Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan agar pemerintah dan badan usaha (BU) melakukan distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta.
Hal ini merespons fenomena antrean yang mengular di SPBU BP-AKR milik PT Aneka Petroindo Raya (APR) di Surabaya, Jawa Timur. Antrean yang mengular itu tak lepas dari stok BBM di SPBU swasta yang kini baru terisi di SPBU BP.
Di satu sisi, warga Surabaya disebut was-was dengan isu kualitas Pertalite besutan Pertamina.
Sekretaris Jenderal YLKI Rio Priambodo mengatakan, fenomena antrean di SPBU BP setelah pasokan BBM-nya kembali normal menunjukkan adanya ketimpangan pasokan di lapangan yang berdampak langsung pada konsumen.
"Dari sisi YLKI, kami menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan badan usaha terkait agar distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta," ucap Rio kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025).
YLKI pun mendorong agar koordinasi antara pemerintah, BPH Migas, dan seluruh badan usaha penyedia BBM diperkuat. Hal ini diperlukan agar mekanisme distribusi dan transparansi stok lebih baik.
Untuk diketahui, kekosongan stok BBM di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 lalu. Menyikapi hal ini, pemerintah mendorong pengusaha SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina dengan skema business to business (B2B).
Sebab, Pertamina masih memiliki kuota impor. Di sisi lain, jatah impor BBM untuk SPBU swasta telah habis untuk 2025 ini.
Belakangan, baru BP yang sepakat membeli base fuel sebanyak 100.000 barel dari Pertamina, sementara Shell dan Vivo masih dalam tahap negosiasi.
BP-AKR pun mengumumkan BBM jenis BP 92 kini telah kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU BP di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta secara bertahap akan tersedia di Jawa Timur.
Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan, kerja sama Pertamina terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.
Menurutnya, atas dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan dilakukan melalui proses kolaboratif dengan PT Pertamina Patra Niaga, maka pengadaan base fuel impor dapat terlaksana dengan baik dan normalisasi pasokan bagi masyarakat terwujud.
"BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi ACTIVE untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia," ucap Vanda melalui keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).
BP-AKR menegaskan bahwa pasokan base fuel telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen yang terpercaya, untuk memastikan pasokan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta internasional.
Terpisah, Kementerian ESDM menyebut sejumlah badan usaha SPBU swasta, seperti Vivo dan Shell, hingga saat ini masih melakukan negosiasi pembelian base fuel dari Pertamina.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Laode Sulaeman mengatakan, negosiasi yang mengalami progres cukup maju adalah Vivo. Dia menyebut, Vivo hampir mendekati kesepakatan.
Namun, dia belum dapat memberikan informasi perincian terkait volume dan target pembelian oleh Vivo.
"Kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati, akan ada lagi jadi kita tunggu aja ya," kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025).
Laode menegaskan bahwa SPBU swasta lainnya, seperti Shell, masih dalam tahap negosiasi dengan Pertamina. Shell disebut meminta bertemu dengan Laode dalam proses negosiasi ini.
Kendati demikian, dia tak memberikan penjelasan terkait apa saja pertimbangan Shell saat ini.
"[Shell] masih berproses, Shell tadi baru menghubungi saya, mau ketemu dulu dengan saya, saya bilang oke," tuturnya.