Jakarta (ANTARA) - PT TASPEN (Persero) mengimbau seluruh peserta, mitra kerja, dan rekanan perusahaan tidak memberikan hadiah, bingkisan, maupun parsel dalam bentuk apa pun kepada jajaran insan TASPEN maupun anak perusahaan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan mencegah konflik kepentingan.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan penerapan ISO 37001:2025 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang telah diimplementasikan perusahaan untuk memperkuat tata kelola dan integritas organisasi.

"Kami di TASPEN terus konsisten membangun budaya kerja yang profesional dan menjunjung tinggi integritas. Karena itu, kami meminta kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung semangat zero gratification dengan tidak memberikan bingkisan dalam bentuk apa pun menjelang Idul Fitri ini," ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan komitmen tersebut juga merupakan bagian dari implementasi ketentuan terbaru terkait pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pelaporan gratifikasi.

Peraturan tersebut memperkuat mekanisme pelaporan serta pengendalian gratifikasi guna mendorong tata kelola yang lebih berintegritas dan akuntabel di lingkungan institusi.

TASPEN juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel dengan melaporkan apabila menemukan adanya oknum yang meminta atau menerima hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan.

Laporan dapat disampaikan melalui mekanisme whistleblowing system (WBS) yang disediakan perusahaan, antara lain melalui email pengaduan@taspen.co.id, SMS atau WhatsApp 08111446666, serta laman wbs.taspen.co.id dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Sepanjang 2025, TASPEN telah melaksanakan berbagai inisiatif penguatan budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi, antara lain sosialisasi antikorupsi dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia, kegiatan Compliance Movie Day, sosialisasi budaya kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik di kantor pusat dan cabang, program e-learning integritas, serta kampanye digital internal yang menekankan prinsip 5 NO yakni No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality, dan No Conflict of Interest.

Melalui langkah tersebut, TASPEN berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perusahaan juga menargetkan terwujudnya zero fraud di lingkungan kerja sebagai bagian dari penguatan budaya integritas sekaligus mempertegas peran TASPEN dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Penggunaan big data, whistleblowing, hingga pencabutan izin praktik menjadi senjata negara-negara Asia dalam memerangi tindak kecurangan alias fraud program jaminan kesehatan. Indonesia pun mulai memperketat pengawasan agar dana JKN yang dikelola BPJS Kesehatan benar-benar kembali ke peserta.

Salah satu negara tetangga Indonesia, Malaysia memanfaatkan kombinasi dari proses investigasi yang mendalam dan penggunaan teknologi serta big data untuk mencegah tindakan kecurangan pada program jaminan kesehatannya, Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso).

Head of Division Anti Fraud, Ethics & Integrity Perkeso Malaysia, Hasnol Mohamed Hussein, menuturkan pihaknya memiliki divisi yang secara khusus menyelidiki klaim yang terindikasi fiktif atau fraud dalam program kesehatannya, seperti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.

Hasnol memaparkan, fungsi anti-fraud di Perkeso dikelola secara terpusat di Kuala Lumpur. Dia menuturkan, pihaknya mengandalkan analisis data-data yang ada untuk menginvestigasi dugaan kecurangan.

"Kami memiliki 54 cabang di seluruh Malaysia, tetapi fungsi anti-fraud tetap dikelola secara terpusat. Kami juga memiliki petugas yang terlatih dengan baik. Ketika menerima laporan, kami melakukan analisis sebagai dugaan klaim fraud, lalu menugaskan tim untuk melakukan pengawasan," jelas Hasnol dalam acara 1^st Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference yang digelar di Yogyakarta, pekan lalu.

Lebih lanjut, Perkeso juga memanfaatkan teknologi seperti drone dalam tugasnya mengawasi potensi tindakan kecurangan. Hal tersebut juga dibarengi dengan kerja sama antarinstansi setempat, termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), dengan lembaga antikorupsi Malaysia.

Hasnol menuturkan, kolaborasi antarlembaga tersebut juga telah membuahkan hasil. Dia mengatakan, pada Oktober 2024 lalu, Perkeso dan SPRM berhasil mengungkap kasus kecurangan pada jaminan kesehatan yang berujung pada penangkapan 6 dokter di Penang.

Dia melanjutkan, selain tim investigasi, Perkeso juga terus memperkuat sistem whistleblowing. Hasnol mengatakan, semua orang, baik pegawai Perkeso maupun warga umum Malaysia, dapat menyampaikan laporan fraud melalui sistem ini.

Ke depannya, Hasnol menyebut Perkeso sedang mengkaji kemungkinan pemberian insentif atau penghargaan bagi pelapor. Meski demikian, dia menyebut hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

"Rencana ini juga masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk dengan Bank Sentral Malaysia serta otoritas terkait lainnya," kata Hasnol.

Sementara itu, China memiliki sejumlah cara tegas dalam menindak aksi kecurangan atau fraud terkait layanan kesehatan. Deputy Director of Healthcare Security Administration (HSA) of Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, Wu Huazhang menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memastikan tindakan kecurangan tidak meluas.

Wu memaparkan, penindakan tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera yang signifikan bagi para pelaku. Dia menuturkan, sanksi diberikan dalam dua bentuk yakni sosial dan administratif.

Dia memperinci, pelaku fraud dari pihak rumah sakit akan diberikan peringatan dan mengalami pengurangan poin sebagai penilaian level RS. Kemudian, jika pihak rumah sakit terus melakukan pelonggaran atau fraud, pemerintah akan mencabut izin operasional fasilitas layanan kesehatan tersebut.

Sementara itu, bagi dokter yang melakukan fraud, izin operasional mereka akan otomatis dicabut. Wu juga mengatakan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh dokter maupun rumah sakit akan dipublikasikan secara umum ke masyarakat luas.

"Pengumuman terkait para pelaku fraud kami berikan ke masyarakat sehingga mereka juga mengetahui informasi tersebut dan mendorong mereka untuk melaporkan perilaku seperti itu [fraud] ke depannya," jelas Wu.

Selanjutnya, jika dokter atau rumah sakit terbukti masih melakukan fraud setelah peringatan dan pencabutan izin, pemerintah China akan melimpahkan kasus itu ke hukum pidana.

Wu menambahkan, pemerintah China juga memastikan pelaku wajib membayar lima kali lipat dari kerugian fraud.

"Untuk denda bisa sampai lima kali lipat dari yang dirugikan dan akan diteruskan ke proses hukum lebih tinggi, kalau di Indonesia mungkin selevel dengan KPK," jelas Wu.

Tindakan Indonesia

Di sisi lain, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sebagai lembaga penyelenggaraan JKN juga telah melakukan sejumlah upaya untuk memberantas tindakan fraud.

Ditemui pada acara yang Sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa di balik capaian JKN yang berhasil mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC) dalam waktu relatif singkat, tantangan menjaga integritas sistem tetap besar.

“Program JKN berbasis gotong royong dan mampu mencapai UHC kurang dari 10 tahun merupakan hal luar biasa. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan integritas sistem tetap terjaga dan manfaat benar-benar kembali kepada peserta,” ujar Ghufron.

Ghufron menegaskan praktik fraud dan korupsi di sektor jaminan kesehatan bukan sekadar pelanggaran administratif. Dia menuturkan, hal ini merupakan ancaman serius yang dapat menurunkan mutu layanan, mencederai keadilan sosial, menggerus kepercayaan publik, hingga mengganggu keberlanjutan pembiayaan JKN.

Sebagai penyelenggara JKN, BPJS Kesehatan telah membangun sinergi lintas lembaga terkait penindakan fraud dengan Kementerian Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Data BPJS Kesehatan mencatat, jumlah fraud yang ditemukan pada periode Januari—Oktober 2025 mencapai Rp6,8 triliun. Jumlah tersebut mencakup besaran fraud yang dicegah senilai Rp5,1 triliun dan fraud yang terdeteksi dan tertangani senilai Rp1,7 triliun.

Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antara Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno menuturkan sejumlah bentuk fraud yang paling banyak ditemukan sejauh ini adalah tagihan klaim fiktif (phantom billing) dan manipulasi dokumen.

Mundiharno menyebut, potensi fraud pada layanan kesehatan berkisar antara 0,5% hingga 15%. Oleh karena itu, dia menyebut upaya pencegahan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk mengurangi tindakan kecurangan.

"Bisa dibayangkan misalkan 5% saja [fraud] dari Rp170 triliun dana kelolaan kami, itu sudah tinggi, jadi potensinya tinggi. Itu by nature, jaminan kesehatan bersamaan ada asuransi, pasti ada fraud," ujar Mundiharno.

Mundiharno menegaskan, penanganan kecurangan di fasilitas kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 16/2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

Dalam regulasi tersebut, fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan fraud wajib mengembalikan nilai kerugian yang ditimbulkan serta dikenai denda sesuai ketentuan.

Selain sanksi finansial, BPJS Kesehatan juga dapat melakukan pemutusan kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan kecurangan. Mundiharno juga mengatakan bahwa BPJS dapat kembali menjalin kerja sama dengan fasilitas kesehatan yang melanggar setelah mereka melakukan perbaikan, umumnya sekitar satu tahun sejak pemutusan.

Di sisi lain, dia juga menyebut pemutusan hubungan kerja sama ini tidak boleh mengganggu akses layanan peserta JKN

“Jika di satu daerah hanya terdapat satu rumah sakit, terpaksa kerja sama tidak bisa diputus karena itu akan berdampak pada pelayanan peserta,” ujarnya.

Mundiharno memaparkan, efek jera perlu diberikan kepada pelaku fraud dalam Program JKN. Pasalnya, dia mengatakan tindakan tersebut mengancam dana jaminan sosial dan juga menurunkan kualitas layanan kepada peserta.

Dia mengatakan, pemberian sanksi ke depannya direncanakan akan diterpakan kepada individu yang terbukti melakukan fraud. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan efek jera mengingat sanksi atas tindakan kecurangan saat ini hanya diterapkan pada institusi, seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit.

"Yang saat ini kita lakukan adalah memberikan tanda atau flagging ke dokter atau tenaga kesehatan yang melakukan fraud. Kita bilangnya ke rumah sakit atau faskes, kami tidak mau kerja sama dengan anda kalau masih ada dokter yang melakukan fraud," ujar Mundiharno.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pemberantasan praktik fraud dalam program JKN untuk melindungi masyarakat miskin dan memperkuat pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menuturkan, praktik fraud dapat terjadi di berbagai level pada JKN, mulai dari fasilitas kesehatan melalui tagihan fiktif atau mark-up biaya, oknum tenaga medis dengan manipulasi diagnosis, hambatan dalam proses verifikasi klaim, pemalsuan identitas peserta, hingga kebijakan yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

Seiring dengan hal tersebut, Cak Imin menyebut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap rupiah iuran masyarakat dan anggaran negara benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sejumlah langkah konkret yang didorong, antara lain penguatan kapasitas daerah dalam pencegahan fraud melalui pembentukan forum anti-fraud daerah yang melibatkan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, masyarakat, serta aparat penegak hukum.

Selain itu, penguatan etika profesi tenaga kesehatan dan penegakan hukum tegas terhadap pelaku kecurangan, khususnya di situasi darurat dan kebencanaan, juga menjadi perhatian utama.

“Setiap kecurangan dalam JKN adalah pelanggaran moral dan konstitusional. Kerugiannya bukan hanya bersifat material, tetapi juga menghilangkan kesempatan satu keluarga untuk keluar dari kemiskinan,” kata Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasinah Jusuf dikenal sebagai sosok yang teguh menjaga prinsip tata kelola dan kepatuhan di sektor keuangan. Dalam perannya sebagai Direktur Legal & Compliance PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dia berfokus pada penguatan sistem internal yang mendukung perlindungan konsumen dan transparansi perusahaan.

Komitmennya terhadap praktik tata kelola yang baik mengantarkannya meraih Bisnis Indonesia Women in SDG’s Action Award 2025, atas kontribusinya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, pada Selasa (11/11/2025).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis yang dijalankannya dalam membangun sistem kepatuhan yang adaptif dan menyeluruh.

Di bawah kepemimpinannya, Allianz Indonesia memperkuat kerangka kerja corporate compliance, memperbaiki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing), serta menjalankan edukasi hukum lintas divisi.

Dia juga termasuk salah satu pelopor dalam penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi nasabah, jauh sebelum regulasi nasional resmi diterapkan.

Kontribusi Hasinah terhadap pencapaian SDGs tercermin dari komitmennya membangun institusi yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut tidak hanya diterapkan di lingkungan internal perusahaan, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor dan kemitraan eksternal yang memperkuat ekosistem tata kelola berkelanjutan.

Selain itu, Hasinah aktif terlibat dalam berbagai dialog strategis dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi industri, dan forum lintas negara yang membahas isu keuangan beretika serta perlindungan konsumen. Dia juga berkontribusi dalam pembaruan kode etik industri asuransi dan advokasi penerapan standar praktik tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Dengan pendekatan hukum yang progresif dan berpihak pada kepentingan publik, Hasinah Jusuf berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dedikasinya sejalan dengan semangat SDGs untuk menciptakan sistem kelembagaan yang tangguh, adil, dan berintegritas di Indonesia.

Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award 2025 merupakan ajang apresiasi yang ditujukan bagi para perempuan penggerak Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Program ini menjadi bentuk pengakuan atas kiprah perempuan yang berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di berbagai sektor.

Diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, pada 11 November 2025, ajang ini merupakan inisiatif perdana dari Bisnis Indonesia. Ajang ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan empat dekade perjalanan Bisnis Indonesia.

Dalam momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan penghargaan kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor berbeda mulai dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas dedikasi dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menyambut HUT ke-40, Bisnis Indonesia juga menggelar sejumlah kegiatan lain seperti Tanam Pohon, Anugerah Produk Indonesia, serta BIG Conference yang akan menjadi puncak acara pada Desember mendatang. Forum tersebut akan menghadirkan economic outlook 2026 sekaligus memberikan penghargaan BIG 40 kepada 40 tokoh berpengaruh di bidang ekonomi dan bisnis nasional. (Chelsea Venda)

Bisnis.com, JAKARTA - Hasinah Yusuf dikenal sebagai sosok yang teguh menjaga prinsip tata kelola dan kepatuhan di sektor keuangan. Dalam perannya sebagai Direktur Legal & Compliance PT Asuransi Allianz Life Indonesia, dia berfokus pada penguatan sistem internal yang mendukung perlindungan konsumen dan transparansi perusahaan.

Komitmennya terhadap praktik tata kelola yang baik mengantarkannya meraih Bisnis Indonesia Women in SDG’s Action Award 2025, atas kontribusinya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, pada Selasa (11/11/2025).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis yang dijalankannya dalam membangun sistem kepatuhan yang adaptif dan menyeluruh.

Di bawah kepemimpinannya, Allianz Indonesia memperkuat kerangka kerja corporate compliance, memperbaiki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing), serta menjalankan edukasi hukum lintas divisi.

Dia juga termasuk salah satu pelopor dalam penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi nasabah, jauh sebelum regulasi nasional resmi diterapkan.

Kontribusi Hasinah terhadap pencapaian SDGs tercermin dari komitmennya membangun institusi yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut tidak hanya diterapkan di lingkungan internal perusahaan, tetapi juga melalui kolaborasi lintas sektor dan kemitraan eksternal yang memperkuat ekosistem tata kelola berkelanjutan.

Selain itu, Hasinah aktif terlibat dalam berbagai dialog strategis dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi industri, dan forum lintas negara yang membahas isu keuangan beretika serta perlindungan konsumen. Dia juga berkontribusi dalam pembaruan kode etik industri asuransi dan advokasi penerapan standar praktik tata kelola yang baik (Good Corporate Governance).

Dengan pendekatan hukum yang progresif dan berpihak pada kepentingan publik, Hasinah Yusuf berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dedikasinya sejalan dengan semangat SDGs untuk menciptakan sistem kelembagaan yang tangguh, adil, dan berintegritas di Indonesia.

Bisnis Indonesia Women in SDGs Action Award 2025 merupakan ajang apresiasi yang ditujukan bagi para perempuan penggerak Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Program ini menjadi bentuk pengakuan atas kiprah perempuan yang berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di berbagai sektor.

Diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, pada 11 November 2025, ajang ini merupakan inisiatif perdana dari Bisnis Indonesia. Ajang ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan empat dekade perjalanan Bisnis Indonesia.

Dalam momentum ini, Bisnis Indonesia memberikan penghargaan kepada 34 perempuan penggerak SDGs di 17 sektor berbeda mulai dari ekonomi kreatif, lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, atas dedikasi dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dalam rangka menyambut HUT ke-40, Bisnis Indonesia juga menggelar sejumlah kegiatan lain seperti Tanam Pohon, Anugerah Produk Indonesia, serta BIG Conference yang akan menjadi puncak acara pada Desember mendatang. Forum tersebut akan menghadirkan economic outlook 2026 sekaligus memberikan penghargaan BIG 40 kepada 40 tokoh berpengaruh di bidang ekonomi dan bisnis nasional. (Chelsea Venda)

Bisnis.com, JAKARTA - Pada peringatan Hari Standar Dunia, PT Pertamina (Persero) menegaskan kembali komitmennya dalam penerapan standardisasi global dalam rangka memastikan implementasi tata kelola bisnis yang lebih baik. Saat ini, Pertamina Group telah menjalankan sejumlah ketentuan dari Organisasi Internasional untuk standardisasi yang diikuti oleh 160 negara di dunia

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan komitmen kuat Pertamina dalam memperkuat tata kelola bisnis dengan memenuhi standar yang berlaku secara global. Untuk standardisasi tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, Pertamina telah memberlakukan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 22301:2019 terkait Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis.

“Seluruh Subholding Pertamina telah menerapkan standar pengelola kelangsungan bisnis dan memastikan layanan energi tetap berjalan saat terjadi insiden atau bencana,” ujar Fadjar.

Fadjar mengungkapkan, komitmen Pertamina dalam menerapkan standar internasional menjadi upaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis, termasuk dengan adanya monitoring dan evaluasi berkala dari lembaga standardisasi internasional.

Dalam kaitan dengan praktik GCG, Pertamina juga terus berupaya memperketat implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37002:2021 dalam lingkup Fraud Whistleblowing Management System.

Selain itu, Pertamina juga menunjukkan komitmennya dalam manajemen lingkungan, mutu, dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Fadjar menguraikan, Pertamina telah membentuk Sistem Manajemen HSSE Pertamina (SUPREME) yang landasan penyusunannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada skala nasional dan internasional, seperti Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Peraturan Kapolri No. 24/2007, serta PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada skala global, imbuhnya, SUPREME juga mengacu pada standar sistem manajemen internasional, seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, ISO 31000, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, dan standar lainnya. Penerapan ISO dievaluasi berkala guna memastikan pemenuhan kriteria standar yang ditetapkan

“Dalam standardisasi pengelolaan energi, Pertamina juga telah melaksanakan prinsip yang tertuang dalam ISO 50001:2018 yang mengukur standar kemampuan perusahaan dalam mengelola penggunaan energi dan mengukur kinerja energi secara berkelanjutan,” pungkas Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.