REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah dan DPR mulai menggodok revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) untuk memperkuat tata kelola dan pelindungan konsumen aset kripto. Revisi ini untuk pertama kalinya akan mengatur aset kripto secara spesifik dalam kerangka sektor keuangan nasional di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Wacana revisi tersebut memicu perhatian pelaku industri aset kripto karena pengaturan yang selama ini berada di level Peraturan OJK akan dinaikkan ke tingkat undang-undang. Pemerintah menilai penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan kehadiran negara dalam ekosistem aset kripto yang berkembang pesat.

Ketua Komisi XI DPR,Mukhamad Misbakhun, meyakini revisi UUP2SK justru berdampak positif bagi industri. Dalam wawancara di podcast The Overpost, Misbakhun menyebut revisi ini memberi kepastian hukum sekaligus peta jalan pengembangan aset kripto.

“Tujuan revisi ini adalah memberikan kepastian pelindungan konsumen pada tataran aturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang. Ini memperlihatkan negara semakin mengakui keberadaan aset kripto sebagai aset keuangan digital, sekaligus memberikan kepastian peta jalan ekosistem aset kripto dan menghadirkan pengawasan yang lebih akuntabel dan kredibel,” kata Misbakhun.

Salah satu sasaran utama revisi UUP2SK adalah pembentukan struktur pasar aset kripto yang lebih berdaulat. Selama ini, perdagangan dinilai masih bergantung pada mekanisme bilateral dan order book global yang dinilai minim price discovery serta berpotensi memicu arus modal keluar.

Misbakhun menilai konsolidasi likuiditas menjadi solusi agar pasar domestik lebih dalam dan kompetitif. “Ada miskonsepsi bahwa aturan baru akan berpotensi membuat konsumen beralih ke platform aset kripto luar negeri, padahal yang terjadi justru sebaliknya,” ujarnya.

Dengan konsolidasi likuiditas, order book lokal diharapkan menjadi lebih tebal sehingga ketergantungan pada pasar global berkurang. Menurut Misbakhun, skema ini justru memperkuat daya saing industri aset kripto nasional.

Menjawab kekhawatiran soal sentralisasi, Misbakhun menegaskan revisi UUP2SK tetap mengedepankan pemisahan fungsi. Bursa, kliring, kustodian, dan Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) akan memiliki peran dan kewenangan masing-masing sesuai regulasi.

Ia menjelaskan bursa hanya berfungsi sebagai tempat perdagangan, sementara pengelolaan aset tetap berada pada PAKD dan penyimpanan dilakukan lembaga kustodian. Lembaga kliring bertugas memastikan transaksi antara pembeli dan penjual berjalan sesuai ketentuan.

Jika terjadi insiden seperti peretasan, tanggung jawab akan dibebankan kepada pihak terkait sesuai fungsi dan perannya. “Dengan tata kelola yang prudent dan regulasi yang jelas, pelindungan konsumen semakin maksimal,” kata Misbakhun.

Menurut Misbakhun, revisi UUP2SK juga diarahkan memperbaiki persoalan transparansi transaksi. Praktik pembelian aset atas nama pedagang, ketidakjelasan sumber dana, hingga pencatatan transaksi dinilai perlu diatur secara ketat.

“Ini merupakan hal yang penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Setiap transaksi aset kripto menjadi jelas siapa yang memperjualbelikan, di mana diperjualbelikannya, aset apa yang ditransaksikan, dan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi jual beli tersebut,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha menyoroti pentingnya kejelasan regulasi, di tengah potensi besar industri kripto. Regulasi yang jelas diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri kripto.

Hal ini disampaikan oleh Secretary Vice President (SPV) Strategy dan Business PT Pintu Kemana Saja (Pintu), Andry Putra, dalam diskusi Bisnis Indonesia Forum (BIF) dengan tajuk Membangun Masa Depan Industri Kripto yang Bertanggung Jawab, Kamis (11/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Andy menyatakan kepercayaan publik menjadi fondasi penting salah satu industri keuangan digital ini. “Karena tanpa kepercayaan maka tidak akan ada customer yang mau berinvestasi melalui kami,” tuturnya.

Demi menjaga kepercayaan publik, sebagai salah satu pemain di industri kripto Pintu memiliki struktur khusus setara direktur yang bertugas mengawal kepatuhan terhadap regulasi hingga manajemen risiko.

“Jadi kami mau memastikan semua yang dilakukan oleh Pintu itu semuanya sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di Indonesia,” ungkapnya.

Selain dari sisi regulasi, Andy juga menekankan peran penting inovasi bagi pelaku usaha kripto. Bagaimana tidak, berbagai perusahaan besar tumbang lantaran mandek dalam berinovasi.

“Kami akan melakukan prudential approach. Jadi, kami akan melakukan evaluasi dengan komprehensif secara menyeluruh untuk mengkaji dari sisi risiko, manfaat, lalu dari sisi operasional, tata kelola dan sebagainya,” kata Andy.

Pada kesempatan yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengakui potensi besar yang dimiliki oleh industri kripto. Namun, dari sisi regulator saat ini tengah ada penataan ulang.

Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Dino Milano Siregar, mengungkapkan industri kripto tengah dalam tahap penataan menyusul peralihan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.

Dino membandingkan jika dulu industri kripto mengusung rezim komoditas, kini disetarakan dengan industri keuangan seperti tata kelola, sumber daya manusia, infrastruktur, keamanan dan lain sebagainya.

Di tengah tahap penataan ulang, Dino menyebut pihaknya memberikan ruang inovasi bagi para pelaku, termasuk mencakup produk sebagai upaya memperkuat industri.

“Kalau pelaku industri punya inovasi apapun silakan ajukan. Kalau memang memungkinkan, kita masukkan ke sandbox. Ini ada kemungkinan bisa kami release,” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya juga mengapresiasi talenta digital Tanah Air yang telah tumbuh dan turut ditopang oleh perguruan tinggi yang menyiapkan materi kurikulum seperti keamanan digital dan semacamnya.

Dino menegaskan pentingnya menjaga momentum ini namun dengan catatan tidak mengabaikan risiko yang ada. “Untuk menangkal risiko itu, kita tingkatkan governance oleh penyelenggara perdagangan. Ini yang coba kita seimbangkan,” tegasnya.