Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris PT Pertamina (Persero) Hasan Nasbi mengonfirmasi kehadirannya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi presiden di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Hasan mengatakan dirinya dihubungi oleh protokol Istana pada Senin (9/3/2026) sore untuk datang ke Hambalang. Setibanya di lokasi, dia mendapati rapat sudah berlangsung dan diminta untuk duduk di bagian belakang ruangan guna mengikuti jalannya pembahasan.

“Kemarin sore saya dihubungi oleh protokol Istana untuk merapat ke Hambalang. Begitu saya sampai, ada rapat yang sedang berlangsung. Saya diarahkan duduk di belakang untuk mendengarkan jalannya rapat,” kata Hasan saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Selasa (10/3/2026).

Dia mengaku telah diberi tahu sebelumnya bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda rapat terbatas pemerintah.

“Saya diberi tahu ada agenda ratas,” ujarnya.

Kendati demikian, Hasan tidak menjelaskan secara rinci dalam kapasitas apa dirinya menghadiri rapat tersebut. Dia menyarankan agar penjelasan lebih lanjut ditanyakan kepada Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet.

“Coba nanti tanya Pak Seskab ya. Saya hanya jadi peserta saja,” tandas Hasan.

Kehadiran Hasan dalam rapat itu sebelumnya terlihat dalam unggahan akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Dalam foto yang diunggah, Hasan tampak mengenakan kemeja cokelat dan duduk di barisan belakang tepat di belakang Seskab Teddy.

Hasan saat ini menjabat sebagai Komisaris Pertamina sejak 11 September 2025. Penunjukannya dilakukan tidak lama setelah ia dicopot dari jabatan Kepala Presidential Communication Office (PCO) dalam perombakan kabinet.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat yang digelar di Hambalang tersebut merupakan forum koordinasi pemerintah untuk membahas sejumlah agenda strategis nasional sekaligus memastikan kesiapan menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 9 Maret 2026, untuk membahas langkah-langkah strategis nasional dan persiapan jelang hari raya,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis pada Kamis (10/3/2026).

Menurut Teddy, pembahasan rapat difokuskan pada dua agenda utama pemerintah.

Pertama, evaluasi perkembangan program swasembada nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk swasembada pangan, energi, dan minyak.

Selain itu, pemerintah juga membahas kesiapan kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri, khususnya terkait ketersediaan bahan pangan serta pasokan energi seperti LPG.

“Kesiapan Idulfitri dengan memastikan ketersediaan bahan pangan dan pasokan LPG menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata Teddy.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Turut hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pemerintah memperluas arah kebijakan swasembadapangan nasional dengan menyasar sejumlah komoditas tahun ini.

Setelah target swasembada beras dan jagung dinyatakan tercapai hingga akhir 2025, agenda ketahanan pangan diarahkan ke sejumlah komoditas strategis lain yang selama ini masih bergantung pada impor.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan capaian swasembada beras dan jagung akan dipertahankan pada 2026.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pemerintah mulai mendorong swasembada komoditas lain, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri, seiring meningkatnya kebutuhan pangan nasional.

Selain komoditas tanaman pangan, pemerintah juga menyiapkan penguatan swasembada protein hewani serta komoditas hortikultura tertentu.

Langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan di tiap daerah dan mengurangi ketergantungan pasokan antarwilayah, terutama di luar Pulau Jawa.

Berikut daftar komoditas pangan target swasembada RI:

Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2025. Pemerintah menargetkan capaian ini tetap terjaga pada 2026 melalui penguatan produksi dan distribusi nasional.

Bersama beras, jagung juga dinyatakan swasembada hingga 2025 dan akan terus dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya sebagai komoditas pangan strategis.

Pemerintah mulai mendorong swasembada gula karena kebutuhan nasional yang besar, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri.

Produksi tebu nasional pada 2025 tercatat meningkat menjadi sekitar 39-40 juta ton, meski produksi gula masih terkendala penurunan rendemen.

Swasembada garam ditargetkan mencakup garam konsumsi dan garam industri. Produksi nasional pada 2025 mencapai sekitar 2,3 juta ton dan diproyeksikan meningkat terbatas pada 2026.

Tantangan utama masih berada pada pemenuhan kebutuhan garam industri yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun.

Pemerintah menyiapkan program peningkatan produksi telur, khususnya di luar Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari Jawa dan menjawab kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Daging ayam juga masuk prioritas swasembada protein hewani. Produksi nasional pada 2025 tercatat surplus, namun distribusi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah mendorong pemerataan produksi melalui pengembangan peternakan di berbagai daerah.

Bawang putih masuk dalam peta jalan swasembada nasional hingga 2029. Pemerintah menilai kebutuhan nasional relatif tidak besar dan dapat dipenuhi dengan penanaman sekitar 100 ribu hektare, didukung pembibitan unggul dan lokasi tanam yang sesuai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan arah kebijakan Kementerian Pertanian pada 2026 bergeser ke penguatan nilai tambah dan pemenuhan protein nasional. Fokus tersebut ditempuh setelah target swasembada beras dan jagung diproyeksikan tercapai pada akhir 2025.

Sudaryono, yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), menyampaikan pemerintah tidak lagi membuka impor beras dan jagung pada tahun berjalan. Capaian tersebut menjadi landasan untuk melompat ke dua agenda besar pada tahun depan.

“Tahun ini kita fokus pada swasembada beras dan jagung, insya Allah kita akan capai di akhir tahun karena tak mungkin impor lagi,” kata Sudaryono.

Ia memerinci dua target utama 2026 mencakup hilirisasi perkebunan dan peningkatan produksi peternakan nasional. Hilirisasi ditempatkan sebagai upaya menaikkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat struktur industri berbasis pertanian.

“Nah, tahun depan itu ada dua program utama besar, yaitu hilirisasi perkebunan dan peningkatan produksi peternakan kita,” ujarnya.

Pada program hilirisasi, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 9 triliun lebih yang digelontorkan selama tiga tahun untuk peremajaan 11 komoditas perkebunan. Komoditas tersebut meliputi tebu, kopi, kakao, pala, lada, gambir, serta sejumlah tanaman perkebunan lain yang telah dipetakan lokasinya.

“Hilirisasi perkebunan itu ada peremajaan beberapa komoditas, sudah ada anggarannya Rp 9 koma sekian triliun yang terbagi dalam tiga tahun,” ucap Sudaryono.

Ia menjelaskan program tersebut tidak berhenti pada peremajaan kebun, tetapi berlanjut ke pembangunan industri pengolahan seperti pabrik gula, pabrik cokelat, dan pengolahan kelapa. Skema pelaksanaannya melibatkan badan usaha milik negara (BUMN), petani, serta pihak swasta yang telah diidentifikasi di berbagai daerah.

Target kedua menyasar peningkatan produksi peternakan untuk menopang kebutuhan protein nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyiapkan dana investasi Rp 20 triliun dari Danantara untuk mendukung pakan, indukan, bibit, obat-obatan, hingga vaksin yang disalurkan ke seluruh Indonesia.

“Sudah ada dana Rp 20 triliun dari Danantara yang nanti diinvestasikan untuk kebutuhan pakan, indukan, bibit, obat-obatan, vaksin, dan lain-lain,” kata Sudaryono.

Ia menambahkan pengembangan peternakan akan melibatkan Kopdes Merah Putih dan peternak lokal, dengan dukungan asosiasi termasuk HKTI. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah agar naik kelas sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan Menteri Pertanian.

Melalui dua agenda tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan transformasi sektor pertanian dari hulu ke hilir berjalan lebih merata dan inklusif. Pemerintah berharap petani, peternak, dan pelaku usaha lokal mendapat manfaat langsung dari akselerasi kebijakan pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria memastikan akan segera menyesuaikan jabatannya sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) setelah resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menjawab pertanyaan awak media terkait statusnya di IPB, Arif menegaskan bahwa dirinya akan melepaskan jabatan tersebut sesuai aturan internal kampus.

“Ya, status rektor harus. Sampai hari ini kan masih, belum diperhentikan. Salah satu aturan yang ada di IPB, saya harus melepas jabatan rektor di IPB. Itu yang karena tugas di sini,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah dirinya akan mundur dari jabatan rektor, Arif membenarkan.

“Ya, harus diganti,” katanya singkat.

Dalam kesempatan yang sama, Arif juga menegaskan komitmennya untuk mendukung arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat riset di tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air.

Dia menilai bidang pangan menjadi salah satu area strategis yang akan menjadi fokus utama riset BRIN.

“Kan pangan banyak sekali ya mulai dari on farm hingga off farm. Jadi dari mulai soal benih, soal pupuk, soal teknik budidaya, soal pascapanen, soal pengolahan, banyak sekali. Soal pangan saja sudah luas sekali. Sekarang presiden meminta pangan, ya kita harus kawal,” tutur Arif.

Terkait proyek dan lokasi prioritas riset yang akan dijalankan BRIN, Arif menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian teknis, termasuk Kementerian Pertanian, untuk mempercepat upaya swasembada nasional.

“Iya ke situ, makanya kita gandeng kementerian teknisnya, kementan kan harus segera swasembada,” ujarnya.

Namun, dia menegaskan bahwa rincian proyek dan lokasi prioritas masih dalam tahap pemetaan internal.

“Belum, saya baru tahu ini kan dilantik. Itu kira-kira arahnya ke sana, dan suatu saat akan kami sampaikan setelah kami memetakan di dalam internal dulu,” kata Arif.

Pembentukan Danantara justru untuk memastikan sinergi antarlini PTPN Group berjalan dengan baik dan memiliki tata kelola yang kuat

Surabaya (ANTARA) - Komisaris Utama PT Danantara Asset Management (Persero) Rabin Indrajad Hattari mendorong penguatan sinergi badan usaha milik negara (BUMN) dalam mewujudkan swasembada gula nasional.

"Hari ini bukan lagi zamannya ego sektoral. Pembentukan Danantara justru untuk memastikan sinergi antarlini PTPN Group berjalan dengan baik dan memiliki tata kelola yang kuat,” kata Rabin dalam keterangan di Surabaya, Jatim, Rabu.

Rabin pun sempat mengunjungi Pabrik Gula (PG) Sei Semayang di Medan yang merupakan unit kerja PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk melihat secara langsung progres proyek nasional di sektor gula.

Ia menekankan sinergi ini termasuk harus dijalankan oleh PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) agar pemenuhan target konsumsi gula nasional tercapai.

Terlebih, target gula nasional setiap tahun terus meningkat sehingga PTPN Group termasuk PT SGN memiliki tugas krusial dalam menjaga pasokan menjadi sangat krusial.

Ia menekankan keberhasilan proyek-proyek strategis seperti yang dijalankan SGN akan berdampak langsung terhadap masyarakat Indonesia khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Target-target yang ditetapkan pemerintah dalam empat tahun ke depan harus dicapai melalui kontribusi, kolaborasi, dan implementasi yang baik di lapangan," kata Rabin.

Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara Mahmudi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari Danantara terhadap proyek-proyek strategis SGN.

Ia menambahkan, SGN terus berkomitmen untuk menjalankan transformasi operasional dan efisiensi di seluruh pabrik gula guna mencapai target produksi nasional.

“Proyek nasional ini merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat industri gula nasional, meningkatkan produktivitas tebu, serta mendorong kemandirian pangan Indonesia,” ujar Mahmudi.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025