Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Indonesia telah memiliki regulasi yang memastikan sistem ketenagakerjaan Indonesia tidak ada praktik kerja paksa.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas investigasi Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan perdagangan, khususnya isu larangan impor produk hasil kerja paksa (forced labor import prohibition).

“Dari sisi ketenagakerjaan jadi memang ada satu section terkait klausul force labor import prohibition. Jadi bagaimana kebijakan Indonesia terkait dengan larangan impor dari produk hasil dari forced labor. Tadi kita sudah konsolidasi,” ujar Yassierli saat ditemui di Jakarta, Senin.

Pemerintah, lanjut dia, telah menyusun respons tertulis atas pertanyaan dalam investigasi tersebut, terutama terkait kebijakan Indonesia dalam menyikapi produk yang terindikasi menggunakan kerja paksa.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak mentoleransi praktik kerja paksa dalam sistem produksi dan telah memiliki kerangka regulasi yang kuat serta mekanisme pengawasan.

Dokumen respons tersebut saat ini berada pada tahap finalisasi sebelum disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Yassierli, fokus pertanyaan dari pihak AS berada pada sejauh mana kebijakan Indonesia mengatur pelarangan impor produk dari negara atau industri yang masih menggunakan praktik kerja paksa. Pemerintah juga disebut terus memantau perkembangan isu tersebut.

Selain isu tenaga kerja, dalam investigasinya, AS turut menyoroti persoalan kelebihan kapasitas produksi (excess capacity).

Merespons hal ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah menyiapkan dokumen “submission comment” yang akan disampaikan paling lambat 15 April sebagai respons awal atas investigasi tersebut.

“Jadi tanggal 15 (April) kita harus menyampaikan berkaitan dengan inisiasi atau investigasi Section 301. Tadi sudah disiapkan semua, saya pikir secara umum nggak ada masalah dan kita membuat pembelaan-pembelaan antara lain bahwa Indonesia tidak ada kebijakan yang mengakibatkan structural excess capacity,” ujar Budi.

Pemerintah bakal menyampaikan argumen bahwa surplus perdagangan Indonesia terhadap AS terjadi karena perbedaan struktur ekonomi serta tingginya permintaan pasar AS, bukan akibat kebijakan yang menciptakan kelebihan kapasitas.

Ia menambahkan, sebagian besar komoditas yang diinvestigasi merupakan produk yang memang mencatatkan surplus.

Produksi manufaktur Indonesia juga disebut berjalan mengikuti mekanisme pasar (market driven), sehingga tidak menimbulkan distorsi perdagangan.

Pemerintah juga telah menyiapkan tahapan lanjutan setelah penyampaian dokumen, termasuk public hearing dan konsultasi dengan otoritas AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah menyusun respons tertulis atas investigasi dagang Amerika Serikat (AS), dan akan diserahkan pada 15 April 2026, mengacu pada kebijakan Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS yang menyasar ekspor nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada dua isu utama yang disorot, yakni kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) dan dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok produk.

“Pertama, kan AS menerapkan section 301 dalam perdagangan, yaitu lakukan penyelidikan terhadap ekspor Indonesia. Dua hal, yaitu excess kapasitas, yaitu produksi yang berlebih, dan yang kedua terkait dengan impor bahan baku yang terkait dengan forced labor,” ujar Airlangga di kantornya, Senin.

Menanggapi investigasi tersebut, pemerintah kini fokus menyusun jawaban resmi sebelum masuk ke tahap lanjutan investigasi.

Airlangga juga menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan berbasis komoditas, bukan regulasi secara umum.

“Enggak, yang dibahas kan excess kapasitas. Sebagai contoh satu excess semen misalnya. Semen kita enggak pernah ekspor ke Amerika. Jadi kita tinggal jawab aja,” tuturnya.

Dari sisi perdagangan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan dokumen submission comment yang akan disampaikan paling lambat 15 April sebagai respons awal atas investigasi tersebut.

“Jadi tanggal 15 (April) kita harus menyampaikan berkaitan dengan inisiasi atau investigasi Section 301. Tadi sudah disiapkan semua, secara umum nggak ada masalah dan kita membuat pembelaan-pembelaan antara lain Indonesia tidak ada kebijakan yang mengakibatkan structural excess capacity,” ujar Budi.

Dalam submission tersebut, pemerintah memberikan argumen bahwa surplus perdagangan Indonesia ke AS terjadi karena perbedaan struktur ekonomi dan tingginya permintaan dari pasar AS, bukan akibat kebijakan yang menciptakan kelebihan kapasitas.

Budi menambahkan, sebagian besar komoditas yang diinvestigasi merupakan komoditas yang mengalami surplus. Surplus Indonesia ke AS dinilai terjadi karena perbedaan struktur ekonomi serta tingginya permintaan domestik AS terhadap produk Indonesia.

Menurut dia, produksi manufaktur Indonesia juga berjalan mengikuti permintaan pasar (market driven), sehingga tidak menimbulkan distorsi perdagangan.

Pemerintah juga telah menyiapkan tahapan lanjutan setelah submission, termasuk public hearing dan konsultasi dengan otoritas AS.

“Submission comment-nya tanggal 15 (April) secara tertulis. Sudah kita siapkan, sudah selesai semua,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Indonesia memiliki regulasi kuat terkait perlindungan tenaga kerja dan tidak mentoleransi praktik kerja paksa.

Hal ini merespons isu yang dipertanyakan AS berkaitan dengan kebijakan larangan impor produk yang terindikasi menggunakan tenaga kerja paksa.

“Jadi memang ada satu section terkait klausulnya itu force labor import prohibition. Jadi bagaimana kebijakan Indonesia terkait dengan larangan impor dari produk hasil dari force labor,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa respons yang disiapkan merupakan jawaban atas pertanyaan dalam investigasi, bukan perubahan kebijakan baru.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Saya pikir tidak apa-apa (investigasi dagang). Investigasi itu hal yang biasa,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis investigasi dagang yang dilakukan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) tak mengganggu prospek perdagangan Indonesia.

Purbaya menilai investigasi tersebut merupakan hal yang lazim dalam hubungan dagang internasional, sehingga ia tak mengambil sikap lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut.

“Saya pikir tidak apa-apa (investigasi dagang). Investigasi itu hal yang biasa,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, Indonesia masih memiliki keunggulan relatif dalam perdagangan dengan AS, terutama karena harga barang dari Indonesia lebih kompetitif dibandingkan produk asal Amerika.

Kondisi itu pun ditopang oleh biaya tenaga kerja yang lebih rendah, sehingga memberi daya saing tersendiri bagi Indonesia.

Hal itu yang membuat neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus terhadap AS.

Sementara itu, terkait potensi kenaikan tarif yang kerap dihubungkan dengan status surplus perdagangan suatu negara terhadap AS, Purbaya mengatakan, Indonesia tidak akan terdampak secara signifikan bila kenaikan tarif diberlakukan secara setara dengan negara-negara lain.

Namun, situasinya akan berbeda apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibanding negara sejawat. Selisih tarif yang cukup besar, misalnya hingga 10 persen, berpotensi memberikan tekanan terhadap perdagangan Indonesia.

Meski begitu, bendahara negara memastikan siap untuk melakukan langkah efisiensi bila dibutuhkan.

“Kami akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa. Tapi harusnya sih prospek ke depan nggak terlalu butuh, meski dengan investigasi dari USTR,” tuturnya.

Pemerintahan AS pada Rabu (11/3) memulai penyelidikan dagang atas dugaan praktik tidak sehat terhadap Indonesia, Jepang, dan belasan mitra dagang lainnya, setelah Mahkamah Agung AS mencabut kebijakan tarif impor tinggi.

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan bahwa penyelidikan tersebut adalah untuk menyingkap "serangkaian praktik dagang tidak sehat terkait kapasitas berlebih dan produksi manufaktur" dalam rangka menetapkan tarif impor baru yang tinggi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif global 10% untuk seluruh barang impor. Hal itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan bea masuknya.

Tarif tersebut diteken Trump melalui arahan resmi pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat dan akan mulai berlaku pada 24 Februari pukul 00.01 waktu Washington DC, sebagaimana tercantum dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih. Tak pelak, keputusan Trump itu memicu babak baru ketegangan dagang.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya baru saja menandatangani dari Oval Office Tarif Global 10% untuk semua negara, yang akan berlaku hampir segera. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini!” tulis Trump melalui media sosialnya dikutip dari Bloomberg, Sabtu (21/2/2026).

Trump menerapkan tarif dasar baru itu berdasarkan Section 122 dari Trade Act 1974 yang memberi kewenangan sepihak kepada presiden untuk mengenakan tarif. Namun, ketentuan hukum yang jarang digunakan tersebut membatasi masa berlaku tarif hanya 150 hari.

Perpanjangan kebijakan itu memerlukan persetujuan Kongres, menjadi tantangan tersendiri bagi Trump di tengah penolakan dari Partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik terhadap agenda tarifnya.

Sebelumnya pada Jumat, Mahkamah Agung dalam putusan 6-3 menyatakan penggunaan undang-undang darurat federal oleh Trump untuk menerapkan tarif “resiprokal” tidak sah. Trump pada April lalu menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk mengenakan tarif antara 10% hingga 50% terhadap puluhan mitra dagang AS.

Putusan tersebut membatalkan tarif timbal balik, termasuk bea masuk terhadap barang dari Kanada, Meksiko, dan China yang diberlakukan dengan alasan penanganan perdagangan fentanil. Putusan itu juga memunculkan ketidakpastian atas tarif IEEPA lainnya terhadap Brasil dan India.

Selain tarif datar 10%, Trump menyatakan tetap mempertahankan tarif impor yang berlaku berdasarkan Section 301 dan Section 232 serta mengisyaratkan investigasi dagang tambahan. Trump juga menginstruksikan Kantor Perwakilan Dagang AS untuk memulai penyelidikan baru berdasarkan kewenangan Section 301.

Tarif Section 301 mensyaratkan penyelidikan spesifik terhadap negara tertentu, termasuk dengar pendapat serta kesempatan bagi perusahaan atau negara terdampak untuk menyampaikan masukan. Tarif hanya dapat dikenakan jika ditemukan pelanggaran perjanjian dagang atau praktik yang membebani perdagangan AS.

Investigasi Baru

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan investigasi baru akan mencakup sebagian besar mitra dagang utama dan menyasar isu seperti kelebihan kapasitas industri, kerja paksa, praktik penetapan harga farmasi, diskriminasi terhadap perusahaan teknologi AS dan barang serta jasa digital, pajak layanan digital, pencemaran laut, hingga praktik perdagangan makanan laut, beras, dan komoditas lain.

Greer menyebut investigasi tersebut akan dilakukan dengan kerangka waktu dipercepat, sementara penyelidikan Section 301 yang sedang berjalan, termasuk terhadap Brasil dan China, tetap berlanjut.

Pemerintahan Trump sebelumnya menggunakan instrumen tersebut untuk mengenakan tarif terhadap ekspor China, otomotif, dan logam. Trump juga mengisyaratkan investigasi itu dapat menggantikan tarif dasar 10% di kemudian hari, meskipun dia tidak menutup kemungkinan memperpanjang tarif Section 122. Dia bahkan menyebut tengah mempertimbangkan tarif 15% hingga 30% terhadap mobil impor.

Bloomberg Economics memperkirakan kebijakan tarif global 10% itu dapat mendorong rata-rata tarif efektif AS menjadi 16,5% dari sebelumnya 13,6%, atau justru turun menjadi 11,4% apabila pengecualian yang ada tetap dipertahankan.

Greer menegaskan Gedung Putih mengupayakan keberlanjutan dalam kebijakan baru tersebut, yang akan berlaku pada hari Trump dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan (State of the Union) di hadapan Kongres.

Sejumlah pengecualian tetap dipertahankan dan tidak akan dikenakan tarif 10%, termasuk barang yang memenuhi ketentuan perjanjian dagang USMCA antara AS, Kanada, dan Meksiko. Pengecualian untuk beberapa produk pertanian juga tetap berlaku sebagaimana kebijakan sebelumnya yang kini telah dibatalkan.

Anggota DPR dari Partai Republik, Don Bacon, yang dikenal sebagai pengkritik tarif dan tidak mencalonkan diri kembali, memperingatkan rencana tarif 10% tersebut dapat memicu lebih banyak penolakan dari Partai Republik di Kongres.

“Jika dia melakukan ini, Kongres akan lebih sering melakukan pemungutan suara terkait tarif. Itu intinya,” ujarnya.

Bacon termasuk satu dari enam anggota Partai Republik yang bergabung dengan Demokrat untuk membatalkan tarif terhadap Kanada pekan lalu.

Putusan Mahkamah Agung juga menimbulkan pertanyaan terkait penerimaan negara dari tarif yang telah dipungut. Menurut analisis Bloomberg, lebih dari 1.500 perusahaan telah mengajukan gugatan tarif di pengadilan perdagangan menjelang putusan tersebut.

Mahkamah Agung tidak membahas apakah importir berhak atas pengembalian dana (refund), menyerahkan hal itu kepada pengadilan yang lebih rendah. Trump mengkritik pengadilan karena tidak memberikan panduan terkait mekanisme pengembalian dana.

“Itu tidak dibahas. Kita akan berada di pengadilan lima tahun ke depan,” keluhnya dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Potensi pengembalian dana diperkirakan mencapai US$170 miliar, lebih dari separuh total penerimaan tarif yang dihimpun selama kebijakan Trump.

Kendati demikian, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan penerimaan tarif pada 2026 akan nyaris tidak berubah meski ada putusan hukum tersebut.

“Estimasi Departemen Keuangan menunjukkan penggunaan kewenangan Section 122, dikombinasikan dengan potensi penguatan tarif Section 232 dan Section 301, akan menghasilkan penerimaan tarif yang nyaris tidak berubah pada 2026,” ujarnya dalam forum Economic Club of Dallas, Jumat.