Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan target kepada Danantara Indonesia untuk dapat memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS atau Rp800 triliun kepada negara tiap tahun.

Dalam pidato peringatan satu tahun Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, Prabowo mengatakan target tersebut berasal dari perhitungan tingkat pengembalian aset atau return on assets (ROA) minimal sebesar 5 persen dari total aset yang dikelola Danantara.

Ia menyebut perusahaan yang baik dapat menyetor ROA minimal 10 persen per tahun. Sementara untuk Danantara, hanya ditargetkan 5 persen per tahun lantaran baru satu tahun bertugas untuk mengelola aset negara.

"Kita mengerti bahwa itu mungkin dalam tahun-tahun pertama belum bisa kita capai. Kalau hanya 5 persen ROA, berarti Danantara harus kembalikan ke negara 50 miliar dolar AS tiap tahun, Rp800 triliun," kata Prabowo.

Presiden menegaskan Danantara harus memiliki target jangka panjang untuk pengelolaan aset negara. Ke depannya, Danantara diharapkan mampu memberikan ROA 10 persen hingga 15 persen per tahun.

Namun demikian, Presiden tetap menyampaikan apresiasi atas kinerja Danantara pada tahun pertamanya. Ia juga mengingatkan bahwa Danantara masih akan menghadapi banyak tantangan ke depan.

"Saya ingatkan, sasaran masih cukup jauh. Saudara harus bisa memberi return 5 persen minimal kembali ke negara. 50 miliar dolar AS minimal," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo menyebut Danantara menunjukkan kinerja yang sangat kuat dalam satu tahun terakhir dengan capaian return on assets (ROA) lebih dari 300 persen.

Presiden mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi besar pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila dikelola secara terintegrasi dan profesional.

Pembentukan Danantara dinilai sebagai langkah strategis untuk mengonsolidasikan berbagai aset negara agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong disisihkannya hak partisipasi (Participating Interest/PI) dari operasi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Inggris yakni BP ke pemerintah daerah, khususnya di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Bahlil mengatakan dirinya sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada pihak BP untuk bisa memberikan sebagian hasil pendapatan perusahaan ke Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kemudian PI untuk Papua, Pak Joko. Saya sudah jujur saja, Bapak-Bapak boleh panggil itu BP. Kemarin saya sudah rapat sama dia. Saya minta kamu kasih dong PI untuk Papua. Karena kalau Papua dikasih, itu sebagian tanggung jawab saya juga berkurang," katanya dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dia meminta agar perusahaan migas yang beroperasi di Papua Barat tersebut bisa menyetorkan dana hak partisipasinya ke Bintuni maupun provinsi.

"Jadi saya sudah minta mereka untuk kasih PI-nya untuk pemda daerah. Baik Bintuni maupun Provinsi," tambahnya.