Bisnis.com, JAKARTA — AS dan Iran telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama dua minggu sejak hari Selasa (7/8/2026). Gencatan senjata itu diumumkan saat menjelang Presiden AS Donald Trump menyatakan untuk meningkatkan eskalasi serangan terhadap Iran.

Dilansir The Guardian pada Kamis (9/4/2026), Iran hanya akan menerima berakhirnya perang setelah 10 poin tuntutannya bisa dikabulkan. Tuntutan itu mencakup komitmen AS untuk menjamin prinsip non-agresi.

Kemudian, kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz, hak pengayaan uranium Iran harus diterima, pencabutan semua sanksi primer dan sekunder, kompensasi kerusakan di Iran, hingga penarikan pasukan tempur AS.

Sejak negosiasi dimulai antara pemerintahan Trump dan Iran mengenai status program nuklir Teheran hampir setahun yang lalu, tuntutan Iran bisa jadi menghalangi kesepakatan perdamaian.

Tuntutan Iran untuk tetap memegang kendali atas Selat Hormuz telah disorot sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan, karena Iran tidak memegang kendali atas selat tersebut sebelum konflik dimulai.

Senator Demokrat di AS, Chris Murphy mengatakan apabila Iran diberikan hak mengendalikan Selat Hormuz maka bisa memberikan dampak negatif secara global.

“Siapa yang tahu apakah semua itu benar, tetapi jika perjanjian ini memberi Iran hak untuk mengendalikan selat tersebut, itu akan menjadi bencana bagi dunia” ujar Chris dikutip dari The Guardian, Kamis (9/4/2026).

Dalam hal ini, Trump masih belum berkomentar langsung tentang tuntutan Iran itu, namun AS akan berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Selat Hormuz.

Di samping itu, para ahli dan analis berpendapat bahwa tuntutan maksimalis Iran kemungkinan besar tidak akan disetujui oleh AS, melainkan akan menjadi dasar untuk pembicaraan.

Dampak Gencatan Senjata

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa jalur aman melalui selat Hormuz akan diizinkan di bawah pengelolaan militer Iran selama gencatan senjata.

Menurut laporan, rencana tersebut memungkinkan Iran dan Oman untuk mengenakan biaya hingga US$2 juta per kapal kepada pihak yang akan melintas melalui selat tersebut. Iran kemudian akan menggunakan uang yang terkumpul untuk rekonstruksi.

Namun, sejauh ini belum jelas apakah itu berarti Iran akan sepenuhnya melonggarkan kendalinya atas jalur air tersebut. Di samping itu, jika perundingan perdamaian gagal, bukan tidak mungkin Teheran kembali menutup selat Hormuz.

Sejumlah poin yang diminta Iran itu telah diserahkan ke Gedung Putih melalui perantara Pakistan.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif mengatakan bahwa pihaknya akan membantu menengahi gencatan senjata. Dia menuturkan bahwa dirinya telah mengundang delegasi Iran dan AS untuk bertemu di Islamabad pada hari Jumat mendatang.

Dalam hal ini, Shehbaz mengemukakan bahwa Teheran telah menyatakan akan berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut. Namun, AS masih mempertimbangkan pembicaraan tatap muka dengan Iran.

Di tengah mediasi Iran-AS, Israel justru mengatakan bahwa Teheran harus segera membuka selat tersebut dan menghentikan serangan terhadap AS, Israel, dan negara-negara di kawasan itu.

Israel juga mengatakan pihaknya mendukung upaya AS untuk memastikan Iran tidak lagi menimbulkan ancaman nuklir, rudal, atau "teror" lainnya.