Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril menjelaskan jika ditemukan permasalahan pembagian kuota haji yang diterbitkan oleh Menteri Agama, maka dapat diuji di Mahkamah Agung (MA).

Pernyataannya disampaikan dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas untuk menguji sah atau tidak penetapan tersangka Yaqut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Adapun pembagian kuota haji diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Tim Biro Hukum KPK mempertanyakan apakah bisa pejabat berwenang mengubah diskresi pembagian kuota haji tidak sesuai aturan yang berlaku.

Oce menjelaskan, semua itu tergantung pada kewenangan pejabat apakah diperbolehkan mengubah diskresi atau tidak. Jika diperbolehkan, katanya, akan ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan.

"Yang paling penting dalam penggunaan kewenangan adalah apakah dia berwenang atau tidak. Bahwasanya ada kebijakan-kebijakan dalam rumusan kewenangannya, mungkin ini sangat terkait dengan aspek sosiologis atau pertimbangan lain," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).

Namun, dia menegaskan tidak diperbolehkan suatu aturan turunan bertentangan dengan undang-undang. Dia menyebut, kesalahan suatu aturan dapat ditempuh melalui beberapa cara, seperti menegur pihak terkait hingga menguji ke Mahkamah Agung (MA). Melalui upaya ini, maka peraturan menteri dapat dibatalkan.

"Bagaimana cara membatalkannya? Ya mau enggak mau mungkin menegur Menterinya, menyurati atasannya, atau maju ke Mahkamah Agung untuk membatalkan karena ini peraturan di bawah undang-undang. Harus diuji dulu, harus diubah dulu. Jadi kalau ada kebijakan yang kita anggap salah, harus pakai mekanisme untuk menyatakan itu," ujarnya.

Dalam perkara ini, Yaqut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat meloloskan pembagian kuota haji menjadi 50%-50% dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus.

Pengkondisian juga dilakukan oleh staf khusus Yaqut, Ishfah Abizal Aziz alias Gus Alex sehingga keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026.

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," ucap Asep, Minggu (11/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan pembagian kuota haji 50:50 karena keterbatasan fasilitas.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo alasan tersebut tidak relevan karena saat tim lembaga antirasuah meninjau fasilitas di Tanah Suci dinyatakan layak untuk digunakan bagi jemaah haji.

"Kami ke Arab Saudi berangkat bersama tim auditor dari BPK juga mengecek terkait dengan ketersediaan fasilitas ibadah haji ya, dan di sana juga sudah sangat proper, bagus gitu ya untuk penyelenggaraan ibadah haji, sehingga kami pikir alasan itu tidak pas," kata Budi kepada jurnalis dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Budi mengatakan pembagian kuota haji tambahan untuk 2024 menjadi 50:50 seharusnya tidak perlu dilakukan karena dalih fasilitas.

Budi menjelaskan kuota haji sebanyak 20.000 bagi jemaah Indonesia diperuntukkan untuk memangkas antrean yang sudah menumpuk dengan ketentuan 92% kuota haji reguler dan 8% haji khusus.

Namun terjadi pergeseran yang tidak semestinya melalui Keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 tentang kuota haji tambahan 2024. Alhasil, KPK memandang klaim Kubu Yaqut tidak sinkron.

"Artinya apa? Pemberian tambahan 20.000 kuota itu adalah untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji di reguler gitu ya. Tapi kemudian kenapa dilakukan splitting 50 persen reguler 50 persen khusus. Ya artinya kalau kita kroscek dengan latar belakangnya sendiri sudah tidak sinkron," jelas Budi.

Sebelumya, Yaqut menyampaikan pembagian kuota haji menjadi 50:50 karena keterbatasan fasilitas dan sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi jemaah.

Hal itu dia sampaikan usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

"Saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota Haji. Satu-satunya pertimbangan yang saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah Hifdzun Nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah. Karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi," katanya.

Yaqut menjelaskan kuota haji tambahan untuk 2024 telah terikat aturan dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk pembagian kuota haji sehingga dia menilai hal ini bukan keputusan sepihak