Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghimbau calon wisatawan terutama yang akan berkunjung ke destinasi provinsi tersebut untuk memesan akomodasi atau tempat menginap melalui situs resmi guna mencegah praktik penipuan.

"Kita harus waspada ya, terutama teman-teman calon wisatawan agar kemudian memastikan bahwa pemesanan akomodasi itu dari situs-situs yang resmi," kata Kepala Dispar DIY Imam Pratanadi di Yogyakarta, Minggu.

Ia mengatakan jangan sampai calon wisatawan yang hendak menginap di Yogyakarta memilih akomodasi hanya dari informasi mulut ke mulut, yang kemudian akan bisa mengakibatkan dampak negatif atau jadi korban penipuan.

"Penipuan pasti karena ada kesempatan, apalagi seperti ini banyak orang yang memanfaatkan kondisi, misalnya di satu tempat pendakian di Gunung Merapi, di Kalitalang itu sudah bilang semua Indonesia pindah ke Kalitalang," katanya.

Menurut dia, pada momen liburan apalagi ada tempat destinasi yang viral di media sosial berdampak pada minat terutama wisatawan dalam negeri meningkat, sehingga kesempatan itu digunakan para oknum untuk melakukan penipuan.

"Tentu saja kami mengimbau agar kemudian wisatawan yang akan memanfaatkan sumber-sumber informasi, melalui sumber yang sudah terbukti bertanggung jawab. Karena kejadian sudah memang sangat masif belakangan ini," katanya.

Selain calon wisatawan, kata dia, bentuk kewaspadaan tentunya juga dilakukan oleh para industri pariwisata, dan tentunya pemerintah daerah juga ingin mengetahui apabila ada dan siapa yang kemudian bergerak memanfaatkan situasi.

"Apabila menemukan itu (penipuan) kita harap bisa menyampaikan kepada kami, kami minta peran sertanya gitu. Untuk kemudian apabila ada yang teridentifikasi gitu, ya itu bisa disampaikan," katanya.

Dia mengatakan, modus yang dilakukan penipu dalam akomodasi penginapan itu biasanya langsung menawarkan kepada calon, yang sebelumnya mereka mendapat informasi misalnya dari keluarga-keluarga yang akan kedatangan wisatawan itu.

"Atau mungkin mereka memasang iklan itu di media sosial. Itu sangat mungkin. Jadi tolong gunakan informasi yang memang sudah bertanggung jawab. Banyak penyedia informasi penginapan, akomodasi yang kemudian terpercaya untuk bisa dimanfaatkan," katanya.

Pemda DIY, lanjut dia, juga akan memberikan tindakan tegas apabila menemukan indikasi penipuan, bahkan apabila tertangkap tangan, pastinya sebagai penipu harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum.

"Tapi sampai sekarang pelaporan secara resmi belum ada ke kami. Dan kalau itu sudah ada, pastinya ada nomor telepon yang bisa kita usut, kita lacak, itu mungkin. Tapi akan lebih baik kalau ada pengaduan masyarakat," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Simak link resmi penerima BSU Rp600.000 pada bulan Februari 2026 agar Anda tidak salah.

Sebagaimana diketahui, belakangan muncul isu bahwa pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, penyaluran terakhir BSU berlangsung pada Agustus 2025. Namun, hingga awal Januari 2026, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan berikutnya.

Terbaru, Kemnaker menyampaikan bahwa masyarakat diimbau untuk waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, terutama yang memuat tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi penipuan.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga berita di media massa yang mencatut program BSU 2026, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/1/2026).

Kapan BSU Rp600.000 Cair Lagi?

Belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Faried menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.

Faried juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Link Cek Penerima BSU Rp600.000 (lanjut halaman 2)...

Link Cek Penerima BSU

1. Melalui Situs Kemnaker

• Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
• Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
• Lengkapi kode keamanan yang muncul.
• Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
• Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

2. Melalui Kantor Pos

• Siapkan NIK dan kode QR yang anda terima di aplikasi Pospay.
• Siapkan juga nomor HP aktif untuk verifikasi data.
• Pergi ke kantor pos: ambil antrean, petugas verifikasi dokumen dan QR code, setelah itu dana Rp 600.000 diserahkan secara tunai.

3. Melalui Pospay

• Unduh Aplikasi Pospay
• Aplikasi tersedia di Google Play Store atau App Store.
• Daftar atau Login Akun
• Gunakan nomor ponsel aktif dan lakukan verifikasi OTP.
• Masuk ke Menu Pencairan Bantuan
• Pilih kategori “Bantuan Sosial/BSU”.
• Ketik NIK atau Nomor Kepesertaan
• Sistem akan menampilkan status penerima BSU Rp600 ribu.

4. Situs Kemnaker

• Klik https://bsu.kemnaker.go.id
• Daftar akun jika belum memiliki akun atau login jika sudah punya akun.
• Akan ada notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

5. Situs BPJS Ketenagakerjaan

• Klik link https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Masukkan NIK dan data pribadi
• Anda akan mendapat notifikasi apakah Anda penerima atau bukan.

Ingat, BSU Rp600.000 belum akan dicairkan. Jadi, jangan klik link sembarangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap beredarnya alamat situs Coretax palsu.

Melalui unggahan akun Instagram resminya @ditjenpajakri, DJP menegaskan bahwa beberapa situs palsu beredar dengan domain yang menyerupai laman resmi sistem perpajakan Coretax.

"Belakangan ini banyak beredar situs-situs palsu yang mengatasnamakan Coretax DJP. Jangan sampai #KawanPajak jadi korban! Banyak situs tiruan yang sengaja dibuat untuk mencuri data pribadi dan uangmu," tulis @ditjenpajakri dikutip Selasa (18/11/2025).

DJP kembali mengingatkans situs resmi Coretax DJP hanya coretaxdjp.pajak.go.id. Bukan ukan yang berakhiran .com, .co.id, atau domain-domain lainnya.

Berikut beberapa contoh situs palsu Coretax:

1. coretaxdjp.go.id
2. coretaxonline.com
3. coretaxdjp.co.id
4. Pajakonline-coretax.online
5. coretaxpelayananonline.com

"Pastikan #KawanPajak selalu, cek kembali alamat situs dan akses hanya kanal resmi DJP," tulisnya.

Menjelang pelaporan SPT Tahunan, DJP pun mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivasi akun Coretax. Untuk aktivasi, wajib pajak bisa mendatangi langsung situs Coretax di atas.

Untuk aktivasi akun coretax DJP para wajib pajak langkahnya cukup mudah, berikut ini tahapannya sebagaimana dikutip dari situs DJP:

Langkah 1: Aktivasi Akun Coretax

Syarat utama: sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara aktivasi akun adalah sebagai berikut.

1. Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak.

2. Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?.

3. Masukkan NPWP dan klik Cari.

4. Isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP Online. (Jika terjadi perubahan data, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terderkat).

5. Lakukan verifikasi identitas.

6. Centang pernyataan kemudian klik Simpan.

7. Cek email untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.

8. Login kembali ke Coretax lalu klick ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase.

Langkah 2: Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

KO DJP adalah tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP. Semua dokumen perpajakan melalui Coretax harus ditandatangani dengan KO DJP. Cara membuat KO DJP adalah sebagai berikut.

1. Login di Coretax DJP.

2. Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

3. Isi rincian sertifikat digital, pilih penyedia sertifikat (termasuk yang dikelola DJP).

4. Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase.

5. Centang pernyataan lalu klik Kirim.

6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi "Sertifikat Digital Berhasil Dibuat".

7. Unduh bukti tanda terima & surat penerbitan sertifikat digital.

Langkah 3: Validasi Kode Otorisasi

1. Masuk ke Portal Saya yatu Profil Saya.

2. Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate.

3. Pastikan status = VALID. Jika masih INVALID, klik Periksa Status.

4. Jika sukses, klik tombol Menghasilkan.

5. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan terbit di menu Dokumen Saya.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, KO DJP Wajib Pajak dipastikan sudah aktif dan tervalidasi. Wajib Pajak pun dapat memenuhi kewajiban mengisi SPT tahunan 2025 mulai awal 2026 dengan aman dan mudah.