Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pentingnya penguatan literasi keuangan berbasis nilai budaya dalam pembukaan Jogja Financial Festival 2026 di Johgja , Kamis (22/5).

Dalam sambutannya, Sultan menekankan bahwa akses keuangan harus mampu memberdayakan masyarakat, bukan justru mendorong perilaku konsumtif dan ketergantungan utang.

Menurut Sultan, perkembangan teknologi finansial dan kemudahan akses layanan keuangan perlu diimbangi dengan kesadaran moral dalam mengelola uang.

"Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah akses itu membuat manusia semakin berdaya, atau justru semakin mudah diarahkan oleh hasrat konsumsi, algoritma, dan utang yang datang dengan wajah kemudahan?" ujar Sultan.

Sultan menilai falsafah Jawa 'Gemi, Nastiti, Ngati-ati' relevan menjadi fondasi literasi keuangan modern. Nilai 'Gemi' dimaknai sebagai kemampuan menahan konsumsi demi tujuan jangka panjang, terutama di tengah maraknya budaya konsumsi impulsif dan skema 'beli-sekarang-bayar-nanti'.

"Kebebasan finansial bukan soal kemampuan membeli, melainkan kemampuan menahan," katanya.

Sementara itu, 'Nastiti' diartikan sebagai kecermatan dalam mengambil keputusan finansial. Sultan mengutip data SNLIK 2025 OJK-BPS yang menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen, masih tertinggal dibanding tingkat inklusi keuangan 80,51 persen.

Menurutnya, kesenjangan tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan keuangan, tetapi belum memahami risikonya secara utuh.

Adapun nilai 'Ngati-ati', lanjut Sultan, menjadi semakin penting di tengah tingginya penggunaan pinjaman online. Ia menyebut outstanding pinjaman online nasional per Maret 2026 mencapai Rp101,03 triliun dengan lebih dari 26 juta peminjam aktif.

"Fenomena 'makan utang' membuktikan, bahwa kemudahan akses tanpa literasi justru mempercepat kesulitan," ungkapnya.

Pemerintah DIY, kata Sultan, terus mendorong berbagai program penguatan literasi dan inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, reformasi kalurahan, penguatan ekosistem anti rentenir dan pinjol predator, hingga pengembangan SiBakul Jogja yang terhubung dengan pembiayaan formal. Ia menegaskan, yang dibangun bukan hanya transaksi ekonomi, melainkan ekosistem pemberdayaan masyarakat.

Jogja Financial Festival 2026 digelar pada 22-23 Mei 2026 di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuatTim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional dengan meningkatkan kapasitas ekosistem akses keuangan khususnya bagi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Rakornas TPAKD di Jakarta, Jumat, mengatakan program-program TPAKD bukan hanya memperluas akses keuangan masyarakat, namun juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan Astacita.

Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan inklusi keuangan, Ia mengatakan akan dibangun fondasi ekonomi yang tangguh dari desa hingga kota.

“TPAKD telah menjadi penggerak motor ekonomi keuangan di daerah, salah satunya kredit pembiayaan melawan rentenir, yang telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia, serta penyaluran kredit pembiayaan sektor prioritas pertanian sebesar Rp3,71 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur,” ujar Friderica.

Melalui TPAKD, Ia melanjutkan telah dibuka satu rekening satu pelajar yang telah mencapai 58,32 juta rekening atau sebesar 87 persen dari total pelajar Indonesia.

Selain itu, juga terdapat Program Laku Pandai yang membuka akses keuangan hingga pelosok, dengan menjangkau lebih dari 72.353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk ke dalam sektor keuangan formal.

Friderica mengajak kepada seluruh kepala daerah mengoptimalkan keberadaan TPAKD untuk mengarahkan daerahnya menuju pembangunan berkelanjutan, yang melahirkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama.

OJK juga mendorong TPAKD melakukan berbagai langkah strategis untuk mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional.

Target itu di antaranya, pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital sekaligus perluasan titik-titik akses keuangan di daerah yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman, dan terjangkau.

Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu terus dioptimalkan seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan pelindungan konsumen.

Ketiga, TPAKD perlu menjaga keberlanjutan kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah.

Keempat, TPAKD juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa TPAKD penting karena inklusi keuangan merupakan indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Inklusi keuangan ini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa. Dan ini ada Komite untuk Financial Inclusive yang dipimpin oleh Ratu Maxima, dan kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, dan pada saat pembicaraan yang juga terangkat isu financial inclusion,” ujar Airlangga.

Airlangga mengapresiasi capaian-capaian yang diperoleh melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, karena sangat sejalan dengan program Asta Cita Presiden.

“Ke depan TPAKD diharapkan juga dapat turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis, memperkuat sumber daya manusia secara awal. Kemudian penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih, karena ini seluruhnya tahun depan akan di-rolling lebih cepat,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan ini, dilakukan peluncuran Roadmap TPAKD 2026-2030, yang akan menjadi acuan arah kebijakan TPAKD dan langkah-langkah transformatif ke depan.

Hingga November 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Berbagai program unggulan telah diluncurkan, diantaranya Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), hingga program Laku Pandai yang menjangkau desa terpencil.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyayangkan Rp6,1 triliun uang nasabah terjerat kasus penipuan, padahal dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian daerah.

"Total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud. Padahal, kalau dana-dana itu bisa masuk ke sektor keuangan formal, tentu akan bisa menggerakkan ekonomi di daerah,” kata Friderica, di Jakarta, Jumat.

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sejak November 2024 hingga 30 September 2025, terdapat 274.772 laporan kasus penipuan dengan jumlah rekening dilaporkan sebanyak 443.235 rekening dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 87.819 rekening.

Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp6,1 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp374,2 miliar.

Friderica mengatakan, fenomena scam tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan tantangan global yang mengancam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Untuk mencegah semakin banyaknya korban penipuan, pihaknya pun terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak mudah terjerat penipuan digital.

Selain untuk mencegah tindak pidana, ia menuturkan penguatan literasi dan inklusi keuangan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut studi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Ada satu studi yang dilakukan oleh OECD… yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat literasi dan inklusi masyarakat suatu negara dengan tingkat kesejahteraannya. Jadi, ini adalah cara yang sangat baik dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujarnya pula.

Saat ini indeks literasi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 66,4 persen, sementara indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen.

Untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, Friderica menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Salah satu program yang diimplementasikan adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), yang hingga kini telah menjangkau lebih dari 100 juta peserta di seluruh Indonesia.

Selain itu, tim tersebut juga menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar yang telah mencapai 58,32 juta rekening, serta Laku Pandai (branchless banking) yang menjangkau lebih dari 72 ribu desa untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan formal.

OJK pun mengajak seluruh kepala daerah untuk terus memperkuat inovasi keuangan di wilayah masing-masing demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Mari menjadi pemimpin tangguh yang menuntun daerahnya menuju pembangunan berkelanjutan yang melahirkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Bersama TPAKD, kita pasti bisa mencapai itu,” ujar Friderica Widyasari Dewi pula.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025