Bisnis.com, MEDAN - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) menggelar Gerakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan di 30 kabupaten dari 12 provinsi di Indonesia pada Rabu (3/6/2026) sebagai upaya percepatan capaian swasembada pangan.

Agenda yang dipusatkan di Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional berbasis sektor perkebunan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan percepatan pengembangan komoditas perkebunan strategis menjadi prioritas nasional, khususnya untuk melepas ketergantungan pada produk impor turunannya. Dia menyebut Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa swasembada pangan.

"Indonesia memiliki lahan, sumber daya manusia, dan semangat yang kuat untuk mencapai swasembada. Tanam serentak ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mendorong peningkatan produksi nasional," ujar Amran.

Ada 4 komoditas strategis perkebunan yang ditanam serentak pada gelaran kemarin yang dinilai berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, maupun peningkatan kesejahteraan pekebun. Keempat komoditas itu yakni tebu, kopi, kakao, dan kelapa.

Amran mengatakan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pangan dan energi.

Di Desa Pasirbungur yang merupakan sentra tanaman tebu di Subang, Jawa Barat, pada agenda tersebut dilakukan tanam serentak tebu. Hal ini diharapkan dapat mengurangi impor gula tebu ke depannya.

"Saya minta seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, bergerak cepat, kompak, dan memastikan setiap hektare lahan yang telah dialokasikan benar-benar ditanami serta dipantau perkembangannya," ujar Amran.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Ali Jamil mengatakan Ditjen Perkebunan terus mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing sektor perkebunan.

Ali Jamil menjelaskan hilirisasi perkebunan menjadi instrumen penting dalam menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pekebun.

"Hilirisasi dalam jangka panjang dapat menekan kemiskinan, mengurangi ketergantungan produk impor, serta memperkuat kinerja ekspor nasional," ujarnya.

Adapun sejumlah daerah yang ikut kegiatan Tanam Serentak Komoditas Perkebunan oleh Kementan Rabu kemarin antara lain Tanam Serentak Tebu di Subang (Jawa Barat), Pekalongan dan Pati (Jawa Tengah), Sleman (DIY), hingga Malang dan Sidoarjo (Jawa Timur),

Sedangkan Tanam Serentak Kopi dilakukan oleh petani di Simalungun (Sumatra Utara), Tanam Serentak Kelapa di Tasikmalaya (Jawa Barat), serta Tanam Serentak Kakao dilakukan di Kolaka Utara (Sulawesi Tenggara).

Ali Jamil mengatakan Ditjen Perkebunan mengalokasikan pengembangan kawasan tebu nasional seluas 97.970 hektare di tahun 2026.

Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Barat memperoleh alokasi seluas 8.000 hektare, sementara Kabupaten Subang mendapat porsi seluas 2.013 hektare, terdiri dari kegiatan bongkar ratoon seluas 1.763 hektare dan perluasan areal baru seluas 250 hektare.

Kabupaten Subang saat ini memiliki areal tebu eksisting seluas 3.595 hektare yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi gula nasional.

Pada gerakan tanam serentak Rabu kemarin, penanaman perdana dilakukan di lahan seluas 4,9 hektare yang merupakan bagian dari program perluasan areal tebu seluas 250 hektare. Setiap hektare lahan mendapatkan dukungan benih sebanyak 60.000 mata tunas.

Varietas yang digunakan ialah varietas PSJT 941 yang memiliki potensi produksi hingga 98,4 ton per hektare dengan rendemen gula mencapai 9,64%, sehingga dinilai cocok untuk pengembangan tebu di wilayah Subang.

Selain itu, diberikan pula bantuan biaya operasional pekebun setara 40 Hari Orang Kerja (HOK).

Mentan Amran berharap melalui gerakan ini sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pekebun semakin kuat.

"Kolaborasi menjadi faktor kunci dalam memenuhi kebutuhan gula nasional, meningkatkan kesejahteraan pekebun, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," tandasnya.

Bisnis.com, MEDAN — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatra Utara mencatat realisasi investasi di provinsi tersebut sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp58,53 triliun.

Nilai itu tumbuh 21,26% secara tahunan (year-on-year/yoy) sekaligus melampaui target investasi yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP Sumatra Utara Damar Wulan mengatakan target investasi Sumatra Utara pada 2025 dipatok sebesar Rp53,67 triliun.

“Periode Januari–Desember 2025, Sumut mampu merealisasikan investasi sebesar 109,05% dari target BKPM dengan nilai mencapai Rp58,53 triliun,” ujar Damar, Selasa (7/4/2026).

Berdasarkan komposisinya, penanaman modal asing (PMA) masih mendominasi dengan nilai Rp29,57 triliun atau sekitar 51% dari total investasi. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp28,96 triliun atau sekitar 49%.

Damar menjelaskan Kabupaten Simalungun menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar di Sumatra Utara, dengan total PMA dan PMDN mencapai Rp18,10 triliun. Salah satu pendorongnya adalah keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang difokuskan sebagai pusat hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Selain Simalungun, realisasi investasi juga terkonsentrasi di Kota Medan sebesar Rp14,6 triliun, Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp9,2 triliun, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp5,1 triliun, dan Kabupaten Langkat sebesar Rp2,29 triliun.

Dari sisi sektor, investasi di Sumatra Utara paling banyak masuk ke industri kimia dan farmasi senilai Rp9,5 triliun, diikuti transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi sebesar Rp9,2 triliun, serta industri makanan sebesar Rp8,27 triliun.

Selain itu, sektor listrik, gas, dan air mencatat realisasi investasi sebesar Rp5,34 triliun, sedangkan jasa lainnya sebesar Rp4,83 triliun.

“Sejauh ini, Singapura masih menjadi investor dominan di Sumut dengan persentase 61,89%. Lalu yang lainnya yang masuk lima besar PMA di Sumut ada Belanda, Malaysia, Inggris, dan China,” tambah Damar.

Berdasarkan data DPMPTSP Sumatra Utara, investor asal Singapura menanamkan modal sebesar Rp18,3 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut menjadi yang terbesar di antara investor asing lainnya.

Adapun realisasi investasi dari Belanda tercatat sebesar Rp4,03 triliun, Malaysia Rp2,8 triliun, Inggris Rp1,67 triliun, dan China sebesar Rp924 miliar.

Transisi energi membutuhkan dukungan semua pihak dan memerlukan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Uni Eropa untuk mengembangkan proyek pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) pumped storage hydropower berskala besar di Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Selain menggandeng Uni Eropa, PLN juga bekerja sama dengan KfW Development Bank, sebuah bank pembangunan dan investasi asal Jerman, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

“Melalui kerja sama dengan berbagai mitra seperti Uni Eropa, KfW, dan PT SMI, PLN dapat mengakses berbagai potensi technical assistance yang memungkinkan PLN untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengelolaan portofolio investasi menuju ekonomi rendah karbon,” ujar Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Uni Eropa dan KfW memberikan bantuan teknis berupa penyusunan dokumen feasibility study untuk proyek Indonesia Sumatera Pumped Storage di Simalungun, Sumatera Utara dan Indonesia Grindulu Pumped Storage di Pacitan, Jawa Timur dengan total dukungan pendanaan persiapan proyek mencapai sekitar 6 juta euro atau sekitar Rp116,67 miliar.

Selain itu, PLN, PT SMI, dan KfW telah menandatangani Head of Agreement terkait bantuan teknis untuk pengembangan kedua proyek tersebut, menandai penguatan komitmen bersama dalam percepatan pembangunan infrastruktur EBT.

Kedua proyek ini akan berperan dalam memperkuat keandalan sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus meningkatkan kapasitas energi terbarukan dalam jaringan PLN sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Transisi energi membutuhkan dukungan semua pihak dan memerlukan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan,” kata dia.

Proyek Indonesia Sumatera Pumped Storage akan memanfaatkan Danau Toba sebagai waduk bawah dan membangun waduk atas dengan sistem bendungan cincin (ring dam). Investasi proyek ini mencapai sekitar 582 juta dolar AS atau sekitar Rp9,56 triliun.

Sementara itu, proyek Indonesia Grindulu Pumped Storage akan memiliki empat unit berkapasitas total 1.000 MW dengan estimasi investasi 1,08 miliar–1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,10 triliun–Rp21,79 triliun.

Kedua proyek ini menjadi bagian dari paket pembiayaan Team Europe senilai 3,4 miliar euro atau sekitar Rp66,11 triliun yang difokuskan untuk mendukung program transisi energi Indonesia.

Perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia Jerome Pons menegaskan, komitmen Uni Eropa dalam mendukung pembangunan infrastruktur energi bersih di Indonesia.

“Melalui inisiatif Global Gateway, Uni Eropa berkomitmen membantu Indonesia mengembangkan sistem tenaga listrik yang modern, tangguh, dan rendah emisi,” kata Pons.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MEDAN – Presiden Prabowo Subianto resmi memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Tuan Rondahaim Saragih, salah satu tokoh dari Tanah Sumatra Utara dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional di Istana Negara Jakarta, Senin (10/11/2025).

Tuan Rondahaim Saragih menjadi satu dari sepuluh tokoh di Indonesia yang hari ini ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, bersama dengan Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden ke-2 dan ke-3 Republik Indonesia.

Berikut sekilas tentang Pahlawan Nasional terbaru dari Tanah Simalungun, Sumatra Utara.

1. Raja ke-14 Partuanan Raya

Tuan Rondahaim Saragih Garingging (1828-1891) merupakan Raja ke-14 dari Kerajaan Raya di Simalungun, Sumatra Utara. Dia dikenal sebagai penguasa yang gigih menentang penjajahan kolonial Belanda di wilayahnya hingga tutup usia pada tahun 1891.

Dilansir dari laman Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, masa perjuangan Tuan Rondahaim Saragih melawan penjajah berkisar antara tahun 1880-1891. Saat itu, masyarakat Simalungun mengalami berbagai kejahatan dan penyiksaan dari pemerintah Belanda yang membuka perkebunan di wilayah milik orang Simalungun.

Tuan Rondahaim Saragih lantas mempersiapkan diri dan pasukannya untuk bertempur melawan penjajah dengan mendatangkan guru-guru perang dari daerah lain seperti dari Tanah Gayo ke Raya.

2. Dijuluki sebagai Napoleon der Bataks

Tuan Rondahaim Saragih disebut sebagai satu-satunya raja di Kerajaan raya yang tak pernah takluk kepada Belanda.

Semasa hidup, Tuan Rondahaim Saragih konsisten menolak tegas dan keras kehadiran pemerintah kolonial Belanda di Simalungun. Dia piawai menyusun strategi perang dan memobilisasi ribuan masyarakat Simalungun lintas Kerajaan untuk menghalau penjajah.

Perlawanannya bahkan meluas hingga ke luar daerah. Dilansir dari Antara, Tuan Rondahaim Saragih pernah mengirim pasukan di sepanjang perbatasan Kerajaan Deli dan Tanah Karo saat Belanda telah menaklukkan wilayah pantai Sumatra Timur.

Sikap tegas Tuan Rondahaim Saragih ini terbukti berhasil membuat Belanda tak berani menyerang maupun menangkapnya hingga akhir hayatnya. Belanda bahkan disebut mengakui keunggulan strategi perang Tuan Rondahaim Saragih dan menjulukinya Napoleon der Bataks, atau Napoleon dari Tanah Batak.

Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Jasa

Perjuangan Tuan Rondahaim Saragih sepanjang hidupnya mendapat apresiasi dari pemerintah. Raja Raya Namabajan (1828-1892) ini dianugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa oleh Presiden BJ Habibie berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 077/TK/Tahun 1999 pada 13 Agustus 1999.

Selain itu, nama Tuan Rondahaim Saragih juga diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah di Simalungun untuk mengenang jasa-jasa Tuan Rondahaim.

Ada pula satu ruas jalan di Pematang Siantar yang dinamai dengan Jalan Tuan Rondahaim.

3. Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional Sejak 2020

Tuan Rondahaim Saragih diusulkan menjadi Pahlawan Nasional sejak tahun 2020. Pengusulannya disepakati dalam Rapat Pembahasan Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional pada Rabu (27/5/2025) yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sumut dan Kepala Dinas Sosial Sumut saat itu, serta sejarawan dari sejumlah kampus di Medan seperti dari Universitas Sumatra Utara dan Universitas Negeri Medan.

Setelah melalui serangkaian diskusi dan kajian mendalam, Tuan Rondahaim Saragih resmi menjadi Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan mengusir 94 tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara, pada Rabu (22/10).

Pengusiran 94 langsung dilakukan dari lokasi kerja WNA yang berada  di Jalan Kelapa Sawit II No 1, Sei Mangkei, Bosar Maligas, Simalungun. Peristiwa itu disaksikan langsung pimpinan KEK Sei Mangkei.

Plt Dirjen Pengawasan & K3 Kemnaker Ismail Pakaya mengatakan pengusiran dilakukan karena WNA itu tidak memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

"Ke-94 WNA dikeluarkan dari lokasi kerja di Simalungun karena tak memiliki pengesahan RPTKA sesuai amanat PP 34 Tahun 2021 dan Permenaker 08 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing," kata Ismail seperti dikutip dari Antara.

Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan pengesahan RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia.

"Kami juga menghimbau bagi pekerja hingga masyarakat yang mengetahui adanya praktik penggunaan TKA tidak sesuai ketentuan, supaya segera melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Daerah dan atau Kementerian Ketenagakerjaan untuk dilakukan penegakan hukum," kata Sunardi.

Ia menekankan bahwa kolaborasi melalui peran aktif masyarakat menjadi penting terhadap pengawasan penyelenggaraan norma ketenagakerjaan, termasuk diantaranya pengawasan terhadap penggunaan TKA di Indonesia.

"Pemerintah sangat memerlukan dukungan masyarakat luas," ujar Sunardi.