Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang rencana kenaikan tarif Transjakarta, imbas pemangkasan alokasi subsidi transportasi Jakarta pada 2026, bukanlah sebuah solusi di tengah kondisi ekonomi terkini.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana memandang, PT Transjakarta seharusnya tidak hanya menggantungkan operasional dari subsidi Pemprov DKI Jakarta semata. Melainkan dari pendapatan lain selain tiket (nonfarebox revenue).

“Seperti penyewaan ruang, periklanan, hak penggunaan nama, kerjasama penyelenggaraan acara, dan jasa properti lainnya,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (5/1/2026).

Optimalisasi tersebut pun harus tetap mengutamakan dan tidak mengganggu kelancaran mobilitas dan kenyamanan pengguna, serta ketentuan tata ruang.

Lebih lanjut, Adit mendorong manajemen Transjakarta untuk menyiapkan rencana usaha (business plan) tahun-tahun ke depan, dengan mengutamakan kenaikan perolehan pendapatan dari selain subsidi pemerintah.

Sebagai badan usaha, sejatinya wajib untuk menjalankan bisnis secara komersial dan memetik keuntungan.

“Kenaikan tarif BRT/NonBRT ataupun pengenaan tarif terhadap Mikrotrans perlu dipertimbangkan secara cermat dan merupakan opsi terakhir untuk diterapkan,” tambahnya.

Menurutnya, stimulus berupa insentif tarif tersebut masih dibutuhkan masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Selama ini, subsidi transportasi untuk para pengguna angkutan umum di Jakarta mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang. Dengan besaran tersebut, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk sekali perjalanan menggunakan Transjakarta.

Sementara itu, Pengamat Transportasi Ki Darmaningtyas memandang kenaikan tarif lumrah terjadi, apalagi sudah sekitar 20 tahun tarif TJ tak naik.

“Kalau bicara secara keekonomian, tarif TJ Rp5.000,- itu ideal,” tuturnya.

Selain mengerek tarif TJ, dirinya mendorong agar layanan Mikrotrans alias JakLingko tak lagi gratis atau Rp0. Menurutnya, lebih baik masyarakat bayar Rp1.000 untuk pelajar dan Rp2.000 untuk umum sehingga dapat menambah pendapatan bagi TJ tanpa harus menambah subsidi.

“Tapi karena keputusan politiknya tarif tidak naik, maka ya tidak bisa dinaikan. Konsekuensinya ya Pemerintah [mau tidak mau harus] menambah subsidi untuk TJ,” ujarnya.

Anggaran 2026 Susut Rp760 Miliar

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani membenarkan pemangkasan anggaran 2026 sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025, menjadi Rp3,75 triliun.

Ayu menekankan, kesepakatan tersebut lahir atas kesepakatan Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, dirinya tak menyebutkan apakah akan ada kenaikan tarif Transjakarta usai adanya pemangkasan subsidi tersebut.

Transjakarta melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas SDM melalui transformasi digital.

Dirinya menegaskan bahwa dukungan Pemprov DKI terhadap transportasi publik tidak akan surut—sekalipun subsidi tersebut turun—karena angkutan umum tetap menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta.

“Jika dalam perjalanannya diperlukan penguatan anggaran, pemerintah sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian/ penambahan PSO pada APBD Perubahan 2026,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Dengan kata lain, sangat mungkin anggaran tersebut akan berubah apabila memang diperlukan melalui APBD-P.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan tarif Transjakarta pada 2026 masih menjadi pertanyaan, usai subsidi untuk angkutan bus tersebut dipangkas menjadi Rp3,75 triliun dari Rp4,51 triliun pada 2025.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani membenarkan pemangkasan anggaran 2026 sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025.

Ayu menekankan, kesepakatan tersebut lahir atas kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, dirinya tak menyebutkan apakah akan ada kenaikan tarif Transjakarta usai adanya pemangkasan subsidi tersebut.

“Perlu kami sampaikan bahwa angka ini lahir dari proses diskusi yang sangat matang antara Pemprov dan DPRD DKI. Fokus kami optimalisasi penggunaan anggaran untuk menjaga kualitas layanan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Lebih lanjut, Transjakarta melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas SDM melalui transformasi digital.

Dirinya menegaskan bahwa dukungan Pemprov DKI terhadap transportasi publik tidak akan surut—sekalipun subsidi tersebut turun—karena angkutan umum tetap menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta.

Ayu juga menyampaikan, jika dalam perjalanannya diperlukan penguatan anggaran, pemerintah sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian/penambahan PSO pada APBD Perubahan 2026. Dengan kata lain, sangat mungkin anggaran tersebut akan berubah apabila memang diperlukan melalui APBD-P.

Senada, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo juga menyampaikan, belum akan ada kenaikan tarif Transjakarta yang semula Rp3.500, dalam waktu dekat.

“Mengenai kenaikan tarif, belum akan menjadi keputusan dalam waktu dekat. Masih dalam tahap kajian dan koordinasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Satu hal yang pasti, kata Prastowo, Pemprov tetap memberikan dukungan berupa subsidi dan gratis untuk 15 golongan masyarakat.

Dalam wacana kenaikan tarif ini, sempat tercetus pula kenaikan tarif menjadi Rp5.000 maupun opsi-opsi kartu berlangganan bagi para pengguna Transjakarta.

Sementara itu, melihat subsidi sektor transportasi untuk 2026, nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas. MRT dan LRT Jakarta juga terdampak pemangkasan anggaran.

Subsidi MRT Jakarta turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar pada 2026. Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar pada 2025 menjadi Rp325,28 miliar untuk tahun ini. Kemudian layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran subsidi transportasi 2026, utamanya Transjakarta yang senilai Rp3,75 triliun atau susut sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025. Lantas, apakah tarif TJ akan langsung naik?

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyampaikan, belum akan ada kenaikan tarif Transjakarta yang semula Rp3.500, dalam waktu dekat.

“Mengenai kenaikan tarif, belum akan menjadi keputusan dalam waktu dekat. Masih dalam tahap kajian dan koordinasi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Satu hal yang pasti, kata Prastowo, Pemprov tetap memberikan dukungan berupa subsidi dan gratis untuk 15 golongan masyarakat.

Dalam wacana kenaikan tarif ini, sempat tercetus pula kenaikan tarif menjadi Rp5.000 maupun opsi-opsi kartu berlangganan bagi para pengguna Transjakarta.

Sementara itu, melihat subsidi sektor transportasi untuk 2026, nyatanya tidak hanya Transjakarta yang kena pangkas. MRT dan LRT Jakarta juga menjadi bagian pemangkasan tersebut.

Meski demikian, Prastowo menyebut bahwa mengenai besaran subsidi, pihaknya akan terus memantau realisasi pada tahun mendatang dan mengelola anggaran dengan berbagai opsi kebijakan.

Apabila terdapat kebutuhan penambahan anggaran, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jika terdapat tambahan kebutuhan subsidi, tentu dapat dibahas bersama DPRD di APBD-P,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengumumkan penyusutan tersebut sejalan dengan penurunan APBD Jakarta akibat pemangkasan pemerintah pusat terhadap pendapatan dari Transfer Ke Daerah (TKD).

“Dari yang sebelumnya Rp26,14 triliun di TA 2025 menjadi Rp11,16 triliun di TA 2026. Penurunan terbesar adalah pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang turun sebesar Rp14,79 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (29/12/2025).

Di samping Transjakarta, subsidi MRT Jakarta juga turun dari sebelumnya Rp944,32 miliar menjadi Rp536,70 miliar.

Subsidi LRT Jakarta susut dari Rp515,14 miliar menjadi Rp325,28 miliar. Layanan angkutan kapal perairan turun dari Rp117,79 miliar menjadi sejumlah Rp100,19 miliar.

Di tengah penurunan suntikan dana dari pemprov tersebut, subsidi Bus Sekolah yang dialokasikan pada 2026 senilai Rp105,38 miliar atau naik dari 2025 yang senilai Rp84,67 miliar.