Bisnis.com, JAKARTA — Turunnya harga baterai dan panel surya global mulai mengubah peta keekonomian transisi energi.

Meski demikian, murahnya teknologi dinilai belum cukup untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia tanpa kepastian proyek dan eksekusi pengadaan yang konsisten.

Laporan terbaru Badan Energi Terbarukan Internasional atau International Renewable Energy Agency (IRENA) menyebutkan bahwa biaya energi berbasis tenaga surya dan angin yang dipadukan dengan teknologi baterai penyimpanan kini lebih murah dibandingkan energi fosil.

Dalam laporan bertajuk 24/7 Renewables: The Economics of Firm Solar and Wind, IRENA menyebutkan total biaya rata-rata per unit energi selama masa pakai atau firm levelised cost of electricity (Firm LCOE) untuk kombinasi energi surya dan baterai berkisar US$54–US$82 per megawatt-hour (MWh) di kawasan dengan sumber daya energi tinggi.

Sebagai perbandingan, biaya pembangkit batu bara di China berkisar US$70–US$85 per MWh, sementara biaya pembangkit gas baru secara global melampaui US$100 per MWh.

Penurunan biaya tersebut ditopang oleh turunnya harga panel surya, turbin angin, dan baterai secara bersamaan. Sejak 2010, biaya instalasi panel surya turun 87% dan angin darat 55%, sementara biaya penyimpanan baterai anjlok 93%.

IRENA memproyeksikan penurunan biaya lebih lanjut sekitar 30% pada 2030 dan sekitar 40% pada 2035, sehingga firm cost berpotensi turun di bawah US$50 per MWh di lokasi terbaik pada 2035.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut pihaknya akan mendukung penuh penggunaan PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) untuk mengakselerasi transisi energi.

"Kami support penuh PLTS dan BESS untuk membantu percepatan transisi, ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 10/2025 tentang pembangkit listrik tenaga hybrid," kata Eniya saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Dia juga mengatakan semua bentuk dari BESS akan digunakan pemerintah untuk mempercepat transisi energi, tidak hanya pada PLTS.

Pasal 2 ayat 2 huruf b dari Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 menyebut salah satu upaya transisi energi akan dilakukan melalui akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik.

Kemudian, pasal 4 beleid yang sama menjelaskan bahwa akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik salah satunya dilaksanakan melalui dedieselisasi.

"[Dedieselisasi] adalah program penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan dan/atau hibrida pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan untuk tetap menjaga kontinuitas dan kecukupan pasokan tenaga listrik sepanjang waktu," demikian kutipan peraturan tersebut.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sebanyak 76% berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi, termasuk BESS, serta pumped-storage hydropower.

Secara terperinci, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari mengatakan penurunan harga baterai yang menjadi komponen BESS akan menjadi game changer bagi industri PLTS nasional.

Dia menuturkan, teknologi BESS dinilai mampu mengatasi kekhawatiran berbagai pihak terhadap ketidakstabilan pasokan listrik dari energi surya.

“Dengan adanya BESS maka intermitensi [intermittency] yang sering dikhawatirkan para pihak bisa diatasi,” katanya saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Mada menuturkan hambatan utama pengembangan BESS sebelumnya berada pada aspek harga. Biaya investasi baterai yang tinggi membuat implementasi penyimpanan energi dalam skala besar belum ekonomis.

Namun, tren penurunan harga baterai global dinilai mulai mengubah perhitungan keekonomian proyek PLTS. Kondisi tersebut membuka peluang pemanfaatan BESS secara masif untuk mendukung sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan.

“Tetapi karena harga terus turun, pemanfaatan dalam skala besar akan menjadi solusi,” ujarnya.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengatakan harga baterai yang makin murah memang akan membantu pengembangan energi surya secara bertahap. Namun, dia menilai tantangan utama saat ini bukan pada teknologi BESS, melainkan kepastian soal keberlanjutan proyek-proyek PLTS di lapangan.

“Baterai akan membantu secara bertahap tetapi PR pertamanya memastikan ada proyek yang benar berjalan,” katanya.

Menurutnya, pemanfaatan PLTS di wilayah pedesaan sebenarnya dapat dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada tahap awal, khususnya untuk menopang kebutuhan listrik malam hari. Namun, konsep tersebut hingga kini belum terealisasi secara luas.

Putra menilai pengembangan PLTS plus BESS di Indonesia juga masih berada pada tahap sangat awal. Saat ini, kapasitas PLTS nasional bahkan masih di bawah 1 GW atau hanya sekitar 0,4% dari total listrik PLN.

Kondisi itu membuat keberadaan BESS belum menjadi hambatan utama dalam pengembangan energi surya nasional. Meski demikian, kebutuhan baterai dan penguatan jaringan listrik akan makin penting seiring dengan meningkatnya kapasitas PLTS ke depan.

Dia menambahkan tantangan terbesar dalam pengembangan PLTS dan BESS saat ini terletak pada aspek eksekusi proyek dan kepastian pasar. Putra menilai konsistensi PLN dalam melakukan pengadaan listrik masih menjadi ganjalan utama yang diperhatikan pelaku usaha.

Menurutnya, pelaksanaan proyek pengadaan proyek transisi energi skala besar atau Giga One saat ini akan menjadi perhatian banyak pihak untuk mengukur keseriusan pemerintah dan PLN dalam mempercepat transisi energi.

Di sisi lain, pemerintah saat ini menargetkan pembangunan kapasitas energi surya hingga 100 GW dalam tiga tahun ke depan. Namun, Putra menilai target besar tersebut hanya akan dipercaya pasar apabila diikuti dengan rencana pengadaan yang jelas dan kredibel.

Dia menekankan pelaku usaha membutuhkan kepastian proyek, baik dalam jangka pendek satu tahun maupun dalam horizon tiga hingga lima tahun ke depan.

“Yang dinantikan adalah eksekusi contoh proyek prioritasnya. Sebagai negara Asean terbesar tapi kapasitas PLTS terendah, prioritas pertama adalah kredibilitas eksekusi,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, mengatakan perkembangan teknologi akan terus menekan harga PLTS dan BESS dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, Indonesia perlu mulai mendorong lokalisasi industri panel surya dan baterai di dalam negeri.

“Agar industri ini juga bisa menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia,” ujarnya.

Tata mengatakan, target pengembangan energi surya hingga 2029 berpotensi menjadi titik awal terbentuknya pasar bagi industri PLTS dan BESS nasional. Dia memperkirakan kapasitas sekitar 10 GW dapat menjadi fase awal pembentukan pasar sebelum pengembangan energi surya tumbuh lebih agresif.

“Saya melihat target sampai 2029 itu menciptakan market tipping point bagi energi surya, termasuk melalui PLTS dan BESS. Kira-kira 10 GW. Nah, 100 GW harus menjadi ambisi jangka panjang,” katanya.

Menurutnya, ketika pasar mulai terbentuk, model bisnis makin jelas, serta kebijakan dan insentif makin matang, pengembangan energi surya akan tumbuh secara alami mengikuti kebutuhan pasar

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Badan Industri Mineral (BIM) mengincar potensi pasar dari hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) sebesar US$7,42 miliar atau setara Rp124,76 triliun (asumsi kurs Rp16.815 per US$) pada 2030.

Berdasarkan kajian BIM, nilai pasar hilirisasi LTJ secara global mencapai US$95 miliar, dan Indonesia berpotensi menguasai 1%–5% dari nilai pasar global tersebut. Dengan kata lain, potensi nilai pasar LTJ Indonesia mencapai sekitar US$950 juta hingga US$4,75 miliar.

Tidak hanya itu, potensi nilai pasar untuk Indonesia bisa lebih besar. Sebab, LTJ terkait dengan mineral ikutan lain seperti besi (Fe), titanium (Ti), aluminium (Al), hingga silika (Si).

“Kami mencoba menganalisis pasar atau potensi yang dapat Indonesia mainkan di kisaran 1%–5% industri dunia,” ujar Kepala BIM Brian Yuliarto, Selasa (10/2/2026).

Pemanfaatan mineral ikutan tersebut melalui hilirisasi diperkirakan bisa menghasilkan nilai pasar tambahan US$3,42 miliar. Dengan demikian, total potensi nilai pasar hilirisasi LTJ yang dapat diraup Indonesia mencapai US$7,42 miliar.

Peran dalam Transisi Energi

Adapun hilirisasi LTJ memainkan peran penting di tengah era transisi energi. Logam tanah jarang dan turunannya memainkan peran kunci sebagai bahan utama dalam pembuatan magnet permanen yang digunakan di berbagai teknologi energi bersih, terutama motor listrik kendaraan listrik (EV) dan turbin angin.

Berdasarkan kajian McKinsey’s Energy & Materials Practice, magnet berbasis LTJ seperti neodymium, praseodymium, dysprosium, dan terbium digunakan karena kemampuannya menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan efisien, sehingga memungkinkan motor listrik dan generator turbin beroperasi dengan performa tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik dibanding alternatif lain.

Tanpa magnet LTJ ini, banyak teknologi utama transisi energi, termasuk motor listrik dan sistem pembangkit angin, akan bertumbuh lebih lambat atau kurang efisien karena sulit menemukan substitusi dengan karakteristik setara.

Prospek Pasar

Selain transisi energi, pengembangan pusat data juga mendorong permintaan global untuk mineral penting (critical minerals) dalam beberapa tahun terakhir. Merujuk laporan International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa permintaan global untuk mineral-mineral energi penting terus meningkat pada 2024, termasuk LTJ.

Tercatat pertumbuhannya sekitar 6% – 8% dibanding tahun sebelumnya karena permintaan dari aplikasi energi bersih seperti kendaraan listrik, penyimpanan baterai, energi angin, dan jaringan listrik.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa LTJ menjadi bagian penting dari transisi energi bersih global di luar logam baterai seperti lithium atau nikel. Meski permintaan naik, peningkatan pasokan juga terjadi, tetapi dalam banyak kasus pasokan tetap sangat terkonsentrasi secara geografis, terutama dalam proses pemurnian.

Untuk LTJ dan mineral strategis lainnya, pertumbuhan produksi tetap didominasi oleh sejumlah kecil negara, khususnya China, yang menjadi pemain utama dalam pemurnian dan pengolahan unsur-unsur tersebut.

Adapun struktur produksi global LTJ hingga 2030 diproyeksikan masih sangat terkonsentrasi pada segelintir negara. Data menunjukkan bahwa pada tahap penambangan, China tetap menjadi pemain dominan dengan pangsa sekitar 51% dari total produksi dunia.

Australia menyusul dengan sekitar 13%, sementara Myanmar berkontribusi sekitar 11%. Artinya, lebih dari tiga perempat pasokan tambang global dikendalikan oleh tiga negara tersebut.

Konsentrasi bahkan lebih tajam terjadi pada tahap pemurnian atau refining. China diperkirakan menguasai sekitar 76% kapasitas pemrosesan LTJ dunia pada 2030. Malaysia berada di posisi berikutnya dengan sekitar 9%, disusul Amerika Serikat sekitar 7%. Secara keseluruhan, tiga negara teratas mengendalikan lebih dari 90% kapasitas pemurnian global.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa negara mulai mengembangkan proyek tambang baru, rantai pasok LTJ global, terutama pada tahap hilir bernilai tambah tinggi, masih sangat terpusat.

Peran Perminas

Ingin bergerak cepat dan ikut menikmati pasar LTJ global, Badan Industri Mineral pun bergerak cepat merekomendasikan agar izin usaha pertambangan logam tanah jarang di Mamuju, Sulawesi Barat, nantinya dapat diberikan kepada PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai mitra badan usaha milik negara (BUMN).

Adapun, BIM berencana membangun dua pilot project industri hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) di Mamuju, Sulawesi Barat. Langkah tersebut dilakukan sambil menunggu persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Konteksnya adalah riset sambil menunggu proses administrasi dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada Kementerian ESDM untuk penerbitan IUP yang kami rekomendasikan kepada Perminas,” tutur Brian.

Menurut Brian, proyek di Mamuju juga ditujukan sebagai pembuktian kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi pemain strategis dalam industri pengolahan LTJ. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menarik minat investor asing untuk masuk ke Indonesia.

“Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi pemain strategis dalam REE sehingga diharapkan dapat memberikan daya tarik bagi negara lain untuk masuk dan mendirikan industri downstreaming REE di Indonesia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi ekspansi perusahaan-perusahaan manufaktur China untuk membangun turbin pembangkit listrik bertenaga angin berskala besar diperkirakan melambat karena hambatan teknis dalam beberapa tahun mendatang.

“Kapasitas rata-rata turbin angin tidak akan naik signifikan pada 2026 berdasarkan data yang kami himpun, ini mengindikasikan perlambatan dalam tren pengembangan turbin besar,” kata Wei Min, wakil kepala eksekutif Windey Energy Technology Group Co. ketika berbicara dalam konferensi BloombergNEF di Shanghai pada Rabu (26/11/2025), dikutip dari Bloomberg.

Perusahaan manufaktur turbin angin China, yang mendominasi pasar global, selama beberapa tahun terakhir saling berlomba memproduksi turbin yang ukurannya makin besar.

Namun, menurut Wei, mulai muncul sejumlah kendala, termasuk keterbatasan data serta waktu pengujian untuk mesin generasi terbaru. Tantangan lain adalah transportasi bilah turbin yang panjangnya bisa melebihi 100 meter.

China juga telah menerapkan kebijakan baru terkait harga listrik untuk energi terbarukan pada tahun ini. Regulasi ini menyebabkan margin keuntungan proyek-proyek pembangkit angin dan surya menjadi lebih sedikit.

Kondisi tersebut pun mendorong produsen mencari cara baru untuk menurunkan biaya bagi para pengembang, termasuk melalui pendekatan berbeda dalam penentuan ukuran turbin.

Wakil Presiden Goldwind International Holdings, Wu Kai, turut memperkirakan ukuran turbin akan mencapai titik jenuh dalam beberapa tahun ke depan.

“Turbin angin onshore tidak akan terus membesar, bahkan ketika kita mendekati akhir dekade ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Target ekspansi turbin angin lepas pantai (offshore wind) global diperkirakan tetap solid dengan proyeksi peningkatan kapasitas hingga tiga kali lipat pada 2030, meski tren perlambatan terlihat di Amerika Serikat.

Analisis terbaru lembaga think tank Ember bersama Global Offshore Wind Alliance (GOWA) menunjukkan bahwa berbagai negara masih berkomitmen memperluas kapasitas pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Temuan ini menjadi sinyal kuat bahwa pasar tetap menaruh kepercayaan terhadap peran turbin angin lepas pantai dalam mendukung sistem energi masa depan yang berkelanjutan.

Secara global, tercatat 27 negara, 27 pemerintah subnasional, dan 3 kawasan regional telah memiliki target pengembangan turbin angin lepas pantai. Momentum ini menunjukkan bagaimana target pemerintah yang jelas dan kredibel dapat mendorong investasi, menciptakan kepastian pasar, serta mempercepat pembangunan kapasitas turbin angin skala besar.

Jika digabungkan, target nasional setiap entitas tersebut hingga 2030 mencapai 263 gigawatt (GW). Angka ini belum termasuk China yang belum menetapkan target nasional.

Eropa masih menjadi pelopor ekspansi dengan 15 negara yang menargetkan total 99 GW pada 2030. Di kawasan Asia, pipeline pembangunan terus berkembang, seperti India yang menargetkan 30–37 GW, Jepang menargetkan 41 GW termasuk 15 GW turbin terapung (floating offshore wind) pada 2040, sementara Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam memiliki ambisi kolektif mencapai 41 GW.

China baru saja menetapkan target baru yang ambisius melalui Beijing Declaration 2.0 pada 20 Oktober lalu. Dalam periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030), kapasitas turbin angin lepas pantai baru dipatok tidak kurang dari 15 GW per tahun. Angka ini hampir dua kali lipat dari rata-rata 8 GW pada periode 2021–2025. Sebelas provinsi pesisir di China bahkan telah menetapkan target 2025 dengan total 64 GW.

Meskipun 2030 tetap menjadi tonggak penting, sejumlah pemerintah telah menetapkan sasaran jangka panjang. Sebanyak 18 negara telah mengumumkan target pasca-2030 yang menunjukkan komitmen jangka panjang untuk mengintegrasikan energi angin lepas pantai ke dalam sistem energi nasional mereka. Selain itu, 7 negara juga telah menargetkan pengembangan turbin angin terapung, yang masih berada pada tahap pra-komersial namun memiliki potensi besar di masa depan.

Berbeda dari tren global, Amerika Serikat justru menunjukkan perlambatan. Meskipun tetap mempertahankan target nasional 30 GW pada 2030, pembalikan kebijakan dan tekanan pasar baru-baru ini menimbulkan keraguan terhadap rencana tersebut.

Namun di tingkat negara bagian, 11 negara bagian AS masih memiliki target gabungan sebesar 84 GW. Hal ini menunjukkan bahwa momentum tetap terjaga di tingkat subnasional. Sekitar 5,8 GW proyek turbin angin lepas pantai masih dijadwalkan selesai dibangun di AS antara 2025–2029, berdasarkan lima proyek yang kini tengah dikerjakan.

“Turbin angin lepas pantai kini telah menghasilkan kapasitas energi sebesar 83 GW di seluruh dunia, cukup untuk memasok listrik bagi 73 juta rumah tangga. Bagi negara-negara yang tengah mempertimbangkan penetapan atau perluasan target, pesannya jelas: sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak dan mendorong gelombang pertumbuhan berikutnya,” kata Dave Jones, Chief Analyst di Ember.

Sementara itu, Kepala Sekretariat GOWA, Amisha Patel berpandangan fondasi energi angin lepas pantai tetap kuat, meski menghadapi tantangan. Momentum ekspansi disebutnya terus tumbuh seiring dengan makin banyak negara yang mengadopsi teknologi ini sebagai bagian penting dari transisi energi bersih.

“Keberhasilan mencapai tujuan Perjanjian Paris sangat bergantung pada perluasan turbin angin lepas pantai dalam skala besar, sekaligus memberikan keyakinan bagi investor dan industri,” katanya.

Ia menegaskan, penyelarasan target dengan reformasi kebijakan yang tepat waktu dan kolaborasi lintas pemerintah serta industri akan menjadi kunci dalam menerjemahkan ambisi menjadi hasil nyata, serta memastikan turbin angin lepas pantai berfungsi sebagai pilar ketahanan energi, pertumbuhan industri, dan resiliensi ekonomi global.

“Dengan Brasil bergabung dalam GOWA di COP28 dan akan memegang Presidensi COP30, kami mendorong agar ambisi global dapat diwujudkan menjadi implementasi nyata, dengan menjadikan turbin angin lepas pantai sebagai pilar utama aksi iklim dunia,” kata Patel.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Tahun 2050 selalu menjadi horizon masa depan penuh harapan dan tantangan sekaligus. Dunia diperkirakan dihuni hampir sepuluh miliar orang, kota-kota membengkak menjadi megapolitan, dan ekonomi global melaju dengan kecepatan tinggi.

Energi akan menjadi urat nadi yang menentukan apakah infrastruktur digital, kendaraan listrik, sektor industri berat, petrokimia, dan kehidupan sehari-hari dapat bertahan atau malah runtuh di bawah beban konsumsi dan tekanan iklim.

Meski energi terbarukan tumbuh pesat di banyak negara, kenyataannya minyak dan gas tetap akan memegang peran penting hingga pertengahan abad ini. Industri berat memerlukan kepadatan energi yang sulit disuplai sepenuhnya oleh surya atau angin; transportasi jarak jauh masih sangat bergantung pada bahan bakar cair; petrokimia tetap menjadi tulang punggung berbagai produk penting.

Oleh karena itu, tantangan utama bukan menghentikan penggunaan fosil secara instan, tapi merancang transisi yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan dan penurunan emisi.

Pada sektor digital, tekanan makin terasa. Pusat data, jaringan 5G dan 6G, kecerdasan buatan, layanan cloud, serta protokol blockchain tak bisa berjalan tanpa pasokan listrik besar dan stabil. Globally, konsumsi energi pusat data sudah setara negara menengah, dan tren ke depan menunjukkan lonjakan eksponensial.

Indonesia, sebagai negara dengan pengguna internet besar dan ambisi menjadi hub digital Asia Tenggara, akan menyaksikan permintaan listrik digital yang tak kalah besar. Bila pusat data kita masih menggunakan listrik dari energi fosil, beban karbon negara ini akan melonjak dan reputasi iklim terancam.

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki keunggulan sekaligus beban. Dengan potensi sumber daya yang sangat melimpah, lebih dari 200 GW potensi surya, 75 GW hidro, 29 GW panas bumi, 60 GW angin, 32 GW biomassa, potensi sumber daya ini menunjukkan Indonesia mempunyai pondasi yang langka.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL 2025-2034) menyasar penambahan kapasitas angin 7,2 GW, surya 17,1 GW, hidro 11,7 GW, panas bumi 5,2 GW, dan bioenergi 0,9 GW. Tapi ambisi tanpa dukungan regulasi, investasi, dan jaringan akan tetap menjadi mimpi.

Kemandirian energi tidak cukup hanya membangun pembangkit besar. Ia harus merambah desa, rumah tangga, dan skala mikro. Kisah nyata di salah satu kampung perbatasan Kalimantan Utara menjadi cermin: listrik genset enam jam digantikan dengan kombinasi PLTS, turbin angin dan baterai mini, memberi daya penuh sepanjang malam. Anak-anak bisa belajar tanpa resah listrik padam, usaha kecil tumbuh tanpa hambatan listrik, dan biaya hidup ikut menurun.

Namun, jalur menuju Indonesia merdeka energi penuh liku. Setiap provinsi memiliki potensi berbeda, sebagai contoh potensi angin di NTT dan Sulawesi, air di Kalimantan dan Papua, panas bumi di Sumatra hingga Sulawesi, teknologi laut di Maluku. Peta potensi energi provinsi yang terintegrasi dalam jaringan nasional menjadi kunci agar distribusi pasokan merata.

Hilirisasi juga harus mendapat posisi terdepan. Baterai, panel surya, turbin angin, dan elektroliser hidrogen harus dibuat di dalam negeri. Jangan sampai kita hanya mengekspor bahan mentah. Target yang perlu kita capai adalah agar di tahun 2030 seluruh kebutuhan baterai kendaraan listrik diproduksi domestik dan tahun 2045 Indonesia menjadi eksportir teknologi energi bersih.

Aspek yang tidak kalah penting adalah mengenai cadangan strategis energi. Beberapa negara punya Strategic Petroleum Reserves untuk persediaan 90 hari. Indonesia butuh fasilitas cadangan minyak, LPG bahkan baterai besar sebagai penyangga terhadap gangguan global. Landasan hukum yang disiapkan juga relatif kuat dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 (Cadangan Penyangga Energi) dan kebijakan energi nasional seperti PP No.79/2014 dan UU 30/2007.

Namun, transisi energi yang tidak adil berisiko menimbulkan ketimpangan baru. Masyarakat miskin yang belum memiliki listrik layak masih menggunakan kayu atau arang untuk memasak. Jika kebijakan keputusan hanya menguntungkan kawasan kota, desa akan terpinggirkan. Oleh sebab itu, akses listrik ke pedesaan, subsidi tepat sasaran untuk energi bersih rumah tangga, dan pembangunan infrastruktur di timur Indonesia harus menjadi prioritas.

Di ranah global, energi 2050 akan ditandai bukan oleh volume bahan bakar, melainkan oleh sumber bersih dan kapasitas teknologi. Negara yang menguasai teknologi penyimpanan, jaringan pintar, dan hidrogen hijau akan menjadi pemain utama. Dengan posisi strategis, sumber daya alam kaya, dan letak geografis di jalur perdagangan global, Indonesia berpeluang menjadi pemain besar energi bersih Asia Tenggara.

Proyeksi menunjukkan bahwa konsumsi listrik nasional pada 2050 bisa menembus 1.000 TWh per tahun, dengan kapasitas mencapai 400-430 GW atau lebih dari enam kali kapasitas saat ini. Konsumsi listrik per kapita Indonesia berpotensi bisa mencapai sekitar 7.000 kWh. Di masa itu, kita harus punya jaringan andal, pembangkit fleksibel (gas, hydro reservoir), penyimpanan besar dan sistem manajemen beban yang cerdas.

Akhirnya, 2050 bukan sekadar soal angka megawatt atau terawatt jam. Itu adalah soal kualitas hidup yang bisa dinikmati rakyat seperti udara bersih, iklim yang stabil, munculnya pekerjaan hijau, dan masa depan digital yang tidak membebani bumi. Keputusan hari ini, memilih antara memperpanjang masa PLTU atau mempercepat ladang surya, memberi subsidi bahan bakar atau menyokong inovasi energi, dapat menjadi warisan terbesar kita bagi generasi mendatang.