JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons pelibatan Taruna Akademi Militer ( Akmil ) dalam pelatihan siswa di Sekolah Rakyat . Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan semakin meluasnya militerisasi di ruang sipil.

Usman menilai pemerintah tidak belajar dari berbagai kritik terhadap pelibatan militer dalam ranah sipil. Ia menyinggung kasus tiga warga sipil yang meninggal dunia usai mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil).

"Ini adalah bukti semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia. Pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan," ujar Usman Hamid, Kamis (25/6/2026).

Menurut Usman, pendidikan sipil seharusnya menjadi ruang netral untuk mendidik anak dalam mengembangkan potensi dan nalar berpikir. Karena itu, ruang pendidikan dinilai harus bebas dari intervensi militer.

"Ruang kelas harus bebas dari intervensi militer. Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil."

Usman menambahkan bahwa kedisiplinan militer pada dasarnya dibentuk melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku, serta kepatuhan yang bersifat hierarkis. Menurutnya, pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan sipil yang mengedepankan nalar kritis, kemerdekaan berpikir, serta ruang aman untuk menyampaikan pendapat.

"Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?" lanjut Usman.

Ia juga menilai program tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan karena menyasar Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, penempatan taruna Akmil di setiap sekolah berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kuasa terhadap kelompok rentan.

"Padahal anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memanusiakan, dan memotivasi, bukan doktrinasi kepatuhan ala prajurit," tegas dia.

Usman turut mengingatkan bahwa berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik, tetapi juga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

"Oleh karena itu, pemerintah harus segera meninjau ulang dan membatalkan rencana ini. Fokuslah pada pendidikan yang mengutamakan pemahaman nilai-nilai universal HAM, dan penguatan identitas mereka sebagai masyarakat sipil yang bermartabat, bukan mereduksinya dengan menggunakan pendekatan pendidikan militer.".

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkolaborasi menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa Sekolah Rakyat . Sekitar 1.000 Taruna Akmil akan terlibat dalam proses pembinaan tersebut.

Lima taruna akan bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi, seperti soal kerapian pakaian maupun kamar asrama.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R Sidharta Wisnu Graha, Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi, dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen Ari Novian di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (25/6/2026).

JAKARTA - Amnesty International Indonesia mendesak agar prajurit TNI ditarik dari pengawalan aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di wilayah Jabodetabek, Jumat (12/6/2026). Pengerahan aparat dalam jumlah masif itu dinilai menciptakan efek intimidasi terhadap masyarakat sipil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkumpul serta melakukan unjuk rasa dijamin oleh konstitusi di Indonesia.

"Kami mendesak penarikan pasukan militer dalam menangani unjuk rasa. Kami mendesak polisi untuk persuasif dan tidak represif. Negara wajib dengarkan aspirasi mereka dengan mengoreksi kebijakan," ujar Usman dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).



Usman menjelaskan keterlibatan prajurit TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa merupakan langkah yang problematis lantaran TNI dilatih untuk melawan musuh bukan mengendalikan massa. Kata Usman, terlibatnya prajurit TNI tidak sesuai dengan tugas dan fungsi TNI yang berfokus mengurusi pertahanan negara dari ancaman musuh.

"Peserta aksi bukanlah musuh melainkan warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai melalui demonstrasi," tegas Usman.

Usman meminta agar Pemerintah tidak tutup mata terhadap memori kelam tragedi Demo Agustus 2025 yang juga mengerahkan banyak aparat dalam pengendalian unjuk rasa. Pengerahan aparat yang berlebihan, tambah dia, berpotensi berujung pada penangkapan massal.

"Tragedi Agustus 2025 adalah bentuk pelanggaran HAM yang tidak boleh terulang. Aparat keamanan wajib tunduk pada Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api, yang mengharuskan setiap tindakan bersifat proporsional, legal, dan merupakan jalan terakhir," tutur dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima laporan Amnesty Internasional terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa warga asli Papua. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Senin (9/2/2026).

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa telah ditemukan dugaan kekerasan oleh oknum militer yang terjadi di beberapa wilayah terutama di Papua Pegunungan seperti Kabupaten Duga, Lanijaya, hingga Intanjaya.

"Ada juga peristiwa-peristiwa yang kami secara spesifik jelaskan, mulai dari penyerangan militer, penggunaan helikopter yang menembakkan amunisi militer, sampai dengan penembakan anak kecil di sana," katanya.

Dia menyampaikan pengerahan pasukan militer di Papua dilakukan tanpa adanya keputusan politik oleh negara. Oleh karenanya, dia mendesak pemerintah melakukan komunikasi untuk menekan frekuensi kekerasan di Papua yang diduga dilakukan oleh prajurit militer.

Selain itu, dia juga mendesak penghentian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang semakin ekspansif karena berlangsung tanpa adanya dialog dengan warga setempat.

"Karena proyek strategis nasional di Papua tidak dibentuk melalui proses pengambilan keputusan yang konsultatif yang melalui konsultasi yang bermakna dengan orang-orang di Papua," jelasnya.

Tak hanya dugaan pelanggaran HAM, berlangsungnya PSN merusak alam sekitar Papua yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Dia mengkhawatirkan kejadian seperti di Sumatra-Aceh terjadi di Papua.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai turut menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Dia memahami bahwa isu kekerasan di Papua sampai hari ini belum dapat dituntaskan secara menyeluruh.

"Sudah 70 tahun Papua integrasi dengan Republik Indonesia. Dari awal sampai sekarang ini masalahnya itu-itu saja dan belum ada titik temu yang konkret," ucapnya.

Dia menceritakan saat Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Meskipun Jokowi, katanya, kerap mengunjungi Papua, tapi belum ada hasil maksimal menyelesaikan isu-isu di daerah tersebut.

"Beliau adalah presiden satu-satunya di republik ini yang sudah datang 17 kali di Papua, tetapi apa dampaknya? Apa yang kita rasakan? Pra dan pasca beliau datang ke Papua, ekskalasi kekerasan tinggi terus dan akhir-akhirnya sampai dengan Amnesty Internasional," terangnya.

Menurut anggota DPD, Filep Wamafma, kasus pelanggaran HAM tidak boleh terjadi di berbagai wilayah manapun. Dia menilai program pemerintah akan berjalan sia-sia jika diiringi dengan pelanggaran HAM.

Dia berjanji akan menuntaskan kekerasan di wilayah Papua dan berharap peristiwa serupa tidak lagi terjadi.

"DPD memastikan bagaimana memastikan tentang laporan atau pengaduan masyarakat ini dapat diatasi, dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada," tandasnya.