JAKARTA - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat bersiap menggelar perhelatan akbar bertajuk PKBFest & Inagurasi DPAC pada Minggu, 14 Juni 2026 mendatang di Youth Centre Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Mengusung tema "Padamu Jawa Barat, PKB Berkhidmat", ajang ini menjadi momentum penting menguatkan kembali arah khidmah dan komitmen pelayanan partai kepada rakyat dan umat di seluruh pelosok Jawa Barat.

Ketua DPW PKB Jawa Barat, Syaiful Huda menegaskan bahwa esensi kehadiran partai politik harus memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung dalam kehidupan publik. Menurutnya, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah alat untuk melayani masyarakat sebesar-besarnya.

"Kehadiran PKB bukan sekadar soal perebutan kekuasaan, tetapi bagaimana menggunakan sebesar-besarnya kekuasaan tersebut untuk melayani rakyat. Sinergi antara kebijakan di parlemen, eksekutif, dan aksi nyata di lapangan adalah kunci yang terus dipegang oleh seluruh kader dan pengurus PKB di Jawa Barat," ujar Syaiful Huda, Kamis (11/6/2026).

Huda mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, PKB Jabar telah menginisiasi berbagai gerakan layanan publik yang menyentuh berbagai lini kehidupan masyarakat. Di antaranya Gerakan Foodbank sebagai bentuk ekonomi sirkular.

Gerakan ini tidak sekadar membagikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menghidupkan geliat UMKM produsen kuliner. “Setiap hari Jumat, produk UMKM lokal dibeli oleh kader PKB Jabar untuk disalurkan, menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang berkesinambungan antara parpol, pelaku usaha kecil, dan masyarakat marjinal,” ujarnya.

Di lini aksi kemanusiaan, kata Huda PKB Jabar membentuk satuan Gerak Tanggap Darurat (GTD). Satuan GTD ini didukung oleh armada sekitar 250 unit ambulans yang tersebar di pelosok Jawa Barat.

“Digawangi oleh ribuan relawan yang siaga 24 jam, armada ini aktif menangani situasi darurat, mulai dari penanganan bencana longsor di Bandung Barat hingga panggilan darurat untuk mengantarkan pasien stroke mendadak maupun ibu hamil ke pusat kesehatan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI mengatakan PKB Jabar juga mendirikan entitas layanan umat Bale Zakat. Lembaga ini berfungsi mengelola dan menyalurkan infak, shodaqoh, hingga hewan kurban dari kader PKB maupun masyarakat luas kepada yang berhak menerima.

“Seluruh aksi sosial di lapangan ini dikombinasikan secara struktural dengan dukungan legislasi, penganggaran, serta pengawasan ketat terhadap kinerja pejabat publik yang dilakukan oleh para anggota DPRD PKB di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jawa Barat,” katanya.

Rangkaian acara PKBFest ini, kata Huda akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Gus Muhaimin Iskandar. Menko Pemberdayaan Masyarakat itu akan meninjau berbagai stan pelayanan, memberikan mandat perjuangan, serta memimpin apel pelepasan ratusan armada ambulans dalam rangka memperingati ulang tahun pertama layanan kemanusiaan tersebut.

“Kami berharap event PKBFest menjadi momentum pembakar semangat kader-kader PKB Jawa Barat untuk lebih kuat lagi dalam berkhidmah untuk umat dan rakyat,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti permasalahan sinyal kereta, di mana seharusnya Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di Bekasi, Jawa Barat memperlambat atau menghentikan perjalanan saat ada gangguan terhadap kereta lain di jalurnya.

Dia mempertanyakan permasalahan itu apakah persoalan teknis sinyal atau kelalaian manusia. Menurutnya, setelah KRL terlibat dengan insiden dengan "taksi hijau", KRL yang lain pun bisa menghentikan perjalanan, meski akhirnya tertabrak KA jarak jauh tersebut.

"Pertanyaannya kenapa KA Argo Bromo Anggrek tidak menghentikan perjalanannya?" kata Syaiful dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan insiden itu sangat memprihatinkan karena saat ini kereta api jarak jauh maupun commuter telah menjadi tulang punggung transportasi masyarakat.

Selain itu, kata Syaiful, negara juga telah berinvestasi besar untuk terus mengembangkan infrastruktur, teknologi persinyalan hingga prosedur operasional perjalanan kereta api.

Kendati demikian, dia masih menunggu investigasi resmi dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait pemicu kecelakaan nahas tersebut.

Dia mengatakan jika dari hasil investigasi KNKT diketahui bahwa masinis Argo Bromo Anggrek merasa tertekan karena dikejar waktu harus ada perbaikan manajemen waktu agar tidak menekan masinis secara berlebihan yang mengabaikan keselamatan.

Namun, kata Syaiful, bila hasil investigasi menunjukkan adanya persoalan sinyal harus ada revolusi persinyalan yang presisi.

"Jika ada hasil investigasi menunjukkan perlintasan sebidang tanpa penjagaan yang menjadi pemicu maka harus ada perbaikan mendasar terkait infrastruktur," katanya.

Menurut dia, kecelakaan kereta di negara-negara maju meskipun jarang, tetapi pernah terjadi. Namun, kecelakaan-kecelakaan itu memicu revolusi standar keselamatan untuk menekan potensi kecelakaan di masa depan.

"Kami berharap kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line juga harus menjadi titik balik untuk merumuskan standar keselamatan yang lebih baik dari PT KAI ke depan," katanya.

Di sisi lain, dia juga menilai kepatuhan publik untuk mengutamakan perjalanan kereta masih relatif rendah. Saat ini, kata dia, masih banyak masyarakat yang nekat menerobos palang pintu di perlintasan sebidang meskipun sudah ada sinyal kereta hendak melintas.

"Ini juga yang mungkin terjadi perlintasan JPL 85 di mana 'taksi hijau' nekat melintas dan mogok di tengah rel sehingga tertemper KRL 5181," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menekankan bahwa partai ini berdiri atas landasan dan fondasi nilai, bukan semata politik transaksional. Hal itu disampaikan Huda saat menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Cabang (Muscab) PKB di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut, Rabu 8 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Huda menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari DPP PKB. Hal ini ditandai dengan penunjukan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, sebagai Ketua DPW PKB Kalimantan Selatan.

“Kalimantan Selatan termasuk yang mendapat keberkahan karena langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI. Banyak DPW yang menginginkan beliau menjadi ketua, dan Alhamdulillah beliau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, kepada seluruh kader dan pejuang PKB di Kalimantan Selatan sejak 1998. “Salam hormat dari Gus Muhaimin untuk seluruh pejuang PKB di Kalimantan Selatan. Semoga perjuangan bapak dan ibu sekalian menjadi amal jariyah,” lanjutnya.

Ketua DPW PKB Jawa Barat itu menegaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki dua nilai utama yang menjadi kekuatan politik, yakni nilai perjuangan keagamaan dan semangat kebangsaan. Menurutnya, kedua nilai tersebut harus terus dijaga dan dipadukan dalam praktik politik.

“Gerakan politik tidak cukup hanya berbasis nasionalisme semata, tetapi harus menggabungkan semangat religiusitas dengan kecintaan pada tanah air,” tegasnya.

Ia menyebut, PKB merupakan partai yang secara konsisten memadukan dua nilai tersebut. Karena itu, PKB diyakini akan terus tumbuh sebagai partai masa depan. “Kalau ada pertanyaan partai mana yang menggabungkan religiusitas dan nasionalisme, maka jawabannya adalah PKB,” katanya.

Lebih lanjut, Huda menegaskan bahwa PKB dilahirkan sebagai representasi politik idealisme, yakni politik yang berpihak pada kepedulian terhadap umat dan rakyat secara bersamaan. “PKB adalah partai yang mengusung politik idealisme. Politik yang berbasis kepedulian, bukan pragmatisme. Karena itu, partai yang mengedepankan pragmatisme adalah lawan PKB,” ujarnya.

Huda mengaku optimistis kader PKB di Kalimantan Selatan siap menjadi garda terdepan dalam melawan praktik politik pragmatis. “Saya yakin di Kalimantan Selatan banyak kader PKB yang siap membasuh praktik politik pragmatisme,” tandasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah revolusioner dalam membenahi sistem transportasi publik nasional. Hal ini merespons eskalasi konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, yang memicu lonjakan harga energi global dan mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri.

"Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak. Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni," ujar Syaiful Huda, Senin (6/4/2026).

Huda menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil menjadikan ketahanan nasional sangat rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia. Menurutnya, pembenahan transportasi massal bukan lagi sekadar isu kenyamanan perkotaan, melainkan strategi pertahanan kedaulatan energi.

"Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area," ujarnya.

Ia mengkritik tersendatnya pembangunan angkutan umum di berbagai kota besar akibat efisiensi anggaran. Huda mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi menggenjot sistem Buy The Service (BTS).

"Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai," ujarnya.

Politikus PKB ini meminta pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi untuk memperkuat subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) angkutan umum. Langkah ini bertujuan agar tarif transportasi massal tetap terjangkau dan layanannya semakin luas.

"Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM," katanya.

Langkah ini, lanjut Huda harus dibarengi dengan kebijakan tegas dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Pemerintah bisa menggunakan instrumen manajemen parkir, penerapan ERP, maupun pembatasan tahun kendaraan di wilayah-wilayah tertentu.

"Langkah pembatasan ini tentu dilakukan dengan adanya penyediaan armada trasnportasi publik yang nyaman dan layak terlebih dahulu," urainya.

Huda menegaskan investasi pada transportasi publik merupakan investasi ketahanan jangka panjang. Dengan beralih ke angkutan umum yang mulai menggunakan energi terbarukan atau listrik, Indonesia dapat meminimalisir dampak krisis energi dan menjaga roda ekonomi tetap berputar di tengah ketidakpastian geopolitik.

"Jadi kami menilai krisis energi yang kita hadapi saat ini merupakan momentum pas untuk melakukan pembenahan angkutan massal secara serius dan berkelanjutan," katanya.