Bisnis.com,JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Indonesia Anti Scam Center (IASC) menerima 274.772 laporan masyarakat yang terkena scam dan penipuan sejak November 2024 hingga 30 September 2025.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan dari laporan yang masuk hingga 30 September 2025, total kerugian akibat scam dan fraud mencapai Rp6,1 triliun.

“Kami menerima lebih dari 270.000 laporan masyarakat yang terkena scam dan penipuan, dengan total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud,” ungkap Kiki dalam Rakornas TPAKD, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kondisi ini dinilai memprihatinkan sebab jika dana-dana tersebut bisa masuk ke sektor keuangan formal, Kiki meyakini perekonomian di masing-masing daerah dapat bergerak.

Dalam paparan yang disampaikan Kiki, IASC mencatat sebanyak 443.235 rekening dilaporkan. Dari total tersebut, 87.719 rekening telah diblokir dengan total dana yang diblokir mencapai Rp374,2 miliar.

“Saat ini banyak masyarakat kita yang menjadi korban skema penipuan. Ini bukan hanya persoalan di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia,” ujarnya.

Di sisi lain, Satgas Pasti sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2025 telah 1.556 entitas pinjaman online ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain itu, pihaknya telah memblokir 4.486 aplikasi/website/konten ilegal, 117 rekening bank, dan 25.355 nomor telepon/Whatsapp entitas ilegal dan laporan penipuan.

Total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyayangkan Rp6,1 triliun uang nasabah terjerat kasus penipuan, padahal dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian daerah.

"Total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud. Padahal, kalau dana-dana itu bisa masuk ke sektor keuangan formal, tentu akan bisa menggerakkan ekonomi di daerah,” kata Friderica, di Jakarta, Jumat.

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sejak November 2024 hingga 30 September 2025, terdapat 274.772 laporan kasus penipuan dengan jumlah rekening dilaporkan sebanyak 443.235 rekening dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 87.819 rekening.

Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp6,1 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp374,2 miliar.

Friderica mengatakan, fenomena scam tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan tantangan global yang mengancam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Untuk mencegah semakin banyaknya korban penipuan, pihaknya pun terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak mudah terjerat penipuan digital.

Selain untuk mencegah tindak pidana, ia menuturkan penguatan literasi dan inklusi keuangan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut studi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Ada satu studi yang dilakukan oleh OECD… yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat literasi dan inklusi masyarakat suatu negara dengan tingkat kesejahteraannya. Jadi, ini adalah cara yang sangat baik dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujarnya pula.

Saat ini indeks literasi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 66,4 persen, sementara indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen.

Untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, Friderica menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Salah satu program yang diimplementasikan adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), yang hingga kini telah menjangkau lebih dari 100 juta peserta di seluruh Indonesia.

Selain itu, tim tersebut juga menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar yang telah mencapai 58,32 juta rekening, serta Laku Pandai (branchless banking) yang menjangkau lebih dari 72 ribu desa untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan formal.

OJK pun mengajak seluruh kepala daerah untuk terus memperkuat inovasi keuangan di wilayah masing-masing demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Mari menjadi pemimpin tangguh yang menuntun daerahnya menuju pembangunan berkelanjutan yang melahirkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Bersama TPAKD, kita pasti bisa mencapai itu,” ujar Friderica Widyasari Dewi pula.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025