuat konektivitas udara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan investasi di kedua daerah.

Penerbangan langsung tersebut dilayani setiap hari dengan jadwal keberangkatan dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 11.10 WIB, sedangkan dari Yogyakarta International Airport (YIA) berangkat pukul 08.30 WIB.

Peresmian rute ditandai dengan seremoni inaugurasi yang dihadiri jajaran direksi dan manajemen PT Bandara Internasional Batam (BIB) bersama perwakilan manajemen Citilink Indonesia di Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Direktur Utama PT Bandara Internasional Batam, Annang Setia Budhi, mengatakan pembukaan rute Batam–Yogyakarta merupakan langkah strategis dalam memperluas jaringan penerbangan sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan pelaku usaha.

"Pembukaan rute baru ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Batam maupun Yogyakarta. Konektivitas udara memiliki peran penting dalam mendorong mobilitas masyarakat, memperkuat hubungan antar daerah, serta membuka peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, dan sektor pariwisata," kata Annang.

Menurut dia, penerbangan langsung yang beroperasi setiap hari akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena waktu perjalanan menjadi lebih efisien tanpa harus transit di kota lain.

Ia menambahkan, kehadiran rute tersebut juga menjadi bagian dari komitmen PT Bandara Internasional Batam dalam meningkatkan konektivitas penerbangan domestik maupun internasional.

"Bagi kami, bandara bukan hanya menjadi titik keberangkatan dan kedatangan, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta penghubung berbagai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Indonesia," ujarnya.

Annang mengatakan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan maskapai penerbangan guna membuka peluang pengembangan rute-rute baru yang mampu mendukung pertumbuhan sektor transportasi udara di Batam.

Dengan beroperasinya penerbangan langsung Batam–Yogyakarta, masyarakat kini memiliki alternatif perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan efisien.

"Kehadiran rute ini juga diharapkan memperlancar mobilitas wisatawan, pelaku bisnis, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang memiliki aktivitas di kedua daerah," kata dia

PT Bandara Internasional Batam optimistis penambahan rute tersebut akan meningkatkan jumlah pergerakan penumpang, memperkuat daya saing Bandara Internasional Hang Nadim sebagai salah satu gerbang transportasi udara nasional, serta menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Batam maupun Daerah Istimewa Yogyakarta.