Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan tarif global 15% di tengah polemik dengan Mahkamah Agung AS memicu perhatian pelaku usaha nasional. Namun, pengusaha Indonesia menilai situasi tersebut belum tentu merugikan Indonesia secara langsung.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana, mengatakan apabila tarif sementara 10% benar-benar diberlakukan, kebijakan itu bersifat menyeluruh.

“Kalaupun akhirnya berlaku tarif sementara 10% sebagaimana statement Trump, maka bisa dipahami itu berlaku terhadap semua negara, Indonesia tidak potensial dalam posisi dirugikan dalam situasi ini,” kata Danang kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, dinamika kebijakan di AS juga harus dilihat dari aspek ketatanegaraan. Dia menilai kewenangan Mahkamah Agung AS sebagaisupreme courtberada di atas presiden dalam sistem hukum, sehingga putusannya tidak dapat diganggu gugat oleh kepala negara.

“Kewenangan Mahkamah Agung AS itu sebagai supreme court lebih tinggi daripara Presiden, jadi keputusan MA nya itu tidak bisa di challenge oleh Trump,” ujarnya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut berimplikasi hukum pada berbagai kesepakatan dagang yang telah diteken pemerintahan Trump.

Danang bahkan menilai seluruh dokumen Agreement Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani dengan berbagai negara berpotensi batal secara hukum jika bertentangan dengan putusan pengadilan tertinggi.

“Artinya seluruh ART yang ditandatangani Trump dengan semua negara bisa dipersepsikan batal secara hukum, tidak berlaku,” tuturnya.

Dalam situasi yang dinamis tersebut, API meminta pelaku usaha tetap tenang dan menjalankan aktivitas bisnis sebagaimana mestinya. Dia mengimbau pelaku industri tak terpengaruh dan reaktif dengan situasi di AS,

“Meskipun akan menjadi kendala dalam proses ekspor impor AS dan INA,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Danang juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk memantau terhadap perkembangan di AS, sembari evaluasi dan mendengarkan masukan dunia usaha atas poin poin ART yang terlanjur ditandatangani itu.

Pasalnya, Danang menilai masih ada sejumlah poin yang perlu diperbaiki agar benar-benar mendukung kepentingan strategis nasional serta menjaga kewibawaan Indonesia sebagai negara berdaulat secara ekonomi politik.

“Ada kegalauan sikap inferior dari Indonesia yang ditunjukkan dengan beberapa poin dalam ART itu, hal ini memunculkan persepsi publik yang merendahkan kewibawaan Indonesia sebagai negara ekonomi politik yang berdaulat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif barang impor yang masuk ke negaranya dari 10% menjadi 15%.

Keputusan ini hanya berselang sehari. Perlawanan itu diambil di tengah kritik keras Trump terhadap Mahkamah Agung AS, yang memutuskan bahwa mekanisme tarif yang dibanggakannya dinyatakan melanggar hukum.

Dikutip dariBloomberg, Minggu (22/2/2026), Trump mengatakan kenaikan tarif tersebut berlaku segera. Ia menilai banyak negara telah 'menipu' Amerika Serikat selama beberapa dekade tanpa pembalasan yang setimpal. Menurut Trump, tarif 15% itu sepenuhnya diizinkan dan telah diuji secara hukum.

Sebelumnya Mahkamah Agung AS memutuskan dengan suara 6–3 bahwa Trump melampaui kewenangannya ketika menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan tarif yang ia sebut sebagai tarif timbal balik. Pengadilan menyatakan manuver tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional karena menghindari peran Kongres.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump menyatakan akan meningkatkan tarif global 10% yang baru diumumkan sehari sebelumnya menjadi 15%, menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan mekanisme penerapan tarifnya ilegal.

“Sebagai Presiden Amerika Serikat, saya akan menaikkan Tarif Global 10%. Banyak negara di antaranya telah ‘memanfaatkan’ AS selama puluhan tahun tanpa adanya tindakan. [Tarif] akan menjadi 15% yang sah secara hukum,” tulis Trump dalam unggahan media sosial pada Sabtu (22/2/2026) waktu Washington, dilansir dari Bloomberg.

Sebelumnya, Jumat (21/2/2026), Trump telah menetapkan tarif global 10% untuk barang impor asing dengan dasar hukum Section 122 Trade Act 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif hingga 150 hari tanpa persetujuan Kongres.

Langkah ini diambil untuk mempertahankan agenda perdagangannya meski pengesahan lebih lanjut oleh Kongres diperkirakan menantang karena adanya penolakan dari sebagian anggota Demokrat dan Republik.

Tarif awal 10% dijadwalkan berlaku mulai 24 Februari pukul 12.01 pagi waktu Washington, bersamaan dengan rencana Trump menyampaikan pidato State of the Union di hadapan Kongres. Namun, dalam unggahan terbaru, Trump tidak merinci waktu pasti penerapan tarif 15%.

Respons Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya mengkaji secara menyeluruh berbagai risiko menyusul dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Washington DC, Sabtu (21/2/2026) waktu setempat, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden.

“Kemarin kami sudah lapor ke Pak Presiden dan beliau minta kita mempelajari seluruh risiko-risiko yang mungkin timbul dan Indonesia siap dengan berbagai skenario karena skenario keputusan Mahkamah Agungnya Amerika ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tanda tangani,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa kemungkinan adanya putusan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat sebenarnya telah diperhitungkan dalam pembahasan dengan Office of the United States Trade Representative (USTR) sebelum penandatanganan perjanjian.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif global 10% untuk seluruh barang impor. Hal itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan bea masuknya.

Tarif tersebut diteken Trump melalui arahan resmi pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat dan akan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington DC, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih. Tak pelak, keputusan Trump itu memicu babak baru ketegangan dagang.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya baru saja menandatangani dari Oval Office Tarif Global 10% untuk semua negara, yang akan berlaku hampir segera. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini!” tulis Trump melalui media sosialnya dikutip dari Bloomberg, Sabtu (21/2/2026).

Trump menerapkan tarif dasar baru itu berdasarkan Section 122 dari Trade Act 1974 yang memberi kewenangan sepihak kepada presiden untuk mengenakan tarif. Namun, ketentuan hukum yang jarang digunakan tersebut membatasi masa berlaku tarif hanya 150 hari.

Perpanjangan kebijakan itu memerlukan persetujuan Kongres, menjadi tantangan tersendiri bagi Trump di tengah penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik terhadap agenda tarifnya.

Sebelumnya pada Jumat, Mahkamah Agung dalam putusan 6-3 menyatakan penggunaan undang-undang darurat federal oleh Trump untuk menerapkan tarif “resiprokal” tidak sah. Trump pada April lalu menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk mengenakan tarif antara 10% hingga 50% terhadap puluhan mitra dagang AS.

Putusan tersebut membatalkan tarif timbal balik, termasuk bea masuk terhadap barang dari Kanada, Meksiko, dan China yang diberlakukan dengan alasan penanganan perdagangan fentanil. Putusan itu juga memunculkan ketidakpastian atas tarif IEEPA lainnya terhadap Brasil dan India.

Selain tarif datar 10%, Trump menyatakan tetap mempertahankan tarif impor yang berlaku berdasarkan Section 301 dan Section 232 serta mengisyaratkan investigasi dagang tambahan. Trump juga menginstruksikan Kantor Perwakilan Dagang AS untuk memulai penyelidikan baru berdasarkan kewenangan Section 301.

Tarif Section 301 mensyaratkan penyelidikan spesifik terhadap negara tertentu, termasuk dengar pendapat serta kesempatan bagi perusahaan atau negara terdampak untuk menyampaikan masukan. Tarif hanya dapat dikenakan jika ditemukan pelanggaran perjanjian dagang atau praktik yang membebani perdagangan AS.

Investigasi Baru

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan investigasi baru akan mencakup sebagian besar mitra dagang utama dan menyasar isu seperti kelebihan kapasitas industri, kerja paksa, praktik penetapan harga farmasi, diskriminasi terhadap perusahaan teknologi AS dan barang serta jasa digital, pajak layanan digital, pencemaran laut, hingga praktik perdagangan makanan laut, beras, dan komoditas lain.

Greer menyebut investigasi tersebut akan dilakukan dengan kerangka waktu dipercepat, sementara penyelidikan Section 301 yang sedang berjalan, termasuk terhadap Brasil dan China, tetap berlanjut.

Pemerintahan Trump sebelumnya menggunakan instrumen tersebut untuk mengenakan tarif terhadap ekspor China, otomotif, dan logam. Trump juga mengisyaratkan investigasi itu dapat menggantikan tarif dasar 10% di kemudian hari, meskipun dia tidak menutup kemungkinan memperpanjang tarif Section 122. Dia bahkan menyebut tengah mempertimbangkan tarif 15% hingga 30% terhadap mobil impor.

Bloomberg Economics memperkirakan kebijakan tarif global 10% itu dapat mendorong rata-rata tarif efektif AS menjadi 16,5% dari sebelumnya 13,6%, atau justru turun menjadi 11,4% apabila pengecualian yang ada tetap dipertahankan.

Greer menegaskan Gedung Putih mengupayakan keberlanjutan dalam kebijakan baru tersebut, yang akan berlaku pada hari Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan (State of the Union) di hadapan Kongres.

Sejumlah pengecualian tetap dipertahankan dan tidak akan dikenakan tarif 10%, termasuk barang yang memenuhi ketentuan perjanjian dagang USMCA antara AS, Kanada, dan Meksiko. Pengecualian untuk beberapa produk pertanian juga tetap berlaku sebagaimana kebijakan sebelumnya yang kini telah dibatalkan.

Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon, yang dikenal sebagai pengkritik tarif dan tidak mencalonkan diri kembali, memperingatkan rencana tarif 10% tersebut dapat memicu lebih banyak penolakan dari Partai Republik di Kongres.

“Jika dia melakukan ini, Kongres akan lebih sering melakukan pemungutan suara terkait tarif. Itu intinya,” ujarnya.

Bacon termasuk satu dari enam anggota Partai Republik yang bergabung dengan Demokrat untuk membatalkan tarif terhadap Kanada pekan lalu.

Putusan Mahkamah Agung juga menimbulkan pertanyaan terkait penerimaan negara dari tarif yang telah dipungut. Menurut analisis Bloomberg, lebih dari 1.500 perusahaan telah mengajukan gugatan tarif di pengadilan perdagangan menjelang putusan tersebut.

Mahkamah Agung tidak membahas apakah importir berhak atas pengembalian dana (refund), menyerahkan hal itu kepada pengadilan yang lebih rendah. Trump mengkritik pengadilan karena tidak memberikan panduan terkait mekanisme pengembalian dana.

“Itu tidak dibahas. Kita akan berada di pengadilan lima tahun ke depan,” keluhnya dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Potensi pengembalian dana diperkirakan mencapai US$170 miliar, lebih dari separuh total penerimaan tarif yang dihimpun selama kebijakan Trump.

Kendati demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan penerimaan tarif pada 2026 akan nyaris tidak berubah meski ada putusan hukum tersebut.

“Estimasi Departemen Keuangan menunjukkan penggunaan kewenangan Section 122, dikombinasikan dengan potensi penguatan tarif Section 232 dan Section 301, akan menghasilkan penerimaan tarif yang nyaris tidak berubah pada 2026,” ujarnya dalam forum Economic Club of Dallas, Jumat.

Bisnis.com, JAKARTA —Donald Trump, PresidenAmerika Serikat, menyatakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk memberlakukan tarif global sebesar 10%.

Pernyataan itu ditegaskannya sehari setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besarkebijakan tarifresiprokal yang diterapkan pemerintahan Trump sejak tahun lalu.

DilansirBloomberg, Sabtu (21/2/2026), Trump dalam konferensi di Gedung Putih menegaskan putusan Mahkamah Agung AS tersebut tidak sepenuhnya melarang penerapan tarif.

“Mahkamah Agung tidak membatalkan tarif, mereka hanya membatalkan penggunaan IEEPA untuk tarif,” ujarnya kepada wartawan.

IEEPA merujuk pada International Emergency Economic Powers Act yang sebelumnya menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.

“Sekarang saya akan mengambil arah yang berbeda, mungkin arah yang seharusnya saya ambil sejak awal.”

Sebagai alternatif, Trump menyatakan akan menggunakan Section 122 dari Trade Act 1974, yang memberi presiden kewenangan sepihak untuk mengenakan tarif hingga 15%. Namun, ketentuan tersebut membatasi masa berlaku tarif maksimal 150 hari, sehingga dinilai lebih sempit dibandingkan kewenangan darurat yang sebelumnya ia klaim.

Selain itu, Trump berencana meluncurkan penyelidikan baru berdasarkan Section 301 dan Section 232. Dua instrumen tersebut sebelumnya digunakan untuk mengenakan tarif terhadap ekspor China, mobil, dan produk logam.

Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif tambahan terhadap mobil impor dalam kisaran 15% hingga 30%.

Bloombergmelaporkan, pengumuman tersebut langsung memengaruhi pasar keuangan. Imbal hasil obligasi AS memangkas kenaikan sebelumnya, sedangkan indeks saham memperpanjang penguatan setelah rencana tarif 10% diumumkan, mencerminkan respons investor terhadap kepastian arah kebijakan lanjutan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Trump telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan undang-undang kekuasaan darurat federal untuk memberlakukan tarif resiprokal secara global, termasuk bea masuk terarah yang diklaim untuk menangani perdagangan fentanil.

Dua hakim yang diangkat Trump pada periode pertamanya, Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett, ikut bergabung dengan mayoritas dalam membatalkan kebijakan tersebut.