Bisnis.com, BATAM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau mengingatkan perusahaan agar tidak hanya mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media sosial atau portal pencarian kerja, tetapi juga melaporkannya secara resmi kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Riau, Diki Wijaya, mengatakan, kewajiban tersebut telah diatur secara nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 4 ayat (2), ditegaskan bahwa setiap pemberi kerja yang membuka lowongan pekerjaan wajib melaporkan informasi lowongan kepada pemerintah.

“Pelaporan lowongan kerja bukan lagi sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang sedang membuka rekrutmen,” kata Diki, Selasa.

Ia menjelaskan, masih banyak perusahaan yang hanya mengumumkan lowongan melalui media sosial maupun berbagai platform pencarian kerja.

Padahal, pelaporan secara resmi kepada pemerintah menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola ketenagakerjaan yang tertib dan transparan.

Menurutnya, pelaporan lowongan kerja memberikan sejumlah manfaat, di antaranya meningkatkan kredibilitas informasi lowongan, mencegah potensi penipuan berkedok rekrutmen, serta memperluas jangkauan informasi kepada pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Dengan melaporkan lowongan secara resmi, perusahaan turut membantu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih aman, terpercaya, dan efektif bagi semua pihak,” ujarnya.

Diki juga menegaskan bahwa proses pelaporan tidak rumit. Perusahaan dapat menyampaikan laporan lowongan kerja secara langsung melalui Disnaker Kepri atau menghubungi kanal resmi yang telah disediakan oleh instansi tersebut.

Karena itu, ia mengajak seluruh perusahaan, pelaku usaha, dan HRD di Kepulauan Riau untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap lowongan kerja yang dibuka telah dilaporkan kepada pemerintah.

“Jangan hanya dipublikasikan di media sosial atau portal kerja. Pastikan setiap lowongan juga dilaporkan secara resmi karena setiap lowongan kerja wajib lapor,” tegas Diki.

Diki berharap, langkah tersebut dapat mendukung terciptanya sistem ketenagakerjaan yang lebih tertib, aman, transparan, dan mampu mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan pencari kerja secara lebih optimal.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengatakan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, keterbukaan informasi memiliki makna yang luas, karena pengelolaan badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Cris berpendapat setiap masyarakat harus mendapatkan informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Ia menambahkan keterbukaan informasi merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta seluruh kepentingan publik.

Selain itu, Cris menilai pengelolaan informasi publik yang baik akan memenuhi hak masyarakat akan informasi.

Untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka penting untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) PPID pelaksana di UPT Kemnaker.

"Tujuan monev adalah untuk melakukan pemantauan dan pembinaan agar pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro mengatakan keterbukaan informasi harus memberikan kebermanfaatan bagi badan layanan publik di Kemnaker.

"Kebermanfaatan itu penting, KIP dan Kemnaker mendapatkan manfaat. Tapi, publik juga mendapatkan manfaat yang lebih dari kita," ujar Donny.

Di sisi lain, Kemnaker memberikan penghargaan kepada balai pelatihan vokasi dan produktivitas (BPVP) dengan peringkat monitoring dan evaluasi PPID Pelaksana UPT Tahun 2025 dan sosialisasi keterbukaan informasi publik terbaik, yaitu BPVP Banda Aceh (I), BPVP Medan (II) dan BPVP Serang (III).

Kepala Biro Humas Kemnaker Faried Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan pemberian penghargaan merupakan bagian dari rangkaian monev PPID pelaksana di unit pelaksana teknis yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kemnaker.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025