Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Yaqut ditahan usai kalah praperadilan yang diputuskan pada Rabu (11/3/2026). Pada Kamis (12/3/2026), Yaqut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Usai diperiksa sekitar 5 jam, Yaqut turun dari ruang pemeriksaan dengan menggunakan rompi oranye KPK. Saat ingin masuk ke mobil tahanan, dia mengaku tidak menerima uang korupsi tersebut.

"Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya melakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jemaah," kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Penahanan Yaqut memantik kericuhan dari massa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang telah berkumpul sejak sore hari. Dari pantauan Bisnis di lokasi, salah satu orator mengatakan massa Banser akan turun ke jalan dengan massa yang lebih banyak.

Salah satu anggota Banser membakar baju yang memiliki logo KPK. Sedangkan massa lainnya mencoba merangsek masuk dengan mencoba merusak salah satu gerbang. Mereka menyatakan tindakan KPK tidak adil kepada sosok yang dianggap sebagai penasihat PBNU.

Sejumlah personel kepolisian tampak berjaga menggunakan peci dan sorban putih. Orator maupun koordinator massa mencoba menenangkan massa agar situasi kondusif.

Sekadar informasi, selain Yaqut, KPK juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya belum ditahan meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 8 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%, 10.000-10.000. Itu tentu tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak hadir dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026), untuk menguji penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, tampak pihak pemohon hanya dihadiri oleh kuasa hukum. Sebab saat persidangan perdana yang berlangsung pada Selasa (24/2/2026), Yaqut tampak hadir.

Sedangkan pihak termohon, yakni KPK, memenuhi sidang praperadilan ke-2 karena sebelumnya tidak hadir.

Selain itu, sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) tampak berkumpul di halaman PN Jakarta Selatan. Mereka sebelumnya juga hadir saat sidang praperadilan pertama pada tanggal Selasa (24/2/2026).

Mereka datang untuk mendukung berjalannya sidang praperadilan. Ada yang unik dalam dukungan hari ini, mereka tampak mengikat tali pita berwarna hijau di lengan kanan atau kiri. Sejumlah anggota polisi juga tampak hadir untuk mengamankan berlangsungnya sidang.

Dalam perkara ini, staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex juga ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan keduanya dilakukan pada 9 Januari 2026.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50%-50%. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa-apa, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Yaqut tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 11.40 WIB. Yaqut enggan berbicara banyak kepada awak media perihal kasus yang menyeret dirinya.

"Mohon izin, mohon izin ya. Saya masuk dulu ya," kata Yaqut sembari berjalan menuju lobby gedung, Selasa (16/12/2025).

Setelah itu, Yaqut menunggu di lobby gedung untuk kemudian dipanggil penyidik melakukan pemeriksaan. Terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan belum bisa menjelaskan materi pemeriksaan hingga Yaqut selesai diperiksa.

*Terkait dengan materi pemeriksaan nanti kami akan update paska dilakukan pemeriksaan. Jadi pagi ini kita masih sama-sama menanti kehadiran Pak Yakut untuk memenuhi panggilan dari penyidik," jelas Budi.

Adapun tim lembaga antirasuah telah melayangkan surat pemanggilan kepada Yaqut sejak pekan lalu.

Sekadar informasi, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.