Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Puan Maharani memberikan tanggapan terkait safari politik yang dilakukan oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Puan menjelaskan, safari politik adalah hak bagi semua warga negara Indonesia.

"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," katanya, dikutip Selasa (30/6/2026).

Kendati demikian, dia mengajak agar seluruh pihak menjaga kondusifitas di tengah dinamika global saat ini.

"Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (27/6/2026). Kehadiran Jokowi disambut antusias oleh kader PSI, relawan, dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Setibanya di lokasi, Jokowi menyempatkan diri menyapa para relawan dan warga yang telah menunggu.

Kedatangan Jokowi ke Bandar Lampung bertujuan memberikan arahan kebangsaan dalam forum Rakorda DPD PSI. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan berbagai pandangan mengenai pentingnya menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, serta mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta saat melakukan penggeledahan di Kantor Imigrasi terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).

Penggeledahan yang berlangsung pada Selasa (9/6/2026) itu, menyasar ruangan eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

"Adapun dari penggeledahan di kantor Imigrasi, yakni ruangan Wamen, Penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen, BBE, serta uang puluhan juta rupiah," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).

Selain Kantor Imigrasi, penggeledahan juga menyasar Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat dan rumah tersangka Juniadi Sri Priambudi (JSP) selaku Ketua Tim Alih Status ITAS.

Untuk di Kanim Jakbar ungkap Budi, barang bukti yang disita berupa dokumen dan barang bukti elektronik (BBE). Sementara, untuk di rumah tersangka menyita beberapa dokumen.

Lihat video: Silmy Karim Tersangka, Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Isi Posisi Wamen Imipas



Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Adapun, delapan tersangka di antaranya sebagai berikut:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Kementerian Imipas periode 2022-2026. KPK menyebut Silmy menerima jatah rutin Rp100 juta setiap pekan dari praktik tersebut.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan uang itu merupakan uang hasil pemerasan yang bersumber dari biro jasa maupun WNA. Hasil pemerasan itu tak terlepas dari Silmy yang meminta jatah terkait pengurusan izin tinggal kepada bawahannya.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya SK (Silmy Karim) yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ujar Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Menurut Setyo, pembagian uang itu disamarkan dengan sejumlah kode distribusi khusus. Salah satunya menggunakan istilah "malaikat" untuk merujuk pada pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi maupun Kementerian Imipas.

"Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode distribusi khusus, seperti penggunaan istilah ‘malaikat’ yang dimaksudkan distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas," jelas Setyo.

Lihat Video: Bukan Uang Tunai, Suap Kasus Wamen Imipas Silmy Karim Pakai Kepingan Logam Emas!



Selain itu, para pelaku juga memakai istilah yang berkaitan dengan personel grup musik untuk menggambarkan aliran dana kepada pihak tertentu.

"Kode lainnya dengan menggunakan istilah pembayaran konser grup band, seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu," sambungnya.

Setyo menambahkan, uang hasil pemerasan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, hingga kegiatan usaha.

"Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut," tandas dia.

JAKARTA - Dua Warga Negara Asing WNA) terdampak meletusnya Gunung Dukono di Halmahera Utara , Maluku Utara, masih dalam pencarian. Pencarian dilakukan oleh tim pencarian dan pertolongan (Search and Rescue-SAR) gabungan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Utara.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan, berdasarkan pendataan sementara, total terdapat 20 orang pendaki yang berada di kawasan Gunung Dukono.

"Terdiri dari sembilan warga negara asing (WNA) asal Singapura, tiga orang warga dari Ternate dan delapan warga lokal dari wilayah sekitar," ungkap Aam, sapaan Abdul Muhari, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026).

Hingga saat ini, kata Aam, sebanyak 14 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Rinciannya:

Korban selamat warga negara asing

1. T.Y.M.E. (L) usia 30 tahun

2. O.S.S. (P) usia 37 tahun

3. P.L. (P) usia 33 tahun

4. L.H.E.I. (P) usia 31 tahun

5. T.J.Y.G. (P) usia 30 tahun

6. L.Y.X.V. (P) usia 30 tahun

7. L.S.D. (L) usia 29 tahun.

Ketujuh orang tersebut merupakan warga negara Singapura.

Korban selamat Warga Negara Indonesia (WNI)

1. B.B. (L) usia 24 tahun

2. Y. (L) usia 23 tahun

3. S. (L) usia 26 tahun

4. A. (L) usia 22 tahun

5. H. (L) usia 26 tahun

6. F.N. (P) usia 27 tahun

7. R.I. (P) usia 29 tahun.

"Hingga Jumat siang masih terdapat dua orang pendaki WNA yang dinyatakan dalam pencarian oleh tim SAR gabungan, yakni H.W.Q.T. (L) usia 30 tahun dan S.M.B.A.H. (L) usia 27 tahun," ungkap Aam.

Berdasarkan informasi dari Pengamat Gunung Api Dukono yang turut mendampingi proses evakuasi, pada pukul 14.10 WIB, operasi pencarian sempat dihentikan sementara demi keselamatan personel di lapangan akibat adanya potensi lontaran lava pijar dengan jangkauan mencapai sekitar 1,5 kilometer dari puncak kawah. Saat itu seluruh tim evakuasi dilaporkan berada di Pos 5 sambil menunggu kondisi aktivitas vulkanik lebih aman untuk melanjutkan pencarian.

Selanjutnya, Aam mengatakan bahwa pada pukul 15.25 WIB, berdasarkan laporan langsung Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Halmahera Utara, pencarian kembali dilanjutkan dan tim SAR gabungan saat ini dibagi menjadi dua titik pencarian.

Tim pertama yang dipimpin langsung Kalaksa BPBD Halmahera Utara melakukan penyisiran jalur pendakian menuju puncak gunung dan kini berada pada jarak kurang lebih 500 meter dari puncak.

Dalam upaya tersebut, tim menggunakan pesawat nirawak atau drone untuk memantau kondisi dari udara guna meningkatkan keamanan dan efektivitas pencarian, mengingat aktivitas erupsi Gunung Dukono masih berlangsung dengan intensitas yang fluktuatif.

Aam memastikan bahwa tim kedua melakukan penyisiran di wilayah aliran sungai yang berada di dekat kawasan puncak gunung. Penyisiran dilakukan untuk mencari dua warga negara asing yang hingga kini masih dinyatakan hilang dan belum berhasil ditemukan.

Proses penanganan darurat melibatkan BPBD, Basarnas, TNI/Polri, Pos Pengamatan Gunung Api Dukono, tenaga medis dan unsur relawan setempat.

"BNPB mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas pendakian di kawasan Gunung Dukono selama aktivitas vulkanik masih meningkat serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah daerah dan PVMBG demi keselamatan bersama," imbaunya.

DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali menangkap warga negara asing (WNA) asal Inggris, SL (45). Buronan Interpol itu ditangkapdi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai saat proses pemeriksaan keimigrasian setibanya di Bali dari rute penerbangan Singapura-Denpasar.

Berdasarkan data dan koordinasi intelijen, SL diduga merupakan pimpinan sebuah organisasi kriminal internasional. la disinyalir menjadi dalang yang mengendalikan anggota jaringannya dalam operasi pengelolaan perusahaan fiktif serta tindak pidana pencucian uang.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan memberikan peringatan kepada sindikat kejahatan transnasional jika daerahnya bukan tempat persembunyian buronan internasional.

"Keberhasilan penangkapan SL ini adalah bukti nyata ketajaman insting dan tingginya jam terbang petugas dan pejabat pendaratan kami di TPI Bandara Ngurah Rai. Sistem kami terintegrasi dengan baik, dan petugas kami sangat berpengalaman dalam mendeteksi dan mengamankan DPO Interpol," kata Bugie dalam keterangan tertulisnya yang diterima Senin (30/3/2026).

Bugie menambahkan, penangkapan ini menunjukkan sistem peringatan dini dan koordinasi yang solid antara Imigrasi dengan jaringan penegak hukum internasional berjalan sangat efektif.

Dengan hal tersebut kata dia, memastikan buronan kasus kejahatan berat tidak akan bisa bebas masuk ke wilayah Indonesia.

Setelah berhasil diamankan di area kedatangan internasional, pihak Imigrasi Ngurah Rai langsung melakukan proses serah terima SL kepada Kepolisian Resor (Polres) Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Penyerahan ini dilakukan guna penanganan hukum lebih lanjut sesuai dengan prosedur penyerahan buronan internasional.

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menangkap dua warga negara asing (WNA) asal Liberia berinisial SDT dan I. Keduanya dibekuk karena terlibat penipuan uang palsu dengan modus black dollar atau dolar hitam.

Kedua warga negara asing (WNA) inii ditangkap di sebuah apartemen wilayah Jakarta Barat pada Rabu (18/3/2026).

“Betul, 2 orang WN Liberia diamankan di sebuah apartemen di Meruya Kembangan, Jakarta Barat karena penipuan modus Black Dollar,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya Kompol Andaru Rahutomo dikutip Jumat (27/3/2026).

Andaru belum menjelaskan secara rinci terkait kronologi hingga peran kedua para pelaku. Ia menyebutkan, saat ini kedua pelaku sedang dalam proses pemeriksaan di Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.

“Saat ini kedua pelaku sedang dalam proses penyidikan Satreskrim Polres Jakbar,” ujar dia.

Dari video yang diterima, SDT dan I ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat saat sedang makan di sebuah ruangan dalam gedung apartemen.

Saat itu, petugas menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap keduanya. Setelahnya, petugas pun langsung meminta keduanya mengangkat tangan guna dilakukan pemeriksaan badan.

Kemudian, salah satu petugas tampak mengamankan satu buah koper yang di dalamnya terdapat satu bundel dengan bungkus warna cokelat diduga berisi cairan black dollar.

Black dolar merupakan modus penipuan mata uang asing yang dilapisi karbon hitam untuk mengelabui petugas imigrasi/bea cukai saat penyelundupan, sering digunakan dalam tindak pidana.

Pelaku mengeklaim uang ini asli dan perlu dibersihkan dengan cairan kimia, namun sebenarnya ini adalah penipuan untuk mencuri uang korban.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil PresidenGibran Rakabuming Raka menyayangkan kejadian penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa dalam keterangan tertulis yang disiarkan Setwapres, Minggu (15/3/2026).

"Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming juga menyampaikan perhatian dan keprihatinan mendalam atas kejadian ini," ujar Tina.

Gibran, kata Tina, ikut menyoroti persoalan demokrasi dalam peristiwa penyerangan Andrie Yunus oleh orang tidak dikenal (OTK) ini.

Pasalnya, orang nomor dua di Indonesia itu menyatakan bahwa keselamatan setiap warga negara dan ruang demokrasi harus terjaga.

"[Gibran] seraya menegaskan pentingnya memastikan keselamatan setiap warga negara serta menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat dan terbuka," imbuhnya.

Lebih jauh, Tina menegaskan bahwa peristiwa penyerangan ini tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas peristiwa ini.

"Negara berkepentingan memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap warga negara ditangani secara serius dan berkeadilan," katanya.

Sekadar informasi, insiden penyerangan terhadap Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) sekitar 23.37 WIB. Kala itu, dia telah mengikuti kegiatan penyiaran untuk membahas soal Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia di kantor YLBHI, Jakarta

Kemudian, saat dalam perjalanan melintasi Jalan Salemba I-Talang, Senen, Jakarta Pusat. Tiba-tiba, Andrie Yunus mendapatkan serangan dengan menggunakan air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendalikan sepeda motor.

Alhasil, kejadian itu telah memberikan luka fatal bagi Andrie Yunus. Dalam hal ini, setidaknya sejumlah tubuh korban yang mengalami luka yakni area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata dengan total luka bakar 24%.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Bogor menangkap 13 Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang pada Senin, 2 Maret 2026 malam. Belasan WNA ini diamankan lantaran diduga terlibat dalam praktik penipuan online.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana mengatakan operasi ini bermula dari pengamatan intensif tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Ritus menyebut petugas mencium adanya aktivitas mencurigakan di sebuah kawasan hunian di Sentul yang melibatkan sejumlah warga asing.

"Pengawasan orang asing merupakan tugas dan fungsi kami untuk memastikan setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku," ujar Ritus, Rabu (4/3/2026).

Setelahnya, tim pun langsung melakukan penggerebekan terhadap tiga rumah berbeda. Ritus menambahkan tim saat itu menemukan 13 pria kebangsaan Jepang. "Dalam kasus ini, kami melakukan tindakan secara profesional dan terukur setelah melalui proses pengawasan yang mendalam," ujarnya.

Belasan orang itu kemudian langsung diperiksa dan satu di antaranya ditemukan tidak mampu menunjukan paspor asli. Dari hasil pendalaman, belasan WNA juga didapati merupakan sindikat praktik penipuan daring yang menyasar korban di negara asal mereka, yaitu warga negara Jepang.

Lihat video: 3 Pelaku Penipuan Online Internasional Ditangkap, Kerugian Korban Capai Rp2 Miliar



Saat ditemukan dugaan pelanggaran itu, petugas kemudian langsung menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan adanya aktivitas cyber crime. Barang bukti di antaranya atribut yang menyerupai seragam dan tanda pengenal Kepolisian Jepang; puluhan unit telepon genggam dan perangkat komputer; Perangkat penguat (booster) serta pengacak sinyal; serta berbagai perangkat elektronik pendukung lainnya.

"Tindakan ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan hukum dan keamanan wilayah dari penyalahgunaan izin tinggal," sambung Ritus.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman mengatakan pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan kepolisian dan perwakilan negara terkait.

"Petugas kami akan mendalami pemeriksaan terhadap yang bersangkutan serta berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian dan perwakilan negara terkait, apabila ditemukan unsur tindak pidana yang lebih luas," ujar Yuldi.

Ke-13 WNA Jepang tersebut saat ini telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk menjalani pemeriksaan intensif (BAP). Fokus pemeriksaan meliputi penyalahgunaan izin tinggal sesuai UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta pendalaman atas dugaan tindak pidana penipuan lintas negara.

(Jonathan Simanjuntak).

DENPASAR - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar melakukan deportasi atau pemulangan terhadap WNA asal Amerika Serikat berinisial TS pada Selasa (24/2/2026). TS merupakan terpidana kasus pembunuhan yang kasusnya viral pada 2014.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna mengatakan, proses deportasi ini dilakukan seusai TS dinyatakan bebas bersyarat sejak dari Lapas Kerobokan sejak 17 Februari 2026.

"Setelah TS menyelesaikan masa hukumannya, tugas kami adalah memastikan bahwa yang bersangkutan tidak lagi berada di wilayah kedaulatan kita, mengingat tindak pidana berat yang dilakukannya telah mengganggu ketertiban umum dan norma hukum yang berlaku," ujar Sengky dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2/2026).

Proses pendeportasian TS dilakukan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan pengawalan melekat oleh petugas Rudenim Denpasar hingga TS memasuki pintu pesawat menuju Amerika Serikat.

Selain deportasi, nama TS juga diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan. Ini artinya, TS dilarang untuk berkunjung dalam waktu tertentu ke Indonesia.

Sengky menambahkan, durasi waktu penangkalan ini akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini, tambah dia, sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Penangkalan terhadap orang asing dapat diberlakukan hingga sepuluh tahun, bahkan seumur hidup bagi mereka yang dianggap mengancam keamanan dan ketertiban umum secara serius. Keputusan akhir terkait durasi penangkalan akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi setelah mempertimbangkan seluruh aspek kasus dan dampak sosial yang ditimbulkan," tutup Sengky.

TS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pembacaan vonis itu dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar pada 9 Juli 2015.

Kasus TS terkenal luas dengan sebutan pembunuhan dalam koper. Pembunuhan itu terjadi di sebuah hotel mewah di kawasan Nusa Dua, Bali.

Saat itu, TS bersama mantan kekasihnya HLM, wanita asal Amerika Serikat, terlibat dalam aksi keji yang merenggut nyawa ibu kandung HLM. HLM telah bebas lebih awal pada 29 Oktober 2021 dan telah dideportasi sejak November 2021.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal isu eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan telah berpindah kewarganegaraan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui kebenaran dari informasi terkait isu status kewarganegaraan tersebut.

"Terhadap informasi yang beredar bahwa Jurist Tan mengajukan pindah kewarganegaraan kami belum tahu, belum dapat informasi dari pihak terkait," ujar Anang di Kejagung, Rabu (28/1/2026).

Namun demikian, Anang mengatakan apabila informasi itu benar maka hal tersebut tidak akan memengaruhi pengusutan pidana terhadap Jurist Tan.

Dengan demikian, status tersangka terhadap mantan anak buah Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim itu akan tetap melekat meskipun telah berpindah kewarganegaraan.

"Yang jelas seandainya benar pun, itu proses hukum pidana tetap kita lanjutkan penangannya. Tidak mempengaruhi," imbuhnya.

Eks Kajari Jakarta Selatan itu menekankan bahwa pengusutan pidana terhadap warga negara asing (WNA) pun bisa diproses sepanjang melakukan pidana di Indonesia.

Misalnya, seperti pengusutan terhadap CEO Navayo International AG, Gabor Kuti Szilard (GK) di kasus dugaan korupsi satelit Kemhan.

"Apalagi ini kan dilakukan saat di negara Indonesia dan saat itu masih menjadi warga negara. Yang jelas perpindahan warga negara tidak menghapuskan tindak pidana," pungkasnya.

Sekadar informasi, bekas Jurist Tan telah mangkir tiga kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Alhasil, kini Jurist Tan telah berstatus buron atau DPO.

Selain itu, paspor dari Jurist Tan juga telah dicabut setelah penyidik korps Adhyaksa berkoordinasi dengan pihak keimigrasian RI.

Dengan demikian, sejumlah upaya hukum ini diharapkan dapat segera memboyong Jurist Tan ke Tanah Air setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (15/6/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal isu eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan telah berpindah kewarganegaraan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui kebenaran dari informasi terkait isu status kewarganegaraan tersebut.

"Terhadap informasi yang beredar bahwa Jurist Tan mengajukan pindah kewarganegaraan kami belum tahu, belum dapat informasi dari pihak terkait," ujar Anang di Kejagung, Rabu (28/1/2026).

Namun demikian, Anang mengatakan apabila informasi itu benar maka hal tersebut tidak akan memengaruhi pengusutan pidana terhadap Jurist Tan.

Dengan demikian, status tersangka terhadap mantan anak buah Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim itu akan tetap melekat meskipun telah berpindah kewarganegaraan.

"Yang jelas seandainya benar pun, itu proses hukum pidana tetap kita lanjutkan penangannya. Tidak mempengaruhi," imbuhnya.

Eks Kajari Jakarta Selatan itu menekankan bahwa pengusutan pidana terhadap warga negara asing (WNA) pun bisa diproses sepanjang melakukan pidana di Indonesia.

Misalnya, seperti pengusutan terhadap CEO Navayo International AG, Gabor Kuti Szilard (GK) di kasus dugaan korupsi satelit Kemhan.

"Apalagi ini kan dilakukan saat di negara Indonesia dan saat itu masih menjadi warga negara. Yang jelas perpindahan warga negara tidak menghapuskan tindak pidana," pungkasnya.

Sekadar informasi, bekas Jurist Tan telah mangkir tiga kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Alhasil, kini Jurist Tan telah berstatus buron atau DPO.

Selain itu, paspor dari Jurist Tan juga telah dicabut setelah penyidik korps Adhyaksa berkoordinasi dengan pihak keimigrasian RI.

Dengan demikian, sejumlah upaya hukum ini diharapkan dapat segera memboyong Jurist Tan ke Tanah Air setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (15/6/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menguraikan berbagai isu prioritas di tahun 2026 yang akan dibahas oleh DPR mulai dari reformasi polri hingga penanganan pascabencana Sumatra.

Hal ini dia sampaikan saat pidato pembukaan Rapat paripurna DPR ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (13/1/2026). Puan menjelaskan pembahasan isu prioritas telah masuk dalam alat kelengkapan dewan (AKD).

"Dalam pembahasan di alat kelengkapan dewan, DPR RI akan memprioritaskan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat," jelas Puan.

Pertama, pemenuhan ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pascabencana di Sumatra dan di wilayah terdampak lainnya.

Kemudian, melakukan evaluasi pelaksanaan transportasi selama natal dan tahun baru.

Puan mendorong pembahasan evakuasi warga negara Indonesia di negara negara yang sedang berkonflik.

Selain itu, menuntaskan reformasi Polri-Kejaksaan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

"Proses reformasi Polri, kejaksaan RI, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat," katanya.

Di sektor kesehatan, Puan menyampaikan mempercepat penanganan kasus super flu di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara itu, dia menuturkan perlu adanya perhatian khusus untuk menuntaskan permasalahan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan.

Nantinya, DPR juga akan membahas evaluasi izin kawasan hutan.

"Evaluasi pemberian izin kawasan hutan dan alih fungsi hutan," terang Puan.

Selanjutnya, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif dan Persiapan penyelanggaraan haji tahun 2026.