Purbaya Jelaskan Kehadiran Wamenkeu Thomas di Rapat Dewan Gubernur BI
Perry mengatakan BI sebenarnya mengundang Menteri Keuangan, namun Purbaya diwakili oleh Thomas Djiwandono.
(Bisnis Tempo) 20/11/25 14:04 44431
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kehadiran Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bersifat politis atau bertujuan mengintimidasi. Dalam rapat itu, Dewan Gubernur BI membuat keputusan mengenai suku bunga acuan. Menurut Purbaya, kehadiran pemerintah dalam rapat itu diperbolehkan oleh Undang-Undang.
Purbaya mengatakan peran Wakil Menteri Thomas adalah untuk menyelaraskan pandangan antara pemerintah dengan BI serta untuk melihat bagaimana suasana di bank sentral.
“Jadi ke depan akan lebih sinkron antara pemerintah dengan bank sentral,” kata Purbaya kepada media usai menghadiri acara Bloomberg Technoz Ecoverse di The Westin, Jakarta, Kamis, 20 November 2025.
Kehadiran Thomas dalam Rapat Dewan Gubernur sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers. Perry mengatakan BI sebenarnya mengundang Menteri Keuangan, namun Purbaya diwakili oleh Thomas Djiwandono.
“Pada hari ini untuk Rapat Dewan Gubernur kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai wakil pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan,” ucap Perry dalam konferensi pers hasil RDG yang digelar daring pada Rabu, 19 November 2025. Perry menyatakan kehadiran Thomas sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 43 ayat 1 huruf A.
Dalam pasal tersebut, tertulis bahwa RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Alasan kedua, sesuai dengan UU tersebut, Perry menilai kehadiran Menteri Keuangan diperlukan untuk memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah.
Perry menuturkan, Wakil Menteri Keuangan Thomas menyampaikan beberapa hal dalam rapat tersebut. Pertama, pentingnya membangun ekspektasi positif secara bersama-sama oleh BI dan pemerintah. Dengan membangun ekspektasi, efektivitas kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah diharapkan akan semakin baik. Kedua, kata Perry, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan perkembangan mengenai ekspansi fiskal yang akan dilakukan pemerintah di triwulan keempat.
Ketiga, Perry menyebutkan bahwa Thomas menyampaikan rencana pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), baik dalam negeri maupun luar negeri. “Dengan rencana penerbitan SBN di dalam maupun di luar negeri ini akan semakin bagus sinerginya dengan operasi moneter oleh Bank Indonesia,” tutur Perry.