Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI JakartaPramono Anung bergeliat mengatasi macet di Jakarta lewat berbagai cara, mulai dari TransJabodetabek hingga perluasan golongan gratis transportasi publik.

Pramono mengatakan persoalan macet secara terus menerus dicarikan solusinya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperluas operasional TransJakarta menjadi TransJabodetabek.

“Kami telah buka [TransJakarta] dari Blok M ke Bandara Soekarno-Hatta karena kemacetan terjadi pada pagi atau sore. 4 juta orang masuk ke Jakarta dan kembali ke kediamannya masing-masing,” ujar Pramono usai peresmian Primaya Hospital Kelapa Gading pada Selasa (27/1/2026).

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga memperluas golongan yang bisa memanfaatkan transportasi publik secara gratis. Kebijakan tersebut telah dijalankan sejak tahun lalu dan dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis.

“Harapannya dengan memakai kendaraan publik itu kemacetan berkurang. Saat ini, kemacetan ada, tapi menurun,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Pramono mengklaim bahwa tren penurunan tingkat kemacetan di Jakarta juga tergambarkan dalam survei TomTom Traffic Index. Adapun jika mengutip pada data TomTom Traffic Index 2024, secara global Jakarta berada di urutan ke-90. Bandung menempati urutan ke-12, Medan ke-15, Palembang ke-53, dan Surabaya ke-70.

Pemprov DKI Jakarta pun telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun ini. Terdapat fokus Pemprov DKI Jakarta terhadap upaya penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dengan anggaran sebesar Rp7,82 triliun.

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan subsidi transportasi umum. Secara rinci, subsidi TransJakarta sebesar Rp3,75 triliun, subsidi Bus Sekolah sebesar Rp105,38 miliar, subsidi MRT Jakarta sebesar Rp536,70 miliar, subsidi LRT Jakarta sebesar Rp325,28 miliar, dan layanan angkutan kapal perairan sebesar Rp100,19 miliar.