Kegiatan ini membuka ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kompetensi dan potensi di dunia kerja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas tuli melalui pertemuan langsung dengan dunia usaha dalam skema rekrutmen berbasis kompetensi dan kesetaraan akses kerja.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Estiarty Haryani mengatakan kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mempertemukan pencari kerja disabilitas tuli dengan dunia usaha secara langsung.

“Kegiatan ini membuka ruang yang setara bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan kompetensi dan potensi di dunia kerja,” ujar Estiarty dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, penempatan kerja bagi penyandang disabilitas membutuhkan sistem rekrutmen yang adaptif terhadap kebutuhan komunikasi serta dukungan pendampingan yang sesuai.

Oleh karena itu, Kemnaker memperkuat peran Pengantar Kerja yang menjalankan fungsi job matching, job counselling, dan job intermediaries.

“Pengantar Kerja memastikan proses penempatan tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan pekerjaan, tetapi juga menjembatani kebutuhan komunikasi dan kompetensi secara tepat,” kata Estiarty.

Ia mengatakan, saat ini terdapat 1.859 Pengantar Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia di lingkungan Kemnaker, Balai Pelatihan Kerja (BLK), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), dan Unit Layanan Disabilitas daerah.

Dalam kegiatan ini, para Pengantar Kerja turut mendukung proses komunikasi dan wawancara kerja agar lebih inklusif, khususnya bagi peserta penyandang disabilitas tuli melalui penggunaan BISINDO.

Estiarty menegaskan, penguatan penempatan kerja inklusif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas disabilitas, dan dunia usaha.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat diperluas dan dilakukan oleh lebih banyak perusahaan, sehingga membuka akses kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

“Ini bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas di sektor industri melalui penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas pada proses rekrutmen, tetapi juga mencakup penyesuaian lingkungan kerja (akomodasi yang layak) hingga penyediaan alat bantu kerja yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

“Kami ingin memastikan perusahaan tidak berjalan sendirian. Kemnaker hadir untuk mendampingi, mulai dari pemetaan jabatan yang cocok hingga memastikan fasilitas pendukung tersedia, sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas dapat bekerja secara produktif dan nyaman,” ujar Cris.

Ia pun mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam membangun tempat kerja inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurut Cris, praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut telah melampaui pemenuhan kewajiban kuota 1 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa inklusivitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata keberpihakan terhadap kemanusiaan dan pengakuan atas potensi kerja penyandang disabilitas,” katanya menegaskan.

Selain itu, Kemnaker juga mengapresiasi keberanian perusahaan dalam membuka ruang kerja bagi ragam disabilitas yang masih kerap menghadapi stigma, seperti disabilitas mental serta disabilitas intelektual (tunagrahita).

“Stigma sering kali menjadi hambatan terbesar. Namun perusahaan-perusahaan ini membuktikan bahwa dengan dukungan dan manajemen yang tepat, penyandang disabilitas mental maupun intelektual mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan usaha,” katanya menambahkan.

Kemnaker berharap praktik baik tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di berbagai daerah untuk membuka kesempatan kerja yang lebih setara dan inklusif.

“Kami ingin semakin banyak perusahaan menyadari bahwa dunia kerja yang inklusif bukan hanya memungkinkan, tetapi juga mampu memperkuat produktivitas, solidaritas, dan nilai kemanusiaan di lingkungan kerja,” ujar Cris.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Pabrik Rokok HS, entitas bisnis di bawah naungan Surya Group Holding Company, secara resmi mempekerjakan 70 penyandang disabilitas ke dalam lini produksi perusahaan.

Keputusan manajemen untuk membuka pintu rekrutmen seluas-luasnya didasarkan pada visi strategis Surya Group, yang menekankan pada kesetaraan hak ekonomi. Perusahaan memproyeksikan bahwa keberagaman latar belakang tenaga kerja akan menciptakan ekosistem industri yang lebih dinamis dan produktif.

"Kami akan terus menerima karyawan disabilitas sesuai arahan pak Muhammad Suryo. Silahkan kawan-kawan disabilitas di seluruh Indonesia untuk bergabung bersama kami," tegas Perwakilan HRD Pabrik Rokok HS, Muhammad Hanafi, pada Jumat (24/04/2026).

Untuk menjamin efektivitas kerja, manajemen HS menerapkan kurikulum pelatihan internal bagi karyawan baru tanpa menuntut pengalaman kerja formal.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengasah kompetensi teknis di bidang pelintingan dan pengepakan rokok, sehingga standar kualitas produk tetap terjaga.

Hingga April 2026, efisiensi kerja karyawan disabilitas setara dengan pekerja reguler lainnya, bahkan menunjukkan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi.

Hanafi menambahkan bahwa integrasi ini didukung oleh fasilitas penunjang yang memadai.

"Kami selalu diingatkan oleh pak Suryo untuk terus memberikan perhatian khusus bagi kawan-kawan difabel di sini. Mereka justru lebih semangat, dan kinerjanya juga sangat baik," lanjutnya.

Perusahaan memberikan hak yang setara, mencakup struktur gaji sesuai standar industri, jatah makan siang gratis, hingga penyediaan fasilitas mess untuk memudahkan mobilitas pekerja dari luar kota.

Ke depan, Surya Group Holding Company berencana memperluas jangkauan rekrutmen ini seiring dengan pembangunan fasilitas produksi baru di Yogyakarta dan Lampung.

Shinta, seorang pekerja Tuli asal Magelang, menceritakan perubahan signifikan pada kondisi finansial rumah tangganya sejak bergabung dengan HS. Sebagai tulang punggung keluarga, Shinta sempat kesulitan saat melamar pekerjaan di berbagai perusahaan.
"Dulu sulit sekali mencari kerja. Berkali-kali melamar, tapi selalu ditolak. Kebanyakan mereka meragukan kemampuan kami hanya karena kami berbeda," jelas Shinta. Setelah bekerja di pabrikan rokok tersebut, stabilitas pendapatan memungkinkan Shinta melunasi pinjaman perbankan dan mulai meningkatkan tabungannya.

Testimoni serupa datang dari Fian, pekerja asal Yogyakarta yang menyoroti perlunya budaya kerja yang sehat.

"Kami sering di-bully di tempat kerja lama, dan setiap ada kesalahan, karyawan disabilitas yang selalu disalahkan. Namun di HS, semua diperlakukan sama," tuturnya.

Fian berharap model manajerial yang diterapkan HS dapat menjadi acuan bagi perusahaan lain dalam mewujudkan lingkungan kerja yang humanis dan profesional.

Istanbul, Turkiye (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak kementerian/lembaga (K/L) memperkuat komitmen dalam menyerap tenaga kerja disabilitas guna mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan.

Menaker, dalam keterangannya yang diterima di Istanbul, Turkiye, Jumat, menegaskan bahwa penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

"Kami ingin isu terkait ketenagakerjaan itu inklusif. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, dan itu adalah amanat konstitusi kita," ujar Yassierli.

Ia mengingatkan adanya ketentuan yang mewajibkan instansi pemerintah serta BUMN/BUMD mempekerjakan minimal 2 persen tenaga kerja disabilitas dari total pegawai.

Karena itu, ia mendorong seluruh K/L memastikan implementasi aturan tersebut berjalan optimal.

Kemnaker memiliki Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, dan terus mengembangkan program pelatihan dan penempatan bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain penguatan inklusi kerja, Menaker juga mengajak K/L memperluas kolaborasi di bidang pelatihan vokasi.

Saat ini Kemnaker memiliki 42 Balai/Satuan Pelaksana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang tersebar di berbagai daerah

"Saya berharap para sekretaris K/L dapat menghubungi kami agar kita bisa mengeksekusi program kerja kolaboratif, termasuk pelatihan vokasi yang mampu mengantarkan peserta memperoleh pekerjaan atau untuk berwirausaha," ujar Yassierli.

Ia pun menyatakan bahwa Kemnaker siap menyediakan fasilitas pelatihan, instruktur, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), hingga sertifikasi untuk mendukung kerja sama lintas sektor sesuai kebutuhan masing-masing K/L.

Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi terkait sistem informasi pasar kerja agar kebijakan pelatihan semakin tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaporkan lowongan kerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 masih di bawah 10 persen.

"Karena itu, kami mengajak bapak/ibu dari kementerian/lembaga yang memiliki jejaring perusahaan untuk mendorong pelaporan lowongan melalui SIAPkerja atau Karirhub," ujar Cris.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026