KOMPAS.com – Tarif token listrik Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari pelanggan listrik prabayar setelah pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode Juli-September 2026 tidak mengalami perubahan.

Artinya, pelanggan yang membeli token listrik pada Juli 2026 masih akan memperoleh jumlah kWh yang relatif sama seperti bulan sebelumnya, sesuai golongan daya listrik dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di masing-masing daerah.

Lantas, jika membeli token listrik senilai Rp 50.000, berapa jumlah kWh yang akan diperoleh pada Juli 2026?

Tarif token listrik Juli 2026

Pemerintah memutuskan tarif listrikPLN untuk pelanggan nonsubsidi tetap berlaku pada Triwulan III 2026 atau periode Juli hingga September 2026.

Dengan demikian, harga token listrik Juli 2026 tidak mengalami perubahan sehingga harga per kWh masih mengacu pada tarif yang berlaku sebelumnya.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daya saing dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memilih tidak menaikkan tarif listrik meski hasil evaluasi indikator ekonomi sebenarnya mengarah pada kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi, tarif listrik pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yakni:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik Juli-September 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi pada Februari-April 2026. Berdasarkan formula penyesuaian tarif (tariff adjustment), hasil perhitungannya sebenarnya menunjukkan potensi kenaikan tarif.

Meski demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap dipertahankan agar konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Ilustrasi tarif listrik Juli 2026. Tarif listrik per kWh. Harga listrik. Tarif listrik 2026. Harga per kWh. Tarif listrik Juli 2026 semua golongan pelanggan PLN. Tarif listrik per kWh terbaru. Tarif listrik terbaru.

Tarif listrik Juli 2026

Karena tidak ada perubahan tarif, pelanggan listrik prabayar masih menggunakan tarif listrik per kWh sebagai berikut:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA-5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Tarif listrik PLN tersebut menjadi dasar perhitungan jumlah energi listrik (kWh) yang diterima pelanggan saat membeli token listrik.

Beli token listrik Rp 50.000 dapat berapa kWh?

Jumlah kWh yang diterima pelanggan tidak hanya ditentukan oleh nominal pembelian token, tetapi juga dipengaruhi tarif listrik sesuai golongan daya dan besaran PPJ yang berlaku di daerah masing-masing.

Rumus perhitungannya adalah: (Nominal pembelian token – PPJ) ÷ Tarif listrik per kWh.

Sebagai contoh, berikut simulasi pembelian token listrik Rp 50.000 untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dengan asumsi PPJ sebesar 3 persen.

• Nominal pembelian: Rp 50.000
• PPJ 3 persen: Rp 1.500
• Saldo setelah dipotong PPJ: Rp 48.500
• Tarif listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Perhitungan: Rp 48.500 ÷ Rp 1.444,70 = sekitar 33,57 kWh

Dengan demikian, pembelian token listrik Rp 50.000 akan menghasilkan sekitar 33,57 kWh untuk pelanggan rumah tangga 1.300 VA dengan asumsi PPJ 3 persen.

Perlu diingat, jumlah kWh yang diterima setiap pelanggan bisa berbeda karena besaran PPJ di setiap daerah tidak sama dan tarif listrik bergantung pada golongan daya yang digunakan.

Itulah harga token listrik Juli 2026. Selain mempertahankan tarif listrik, pemerintah juga memastikan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan pada Rabu (1/7/2026).

Ketiga pejabat yang dilantik yakni Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

Dalam arahannya, Purbaya menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara, rakyat, dan Presiden kepada para pejabat yang baru dilantik.

"Saya ingin menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekadar penggantian atau pengisian jabatan. Ini adalah penyerahan amanah negara, amanah rakyat, dan amanah presiden kepada saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Dia mengatakan, para pejabat menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat. Menurutnya, Kementerian Keuangan harus mampu menjadi institusi yang tenang dalam menghadapi tekanan, tajam membaca risiko, serta berani mengambil keputusan strategis.

"Dalam kondisi seperti ini, saya ingin Kementerian Keuangan hadir sebagai institusi yang tenang dalam menghadapi tekanan, tajam dalam menghadapi membaca risiko, dan berani mengambil keputusan yang besar," kata dia.

Purbaya juga mengingatkan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap dikelola secara hati-hati. Dia menekankan setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung program prioritas Presiden, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"APBN harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah. Kita tidak boleh bekerja hanya dengan logika administrasi," ujar Purbaya.

Selain itu, Purbaya meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, keberanian, empati, dan profesionalisme. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil para pejabat akan berdampak pada anggaran negara, pengelolaan aset, stabilitas ekonomi, dunia usaha, hingga kehidupan masyarakat.

"Karena itu, saya minta saudara memimpin dengan integritas, keberanian, empati, dan profesionalisme. Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, saya ingin DJKN terus bergerak lebih maju. Selama ini DJKN sudah mencatat menjaga dan mengadministrasikan aset negara. Tapi saya ingin DJKN bisa lebih dari itu, menjadi strategik aset manajer dan regulator bagi negara," kata Purbaya.

(Dhera Arizona)

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG rawan terkoreksi pada perdagangan saham hari ini setelah menguat 0,92% ke level 5.695 pada Rabu (1/7).

Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana mengatakan, dalam skenario terbaik (best case), posisi IHSG masih berada pada fase wave (b) dari wave [iv] dalam skenario hitam. Kondisi tersebut membuat IHSG masih berpotensi melanjutkan koreksi dengan menguji area 5.472–5.540.

Sementara itu, MNC Sekuritas memperkirakan level support IHSG berada di kisaran 5.486–5.317, sedangkan area resistance diproyeksikan berada pada rentang 6.007–6.286.

“Namun, cermati skenario merah dimana IHSG saat ini sedang membentuk bagian awal dari wave [v] dari wave 3,” tulis Herditya dalam risetnya, Kamis (1/7).

Support merupakan area harga saham tertentu yang diyakini sebagai titik terendah pada satu waktu. Saat menyentuh support, harga umumnya akan kembali naik karena daya beli saham naik.

Sedangkan resistance merupakan tingkat harga saham tertentu yang dinilai sebagai titik tertinggi. Setelah saham menyentuh level ini, biasanya akan ada aksi jual cukup besar hingga laju kenaikan harga tertahan.

MNC Sekuritas merekomendasikan buy on weakness sejumlah saham. Misalnya PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akumulasi beli di rentang Rp 2.290–Rp 2.430 dengan target harga di Rp 2.920–Rp 3.310, sementara level stoploss di bawah Rp 2.240.

Kemudian PT Barito Pacific Tbk (BRPT) direkomendasikan buy on weakness pada area Rp 980–Rp 1.170 dengan target harga di Rp 1.580–Rp 1.950, serta stoploss di bawah Rp 865.

Sentimen IHSG

Phintraco Sekuritas menilai secara teknikal IHSG masih bergerak dalam fase konsolidasi. Hal itu tercermin dari indikator Stochastic RSI yang mulai mendekati area oversold, sementara MACD berpotensi membentuk pola death cross. Dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan bergerak terbatas di kisaran 5.600–5.800.

Dari sisi fundamental, sentimen pasar masih dibayangi pelemahan data ekonomi domestik. Indeks S&P Global Manufacturing PMI Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari 50 pada Mei.

Angka tersebut menjadi yang terendah sejak Juni 2025 sekaligus menandai kontraksi sektor manufaktur untuk kedua kalinya tahun ini. Pelemahan dipicu penurunan pesanan baru dan permintaan ekspor.

Selain itu, neraca perdagangan Indonesia secara tak terduga mencatat defisit sebesar US$ 1,61 miliar pada Mei 2026, pertama kalinya sejak April 2020. Pada periode yang sama, ekspor turun 5,73% secara tahunan (year-on-year/YoY), berbalik dari ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan 6,4% YoY.

“Impor tumbuh 22.16% YoY, lebih tinggi dari estimasi yang sebesar 19.5%, yang terutama didorong oleh kenaikan impor migas,” tulis Phintraco dalam analisisnya, Kamis (2/7).

Laju inflasi Indonesia meningkat menjadi 3,34% secara tahunan pada Juni 2026, lebih tinggi dibandingkan 3,08% YoY pada Mei 2026 dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 3,2% YoY.

Capaian tersebut menjadi tingkat inflasi tertinggi sejak Maret 2026, meski masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Peningkatan inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.

Di sisi lain, inflasi inti juga mengalami percepatan menjadi 2,76% YoY pada Juni 2026 dari 2,59% YoY pada bulan sebelumnya. Angka tersebut merupakan level tertinggi dalam 38 bulan terakhir, yang mencerminkan mulai menguatnya tekanan harga dari sisi permintaan.

Sementara itu, Fitch Ratings menilai cadangan devisa Indonesia masih menghadapi tekanan meskipun Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin.

Menurut lembaga pemeringkat tersebut, sentimen investor masih tertahan oleh kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah, disiplin fiskal, serta rencana pengelolaan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Phintraco Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yakni PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), dan PT Rukun Raharja Tbk (RAJA).

Bisnis.com, JAKARTA— Industri telekomunikasi memohon adanya keringanan biaya dalam implementasi pendaftaran kartu sim menggunakan biometrik. Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 7 Tahun 2026 mulai berlaku penuh secara nasional pada Selasa (1/7/2026).

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan biaya Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat tetap tidak dipungut biaya.

Ketua Umum ATSI Marwan O. Baasir mengatakan biaya verifikasi biometrik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan registrasi biometrik pelanggan baru karena seluruh beban tersebut saat ini ditanggung operator seluler.

“Salah satu tantangan yang besar adalah biaya. Kita terang-terangan saja, karena kan biayanya ini kan ditanggung operator,” kata Marwan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan ATSI saat ini tengah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi terkait biaya verifikasi biometrik yang mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 2023. Industri berharap terdapat penyesuaian tarif agar beban operator dapat berkurang.

Marwan mengatakan pembahasan tersebut masih berlangsung sehingga belum dapat dipastikan kapan akan menghasilkan keputusan. Menurutnya, proses perubahan membutuhkan waktu karena berkaitan dengan Peraturan Pemerintah.

“Saya tidak tahu ya bisa cepat atau tidak karena levelnya level Peraturan Pemerintah, kalau level Peraturan Pemerintah kan butuh waktu kan. Mudah-mudahan segera,” katanya.

Lebih lanjut, Marwan mengungkapkan ATSI mengusulkan agar tarif verifikasi biometrik sebesar Rp3.000 dapat diturunkan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan saat ini masih dibahas untuk mencari titik temu.

Dia menilai peluang kenaikan tarif sangat kecil karena pemerintah juga memiliki kepentingan memperluas pemerataan layanan digital sehingga pembahasan lebih mengarah pada penurunan biaya.

“Jadi saya pikir tidak sih kalau naik, mungkin turun cuma berapanya itu yang kita juga lagi cari titik temu,” katanya.

Meski demikian, Marwan menegaskan industri tetap mendukung implementasi registrasi biometrik karena diyakini dapat menekan praktik penipuan (scam) yang selama ini banyak memanfaatkan nomor seluler.

Menurut dia, efektivitas kebijakan tersebut memang belum dapat diukur dalam waktu dekat. Namun, berdasarkan pengalaman sejumlah negara, registrasi pelanggan yang dilengkapi verifikasi biometrik mampu meningkatkan akurasi identitas pengguna sekaligus mengurangi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan.

Dia menambahkan ATSI juga telah bergabung dengan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) guna memperkuat upaya pemberantasan penipuan digital. Nilai kerugian akibat penipuan disebut telah mencapai sekitar Rp9 triliun dan melibatkan ratusan ribu nomor telepon.

Karena itu, dia optimistis penerapan registrasi biometrik akan membantu menekan angka penipuan dan berbagai bentuk penyalahgunaan nomor seluler. Namun, dampak kebijakan tersebut baru dapat dievaluasi setelah implementasi berjalan sekitar enam bulan.

“Kami meyakini dengan biometrik ini akan menurunkan tingkat kejahatan-kejahatan penipuan dan kecurangan. Namun [efektivitasnya mungkin] kami baru bisa melihatnya nanti, kasih waktu lagi 6 bulan baru bisa kami ukur ya,” katanya.

KOMPAS.com – Pertamina kembali membuka lowongan magang bagi lulusan baru (fresh graduate) yang ingin memulai karier di perusahaan energi milik negara.

Melalui program Internship Pertamina Group, tersedia lebih dari 400 posisi magang yang tersebar di 21 perusahaan di bawah naungan Pertamina Group.

Pendaftaran recruitment Pertamina dibuka hingga Minggu, 5 Juli 2026. Dengan waktu pendaftaran yang terbatas, calon pelamar disarankan segera melengkapi dokumen dan mengirim lamaran sebelum periode pendaftaran ditutup.

Melalui akun Instagram @pertaminacareer, Pertamina mengajak para fresh graduate untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi profesional.

"Woww bangett 400+ posisi tersebar di 21+ entitas Pertamina Grup. Inilah saatnya Sobat untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di dunia profesional bersama Pertamina!," tulis akun @pertaminacareer.

Program Internship Pertamina Group dirancang agar peserta mendapatkan pengalaman bekerja secara langsung di lingkungan Pertamina Group sekaligus meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Lowongan magang Pertamina tersedia di berbagai bidang

Program magang ini membuka peluang bagi lulusan dari berbagai disiplin ilmu. Tersedia beragam posisi yang dapat dipilih sesuai minat dan kualifikasi pelamar.

Beberapa bidang yang dibuka dalam rekrutmen Pertamina meliputi:

• Keuangan
• Audit
• Executive
• Legal Counsel
• Human Capital
• Corporate Secretary
• HSSE
• Pertamina Digital Hub
• Enterprise IT
• SPPU
• Logistik & Infrastruktur
• Asset Management
• Manajemen Risiko
• Shared Services dan berbagai posisi lainnya.

Banyaknya pilihan posisi tersebut menjadikan program magang Pertamina sebagai salah satu rekrutmen magang BUMN terbesar yang dibuka pada pertengahan 2026.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pertamina Career (@pertaminacareer)

Daftar perusahaan yang membuka lowongan magang

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan ditempatkan di berbagai perusahaan yang tergabung dalam Pertamina Group, yaitu:

• Pertamina
• Pertamina Patra Niaga
• Pertamina Hulu Energi
• Pertamina Hulu Rokan
• Pertamina Internasional EP
• Pertamina EP Cepu
• Pertamina Gas
• Pertamina Perta Arun Gas
• PGN MAS
• PGN Gagas
• Pertamina International Shipping
• Pertamina Marine Engineering
• Pertamina Trans Kontinental
• Pertamina Port and Logistics
• Pertamina Geothermal Energy
• Pertamina New & Renewable Energy
• Tugu Insurance
• Pertamina Nusantara Regas
• Pertamina Foundation
• Pertamina Training & Consulting (PTC)
• Patra Jasa

Cara daftar rekrutmen Pertamina

Bagi fresh graduate yang ingin mengikuti program magang Pertamina ini, berikut cara daftar rekrutmen Pertamina:

• Buat akun di situs recruitment.pertamina.com, https://recruitment.pertamina.com
• Lengkapi profil dan data diri hingga mencapai 100 persen
• Masuk ke menu Lowongan Kerja
• Pilih kategori Internship
• Tentukan posisi yang sesuai dengan minat dan kualifikasi, lalu kirim lamaran.

Sebelum mengirim lamaran, pastikan seluruh data serta dokumen yang diunggah sudah benar agar proses seleksi berjalan lancar.

Rekrutmen Pertamina gratis, jangan percaya penipuan

Pertamina menegaskan bahwa seluruh tahapan recruitment Pertamina dilakukan tanpa dipungut biaya. Pelamar diminta mewaspadai pihak yang mengatasnamakan Pertamina dan meminta sejumlah uang dengan alasan proses seleksi.

"Proses rekrutmen Pertamina Group sepenuhnya bebas biaya. Waspadalah terhadap informasi rekrutmen yang tidak resmi," ujar pihak Pertamina.

Informasi resmi hanya diumumkan melalui situs recruitment.pertamina.com dan akun Instagram @pertaminacareer. Sementara itu, seluruh komunikasi terkait proses seleksi hanya dikirim melalui alamat email resmi recruitment@pertamina.com.

Itulah ulasan mengenai recruitment Pertamina terbaru. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, pelamar dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Jakarta (ANTARA) - DHL Express mencatat pengiriman produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia ke pasar global terus meningkat seiring bertambahnya permintaan pengiriman dalam volume besar.

VP Commercial DHL Express Indonesia Poppy Ariani mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan pergeseran pola ekspor UMKM dari pengiriman skala kecil menuju perdagangan internasional dengan kapasitas lebih besar.

"Ini momentum yang kuat. Dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia punya peluang untuk tumbuh lebih cepat dan memainkan peran lebih besar di pasar global," kata Poppy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Poppy, pertumbuhan ekonomi Indonesia serta semakin kuatnya konektivitas perdagangan global menempatkan UMKM pada posisi strategis untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan kontribusi ekspor nasional.

Ia menjelaskan UMKM yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap perekonomian nasional memiliki peluang besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekspor Indonesia pada masa mendatang.

Poppy menilai tantangan utama UMKM saat ini bukan lagi kemampuan memproduksi barang, melainkan memperoleh akses distribusi global dan dukungan logistik yang mampu mengikuti ekspansi usaha.

Menurutnya, permintaan pasar internasional terus berkembang sehingga pelaku usaha membutuhkan layanan logistik yang cepat, konsisten, kompetitif, serta mampu menjaga keandalan pengiriman ke berbagai negara tujuan.

Poppy menambahkan konektivitas dan keandalan logistik kini telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis karena menentukan kemampuan UMKM mempertahankan daya saing di pasar global.

DHL Express Indonesia memosisikan diri sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha, dengan sekitar 40 persen pelanggan berasal dari segmen UMKM yang aktif mengembangkan pasar internasional.

Melalui jaringan globalnya, DHL Express menyediakan layanan logistik terpadu, termasuk Heavy Weight Express berkapasitas hingga 1.000 kilogram per koli dan 3.000 kilogram setiap pengiriman udara.

Dia menegaskan meningkatnya akses pasar global dan permintaan pengiriman berskala besar menjadi momentum bagi UMKM Indonesia untuk mempercepat ekspansi serta memperkuat perannya dalam perdagangan internasional.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad menambahkan terjadi pergeseran pola pengiriman produk UMKM Indonesia dari skala kecil menuju volume lebih besar dan bernilai tinggi, seiring berkembangnya pasar global.

"Kita melihat pergeseran yang jelas. Dari pengiriman skala kecil ke volume besar. Ini menunjukkan bahwa bisnis Indonesia tidak hanya masuk ke pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya," katanya

Menurut Ahmad, perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya skala perdagangan internasional dan kompleksitas kebutuhan logistik, sekaligus menunjukkan bisnis Indonesia tidak hanya memasuki pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kebutuhan terhadap solusi logistik yang fleksibel, termasuk layanan pengiriman kargo berat, terus meningkat seiring ekspansi bisnis ke pasar global dan kesiapan pelaku usaha bersaing lebih tinggi.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, DHL Express memperkuat inisiatif GoTrade guna membantu UMKM menembus pasar internasional, dengan fokus membangun kemampuan usaha agar tumbuh secara konsisten di pasar global.

"Fokus kami bukan sekadar transaksi, tetapi membangun kemampuan UMKM Indonesia agar bisa tumbuh secara konsisten di pasar global," kata Ahmad.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Penunjukan tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pemungutan pajak melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan keempat marketplace dilakukan pada 1 Juli 2026, sedangkan pemungutan PPh Pasal 22 mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut sebelumnya direncanakan berlaku pada tahun lalu, namun pelaksanaannya ditunda agar pemerintah dan pelaku usaha memiliki waktu mempersiapkan implementasi.

Menurut Bimo, penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli dilakukan setelah DJP mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya kesiapan sistem teknologi informasi, besarnya skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kemampuan marketplace dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

Ia menjelaskan, penunjukan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan. Pemerintah juga memberikan masa transisi selama satu bulan kepada marketplace untuk melakukan berbagai penyesuaian sebelum kebijakan mulai diterapkan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah tersebut. Ia menegaskan bahwa aturan ini bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru kepada pelaku usaha, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan dengan memanfaatkan marketplace sebagai pihak yang melakukan pemungutan.

Menurut Budi, fokus asosiasi bersama para marketplace saat ini adalah memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan dampak operasional bagi platform maupun para penjual (seller).

Ia mengatakan seluruh marketplace yang ditunjuk telah menerima surat penunjukan sebagai pemungut PPh Pasal 22 pada 1 Juli 2026. Dengan demikian, terdapat waktu sekitar satu bulan untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, penyempurnaan proses bisnis, serta menyosialisasikan mekanisme baru kepada para seller sebelum pemungutan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Selain melakukan penyesuaian teknis, idEA juga menyatakan siap mendukung pemerintah dalam pelaksanaan sosialisasi kepada para penjual. Dukungan tersebut akan dilakukan melalui penyediaan layanan bantuan (help desk) serta penyebaran informasi melalui berbagai kanal komunikasi milik masing-masing marketplace agar seluruh seller memahami mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 yang baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Arus keluar dana investor asing dari pasar saham Indonesia terus berlanjut.

Sepanjang 2026, nilai net sell asing mencapai Rp 88,02 triliun.

Sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah terkoreksi 34,14 persen secara year to date (YTD).

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mencatat investor asing kembali membukukan net sell sebesar Rp 548,44 miliar pada perdagangan Rabu (1/7/2026). Dengan demikian, total net sell asing sejak awal tahun ini menyentuh Rp 88,02 triliun.

Secara teknikal, IHSG telah mengalami rebound, namun belum menunjukkan penguatan yang meyakinkan meskipun pola wave (b) dan wave (b) alt. telah terdeteksi.

Sentimen IHSG diperkirakan cenderung variatif dan berpotensi terkonsolidasi setelah sempat rebound 0,92 persen pada perdagangan Rabu.

“Berdasarkan indikator, Stochastics K-D dan Relative Strength Index (RSI) menunjukkan sinyal negatif yang didukung oleh penurunan volume transaksi,” ujar Nafan, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, sejumlah data ekonomi pada awal Juli 2026 memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap fundamental pasar domestik.

Indeks S&P Global Manufacturing PMI Indonesia per Juni turun menjadi 46,9 dari level 50 pada bulan sebelumnya sehingga kembali masuk ke zona kontraksi.

Selain itu, inflasi tahunan meningkat menjadi 3,34 persen secara year on year (YoY), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,08 persen YoY dan melampaui konsensus pasar sebesar 3,2 persen.

Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS.

Defisit tersebut merupakan yang pertama sejak April 2020.

Sementara itu, nilai tukar rupiah masih mengalami depresiasi sebesar 0,25 persen menjadi Rp 17.952 per dollar AS.

Kondisi tersebut dipicu oleh tren penguatan dollar AS secara global dan berlanjutnya arus modal keluar dari pasar domestik yang membuat para investor cenderung lebih berhati-hati (prudent).

Lebih lanjut, Fitch Ratings menyampaikan bahwa risiko terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia meningkat meskipun fundamental ekonomi nasional secara umum masih cukup kuat.

“Fitch menyampaikan bahwa risiko terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia meningkat, meskipun fundamental ekonomi secara umum masih cukup kuat,” paparnya.

Oleh karena itu, lembaga pemeringkat tersebut tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB atau investment grade, tetapi menurunkan prospek (outlook) menjadi Negative.

Selama peringkat BBB masih dipertahankan, konsekuensi yang ditimbulkan diperkirakan relatif lebih terbatas dibandingkan apabila terjadi penurunan peringkat kredit (downgrade).

Di sisi eksternal, pidato Ketua The Fed Kevin Warsh juga menjadi perhatian pelaku pasar.

Menurut Nafan, Warsh menyampaikan nada yang cukup hawkish dengan menegaskan komitmen penuh The Fed terhadap independensi kebijakan moneter dan target inflasi.

Pernyataan tersebut sekaligus memupus harapan Presiden Donald Trump akan adanya pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat.

Meski demikian, pernyataan Warsh bahwa “risiko inflasi mulai mereda” justru direspons pasar sebagai sinyal dovish relief. Sebelumnya, pelaku pasar terlalu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih agresif dalam waktu dekat.

Ke depan, investor akan mencermati rilis data US Nonfarm Payrolls yang menjadi acuan tambahan dalam membentuk ekspektasi arah kebijakan suku bunga The Fed.

Untuk sementara, pasar memperkirakan terdapat peluang kenaikan Fed Rate paling cepat pada Oktober 2026.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak mentah dunia jatuh ke level terendah dalam empat bulan terakhir menyusul optimisme terhadap kemajuan negosiasi Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Melansir Aljazeera, Kamis (2/7/2026), minyak mentah berjangka Brent turun US$1,38 atau 1,89% menjadi US$71,57 per barel pada perdagangan Rabu (1/7).

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) terkoreksi US$0,92 atau 1,32% ke level US$68,58 per barel. Kedua kontrak tersebut ditutup pada posisi terendah sejak Maret.

Tekanan terhadap harga minyak muncul setelah pejabat tinggi AS menyampaikan sinyal positif terkait perundingan dengan Iran. Presiden Donald Trump sebelumnya menyebut pembicaraan berlangsung "sangat baik", sementara Wakil Presiden JD Vance mengatakan proses negosiasi berjalan "sangat baik" dan menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Vance mengatakan pemerintah AS akan terus mendorong tercapainya kesepakatan dengan itikad baik. Menurutnya, terdapat momentum positif di kalangan pemerintahan Iran untuk membuka babak baru hubungan kedua negara.

Meski demikian, Vance menegaskan Washington tetap menyiapkan berbagai opsi apabila Iran kembali mengembangkan program nuklir, mengancam negara-negara tetangga, atau mendukung aktivitas terorisme.

"Jika Iran berupaya membangun Kembali program pengayaan nuklirnya, mengancam negara tetangga, dan mendukung terorisme, Presiden Trump memiliki opsi untuk meresponsnya," ujar Vance dalam pernyataannya.

Iran selama ini membantah tuduhan bahwa negara tersebut tengah mengembangkan senjata nuklir.

Vance juga mengonfirmasi delegasi AS saat ini melakukan pembicaraan tidak langsung dengan Iran di Doha, Qatar, untuk membahas pengaturan lalu lintas maritim, termasuk keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Sementara itu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan pembahasan antara mediator Qatar dan Pakistan dengan delegasi AS maupun Iran menghasilkan "kemajuan positif" terkait sejumlah isu yang dibahas.

”Kedua pihak sepakat melanjutkan negosiasi dalam waktu dekat setelah rangkaian prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran selesai dilaksanakan,” tulis juru bicara tersebut di X.

Mantan diplomat AS Gordon Gray menilai penggunaan istilah "kemajuan positif" menunjukkan kedua belah pihak terlibat secara serius dalam proses diplomasi.

"Istilah 'kemajuan yang positif' jauh lebih baik dibanding mengatakan pembicaraan berlangsung 'terbuka dan terus terang', yang dalam bahasa diplomatik biasanya berarti perundingan berjalan buruk. Saya memandangnya sebagai sinyal yang baik,” jelasnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (2/7).

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih rawan melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini, meski peluang pembalikan arah tetap perlu dicermati.

"Dalam skenario terbaik, IHSG berpotensi terkoreksi ke kisaran 5.472-5.540. Namun kami juga mencermati skenario alternatif yang mengindikasikan awal fase penguatan," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.486, 5.317 dan resistance 6.007, 6.286 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ANTM, BIPI, BRPT, dan PGAS.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berpotensi melanjutkan koreksi pada perdagangan hari ini selama belum mampu menembus level resistance 5.847.

"Selama IHSG masih berada di bawah 5.847, indeks berpotensi menguji support Fibonacci di level 5.472. Namun jika berhasil menembus 5.847, penguatan berpeluang berlanjut hingga menguji resistance 6.051," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.722, 5.472, dan 5.314 dan resistance 5.847, 6.045, 6.256, 6.545, dan 6.835 hari ini. Ivan pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni MBMA, MDKA, PGAS, PTBA, dan UNTR.

IHSG bertengger di level 5.695 pada perdagangan Rabu (1/7) sore. Indeks saham menguat 51,92 poin atau 0,92 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,2 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,39 miliar saham. Frekuensi perdagangan sebanyak 1,55 juta kali transaksi.

Pada penutupan kemarin, 378 saham menguat, 248 terkoreksi, dan 158 stagnan.

Catatan Redaksi:Berita ini tidak dibuat untuk merekomendasikan atau tidak merekomendasikan saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Rencana pemerintah memperkuat digitalisasi dan integrasi data bantuan sosial (bansos) dinilai perlu dilakukan secara bertahap melalui uji coba di sejumlah daerah sebelum diterapkan secara nasional.

Pakar Komunikasi Digital Firman Kurniawan mengatakan implementasi digitalisasi bansos sebaiknya diawali dengan pilot project di tiga klaster daerah yang memiliki tingkat kesiapan infrastruktur dan literasi digital yang berbeda. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala sebelum kebijakan diterapkan secara menyeluruh.

“Jadi pakai pilot project dulu di beberapa daerah atau tiga klaster daerah yang baik jaringan internet maupun kesiapan orangnya cukup excellent, kemudian yang menengah, kemudian yang rendah. Nah ini penanganannya kan beda-beda untuk mengintegrasikan data,” kata Firman kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, penerapan secara bertahap juga menjadi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi kelemahan sistem, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola integrasi data antarinstansi.

Firman menilai model implementasi yang telah teruji akan memudahkan pemerintah menerapkan digitalisasi bansos secara nasional. Sebaliknya, penerapan serentak tanpa uji coba berisiko memunculkan berbagai persoalan, seperti yang pernah terjadi dalam pemutakhiran data penerima bantuan.

Dia mengingatkan penyaluran bansos merupakan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, setiap perubahan sistem harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan kesiapan SDM sekaligus memetakan titik-titik lemah dalam proses integrasi data.

“Jadi saya pilot project dulu sambil juga menyiapkan SDM-nya melihat celah mana yang lemah dari aspek integrasian data ini,” katanya.

Di sisi lain, Firman menilai digitalisasi dan integrasi data pada dasarnya mampu meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dapat mengurangi duplikasi data, mempermudah proses verifikasi, serta meningkatkan transparansi sehingga kesalahan sasaran penerima bantuan dapat ditekan.

Dia menjelaskan integrasi berbagai sumber data, seperti data kependudukan, BPJS, dan kementerian terkait, akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan. Dengan demikian, inclusion error maupun exclusion error dapat diminimalkan.

Sebelumnya, pemerintah mengakui program bantuan sosial yang selama ini berjalan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah mempercepat penerapan digitalisasi dalam penyaluran bansos.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Hasil evaluasi menunjukkan masih tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

“Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%,” kata Robben dalam sambutannya pada agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 45% penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tidak tepat sasaran. Kemudian, 43,17% program bantuan pendidikan tidak tepat sasaran. Adapun bantuan subsidi elpiji 3 kilogram tercatat memiliki tingkat ketidaktepatan sasaran sebesar 60,57%, sedangkan subsidi listrik mencapai 58,6%.

Robben mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar data penerima bantuan dipastikan akurat sebelum berbagai program bansos disalurkan. Menurutnya, persoalan utama selama ini terletak pada belum terintegrasinya data antarlembaga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan percepatan implementasi Perlinsos Digital dilakukan agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

“Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya. Ada yang belum tercatat juga. Ada datanya belum diperbaharui bertahun-tahun,” kata Fifi.

Dia menjelaskan Kementerian Komdigi berperan sebagai penyedia platform integrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam digitalisasi bansos.

“Kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data. Jadi semua data yang ada di kementerian/lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah,” ujar Fifi.

Bisnis.com, JAKARTA — Beras fortifikasi digadang-gadang menjadi salah satu instrumen baru pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Namun, ketika produk tersebut mulai didorong masuk ke pasar yang lebih luas, muncul satu persoalan mendasar: berapa harga yang dianggap paling wajar?

Pemerintah mulai mempertimbangkan pengaturan kisaran harga beras fortifikasi agar produk kaya mikronutrien itu tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu. Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa intervensi harga harus tetap memperhitungkan biaya produksi agar tidak mengurangi minat investasi maupun pasokan di masa depan.

Perdebatan tersebut muncul karena beras fortifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan beras konsumsi biasa.

Produk ini diperkaya zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 melalui proses produksi tambahan yang memerlukan premiks khusus, teknologi pencampuran, serta pengawasan mutu yang lebih ketat. Konsekuensinya, biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan beras reguler.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai harga tetap perlu dijaga agar beras fortifikasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) menilai beras merupakan media paling efektif untuk memperbaiki status gizi masyarakat karena dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia setiap hari.

Menurut KFI, sasaran utama pengembangan beras fortifikasi tetap harus diarahkan kepada kelompok rentan melalui berbagai program bantuan pemerintah.

Nina Sardjunani dari KFI mengatakan beras fortifikasi semestinya menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat miskin yang paling membutuhkan tambahan mikronutrien.

“Kalau beras fortifikasi itu kami dari KFI selalu melihatnya, yang pertama yang harus diselamatkan adalah kelompok miskin,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Nina menilai pasar beras fortifikasi tidak seharusnya hanya bergantung pada program bantuan sosial. Produk tersebut juga memiliki ruang berkembang di pasar komersial karena kebutuhan mikronutrien tidak hanya dialami masyarakat berpendapatan rendah.

Berbeda dengan Beras Reguler

Menurut Nina, beras fortifikasi tidak dapat diperlakukan seperti beras reguler yang diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Statusnya sebagai beras khusus membuat mekanisme penetapan harga berbeda.

Karena itu, Badan Pangan Nasional mulai berdiskusi dengan pelaku industri penggilingan padi untuk mencari kisaran harga yang dinilai wajar sekaligus mencerminkan struktur biaya produksi.

“Tidak menggunakan HET, tetapi paling tidak dikasih range harga yang paling masuk akal,” kata Nina.

Penentuan kisaran harga dinilai penting karena pasar beras fortifikasi masih berada pada tahap awal pengembangan.

Harga yang terlalu tinggi berpotensi membatasi penetrasi pasar, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif investasi sehingga menghambat perluasan produksi.

Tak hanya soal harga. Persoalan lain muncul dari sisi kapasitas industri.

Miller for Nutrition (M4N) menilai kesiapan penggilingan padi nasional untuk memproduksi beras fortifikasi dalam skala besar masih terbatas.

Millers Advisory Group M4N Budianto Wijaya mengatakan jumlah penggilingan padi yang memiliki fasilitas fortifikasi masih relatif sedikit. Kondisi itu diperparah oleh dominasi penggilingan skala kecil di Indonesia.

“Produsen kernelnya saja baru hanya dua,” ujarnya.

Menurut Budianto, tantangan terbesar bukan lagi berada pada aspek teknologi. Teknologi fortifikasi telah lama diterapkan di berbagai negara dan dinilai sudah matang.

Persoalan justru terletak pada koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, produsen kernel, industri penggilingan, regulator hingga lembaga pengawas mutu.

“Tinggal masalah kebijakan dan sinergi antar ekosistemnya,” katanya.

Karena itu, berkembangnya pasar komersial dinilai penting untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar. Makin banyak pelaku usaha yang masuk, makin besar peluang terciptanya persaingan sehingga harga dapat bergerak lebih kompetitif.

Budianto mengingatkan bahwa sebagai beras khusus, harga beras fortifikasi pada akhirnya tetap akan dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing. Sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Harga yang Paling Masuk Akal

Dorongan agar terdapat panduan harga juga datang dari sektor ritel. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai harga beras fortifikasi di pasar saat ini masih terlalu bervariasi sehingga menyulitkan upaya memperluas konsumsi.

Menurutnya, harga beras fortifikasi kemasan 5 kilogram di pasar modern berkisar antara Rp90.000 hingga Rp130.000.

“Tidak ada semacam acuan, sehingga harganya itu range-nya sampai ada yang dari mulai Rp90.000 sampai Rp130.000 per 5 kg,” kata Dasep.
Padahal, menurutnya, permintaan pasar masih terbuka lebar.

Aprindo memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 70.000 ton per bulan. Sementara itu, pasokan yang tersedia sepanjang 2025 baru berkisar 45.000–50.000 ton per bulan sehingga masih terdapat ruang permintaan yang belum terpenuhi.

Karena itu, Aprindo mendukung keterlibatan pemerintah dalam menyusun panduan kisaran harga. Tujuannya bukan menetapkan harga secara kaku, melainkan menjaga agar rentang harga tidak terlalu lebar dan tetap dapat diterima konsumen.

Selain itu, efisiensi distribusi juga dinilai menjadi faktor penting karena rantai pasok yang panjang akan menambah biaya hingga tingkat konsumen.

Dasep juga mengusulkan agar beras fortifikasi dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujarnya mengenai harga kemasan 5 kilogram.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai harga beras fortifikasi bukan sekadar soal angka.

Pemerintah ingin menjadikan produk tersebut sebagai instrumen perbaikan gizi nasional. Industri membutuhkan kepastian agar investasi tetap layak secara ekonomi. Sementara itu, pelaku ritel berharap harga cukup kompetitif agar produk dapat diterima pasar.

Menemukan titik temu di antara tiga kepentingan tersebut akan menjadi kunci. Tanpa keseimbangan itu, perluasan konsumsi beras fortifikasi berisiko berjalan lambat. Sebaliknya, jika kisaran harga yang ekonomis dapat dicapai, beras fortifikasi berpeluang berkembang menjadi pasar baru yang sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.