Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Hisab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendayah mengatakan hilal tidak memenuhi kriteria dan 1 Syawal jatuh pada Sabtu (21/3/2026).

Hal itu dia sampaikan saat Seminar Posisi Hilal yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

Dia mengatakan berdasarkan kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, pada tanggal 29 Ramadan 1447 Hijriah atau 19 Maret 2026, posisi hilal di sebagian wilayah Aceh sudah memenuhi syarat tinggi. Namun, belum memenuhi syarat elongasi.

"Sehingga 1 Syawal 1447 H secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing, tanggal 21 Maret 2026 Masehi," katanya.

Cecep menjelaskan, hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab. Dia menyebut bahwa tinggi hilal di wilayah NKRI antara 0,91 derajat sampai dengan 3,13 derajat dan elongasi antara 4,54 derajat sampai dengan 6,10 derajat.

Dia menyampaikan, di seluruh wilayah Indonesia tidak memenuhi syarat visibilitas hilal dan rukyat MABIMS. "Oleh karenanya, hilal menjelang awal Syawal 1447 H pada hari rukyat ini secara teoritis diprediksi tidak mungkin dirukyat," ujar Cecep.

Kendati demikian, keputusan awal Syawal 1447 Hijriah akan disampaikan dalam konferensi pers yang direncanakan berlangsung pada 19.25 WIB. Pengumuman dapat disaksikan melalui link berikut ini:

https://youtube.com/@kementerianagamapusat?si=rCs08eTl56MMAQKj

https://youtube.com/@bimasislamtv?si=obRIv25P032Y6v3l

https://youtube.com/live/tIHZDu5rPWc?feature=share

Di samping itu, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 H atau Hari Raya Idulfitri 1447 H berlangsung pada Jumat (20/3/2026). Penetapan berdasarkan kalender Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang bertumpu pada metode hisab (perhitungan astronomi).

Bisnis.com, JAKARTA - Penentuan awal bulan kamariah di kawasan Asia Tenggara terus mengalami penguatan seiring perkembangan ilmu falak dan astronomi modern.

Salah satu tonggaknya adalah kesepakatan negara-negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang menjadi rujukan bersama dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah secara lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menjelaskan, kerja sama regional melalui forum MABIMS telah berlangsung sejak lama sebagai upaya menyatukan pendekatan penentuan awal bulan hijriah di kawasan.

“Sejak 1992, negara-negara anggota MABIMS menggunakan kriteria imkanur rukyat dengan parameter 2–3–8 sebagai acuan dalam menilai visibilitas hilal,” ujarnya dilansir dari laman kemenag.

Ia menerangkan, parameter 2–3–8 mencakup tinggi hilal minimal 2 derajat, elongasi 3 derajat, serta umur bulan minimal 8 jam setelah ijtimak. Kriteria ini menjadi dasar dalam menilai validitas laporan rukyatul hilal yang disampaikan dari berbagai titik pengamatan di kawasan Asia Tenggara.

Namun demikian, Arsad menuturkan bahwa perkembangan data astronomi menunjukkan adanya keterbatasan pada kriteria tersebut. Pada posisi hilal yang masih rendah, dengan elongasi kecil, sabit bulan sangat tipis sehingga sulit diamati secara kasat mata. “Pada ketinggian sekitar 2 derajat dengan elongasi 3 derajat, hilal masih sangat tipis dan sering tertutup cahaya syafak, sehingga peluang terlihatnya sangat kecil,” jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, mendorong para pakar falak dan astronom dari negara-negara anggota MABIMS untuk melakukan kajian ulang terhadap kriteria visibilitas hilal. Proses ini berlangsung melalui forum ilmiah, musyawarah rukyat, serta penelitian berbasis data pengamatan global yang terus berkembang.

“Kesepakatan mengenai kriteria baru ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses kajian ilmiah yang panjang dan melibatkan para pakar astronomi serta ahli falak dari negara-negara anggota MABIMS,” ujarnya.

Hasil kajian tersebut kemudian mengerucut pada kriteria baru yang dinilai lebih realistis secara astronomis, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Parameter ini didasarkan pada kompilasi data rukyat global yang menunjukkan bahwa ketebalan sabit bulan dan posisi hilal dari ufuk menjadi faktor utama dalam menentukan kemungkinan terlihatnya hilal.

Arsad menambahkan, kesepakatan kriteria baru tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota MABIMS sebagai acuan bersama dalam penentuan awal bulan hijriah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat keselarasan penetapan kalender hijriah di kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak agar pemerintah konsisten dalam menentukan satu Syawal 1447 H.

Katib Syuriyah PBNU Sarmidi Husna meminta agar Kemenag tetap berpegang pada Permenag No.1/2026 dalam menetapkan akhir Ramadhan 1447 H sesuai kriteria imkanur rukyah dengan tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat

"Kami sangat berharap kepada Kementerian Agama untuk transparan dan konsisten terhadap kesepakatan MABIMS dan Peraturan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 2026 menjadi dasar hukum," kata Sarmidi dikutip NU Online pada Senin (16/3/2026).

Kemudian, Sarmidi menduga ada upaya untuk memanipulasi data hisab dan mengubah kesepakatan kriteria imkanur rukyah dengan tujuan melakukan penyatuan tanggal 1 Syawal 1447 H.

Dia merincikan setidaknya ada dua upaya untuk menyatukan satu Syawal, mulai dari ada yang berpendapat bahwa tinggi hilal di Sabang Aceh sudah +3 derajat.

Namun, secara elongasi hilal haqiqi masih di bawah 6,4 derajat, masih di bawah kriteria hilal dapat dilihat. Sehingga, Sarmidi menilai ada upaya untuk merubah kriteria elongasi menjadi 6 derajat.

Selain itu, Sarmidi mengungkap ada dugaan upaya memanipulasi data hilal di Aceh dengan mengirimkan tim dari Jawa.

"Dengan pesanan hasil dapat melihat hilal meskipun datanya tidak valid," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua LF PBNU KH Sirril Wafa mendesak agar regulator dapat mengedepankan sikap ihtiyath kehati-hatian dalam menentukan satu Syawal.

Selain itu, pemerintah juga dianjurkan agar tidak gegabah dengan mengotak-atik penentuan satu Syawal sesuai dengan pihak tertentu.

"Ingat! Gegabah dalam penentuan waktu-waktu ibadah syar'iyyah berpotensi adanya afat [potensi ketergelinciran] baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan sebagai peringatan keras atas sikap 'tasaahul' yang dibenci oleh Syara'," pungkasnya.

Sekadar informasi, lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) merilis data hilal penentuan Idul Fitri, 1 Syawal 1447 H.

Berdasarkan data tersebut, hilal 29 Ramadan terjadi pada Kamis (19/3/2026). Namun, meski hilal sudah di atas ufuk, tetapi belum memenuhi kriteria imkanur rukyah.