JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap situs palsu Skillhub yang mengatasnamakan layanan Skillhub Kemenaker.

“Kami meminta masyarakat agar berhati-hati dalam mengakses informasi terkait pelatihan vokasi nasional dan memastikan alamat domain yang dikunjungi adalah kanal resmi Kemenaker,” kata Kepala Biro Humas Kemenaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, dikutip dari Antara, Rabu (25/2/2026).

Faried menyebutkan, kemunculan situs palsu atau tidak resmi berpotensi menyesatkan publik, membuka celah phishing, serta berujung pada penyalahgunaan data pribadi. Ia menegaskan bahwa situs resmi Skillhub Kemenaker hanya menggunakan domain skillhub.kemnaker.go.id.

Ia mencontohkan salah satu situs palsu yang menyerupai layanan pemerintah, yakni skillhub.kemnakerri.com. Menurut Faried, kewaspadaan ini penting karena risiko yang ditimbulkan tidak berhenti pada kesalahan informasi.

“Website palsu berpotensi menjadi sarana phishing, penipuan, maupun penyalahgunaan data yang merugikan masyarakat,” ujar Faried.

Faried menambahkan, kemunculan situs tidak resmi bisa menyesatkan publik, membuka celah phishing, dan menyalahgunakan data pribadi. Contoh situs palsu yang menyerupai Skillhub adalah skillhub.kemnakerri.com, yang bukan domain resmi.

Dia menegaskan, seluruh pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional hanya bisa dilakukan melalui skillhub.kemnaker.go.id.

“Kami tidak membuka pendaftaran melalui jalur atau situs lain di luar domain resmi tersebut,” tegas Faried.

Sebagai langkah aman yang sederhana, Kemenaker mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa alamat situs sebelum memasukkan data, memastikan domain berakhiran kemnaker.go.id, dan menghindari mengklik tautan dari sumber yang tidak jelas.

Jika menemukan situs atau tautan yang mencurigakan, masyarakat diminta menghentikan proses pendaftaran dan melaporkan ke media sosial resmi Kemnaker atau klik bantuan.kemnaker.go.id.

Adapun Skillhub sendiri merupakan salah satu fitur dalam platform layanan ketenagakerjaan digital SIAPkerja yang menjadi pintu akses terintegrasi berbagai program pelatihan vokasi di Indonesia.

Melalui platform ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, melakukan pendaftaran, dan mengikuti pelatihan vokasi yang diselenggarakan pemerintah maupun mitra lembaga pelatihan.

Sistem tersebut juga mendukung proses pembelajaran, pemantauan progres, hingga dokumentasi hasil pelatihan secara transparan dan akuntabel.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (TPD), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa situs “coretaxdjp.go.id” merupakan situs dengan alamat palsu.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Dirjen TPD) Komdigi Mira Tayyiba menyampaikan informasi yang terdapat di coretaxdjp.go.id adalah tidak benar dan menyesatkan

Berdasarkan pemeriksaan pada sistem domain pemerintah, alamat “coretaxdjp.go.id” juga tidak terdaftar dan tidak pernah menjadi bagian dari domain pemerintah.

Ditjen TPD telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memastikan hal ini.

“Keamanan domain .go.id adalah prioritas kami. Setiap informasi yang tidak akurat perlu segera diluruskan agar masyarakat tidak dirugikan," kata Mira dikutip Rabu (19/11/2025).

TPD mengapresiasi langkah cepat rekan-rekan DJP dan mendorong koreksi atas informasi yang terlanjur beredar di media maupun media sosial.

Pelurusan ini penting untuk menjaga kredibilitas domain pemerintah sebagai ruang digital yang aman.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs-situs palsu yang mengatasnamakan Coretax. Bahkan, terdapat situs dengan domain resmi pemerintah, yakni berakhiran .go.id.

Berdasarkan unggahan di media sosial resminya, Ditjen Pajak menyebut belakangan ini banyak beredar situs-situs Coretax palsu. Rupanya, situs itu bisa jadi berbahaya bagi masyarakat.

Ditjen Pajak menyebut bahwa situs-situs palsu atau tiruan itu acapkali digunakan penjahat untuk mencuri data pribadi maupun uang. Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk hanya mengakses situs resmi Coretax DJP.

"Ingat! Situs resmi Coretax DJP cuma satu: coretaxdjp.pajak.go.id," tulis Ditjen Pajak dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (19/11/2025).

Ditjen Pajak menyebut bahwa situs resmi Coretax menggunakan akhiran resmi situs pemerintah, yakni go.id, bukan dengan akhiran atau domain seperti .com, .co.id, atau domain-domain lainnya.

Otoritas pajak melampirkan sejumlah contoh website Coretax palsu dalam unggahan tersebut agar masyarakat waspada dan tidak membuka laman-laman tersebut.

Berikut sejumlah situs Coretax palsu menurut Ditjen Pajak:

coretaxdjp.go.id
coretaxonline.com
coretaxdjp.co.id
pajakonline-coretax.online
coretaxpelayananonline.com

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap beredarnya alamat situs Coretax palsu.

Melalui unggahan akun Instagram resminya @ditjenpajakri, DJP menegaskan bahwa beberapa situs palsu beredar dengan domain yang menyerupai laman resmi sistem perpajakan Coretax.

"Belakangan ini banyak beredar situs-situs palsu yang mengatasnamakan Coretax DJP. Jangan sampai #KawanPajak jadi korban! Banyak situs tiruan yang sengaja dibuat untuk mencuri data pribadi dan uangmu," tulis @ditjenpajakri dikutip Selasa (18/11/2025).

DJP kembali mengingatkans situs resmi Coretax DJP hanya coretaxdjp.pajak.go.id. Bukan ukan yang berakhiran .com, .co.id, atau domain-domain lainnya.

Berikut beberapa contoh situs palsu Coretax:

1. coretaxdjp.go.id
2. coretaxonline.com
3. coretaxdjp.co.id
4. Pajakonline-coretax.online
5. coretaxpelayananonline.com

"Pastikan #KawanPajak selalu, cek kembali alamat situs dan akses hanya kanal resmi DJP," tulisnya.

Menjelang pelaporan SPT Tahunan, DJP pun mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivasi akun Coretax. Untuk aktivasi, wajib pajak bisa mendatangi langsung situs Coretax di atas.

Untuk aktivasi akun coretax DJP para wajib pajak langkahnya cukup mudah, berikut ini tahapannya sebagaimana dikutip dari situs DJP:

Langkah 1: Aktivasi Akun Coretax

Syarat utama: sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara aktivasi akun adalah sebagai berikut.

1. Buka laman Coretax DJP, lalu pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak.

2. Centang pertanyaan Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?.

3. Masukkan NPWP dan klik Cari.

4. Isi email dan nomor ponsel yang terdaftar pada DJP Online. (Jika terjadi perubahan data, hubungi Kring Pajak 1500200 atau kunjungi kantor pajak terderkat).

5. Lakukan verifikasi identitas.

6. Centang pernyataan kemudian klik Simpan.

7. Cek email untuk Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak berisi kata sandi sementara. Pastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.

8. Login kembali ke Coretax lalu klick ganti kata sandi dan kemudian buat passphrase.

Langkah 2: Membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP)

KO DJP adalah tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP. Semua dokumen perpajakan melalui Coretax harus ditandatangani dengan KO DJP. Cara membuat KO DJP adalah sebagai berikut.

1. Login di Coretax DJP.

2. Masuk ke Portal Saya lalu klik pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.

3. Isi rincian sertifikat digital, pilih penyedia sertifikat (termasuk yang dikelola DJP).

4. Masukkan ID Penandatangan atau buat passphrase.

5. Centang pernyataan lalu klik Kirim.

6. Jika berhasil, akan muncul notifikasi "Sertifikat Digital Berhasil Dibuat".

7. Unduh bukti tanda terima & surat penerbitan sertifikat digital.

Langkah 3: Validasi Kode Otorisasi

1. Masuk ke Portal Saya yatu Profil Saya.

2. Pilih menu Nomor Identifikasi Eksternal lalu tab Digital Certificate.

3. Pastikan status = VALID. Jika masih INVALID, klik Periksa Status.

4. Jika sukses, klik tombol Menghasilkan.

5. Dokumen Penerbitan Kode Otorisasi DJP akan terbit di menu Dokumen Saya.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, KO DJP Wajib Pajak dipastikan sudah aktif dan tervalidasi. Wajib Pajak pun dapat memenuhi kewajiban mengisi SPT tahunan 2025 mulai awal 2026 dengan aman dan mudah.