Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi membebaskan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat penerbangan domestik kelas ekonomi selama periode libur sekolah akhir Juni sampai dengan awal Juli 2026.

Kebijakan insentif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/2026 tersebut ditandatangani oleh Purbaya pada 20 Juni 2026 dan diundangkan pada 22 Juni 2026.

“Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mengoptimalkan momentum liburan sekolah, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi,” jelas pertimbangan PMK 43/2026, dikutip Selasa (23/6/2026).

Sebagai gambaran, pemberian insentif ini secara spesifik membidik penumpang kelas ekonomi. Ketentuan utama mengenai besaran pajak yang dibebaskan diatur dalam Pasal 2 ayat (3), yang menetapkan bahwa PPN terutang atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk tahun anggaran 2026.

Lebih lanjut, komponen biaya tiket yang dibebaskan dari pajak juga dirincikan dalam Pasal 2 ayat (4), yang menyatakan bahwa PPN yang ditanggung pemerintah tersebut adalah PPN yang terutang atas dua komponen: tarif dasar penerbangan dan biaya tambahan bahan bakar.

Di sisi lain, biaya-biaya tambahan opsional seperti pemilihan kursi maupun bagasi tambahan di luar tarif dasar tetap akan dikenakan PPN dan dipungut kepada penumpang, sebagaimana dicontohkan dalam lampiran aturan tersebut.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini wajib memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1).

Adapun, PPN ditanggung pemerintah diberikan kepada penerima jasa untuk periode pembelian tiket yang dilakukan sejak berlakunya peraturan ini (22 Juni 2026) sampai dengan tanggal 5 Juli 2026; dan/atau periode penerbangan yang dilakukan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 5 Juli 2026.

Pemerintah juga mengatur sejumlah skenario di mana insentif pajak ini menjadi hangus atau tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), PPN terutang tidak akan ditanggung oleh pemerintah dalam tiga skenario.

Pertama, jasa angkutan udara diserahkan di luar ketentuan periode pembelian tiket maupun periode penerbangan yang telah diatur. Kedua, penerbangan tidak dilakukan dengan menggunakan kelas ekonomi.

Ketiga, Pengusaha Kena Pajak (dalam hal ini maskapai) terlambat atau tidak menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah sesuai batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat tanggal 30 September 2026.

Jika kondisi pengecualian tersebut terjadi maka atas penyerahan jasa angkutan penerbangan akan tetap dikenai PPN secara normal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” tulis Pasal 8 beleid anyar ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas tiket pesawat kelas ekonomi dalam negeri untuk pembelian mulai hari ini, Selasa (10/2/2026).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional sepanjang periode libur Lebaran 2026.

Adapun, pengaturan insentif itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 4/2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam beleid tersebut, Pasal 2 ayat (3) menegaskan bahwa PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara kelas ekonomi di dalam negeri akan ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk tahun anggaran 2026.

Adapun, komponen biaya yang mendapatkan fasilitas PPN DTP meliputi tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge. Ketentuan mengenai cakupan komponen ini diatur secara spesifik dalam Pasal 2 ayat (4).

Periode Pembelian dan Penerbangan Tiket Pesawat Gratis PPN

Kendati demikian, insentif ini tidak berlaku sepanjang tahun. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), PPN DTP hanya diberikan kepada penerima jasa yang memenuhi dua kriteria.

Pertama, periode pembelian tiket dilakukan sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan 29 Maret 2026. Kedua, periode penerbangan dilakukan pada rentang tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan 29 Maret 2026.

Sebagai contoh, jika masyarakat membeli tiket pada tanggal 9 Februari 2026 (sebelum periode pembelian) untuk penerbangan tanggal 19 Maret 2026 maka PPN tetap terutang dan tidak ditanggung pemerintah. Demikian pula apabila penerbangan dilakukan di luar jendela waktu 14-29 Maret 2026.

Selain itu, Pasal 6 ayat (1) memerinci kondisi di mana PPN tidak ditanggung pemerintah. Fasilitas ini gugur apabila jasa diserahkan di luar periode yang ditentukan, penerbangan dilakukan dengan kelas non-ekonomi (bisnis/pertama), atau jika maskapai (badan usaha angkutan udara) terlambat menyampaikan daftar rincian transaksi. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa pemerintah bakal memberikan potongan harga tiket pesawat hingga 14% selama masa libur panjang, termasuk Natal dan tahun baru (Nataru).

Menko AHY, yang membawahi kementerian di bidang infrastruktur, pertanahan, dan perhubungan, menyebut langkah ini adalah upaya pemerintah agar masyarakat dapat membeli tiket penerbangan domestik dengan harga lebih murah.

“Kami berupaya untuk terus konsisten agar harga tiket pesawat bisa turun saat libur panjang, seperti Nataru dan Lebaran,” ujar AHY di Jakarta, Selasa.

Adapun penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik pada Natal-Tahun Baru 2025, kata AHY, kurang lebih akan sama dengan yang diberikan saat periode libur Lebaran 2025, yakni 13-14%.

Ia menjelaskan bahwa penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik dilakukan melalui berbagai skema efisiensi biaya yang dikawal langsung oleh pemerintah.

Upaya tersebut meliputi pengurangan biaya avtur, pemangkasan jasa dan biaya kebandarudaraan, serta penyesuaian fuel surcharge atau biaya tambahan akibat harga bahan bakar, sehingga harga tiket dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, Kementerian Keuangan turut memberikan dukungan dengan menanggung sebagian pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian tiket pesawat sebesar kurang lebih 6%.

Dengan kombinasi kebijakan ini, pemerintah menargetkan penurunan harga tiket hingga 13–14% selama periode libur panjang seperti Natal dan tahun baru, serta Lebaran.

“Mudah-mudahan bisa kita turunkan 13 hingga 14% untuk Nataru dan juga untuk Lebaran [2026] nanti,” katanya.