Kenaikan Tarif Transjakarta Bukan Solusi Pemangkasan Subsidi APBD DKI
Rencana kenaikan tarif Transjakarta bukan solusi atas pemangkasan subsidi APBD DKI 2026. Optimalisasi pendapatan non-tiket dan efisiensi operasional lebih diutamakan.
(Bisnis.Com) 05/01/26 18:45 94068
Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memandang rencana kenaikan tarif Transjakarta, imbas pemangkasan alokasi subsidi transportasi Jakarta pada 2026, bukanlah sebuah solusi di tengah kondisi ekonomi terkini.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana memandang, PT Transjakarta seharusnya tidak hanya menggantungkan operasional dari subsidi Pemprov DKI Jakarta semata. Melainkan dari pendapatan lain selain tiket (nonfarebox revenue).
“Seperti penyewaan ruang, periklanan, hak penggunaan nama, kerjasama penyelenggaraan acara, dan jasa properti lainnya,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (5/1/2026).
Optimalisasi tersebut pun harus tetap mengutamakan dan tidak mengganggu kelancaran mobilitas dan kenyamanan pengguna, serta ketentuan tata ruang.
Lebih lanjut, Adit mendorong manajemen Transjakarta untuk menyiapkan rencana usaha (business plan) tahun-tahun ke depan, dengan mengutamakan kenaikan perolehan pendapatan dari selain subsidi pemerintah.
Sebagai badan usaha, sejatinya wajib untuk menjalankan bisnis secara komersial dan memetik keuntungan.
“Kenaikan tarif BRT/NonBRT ataupun pengenaan tarif terhadap Mikrotrans perlu dipertimbangkan secara cermat dan merupakan opsi terakhir untuk diterapkan,” tambahnya.
Menurutnya, stimulus berupa insentif tarif tersebut masih dibutuhkan masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Selama ini, subsidi transportasi untuk para pengguna angkutan umum di Jakarta mencapai sekitar Rp15.000 per penumpang. Dengan besaran tersebut, masyarakat hanya membayar Rp3.500 untuk sekali perjalanan menggunakan Transjakarta.
Sementara itu, Pengamat Transportasi Ki Darmaningtyas memandang kenaikan tarif lumrah terjadi, apalagi sudah sekitar 20 tahun tarif TJ tak naik.
“Kalau bicara secara keekonomian, tarif TJ Rp5.000,- itu ideal,” tuturnya.
Selain mengerek tarif TJ, dirinya mendorong agar layanan Mikrotrans alias JakLingko tak lagi gratis atau Rp0. Menurutnya, lebih baik masyarakat bayar Rp1.000 untuk pelajar dan Rp2.000 untuk umum sehingga dapat menambah pendapatan bagi TJ tanpa harus menambah subsidi.
“Tapi karena keputusan politiknya tarif tidak naik, maka ya tidak bisa dinaikan. Konsekuensinya ya Pemerintah [mau tidak mau harus] menambah subsidi untuk TJ,” ujarnya.
Anggaran 2026 Susut Rp760 Miliar
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani membenarkan pemangkasan anggaran 2026 sekitar Rp760 miliar dari alokasi 2025, menjadi Rp3,75 triliun.
Ayu menekankan, kesepakatan tersebut lahir atas kesepakatan Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, dirinya tak menyebutkan apakah akan ada kenaikan tarif Transjakarta usai adanya pemangkasan subsidi tersebut.
Transjakarta melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas SDM melalui transformasi digital.
Dirinya menegaskan bahwa dukungan Pemprov DKI terhadap transportasi publik tidak akan surut—sekalipun subsidi tersebut turun—karena angkutan umum tetap menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta.
“Jika dalam perjalanannya diperlukan penguatan anggaran, pemerintah sangat terbuka untuk melakukan penyesuaian/ penambahan PSO pada APBD Perubahan 2026,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).
Dengan kata lain, sangat mungkin anggaran tersebut akan berubah apabila memang diperlukan melalui APBD-P.
#transjakarta-tarif #kenaikan-tarif-transjakarta #subsidi-transportasi-jakarta #nonfarebox-revenue #optimalisasi-pendapatan-transjakarta #business-plan-transjakarta #insentif-tarif-angkutan-umum #subsi