Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh gubernur wajib mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 selambat-lambatnya pada hari ini, 24 Desember 2025. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 tentang Pengupahan.

Sejumlah gubernur sebelumnya telah mengumumkan kenaikan UMP 2026 di daerahnya masing-masing menjelang batas akhir pengumuman. Beberapa provinsi tersebut di antaranya Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Bali, Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Barat, Gorontalo hingga Jawa Timur.

Dengan demikian, hingga saat ini baru 10 provinsi yang telah mengumumkan kenaikan UMP. Artinya, masih ada 28 provinsi lainnya yang harus menetapkan kenaikan UMP pada hari ini sesuai dengan tenggat yang ditetapkan pemerintah.

Imbauan agar para Gubernur segera menetapkan UMP 2026 juga disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Dia mengatakan, seluruh gubernur di Tanah Air wajib mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 paling lambat pada Rabu (24/12/2025).

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sementara itu, formula kenaikan upah tetap memperhitungkan inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Hanya saja, rentang alfa melebar dari 0,1—0,3 menjadi 0,5—0,9.

Berdasarkan catatan Bisnis, kenaikan upah minimum di masing-masing daerah yang telah mengumumkan UMP 2026 cenderung bervariasi, mulai dari yang terendah sekitar 2% hingga 7%-an.

Sampai dengan saat ini, kenaikan UMP 2026 tertinggi masih dicatatkan oleh Sumatra Utara (Sumut) yakni sebesar 7,9%. Kemudian, disusul oleh Riau dengan kenaikan upah minimum sebesar 7,74%.

Berikut daftar 10 Provinsi yang Telah Mengumumkan UMP 2026:

1. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.228.971 (naik 7,9%)
2. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.531 menjadi Rp3.942.963 (naik 7,10%)
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.182.95 (naik 6,3%)
4. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.622 menjadi Rp3.686.138 (naik 6,12%)
5. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.002.630 (naik 6,01%)
6. Nusa Tenggara Barat: dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.673.861 (naik 2,72%)
7. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.405.144 (naik 5,7%)
8. Bali: dari Rp2.996.561,00 menjadi Rp3.207.459 (naik 7,04%)
9. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.780.496 (naik 7,74%)
10. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.446.880 (naik 6,1%)

Menanti UMP Jateng, Jabar & DKI Jakarta

Adapun, Jawa Tengah hingga Jawa Barat sebagai daerah yang terdapat sejumlah titik lokasi kawasan industri masih belum mengumumkan kenaikan UMP 2026 di daerahnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara perihal tenggat penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang jatuh pada Rabu (24/12/2025) besok. Baru 10 gubernur yang telah mengumumkan besaran upah minimum di daerah masing-masing.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan bahwa perbedaan pendapat antara serikat buruh dan pengusaha terjadi dalam penetapan UMP di masing-masing daerah. Dia pun meminta pemerintah secara arif mengambil keputusan dari masukan yang ada.

“Kita berharap pembahasan itu memperhatikan masalah survival dan kelangsungan dunia usaha,” kata Bob kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, besaran kenaikan yang tinggi akan berdampak terhadap industri yang sensitif terhadap kenaikan upah, terutama industri padat karya.

Bob menekankan risiko peningkatan PHK dan penambahan pengangguran apabila hal ini tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMP.

Oleh karenanya, penyerapan tenaga kerja dan penyelamatan tenaga kerja dinilai patut menjadi tujuan utama dalam kebijakan pengupahan oleh pemerintah.

“Menurut saya jangan dipaksa lah, ya. Harus ada wisdom dari pemerintah untuk memperhatikan masalah pengangguran ini, terutama untuk daerah yang upahnya sudah tinggi,” ujar Bob.

Di samping itu, dia menggarisbawahi bahwa kenaikan UMP harus tetap memperhatikan aspek kesejahteraan. Oleh karenanya, apabila ketetapan oleh pemerintah dinilai tidak memenuhi harapan buruh, dia mendorong adanya ruang bipartit pembahasan upah di tingkat perusahaan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa keputusan terkait dengan besaran UMP DKI Jakarta 2026 telah ditetapkan. Namun, dia akan mengumumkannya secara resmi pada hari ini, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, keputusan itu didasarkan pada rapat di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang telah berlangsung berkali-kali, dan mengerucut kepada rekomendasi besaran UMP 2026 untuk ditetapkan gubernur.

“Sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok [hari ini] sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Yang jelas sudah putus,” kata Pramono dalam konferensi pers di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Ketika ditanya apakah besaran UMP yang akan diumumkan nantinya sesuai dengan harapan buruh maupun pengusaha, dia meyakini bahwa keputusan tersebut akan dapat diterima seluruh pihak.

Pramono mengatakan bahwa pengambilan keputusan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Sehingga dengan demikian [aturan] itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan,” ujarnya.

Dia lantas mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memberikan insentif yang berkaitan dengan transportasi, pangan, dan kesehatan. Hal tersebut akan tertuang dalam beleid keputusan gubernur.

Sebelumnya, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan bahwa pembahasan besaran UMP DKI Jakarta 2026 di Dewan Pengupahan Provinsi mengalami deadlock alias tak membuahkan hasil.

Ketua Perda KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan bahwa sidang Dewan Pengupahan Provinsi berlangsung hingga Senin (22/12/2025) malam dan mengerucut pada tiga usulan rentang alfa UMP 2026 dari buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Deadlock-nya itu ada tiga angka rekomendasi. Apindo memberikan rekomendasi alfa 0,55. Pemerintah memberikan rekomendasi di angka 0,75. Buruh memberikan rekomendasi tetap 100% sesuai KHL [kebutuhan hidup layak],” kata Winarso di sela-sela unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Apabila dirupiahkan, bahwa besaran KHL tersebut mencapai sekitar Rp5.898.511. Angka ini di atas UMP Jakarta pada 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Sementara itu, usulan dari Apindo akan menghasilkan kenaikan UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5,6 juta, sedangkan usulan Pemprov DKI akan setara dengan kisaran Rp5,7 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.

“Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.

Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
36. Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

1. Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
2. Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
3. Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
4. Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
5. Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
6. Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
7. Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
8. Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
9. Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
10. Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
11. DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
12. Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
13. Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
14. DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
15. Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
16. Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
17. Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
18. Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
19. Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
20. Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
21. Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
22. Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
23. Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
24. Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
25. Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
26. Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
27. Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
28. Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
29. Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
30. Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
31. Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
32. Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
33. Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
34. Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
35. Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
36. Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
37. Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
38. Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menerbitkan peraturan terkait dengan upah minimum provinsi atau UMP 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Syaripudin mengatakan pembahasan UMP 2026 DKI Jakarta akan dilakukan usai adanya peraturan menteri ketenagakerjaan atau Permenaker.

"Tentunya, saya pikir semua sama. Seluruh pemerintah provinsi di Indonesia ini menunggu petunjuk dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang sampai dengan tanggal 17 (November) ini belum diterbitkan (permenaker),” kata Syaripudin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dia menjelaskan pedoman itu nantinya dijadikan sebagai saran pertimbangan untuk ditetapkan melalui keputusan gubernur tentang penetapan UMP melalui Dewan Pengupahan.

Sementara itu, terkait unjuk rasa yang dilakukan buruh di depan Balai Kota DKI Jakarta tentang kenaikan UMP 2026 pada Senin siang, Syaripudin menyatakan pihaknya menghargai aspirasi tersebut.

Menurut dia, aspirasi tersebut merupakan harapan para buruh agar ke depannya kesejahteraan mereka dapat semakin meningkat.

“Pemerintah pun pasti mempunyai tugas melayani masyarakat, menyejahterakan masyarakatnya, menilai ini sebuah dinamika, penyampaian aspirasi yang Insya Allah, positif, dan bisa menjadi hal-hal yang membangun untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujar Syaripudin.

Kendati Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tidak menemui massa aksi unjuk rasa tersebut, Syaripudin mengatakan pihaknya telah menerima perwakilan buruh untuk mendengarkan aspirasi mereka.

“Ketika mungkin mereka mau ketemu gubernur, tentunya kan juga Pak Gubernur sudah punya jadwal kegiatan yang sebelumnya sudah diagendakan. Jadi, harapannya mereka juga bisa memahami,” tutur Syaripudin.

Pada Senin, pukul 11.00 WIB, massa buruh sudah menutup jalan di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait UMP 2026. Akibat adanya aksi buruh tersebut, Jalan Medan Merdeka Selatan arah Patung Kuda pun ditutup dan tidak dapat dilewati kendaraan.

Pukul 11.15 WIB, petugas kepolisian mulai menutup Jalan Medan Merdeka Selatan arah Gambir karena di sekitar Patung Kuda juga terdapat unjuk rasa yang dilakukan oleh guru honorer.

Di depan Balai Kota, massa buruh tampak membawa sejumlah atribut, seperti bendera serikat buruh serta spanduk tuntutan soal UMP.