Bisnis.com, SURABAYA – Aktivitas operasional lebih dari 300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Timur tercatat resmi diberhentikan sementara waktu (suspend) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena tak kunjung memenuhi standar mutu dan sanitasi yang ditetapkan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa kebijakan pemberhentian sementara ratusan dapur MBG di wilayah kerjanya tersebut dilakukan demi menjamin kualitas makanan yang disajikan kepada segenap penerima manfaat.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah, khususnya di tingkat daerah, sekali-kali tidak pernah menghambat proses perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang wajib dikantongi masing-masing SPPG itu.

"Oleh karena itu, kalau kami di pemerintah, prinsipnya jangan kemudian justru alasannya karena pemerintah yang mempersulit. Jangan sampai pemerintah daerah dianggap mempersulit, tapi juga jangan sampai kita kemudian tidak menjaga standar," tegas Emil di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).

Oleh sebab itu, Emil yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Jatim tersebut mendorong kepada masing-masing pengelola SPPG di wilayah setempat untuk dapat segera melengkapi dokumen SLHS dan IPAL sesuai batas waktu yang ditentukan, yakni 30 hari.

"Kalau yang di-suspend itu kan memang dikarenakan persyaratan SLHS-nya dan IPAL-nya belum terpenuhi, melampaui masa toleransi yang diberikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan BGN dan Kantor Pelayanan Program Gizi (KPPG) di Surabaya maupun Jember guna memantau berbagai hambatan yang dialami SPPG agar dapat secepatnya diatasi sesuai kewenangan masing-masing pihak.

"Nah, ini kemarin waktu Bu Nanik yang sekarang kepala BGN dulu Wakil [kepala BGN] ke Jawa Timur, kita juga menyampaikan ke KPPG-nya. Tolong dipastikan bolanya, kalau ada di kita agar kita segera benahi," paparnya.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi dengan KPPG, terungkap sejumlah SPPG masih harus melengkapi berbagai persyaratan yang diminta, termasuk proses penerbitan SLHS dan IPAL.

"Tapi ternyata setelah direkapitulasi memang ada hal-hal yang perlu dilengkapi juga oleh masing-masing SPPG. Jadi, enggak selesai setelah ya daftar permohonan SLHS gitu, enggak kayak gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Emil menyatakan bahwa masing-masing manajemen SPPG tidak hanya diwajibkan untuk mengajukan permohonan sertifikasi SLHS dan IPAL, tetapi juga melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan dalam proses verifikasi.

"Ini bukan persyaratan sekadar persyaratan di atas kertas, tapi memang persyaratan real agar SLHS dan IPAL ini memang ikhtiar terbaik untuk meminimalisir permasalahan dalam kualitas makanan yang disajikan," jelasnya.

Berdasarkan data terkini yang dikantongi Pemprov Jatim, Emil menyebut terdapat sekitar 4.400 SPPG yang telah berdiri di Jawa Timur. Dari jumlah itu, sekitar 4.000 telah beroperasi serta sekitar 400 titik lainnya masih dalam tahap persiapan. "Ada 4.400-an tapi yang beroperasi 4.000-an. Ada yang persiapan 400-an," ungkapnya.

Selain itu, terdapat pula sekitar 300 SPPG yang di-suspend aktivitas operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional sebab belum dapat memenuhi persyaratan dan dokumen yang disyaratkan. Namun, Emil mengaku catatan tersebut masih bersifat sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

"Kalau berdasarkan data terakhir beberapa minggu yang lalu itu 'kan 300 [SPPG] yang katanya di-suspend menurut pihak BGN, tapi angka ini sangat dinamis. Panjenengan tanya saya pagi ini dan nanti sore bisa berubah ya," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara mengenai mandeknya pengiriman dana operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat.

Seperti diketahui, sejumlah SPPG di wilayah, seperti Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, dan sejumlah daerah lainnya memberhentikan operasional penyaluran MBG karena dana operasional yang belum diterima dari pusat.

Emil menyatakan pihaknya senantiasa menyampaikan temuan-temuan di lapangan tersebut kepada jajaran petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk permasalahan dana operasional yang terjadi akhir-akhir ini.

"Kami sampaikan selalu meneruskan apa yang kita temukan di lapangan kepada BGN agar kemudian bisa menindaklanjuti," ujar Emil di Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, permasalahan keterlambatan pengiriman dana operasional tersebut sempat terjadi pada awal Mei 2026 silam. Emil menegaskan saat itu pihaknya langsung berkoordinasi intensif dan melakukan pengecekan bersama dengan BGN.

Setiap laporan maupun temuan di lapangan, lanjut dia, langsung dilaporkan oleh pemerintah dan instansi terkait di daerah kepada BGN di pusat. Ia juga menegaskan bahwa kewenangan penuh penyaluran dana operasional MBG tersebut dipegang penuh oleh BGN.

"Kalau masalah pembayaran ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Pembayaran ke virtual account-nya masing-masing karena kewenangan sepenuhnya tentu di BGN langsung dengan SPPG masing-masing," tegasnya.

Emil yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas MBG Jatim tersebut pun berasumsi keterlambatan transfer dana operasional acapkali berhubungan dengan persyaratan administrasi yang belum dapat dipenuhi oleh pihak SPPG.

"Dari pengalaman yang kami temukan juga tidak jarang itu ada kaitan dengan persyaratan administrasi yang kemudian diminta oleh BGN untuk dilengkapi," tuturnya.

Meski begitu, Emil mengaku pihaknya percaya diri bahwa permasalahan tersebut dapat segera diatasi oleh pemangku kebijakan terkait, mengingat kasus serupa pernah terjadi sebelumnya dan dapat diselesaikan oleh BGN.

"Kami tetap meyakini bahwa ini permasalahan yang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya BGN akan kemudian menyelesaikan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Aktivitas operasional dari sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Timur telah diberhentikan sementara waktu oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Emil menjelaskan langkah tegas itu ditempuh karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan oleh belasan SPPG tersebut selama bulan Ramadan, dinilai tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Yang 17 [SPPG] itu sudah diumumkan BGN [diberhentikan sementara waktu], sekarang masih ada lagi yang dievaluasi dan dipantau, totalnya juga sama sekitar 17,” ungkap Emil, Kamis (5/3/2026).

Emil menyebut selain 17 SPPG yang aktivitasnya telah diberhentikan sementara waktu, terdapat sekitar 17 SPPG lainnya di Provinsi Jawa Timur yang berstatus pemantauan dan evaluasi oleh jajaran satuan tugas (Satgas) BGN.

Dia menjelaskan Satgas BGN tersebut terjun langsung ke lapangan guna memastikan pelaksanaan program MBG selama Ramadan di Jawa Timur berjalan sesuai ketentuan.

“Jadi kita ingin pastikan dan didalami ada tambahan sekitar 17 SPPG yang dipantau ketat oleh Satgas BGN karena sudah jelas BGN telah menerbitkan SE Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan MBG Bulan Ramadan, termasuk soal paket makanan dan rekomendasinya,” ucapnya.

Emil menekankan dalam surat edaran tersebut telah diatur secara gamblang jenis makanan yang dianjurkan maupun yang harus dihindari, termasuk potensi risiko makanan yang mudah basi. SPPG diwajibkan tidak menyajikan menu yang berisiko menurun kualitasnya dalam waktu yang relatif singkat.

“Jadi SPPG harus benar-benar mengikuti panduan itu. Jangan memilih makanan yang berisiko cepat basi. Katakan saja buah, pastikan buah itu isinya masih segar, jangan sampai buah itu dibuka ternyata isinya sudah tidak segar,” tegas Emil.

Lebih lanjut, Emil menyebut mekanisme distribusi MBG selama Ramadan telah ditetapkan secara sistematis oleh BGN, termasuk penggunaan tas makanan yang harus dikembalikan siswa-siswi ke sekolah keesokan harinya untuk diisi kembali sesuai jadwal.

“Kemudian ada tas yang diterima siswa itu keesokannya harus kembali ke sekolah untuk diisi MBG di hari tersebut, jadi skemanya sudah ditetapkan dengan baik oleh BGN,” urainya.

Emil membeberkan sebanyak 17 SPPG yang diberhentikan sementara waktu itu tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya empat SPPG di Sumenep, tiga SPPG di Jember, tiga SPPG di Banyuwangi, dua SPPG di Ngawi, dan dua SPPG di Bojonegoro.

Kemudian masing-masing satu SPPG di Nganjuk, Situbondo, dan Madiun juga telah diberhentikan operasionalnya sementara waktu usai dilakukan penyelidikan oleh satgas BGN.

Politikus Demokrat ini juga menyebut satu SPPG di Nganjuk, yakni SPPG Cangkriman, setelah ditelusuri lebih lanjut tidak melakukan pelanggaran dan akan dilakukan peninjauan ulang.

“Itu 17 SPPG yang sudah di-suspend BGN. Namun, satu SPPG yang di Nganjuk yakni SPPG Cangkriman itu sebenarnya tidak melakukan kesalahan, nanti akan ditinjau ulang. Sekarang masih ada lagi 17 yang dipantau untuk evaluasi,” terangnya.

Lebih lanjut, Emil memastikan bahwa seluruh SPPG yang diberhentikan operasionalnya oleh BGN masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi.

Syaratnya, lanjut dia, masing-masing dari pengelola SPPG tersebut harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan BGN.

“Bisa [aktivitas operasional SPPG dipulihkan], asal ada pembenahan menyeluruh, dan ada quality control dari BGN yang memantau,” pungkasnya.